Pengelolaan kegiatan pada Perangkat Daerah mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, administrasi hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki titik rawan yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bimtek ini memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada aparatur pemerintah daerah untuk mengidentifikasi titik rawan kesalahan, memetakan risiko, melakukan pemeriksaan mandiri (self-assessment), serta menyusun langkah pengendalian dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.
TUJUAN BIMTEK
Bimtek ini bertujuan untuk:
Memahami titik rawan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.
Mampu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan, pengadaan dan aset.
Meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban.
Mampu melakukan pemeriksaan mandiri terhadap pelaksanaan kegiatan.
Memperkuat pengendalian internal pada Perangkat Daerah.
Mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sejak dini.
Meningkatkan kesiapan OPD dalam menghadapi reviu dan pemeriksaan.
DASAR REGULASI
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:
Pemerintahan Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Catatan: dasar regulasi dapat disesuaikan dan diperbarui mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku pada saat pelaksanaan.
MATERI BIMTEK
1. IDENTIFIKASI TITIK RAWAN KEGIATAN OPD
Materi meliputi:
Pemetaan titik rawan pada setiap tahapan kegiatan.
Identifikasi risiko administrasi dan pelaksanaan.
Kesalahan yang sering terjadi dalam dokumen OPD.
Identifikasi kelemahan pengendalian internal.
Penyusunan checklist pemeriksaan mandiri.
2. TITIK RAWAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Materi meliputi:
Perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Kesesuaian kegiatan dengan dokumen anggaran.
Penatausahaan dan pembayaran.
Verifikasi bukti transaksi.
Kelengkapan pertanggungjawaban belanja.
Rekonsiliasi dan pengendalian keuangan.
3. TITIK RAWAN PENGADAAN BARANG/JASA
Materi meliputi:
Identifikasi risiko sejak perencanaan pengadaan.
Penyusunan kebutuhan dan spesifikasi.
Pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan.
Serah terima dan pembayaran pekerjaan.
Pertanggungjawaban dan pengendalian risiko pengadaan.
4. TITIK RAWAN PENGELOLAAN ASET/BMD
Materi meliputi:
Inventarisasi dan pencatatan aset.
Penggunaan dan pemanfaatan aset.
Pengamanan dan penatausahaan BMD.
Rekonsiliasi data aset OPD.
Identifikasi aset yang belum tertib administrasi.
Pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN OPD
Materi meliputi:
Kelengkapan dokumen kegiatan.
Kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Pemeriksaan dokumen sebelum pertanggungjawaban.
Penataan dan pengarsipan dokumen.
Pemeriksaan SPJ dan bukti pendukung.
Identifikasi serta perbaikan kesalahan administrasi.
6. SELF-ASSESSMENT DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN
Materi meliputi:
Teknik pemeriksaan mandiri OPD.
Pemetaan dokumen yang perlu dipersiapkan.
Identifikasi potensi permasalahan.
Penguatan pengendalian internal.
Persiapan menghadapi reviu dan pemeriksaan.
Tindak lanjut hasil reviu dan pemeriksaan.
WORKSHOP, SIMULASI & STUDI KASUS
Bimtek dilengkapi dengan workshop, studi kasus dan simulasi untuk membantu peserta menerapkan materi secara praktis.
Simulasi dilakukan melalui alur:
Perencanaan → Penganggaran → Pengadaan → Pelaksanaan → Pembayaran → Aset → SPJ → Pelaporan
Peserta melakukan identifikasi titik rawan, pemetaan risiko, pemeriksaan dokumen, self-assessment dan penyusunan langkah perbaikan.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah.
Pejabat/staf pengelola keuangan.
PPTK dan pelaksana kegiatan.
Pejabat/staf pengadaan barang/jasa.
Pengurus dan pengelola Barang Milik Daerah.
Aparatur perencana.
Inspektorat/APIP.
Camat dan aparatur pemerintahan daerah.
ASN yang menangani kegiatan, anggaran, aset dan pertanggungjawaban.
METODE BIMTEK
Bimtek menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis praktik, melalui:
Pemaparan materi.
Diskusi dan tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis permasalahan.
Simulasi.
Praktik self-assessment.
Pemeriksaan dokumen.
Problem solving.
Evaluasi dan tindak lanjut.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:
Mengidentifikasi titik rawan kesalahan dalam kegiatan OPD.
Memetakan risiko pengelolaan kegiatan.
Melakukan pemeriksaan mandiri sebelum reviu/pemeriksaan.
Memeriksa kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban.
Mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal.
Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan.
Meningkatkan ketertiban, akuntabilitas dan kesiapan OPD.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A – DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B – DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C – NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat peserta.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan panitia.
