Aturan Baru untuk Perizinan Usaha Pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 pada 10 Oktober 2025.

Peraturan ini menjadi dasar hukum baru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, sekaligus memperkuat tata kelola dan pengawasan usaha pariwisata nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk:

• Mempercepat proses perizinan berusaha,

• Meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata,

• Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,

• Meningkatkan standar mutu layanan pariwisata Indonesia.

🏨 Ruang Lingkup Permenpar 6/2025

Permenpar ini mencakup beberapa ketentuan strategis, antara lain:

1. 📑 Standar Kegiatan Usaha Pariwisata
   Menetapkan klasifikasi dan standar minimal kegiatan usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, biro perjalanan, wisata alam, dan kegiatan wisata lainnya.

2. 📝 Tata Cara Perizinan Berusaha
   Proses perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko, mendukung implementasi OSS RBA.

3. 🧭 Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pariwisata
   Pemerintah pusat dan daerah memiliki mekanisme koordinasi pengawasan usaha yang lebih kuat, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

4. 🌿 Peningkatan Kualitas Layanan
   Pelaku usaha pariwisata diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimum dan melaporkan kegiatan usahanya secara berkala.

🏛️ Dampak dan Peluang bagi Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Permenpar 6/2025 membawa peluang strategis bagi pemerintah daerah, terutama daerah dengan potensi wisata unggulan. Beberapa implikasi positifnya antara lain:

• 📍 Memperjelas peran Pemda dalam pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata,

• 📊 Meningkatkan kualitas destinasi dan daya saing wisata daerah,

• 💼 Mempermudah proses investasi dan perizinan usaha lokal,

• 📢 Mendukung transformasi digital layanan publik sektor pariwisata.

Dengan aturan ini, daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola kepariwisataan secara profesional dan terstandar nasional.

🤝 Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk:

• Memastikan kepatuhan terhadap standar usaha,

• Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan,

• Meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan sertifikasi usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Penerbitan Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 menandai langkah maju dalam reformasi perizinan usaha sektor pariwisata di Indonesia. Regulasi ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkualitas, transparan, dan berdaya saing global.

📢 LINKPEMDA siap mendukung pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memahami serta mengimplementasikan peraturan ini melalui kegiatan Bimtek dan pelatihan teknis di seluruh Indonesia.

✍️ Redaksi LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 https://linkpemda.com
📲 WA: 0813-8766-6605

Tingkatkan kompetensi aparatur pemerintah dengan Bimtek & Diklat resmi dari LINK PEMDA. Penawaran pelatihan lengkap untuk semua bidang dinas, termasuk Perkebunan, Pertanahan, Koperasi & UMKM, Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kominfo, dan lainnya.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menghadirkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat resmi untuk seluruh instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, implementasi regulasi terbaru, dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Semua Bimtek & Diklat dapat diselenggarakan:

• Tatap muka minimal 5 peserta

• Online/Zoom minimal 2 peserta

Materi disusun praktis, berbasis regulasi, dan sesuai dengan bidang dinas masing-masing.

Daftar Bimtek & Diklat per Bidang Dinas

1. Bidang Perkebunan

Bimtek & Diklat Perkebunan LINK PEMDA membekali aparatur dengan kemampuan:

• Pengelolaan perkebunan daerah

• Pemanfaatan teknologi modern

• Optimasi produksi dan pengawasan perkebunan

2. Bidang Pertanahan

Materi Bimtek & Diklat Pertanahan mencakup:

• Tata kelola aset pertanahan

• Sertifikasi tanah

• Implementasi regulasi pertanahan terbaru

3. Bidang Koperasi & UMKM

Pelatihan fokus pada:

• Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM

• Digitalisasi usaha

• Optimalisasi program ekonomi lokal

4. Bidang Perindustrian & Perdagangan

Materi mencakup:

• Manajemen industri dan perdagangan daerah

• Strategi digitalisasi industri kecil dan menengah

• Implementasi regulasi perdagangan

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pelatihan mencakup:

• Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

• Mitigasi dampak lingkungan

• Regulasi perlindungan lingkungan

6. Bidang Perpustakaan & Kearsipan

Materi:

• Manajemen perpustakaan modern

• Digitalisasi arsip pemerintah

• Pelayanan informasi publik berbasis teknologi

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A)

Pelatihan membekali aparatur dengan:

• Strategi pemberdayaan perempuan

• Perlindungan anak

• Penyusunan program DP3A yang efektif

8. Bidang ESDM

Materi:

• Pengelolaan energi dan sumber daya mineral

• Regulasi ESDM

• Perencanaan dan pengawasan proyek ESDM

9. Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi

Materi Bimtek & Diklat:

• Manajemen ketenagakerjaan

• Program transmigrasi

• Pemberdayaan masyarakat

10. Bidang BPBD / Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana

Materi:

• Mitigasi bencana

• Kesiapsiagaan

• SOP penanggulangan kebakaran dan bencana

11. Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

Materi:

