Pelatihan Aparatur Daerah: RPJMD & RKPD sebagai Instrumen Utama Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJMN, RKPD Nasional, serta regulasi terbaru Kemendagri.

Seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan agar konsisten, akuntabel, dan terintegrasi dengan penganggaran (APBD).

Bimtek ini menjadi solusi untuk memperkuat pemahaman teknis dan penyelarasan RPJMD dan RKPD sesuai regulasi terbaru.

Tujuan

1. Memahami kerangka regulasi penyusunan RPJMD dan RKPD terbaru.

2. Meningkatkan kemampuan teknis ASN/OPD dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dengan penganggaran (APBD) sesuai Permendagri.

4. Memberikan template, format, dan studi kasus RPJMD & RKPD.

Materi Utama

1. Kerangka Hukum Penyusunan RPJMD & RKPD

   • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

   • UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2. Pedoman Penyusunan RPJMD 2025–2029

   • Prinsip, tahapan, dan penyelarasan dengan RPJMN

   • Integrasi indikator kinerja & visi-misi kepala daerah

3. Pedoman Penyusunan RKPD 2026

   • Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025

   • Keterkaitan dengan APBD & evaluasi pembangunan daerah

4. Studi Kasus & Workshop

   • Penyusunan draft bab RPJMD dan RKPD dengan template resmi

   • Simulasi evaluasi konsistensi rencana & anggaran

Peserta Sasaran

• Sekretaris Daerah & Kepala Bappeda

• Kepala OPD & Bagian Perencanaan

• BPKAD & Bagian Keuangan Daerah

• Inspektorat/SPI terkait pengawasan pembangunan

Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 — Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.

2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 — Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 — Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 — Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 — Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 — Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan regulasi & kebijakan terbaru

• Diskusi dan studi kasus

• Workshop teknis penyusunan RPJMD & RKPD

• Pre-test & post-test peningkatan kompetensi

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami regulasi terbaru penyusunan RPJMD & RKPD.

• Tersedianya template dokumen RPJMD & RKPD yang siap digunakan.

• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih akuntabel dan terukur.