🚐 FREE ANTAR JEMPUT
Minimal 5 peserta dari 1 instansi.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
📅 JADWAL BIMTEK
http://linkpemda.com/jadwal
📚 MATERI BIMTEK
http://linkpemda.com/materi
🌐 WEBSITE LINKPEMDA
http://linkpemda.com
📱 WHATSAPP PENDAFTARAN
081387666605
LINKPEMDA
LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
“Jangan Menunggu Menjadi Temuan — Kenali Titik Rawan, Kendalikan Risiko, dan Perbaiki Sejak Dini.”
September 02, 2026 / Materi
Strategi Penerapan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan kerangka dasar yang mendukung keselarasan, kejelasan, dan ketertiban dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Penerapan kodefikasi tersebut berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain RPJPD, RPJMD/Renstra, RKPD/Renja, KUA-PPAS, serta APBD.
Pemutakhiran kode dan nomenklatur tahun 2026 membawa penajaman substansi sub-kegiatan agar lebih berorientasi pada layanan langsung kepada masyarakat, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan daerah. Pemutakhiran tersebut juga perlu diterapkan secara konsisten dalam dokumen perencanaan serta sistem informasi pemerintahan daerah.
Melalui Bimtek Nasional ini, peserta akan memperoleh pemahaman dan keterampilan teknis mengenai struktur kodefikasi, pemutakhiran nomenklatur, penyusunan indikator kinerja, penerapan kodefikasi dalam dokumen perencanaan dan SIPD, serta praktik verifikasi dan validasi kodefikasi sesuai regulasi terbaru.
TUJUAN BIMTEK
Bimtek ini bertujuan untuk:
Memahami struktur, prinsip, dan aturan pemutakhiran kodefikasi perencanaan berdasarkan regulasi terbaru.
Mampu menetapkan kode Urusan → Bidang Urusan → Program → Kegiatan → Sub-Kegiatan secara tepat dan konsisten.
Mampu menyusun dan memutakhirkan program, kegiatan, serta sub-kegiatan beserta indikator kinerjanya.
Menguasai tata cara penerapan kodefikasi dalam SIPD dan dokumen perencanaan daerah.
Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan daerah.
Meningkatkan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran kode serta nomenklatur.
DASAR REGULASI
Materi Bimtek disusun dengan mengacu pada regulasi berikut:
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kodefikasi.
Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027.
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
MATERI BIMTEK
1. KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN
Materi meliputi:
UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Sistem perencanaan pembangunan daerah.
Permendagri No. 90 Tahun 2019.
Konsep dasar klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur.
Mekanisme verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran kode/nomenklatur.
Penyelarasan kodefikasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Renja.
2. STRUKTUR DAN ATURAN KODEFIKASI
Materi meliputi:
Struktur bertingkat Urusan → Bidang Urusan → Program → Kegiatan → Sub-Kegiatan.
Komposisi kode dan format penulisan kode.
Makna setiap posisi kode.
Aturan penggunaan kode berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Kode penunjang urusan.
Perubahan dan pemutakhiran kode.
Penambahan kode.
Penonaktifan kode.
Pengaktifan kembali kode berdasarkan pemutakhiran tahun 2026.
3. PENERAPAN NOMENKLATUR DAN INDIKATOR KINERJA
Materi meliputi:
Prinsip penyusunan nomenklatur.
Nomenklatur berbasis layanan.
Nomenklatur yang terukur dan sesuai kewenangan daerah.
Pemutakhiran nomenklatur tahun 2026.
Pergeseran dari aktivitas administratif menuju layanan langsung kepada masyarakat.
Penyusunan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
Penyusunan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.
Sinkronisasi indikator dengan prioritas nasional dan tujuan daerah.
4. PENERAPAN KODEFIKASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN SIPD
Materi meliputi:
Penerapan kodefikasi dalam RPJMD/Renstra.
Penerapan kodefikasi dalam RKPD/Renja.
Integrasi kodefikasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Kesesuaian kode dalam KUA-PPAS, RKA, dan APBD.
Penginputan dan pemutakhiran kode serta nomenklatur dalam Modul Perencanaan SIPD.
Penanganan kesalahan kodefikasi.
Rekonsiliasi data perencanaan.
5. PRAKTIK PENYUSUNAN DAN STUDI KASUS
Peserta akan mendapatkan praktik mengenai:
Pengelompokan urusan dan penetapan kode bertingkat.
Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
Penetapan kode dan indikator kinerja.
Studi kasus pemutakhiran nomenklatur lama ke nomenklatur terbaru tahun 2026.
Simulasi verifikasi dan validasi kesesuaian kodefikasi antar dokumen perencanaan.
6. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
Materi meliputi:
Evaluasi pemahaman peserta.
Identifikasi masalah dan kendala penerapan kodefikasi di daerah.