• Perencanaan perumahan dan permukiman

• Pengembangan kawasan

• Regulasi pembangunan perumahan daerah

12. Bidang Kominfo

Materi:

• Transformasi digital instansi pemerintah

• Manajemen informasi publik

• Keamanan siber dan data

13. Bidang Sosial & Pemberdayaan Masyarakat

Materi:

• Penyusunan program sosial

• Pemberdayaan masyarakat

• Monitoring dan evaluasi berbasis data

14. Bidang Pemerintahan

Materi:

• Manajemen pemerintahan

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Optimalisasi sistem informasi daerah

Keunggulan Bimtek & Diklat LINK PEMDA

• Materi terbaru dan berbasis regulasi resmi

• Fleksibilitas penyelenggaraan: tatap muka atau Zoom

• Pengajar profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi mendukung karier ASN

Pendaftaran & Kontak Resmi

• Website: www.linkpemda.com

• Email: info@linkpemda.com

• WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan lamba)

LINK PEMDA adalah mitra resmi Bimtek & Diklat aparatur pemerintah. Segera daftarkan instansi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja seluruh aparatur di semua bidang dinas.
#BimtekLINKPEMDA #DiklatLINKPEMDA #PelatihanAparaturPemerintah #BimtekDiklatASN #PelatihanASN #PelatihanDinas #PengembanganSDM #BimtekSemuaBidangDinas #PelatihanResmiPemerintah #LINKPEMDA

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Materi ini mencakup pengelolaan dokumen, rekonsiliasi anggaran, audit internal, dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Pelatihan

1. Memahami prinsip dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah akhir tahun.

2. Menguasai mekanisme rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

3. Meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk audit internal dan eksternal.

4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah untuk memudahkan pelaporan akhir tahun.

Materi Pelatihan

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun

2. Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

   • Rekonsiliasi dan validasi data keuangan

   • Penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca saldo akhir tahun

   • Identifikasi selisih dan koreksi akuntansi

3. Pengelolaan Dokumen Pendukung

   • Bukti transaksi dan dokumen pendukung pembayaran

   • Arsip elektronik vs. manual

   • Persiapan untuk pemeriksaan BPK atau audit internal

4. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)

   • Input data akhir tahun dan verifikasi otomatis

   • Analisis laporan keuangan melalui dashboard SIKD

   • Tips mempercepat validasi data untuk pertanggungjawaban

5. Strategi Penyampaian Laporan Keuangan

   • Format laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan

   • Monitoring tindak lanjut hasil audit

6. Studi Kasus dan Simulasi

   • Penyusunan laporan pertanggungjawaban TA 2025 (simulasi)

   • Identifikasi kesalahan umum dan cara koreksi

Sasaran Peserta

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

• Staff keuangan OPD dan badan layanan umum daerah (BLUD)

• Aparatur terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Metode Pelatihan

• Presentasi materi dan diskusi interaktif

• Simulasi pengisian laporan keuangan akhir tahun

• Tanya jawab dan sharing pengalaman antar peserta

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu menyusun pertanggungjawaban keuangan akhir tahun sesuai regulasi.

• Peserta mampu menggunakan SIKD/SIPD untuk validasi dan laporan akhir tahun.

• Laporan keuangan daerah lebih akurat, lengkap, dan siap diaudit.
   

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimtek Optimalisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, SIKD/SIPD, dan Pengadaan Barang/Jasa  untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Bimtek ini membahas secara komprehensif:

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran

• Penyusunan laporan keuangan daerah secara akurat

• Penginputan dan monitoring data keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog

Materi dilengkapi simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu di unit kerjanya.

Sasaran peserta:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola pengadaan barang/jasa

Durasi dan Metode:

• 2 hari pelatihan (±6 jam per hari)

• Metode: ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, praktik langsung

Manfaat Bimtek:

• Menguasai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Memahami penyusunan laporan keuangan berbasis SIKD/SIPD

• Memaksimalkan penggunaan E-Katalog untuk pengadaan barang/jasa

• Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan

Informasi Pendaftaran:

• WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi tantangan utama ASN di era digital. Untuk itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2025. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi terbaru.

Bimtek ini mengupas secara mendalam:

• Penatausahaan anggaran: prinsip akuntabilitas, transparansi, dan teknik pengelolaan kas daerah.

• Pertanggungjawaban keuangan: penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar audit.

• Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD): penginputan dan monitoring data keuangan secara digital.

• Pemanfaatan E-Katalog: optimalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta akan mendapatkan pendekatan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga pengetahuan yang diperoleh bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.

Sasaran peserta Bimtek meliputi:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa

Jadwal dan Metode Pelatihan:

• Durasi: 2 hari (masing-masing ±6 jam)

• Metode: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung

Dasar Hukum Pelatihan:

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri dan Kemenkeu

Manfaat Bimtek:

• ASN mampu mengelola penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel

• Menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD

• Memahami mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan audit

Informasi pendaftaran:

• Kontak WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Bimtek ini menjadi solusi strategis bagi ASN modern untuk meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.