Pembahasan solusi teknis.
Pedoman tindak lanjut pemutakhiran kodefikasi.
Penyusunan langkah kerja pemutakhiran kodefikasi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
WORKSHOP DAN PRAKTIK
Bimtek dilengkapi dengan workshop, studi kasus, simulasi, dan praktik agar peserta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan perencanaan di lingkungan pemerintah daerah.
Workshop meliputi:
Praktik pengelompokan urusan pemerintahan.
Penetapan kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan.
Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta kode dan indikator kinerja.
Praktik pemutakhiran nomenklatur lama ke nomenklatur terbaru tahun 2026.
Simulasi verifikasi dan validasi kodefikasi.
Pemeriksaan kesesuaian kode antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
Identifikasi kesalahan kodefikasi dan cara perbaikannya.
Penyusunan langkah tindak lanjut pemutakhiran kodefikasi.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala dan perencana pada Bappeda/Bappelitbangda.
Pejabat dan staf penyusun perencanaan pada Perangkat Daerah.
Pejabat dan staf yang menangani keuangan daerah.
Pejabat terkait pada BPKAD/BKU.
Inspektorat.
Pejabat fungsional perencana.
ASN yang menangani penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan penerapan kodefikasi dan nomenklatur.
METODE BIMTEK
Bimtek menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif, dan berbasis praktik melalui:
Pemaparan materi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis permasalahan kodefikasi.
Simulasi.
Praktik penyusunan kode dan nomenklatur.
Praktik pemutakhiran kodefikasi.
Verifikasi dan validasi.
Problem solving.
Evaluasi dan penyusunan tindak lanjut.
Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari kerja dengan pendekatan pembelajaran yang memadukan teori dan regulasi, praktik dan studi kasus, serta diskusi dan penyelesaian masalah.
AGENDA PELATIHAN
HARI PERTAMA
Regulasi, Struktur Kodefikasi, Nomenklatur dan Indikator Kinerja
Pembukaan dan pendaftaran.
Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Konsep dasar klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur.
Struktur dan aturan penulisan kode.
Urusan → Bidang Urusan → Program → Kegiatan → Sub-Kegiatan.
Pemutakhiran kode dan nomenklatur terbaru tahun 2026.
Mekanisme verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran kode.
Penyusunan dan pemutakhiran nomenklatur.
Penyusunan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
Sinkronisasi indikator dengan prioritas pembangunan daerah.
Penerapan kodefikasi dalam dokumen perencanaan.
Diskusi dan tanya jawab.
Studi kasus permasalahan kodefikasi dan nomenklatur di daerah.
HARI KEDUA
Penerapan dalam SIPD, Praktik, Studi Kasus dan Tindak Lanjut
Penerapan kodefikasi dalam RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja.
Integrasi kodefikasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Penerapan kodefikasi dalam SIPD.
Pemutakhiran data kode dan nomenklatur.
Penyusunan RKPD Tahun 2027.
Praktik penetapan kode dan nomenklatur.
Simulasi penetapan kode bertingkat berdasarkan urusan pemerintahan.
Praktik pemutakhiran nomenklatur lama ke nomenklatur terbaru tahun 2026.
Studi kasus penyesuaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
Praktik penyusunan indikator kinerja.
Praktik verifikasi dan validasi kesesuaian kodefikasi.
Pemeriksaan kesesuaian kode antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
Identifikasi kesalahan kodefikasi dan cara perbaikannya.
Evaluasi pemahaman peserta.
Penyusunan pedoman tindak lanjut pemutakhiran kodefikasi.
Diskusi dan penyelesaian masalah.
Penutupan.
INFORMASI PENTING TERKAIT REGULASI TERBARU
Dasar Kodefikasi
Permendagri No. 90 Tahun 2019 menjadi dasar pokok kodefikasi, dengan pemutakhiran melalui Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026.
Prinsip Pemutakhiran
Pemutakhiran menekankan penajaman substansi sub-kegiatan agar berbasis layanan langsung, terukur, dan sesuai dengan kewenangan daerah serta mengurangi sub-kegiatan yang bersifat administratif semata.
Penerapan dalam RKPD
RKPD Tahun 2027 disusun menggunakan kode dan nomenklatur hasil pemutakhiran sesuai ketentuan yang tercantum dalam bahan Bimtek, termasuk Permendagri No. 14 Tahun 2026.
Alur Pemutakhiran
Verifikasi → Validasi → Inventarisasi → Pemutakhiran → Penginputan ke SIPD → Penyesuaian Dokumen Perencanaan
Kesesuaian Dokumen
Kode dan nomenklatur dalam Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, dan APBD harus konsisten serta merujuk pada daftar kode dan nomenklatur terbaru.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:
Memahami regulasi terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur.
Memahami struktur kodefikasi perencanaan pembangunan daerah.
Menetapkan kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan secara tepat.
Melakukan pemutakhiran kode dan nomenklatur.
Menyusun nomenklatur program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
Menyusun indikator kinerja yang sesuai.
Menerapkan kodefikasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Memahami penerapan kodefikasi dalam SIPD.
Melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian kodefikasi.
Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kodefikasi.
Menyusun langkah tindak lanjut pemutakhiran kodefikasi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, biaya kontribusi serta fasilitas peserta ditetapkan sebagai berikut:
PAKET A – DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Biaya Kontribusi: Rp5.500.000,-
(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Penginapan hotel dalam 1 kamar untuk 1 orang peserta.
Fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
PAKET B – DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Biaya Kontribusi: Rp5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Penginapan hotel dalam 1 kamar untuk 2 orang peserta.
Fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
PAKET C – NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Biaya Kontribusi: Rp4.000.000,-
(Empat Juta Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Tidak termasuk penginapan hotel.
Tetap mendapatkan fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
FASILITAS PESERTA
Peserta akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:
Penginapan hotel selama 4 Hari 3 Malam bagi peserta Paket A dan Paket B.
Check-in 1 hari sebelum kegiatan.
Check-out 1 hari setelah kegiatan.
Sertifikat peserta.
Modul pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah kegiatan.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break selama kegiatan.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan panitia.
Catatan: Fasilitas penginapan hanya berlaku bagi peserta yang memilih Paket A atau Paket B.
PEMBAYARAN
Pembayaran biaya kontribusi kegiatan dapat dilakukan melalui:
1. Pembayaran Langsung (On The Spot)
Pembayaran dapat dilakukan pada saat registrasi di hotel.
2. Transfer Bank
Bank: BRI
Nomor Rekening: 0424-01-000925-30-7
Atas Nama: LINKPEMDA
Peserta diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran kepada panitia setelah proses transfer dilakukan.
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Informasi jadwal, lokasi pelaksanaan, dan pendaftaran kegiatan dapat dilihat melalui:
JADWAL BIMTEK JAKARTA
https://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
WEBSITE LINKPEMDA
WHATSAPP PENDAFTARAN
081387666605
LINKPEMDA
Pusat Informasi dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemerintahan Daerah
Informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dapat berubah sesuai ketentuan penyelenggara.
September 02, 2026 / Materi
Penguatan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menghadapi Kekeringan, Krisis Air, Karhutla, dan Dampak El Niño terhadap Ketahanan Pangan
Fenomena El Niño merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi iklim dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya dapat dirasakan pada berbagai sektor strategis daerah, antara lain ketersediaan air, pertanian, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui perencanaan yang tepat, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan sumber daya air, serta penyusunan strategi mitigasi dan rencana kontinjensi.
Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko, menentukan sektor dan wilayah prioritas, menyiapkan langkah mitigasi, serta menyusun rencana aksi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Melalui Bimtek Nasional ini, peserta akan memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis mengenai strategi mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko El Niño, khususnya dalam mengantisipasi kekeringan, krisis air, kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat.
TUJUAN BIMTEK
Bimtek ini bertujuan untuk:
Memahami fenomena El Niño dan potensi dampaknya terhadap wilayah Indonesia.
Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai risiko kekeringan dan krisis air.
Mengidentifikasi sektor dan wilayah yang rentan terhadap dampak El Niño.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi mitigasi.
Memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan keterbatasan sumber daya air.
Memahami strategi perlindungan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.
Meningkatkan kemampuan dalam menyusun rencana kontinjensi dan rencana aksi menghadapi dampak El Niño.
Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut mitigasi.
MATERI BIMTEK
1. Pemahaman Fenomena El Niño dan Risiko Iklim
Konsep dan karakteristik fenomena El Niño.
Mekanisme terjadinya El Niño.
Dampak El Niño terhadap kondisi iklim dan cuaca.
Potensi kekeringan di berbagai wilayah.
Pemanfaatan informasi cuaca dan iklim untuk perencanaan daerah.
Identifikasi risiko dan kerentanan daerah.
2. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
Konsep mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Identifikasi potensi risiko El Niño.
Pemetaan wilayah dan sektor terdampak.
Penyusunan strategi pengurangan risiko.
Penguatan sistem kesiapsiagaan daerah.
Penguatan koordinasi pemerintah daerah dan lintas OPD.
Mekanisme respons terhadap kondisi darurat.
3. Strategi Menghadapi Kekeringan dan Krisis Air
Identifikasi wilayah rawan kekeringan.
Strategi pengelolaan sumber daya air.
Pengamanan sumber air dan cadangan air.
Konservasi sumber daya air.
Strategi penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Penguatan infrastruktur dan distribusi air.
Prioritas penggunaan air pada kondisi kekeringan.
Strategi penanganan krisis air daerah.
4. Dampak El Niño terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan
Risiko kekeringan terhadap produksi pertanian.
Penyesuaian kalender tanam.
Strategi menghadapi potensi gagal panen.
Pemanfaatan varietas tanaman yang adaptif terhadap kekeringan.
Efisiensi penggunaan air untuk pertanian.
Penguatan cadangan pangan daerah.
Strategi menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Koordinasi pemerintah daerah dengan sektor pertanian.
5. Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Faktor peningkatan risiko karhutla pada kondisi kering.
Identifikasi wilayah rawan karhutla.
Strategi pencegahan kebakaran.
Sistem pemantauan dan deteksi dini.
Kesiapan personel dan sarana prasarana.
Koordinasi BPBD, Damkar, OPD, dan masyarakat.
Penanganan dan pengendalian karhutla.
Edukasi dan pelibatan masyarakat.
6. Dampak El Niño terhadap Kesehatan dan Lingkungan
Risiko kesehatan akibat kekeringan.
Dampak kualitas udara akibat kebakaran dan asap.
Penyediaan air bersih dan sanitasi.
Perlindungan kelompok masyarakat rentan.
Strategi kesehatan lingkungan.
Pengendalian dampak lingkungan akibat kekeringan.
Kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak.
7. Perencanaan Mitigasi dan Rencana Kontinjensi Daerah
Identifikasi skenario risiko El Niño.
Penyusunan rencana mitigasi.
Penyusunan rencana kontinjensi kekeringan.
Penentuan prioritas tindakan.
Pembagian peran antar-OPD.
Identifikasi kebutuhan sumber daya.
Penyusunan mekanisme koordinasi.
Penyusunan indikator keberhasilan.
8. Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Aksi
Penyusunan indikator kesiapsiagaan daerah.
Monitoring kondisi kekeringan dan ketersediaan air.
Evaluasi pelaksanaan strategi mitigasi.
Identifikasi permasalahan dan kesenjangan.
Penyusunan rekomendasi.
Penyusunan rencana tindak lanjut.
Evaluasi efektivitas program mitigasi.
WORKSHOP DAN PRAKTIK
Bimtek dilengkapi dengan workshop dan praktik agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menyusun langkah mitigasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Workshop meliputi:
Identifikasi risiko El Niño di wilayah masing-masing.
Pemetaan sektor dan wilayah yang berpotensi terdampak.
Analisis risiko kekeringan dan krisis air.
Identifikasi risiko terhadap pertanian dan ketahanan pangan.
Identifikasi potensi karhutla.
Penyusunan strategi mitigasi.
Penyusunan rencana kontinjensi.
Penyusunan rencana aksi lintas OPD.
Penyusunan prioritas program dan kegiatan.
Presentasi dan pembahasan hasil workshop.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala dan pejabat BPBD.
Bappeda.
Dinas PUPR.
Dinas Pertanian.
Dinas Ketahanan Pangan.
Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Kesehatan.
Dinas Sosial.
Dinas Pemadam Kebakaran.
Camat dan perangkat kecamatan.
Kepala OPD.
Pejabat dan staf yang menangani kebencanaan.
Pengelola sumber daya air.
Pengelola ketahanan pangan.
ASN dan perangkat daerah terkait lainnya.
METODE BIMTEK
Bimtek menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif, dan berbasis praktik melalui:
Pemaparan materi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis risiko daerah.
Simulasi.
Problem solving.
Sharing praktik baik.
Workshop penyusunan rencana mitigasi.
Penyusunan rencana tindak lanjut.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:
Memahami fenomena dan risiko El Niño.
Mengidentifikasi wilayah dan sektor yang rentan terdampak.
Memahami strategi mitigasi kekeringan.
Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis air.
Menyusun strategi perlindungan pertanian dan ketahanan pangan.
Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Memperkuat koordinasi lintas OPD.
Menyusun rencana kontinjensi.
Menyusun rencana aksi mitigasi El Niño.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi.
Menyusun rencana tindak lanjut sesuai kondisi daerah masing-masing.
BIAYA KEGIATAN
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, biaya kontribusi dan fasilitas peserta ditetapkan sebagai berikut:
PAKET A – DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Biaya Kontribusi: Rp5.500.000,-
(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Penginapan hotel dalam 1 kamar untuk 1 orang peserta.
Fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
PAKET B – DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Biaya Kontribusi: Rp5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Penginapan hotel dalam 1 kamar untuk 2 orang peserta.
Fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
PAKET C – NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Biaya Kontribusi: Rp4.000.000,-
(Empat Juta Rupiah) per peserta
Fasilitas:
Tidak termasuk penginapan hotel.
Tetap mendapatkan fasilitas kegiatan sesuai ketentuan panitia.
FASILITAS PESERTA
Peserta akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:
Penginapan hotel selama 4 Hari 3 Malam bagi peserta Paket A dan Paket B.
Check-in 1 hari sebelum kegiatan.
Check-out 1 hari setelah kegiatan.
Sertifikat peserta.
Modul pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah kegiatan.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break selama kegiatan.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan panitia.
Catatan: Fasilitas penginapan hanya berlaku untuk peserta yang memilih Paket A atau Paket B.
PEMBAYARAN
Pembayaran biaya kontribusi kegiatan dapat dilakukan melalui:
1. Pembayaran Langsung (On The Spot)
Pembayaran dapat dilakukan pada saat registrasi di hotel.
2. Transfer Bank
Bank: BRI
Nomor Rekening: 0424-01-000925-30-7
Atas Nama: LINKPEMDA
Peserta diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran kepada panitia setelah proses transfer dilakukan.
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Informasi jadwal, lokasi pelaksanaan, dan pendaftaran kegiatan dapat dilihat melalui:
JADWAL BIMTEK JAKARTA
https://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
WEBSITE LINKPEMDA
https://linkpemda.com
WHATSAPP PENDAFTARAN
081387666605
LINKPEMDA
Pusat Informasi dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemerintahan Daerah
Informasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dapat berubah sesuai ketentuan penyelenggara.
August 31, 2026 / Materi
Mengukur Kesiapan Data, Teknologi, SDM, Tata Kelola dan Organisasi Sebelum Menerapkan Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) mulai memasuki berbagai sektor pemerintahan dan semakin banyak digunakan untuk membantu analisis data, pelayanan publik, administrasi, prediksi, deteksi anomali dan pengambilan keputusan.
Namun, keberhasilan implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi.
AI membutuhkan data yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, SDM yang siap, proses bisnis yang jelas, tata kelola yang kuat, keamanan informasi serta mekanisme pengawasan manusia.
Pemerintah pada 2026 semakin menempatkan data sebagai fondasi penting bagi pengembangan AI di sektor publik. Kementerian PANRB menegaskan bahwa penguatan tata kelola data diperlukan agar data pemerintah lebih terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI.
Pada saat yang sama, transformasi pemerintah digital diarahkan bukan sekadar menambah aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang bekerja secara lebih terintegrasi, berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan penting bagi setiap Pemerintah Daerah:
Apakah daerah kita benar-benar sudah siap menggunakan AI?
Kesiapan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari apakah suatu OPD sudah menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI.
Yang perlu dinilai adalah:
DATA → TECHNOLOGY → INFRASTRUCTURE → PROCESS → PEOPLE → GOVERNANCE → SECURITY → AI USE CASE → READINESS
Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan AI & Data Readiness Assessment untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sebelum melakukan investasi, pengembangan atau penerapan AI secara lebih luas.
Pelatihan ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis assessment workshop, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep AI, tetapi mampu melakukan penilaian kesiapan organisasi dan menghasilkan AI & Data Readiness Assessment Pemerintah Daerah.
DASAR HUKUM DAN ARAH KEBIJAKAN
Pembahasan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, yang telah ditetapkan dan berstatus berlaku.
Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045, yang diluncurkan pemerintah pada Februari 2026.
Arah kebijakan nasional mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pemerintahan.
Arah kebijakan nasional mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI.
Kebijakan mengenai keamanan informasi, tata kelola data, interoperabilitas dan pelindungan data.
Kebijakan dan regulasi daerah mengenai SPBE, data, transformasi digital dan sistem informasi.
Catatan: kebijakan AI yang masih dalam proses penetapan dibahas sebagai arah kebijakan, bukan diposisikan sebagai peraturan yang sudah berlaku. Pada Juli 2026 pemerintah menyatakan penyusunan Perpres mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI telah memasuki tahap akhir dan menunggu penetapan Presiden.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan bertujuan untuk:
Memahami konsep AI Readiness dan Data Readiness.
Memahami faktor yang menentukan keberhasilan implementasi AI.
Menilai kesiapan data Pemerintah Daerah.
Menilai kualitas dan ketersediaan data.
Menilai kesiapan teknologi dan infrastruktur.
Menilai kesiapan SDM.
Menilai kesiapan proses bisnis.
Menilai kesiapan tata kelola.
Menilai kesiapan keamanan dan pelindungan data.
Mengidentifikasi kesenjangan kesiapan AI.
Mengidentifikasi use case AI yang potensial.
Menentukan prioritas implementasi AI.
Menilai risiko dan dampak penggunaan AI.
Menyusun rekomendasi peningkatan readiness.
Menyusun prioritas quick wins.
Menyusun AI & Data Readiness Roadmap Pemerintah Daerah.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI
Banyak organisasi tertarik menggunakan AI, tetapi belum mengetahui apakah fondasi organisasinya sudah siap.
Permasalahan yang sering terjadi antara lain:
Data tersebar di berbagai OPD.
Data belum terintegrasi.
Kualitas data belum konsisten.
Data belum diperbarui secara berkala.
Metadata belum lengkap.
Tidak semua data memiliki pemilik yang jelas.
Data sensitif belum diklasifikasikan.
Infrastruktur belum mendukung kebutuhan analitik.
Sistem lama sulit diintegrasikan.
SDM belum memiliki kompetensi AI.
Belum tersedia kebijakan penggunaan AI.
Belum ada mekanisme verifikasi output AI.
Belum ada daftar use case AI prioritas.
AI digunakan secara individual tanpa governance.
Risiko keamanan data belum dipetakan.
Organisasi belum mengetahui ROI atau manfaat yang diharapkan.
Investasi teknologi dilakukan sebelum assessment kesiapan.
AI digunakan untuk masalah yang sebenarnya belum memiliki proses bisnis dan data yang memadai.
Akibatnya, organisasi dapat mengalami:
AI PILOT → TIDAK TERINTEGRASI → TIDAK BERKELANJUTAN
Pelatihan ini mengubah pendekatan menjadi:
ASSESS → GAP → PRIORITIZE → PREPARE → PILOT → SCALE
MATERI PELATIHAN
1. AI READINESS DAN DATA READINESS
Pengertian AI Readiness.
Pengertian Data Readiness.
AI maturity.
Data maturity.
Organizational readiness.
Technology readiness.
Workforce readiness.
Governance readiness.
Security readiness.
AI adoption maturity.
Faktor keberhasilan implementasi AI.
Studi kasus AI Readiness Pemerintah Daerah
2. AI READINESS MATURITY MODEL
Peserta diperkenalkan dengan model tingkat kesiapan:
LEVEL 1 — INITIAL
Belum memiliki strategi dan governance AI.
LEVEL 2 — EXPLORING
Mulai mencoba berbagai teknologi AI.
LEVEL 3 — DEVELOPING
Mulai memiliki use case dan kebijakan internal.
LEVEL 4 — INTEGRATED
AI mulai terintegrasi dengan data dan proses bisnis.
LEVEL 5 — TRANSFORMATIVE
AI menjadi bagian dari strategi transformasi organisasi.
Peserta melakukan penilaian untuk mengetahui posisi organisasi saat ini.
3. DATA READINESS ASSESSMENT
Data availability.
Data accessibility.
Data quality.
Data completeness.
Data consistency.
Data timeliness.
Data accuracy.
Data ownership.
Data catalog.
Metadata.
Data lineage.
Data integration.
Data interoperability.
Workshop:
DATA READINESS SCORECARD
4. DATA QUALITY UNTUK AI
AI sangat bergantung pada kualitas data.
Materi:
Garbage in – garbage out.
Data cleansing.
Data validation.
Missing data.
Duplicate data.
Inconsistent data.
Data bias.
Data imbalance.
Data labeling.
Training data.
Testing data.
Data validation.
Output:
AI Data Quality Assessment
5. DATA GOVERNANCE & AI GOVERNANCE
Data Owner.
Data Steward.
Walidata.
Data governance.
AI governance.
AI accountability.
Human oversight.
AI policy.
AI risk management.
AI decision governance.
AI documentation.
Pemerintah pada 2026 menekankan bahwa penguatan tata kelola AI perlu berjalan seiring dengan mitigasi risiko seperti disinformasi, kebocoran data dan keamanan siber.
6. TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE READINESS
Infrastruktur TIK.
Network.
Server.
Cloud.
Data center.
Storage.
Computing capacity.
API.
System integration.
Legacy systems.
Scalability.
Availability.
Disaster recovery.
Workshop:
Technology Readiness Assessment
7. DIGITAL & DATA ARCHITECTURE READINESS
Data architecture.
Application architecture.
Technology architecture.
Integration architecture.
Interoperability.
Master data.
Data exchange.
API.
Digital Public Infrastructure.
Identifikasi bottleneck arsitektur.
Pemerintah pada 2026 juga menempatkan identitas digital, pertukaran data dan pembayaran digital sebagai bagian penting Digital Public Infrastructure yang perlu selaras dengan pelindungan data pribadi dan keamanan siber.
8. AI WORKFORCE READINESS
AI literacy.
Digital literacy.
Data literacy.
AI skills.
AI competency.
Leadership readiness.
Workforce readiness.
Skill gap.
Training needs.
Human-AI collaboration.
Output:
AI Workforce Readiness Matrix
9. BUSINESS PROCESS & AI READINESS
Tidak semua proses cocok menggunakan AI.
Peserta belajar:
Business Process Mapping.
Identifikasi pekerjaan berulang.
Identifikasi bottleneck.
Identifikasi proses berbasis data.
Identifikasi proses dengan volume tinggi.
Identifikasi proses yang membutuhkan prediksi.
Identifikasi proses yang membutuhkan klasifikasi.
Identifikasi proses yang cocok untuk automation.
Identifikasi proses yang tetap membutuhkan human decision.
Workshop:
AI Opportunity Process Mapping
10. AI USE CASE IDENTIFICATION
Peserta belajar mengidentifikasi peluang AI pada berbagai bidang:
Perencanaan
Forecasting.
Scenario analysis.
Policy analysis.
Pelayanan Publik
Chatbot.
Service assistant.
Complaint analysis.
Keuangan
Anomaly detection.
Fraud risk analysis.
SDM
Workforce analytics.
Learning recommendation.
Sosial
Targeting.
Data validation.
Pengawasan
Risk detection.
Pattern analysis.
Administrasi
Document processing.
Classification.
Summarization.
11. AI USE CASE PRIORITIZATION
Tidak semua use case harus dilakukan sekaligus.
Peserta menilai:
Impact.
Feasibility.
Data readiness.
Technology readiness.
Cost.
Risk.
Complexity.
Public value.
Kemudian menentukan:
QUICK WIN
PRIORITY USE CASE
STRATEGIC USE CASE
FUTURE USE CASE
12. AI RISK & RESPONSIBLE AI
AI risk.
Bias.
Hallucination.
Privacy.
Security.
Transparency.
Explainability.
Accountability.
Human oversight.
High-impact decisions.
AI incident management.
Responsible AI.
Pada Agustus 2026, Komdigi menekankan bahwa ketika AI semakin mampu merencanakan dan mengeksekusi tindakan, tata kelola harus memastikan pemanfaatannya tetap akuntabel, transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
13. AI SECURITY & DATA PROTECTION
Data classification.
Sensitive data.
Personal data.
Access control.
Data leakage.
Prompt security.
AI security awareness.
Privacy by design.
Security by design.
Vendor risk.
Third-party AI.
AI incident response.
14. AI READINESS GAP ANALYSIS
Peserta membandingkan:
CURRENT STATE
dengan
TARGET STATE
Kemudian mengidentifikasi:
Data gap.
Technology gap.
Infrastructure gap.
People gap.
Process gap.
Governance gap.
Security gap.
Budget gap.
Output:
AI READINESS GAP MATRIX
15. AI & DATA READINESS ROADMAP 2026–2030
Current maturity.
Target maturity.
Priority gaps.
Quick wins.
Data improvement.
Infrastructure improvement.
Workforce development.
Governance.
Security.
AI pilot.
AI scaling.
KPI.
Timeline.
PIC.
Budget indication.
WORKSHOP UTAMA
Ini menjadi inti dari Bimtek.
Peserta akan melakukan assessment menggunakan alur:
CURRENT STATE
↓
DATA READINESS
↓
TECHNOLOGY READINESS
↓
PROCESS READINESS
↓
WORKFORCE READINESS
↓
GOVERNANCE READINESS
↓
SECURITY READINESS
↓
AI USE CASE
↓
GAP ANALYSIS
↓
PRIORITIZATION
↓
ROADMAP
OUTPUT WORKSHOP
Peserta menghasilkan:
AI Readiness Scorecard
Data Readiness Assessment.
Technology Readiness Assessment.
Infrastructure Readiness Assessment.
Workforce Readiness Assessment.
Governance Readiness Assessment.
Security Readiness Assessment.
Business Process AI Assessment.
AI Use Case Inventory.
AI Use Case Priority Matrix.
AI Risk Matrix.
AI Readiness Gap Analysis.
Quick Win List.
Priority AI Initiative List.
OUTPUT UTAMA
AI & DATA READINESS ASSESSMENT PEMERINTAH DAERAH
dan
ROADMAP KESIAPAN AI & DATA 2026–2030
SASARAN PESERTA
Program diperuntukkan bagi:
Sekretaris Daerah.
Bappeda/Bapperida.
Diskominfo.
Kepala Perangkat Daerah.
Pengelola SPBE.
Pengelola Satu Data.
Walidata.
Produsen Data.
Pengelola sistem informasi.
Pengelola data.
Pranata komputer.
Analis kebijakan.
Pejabat perencana.
Bagian Organisasi.
BKD/BKPSDM.
Tim transformasi digital.
Tim inovasi daerah.
ASN yang menangani data, teknologi dan transformasi digital.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode:
Executive briefing.
Pemaparan materi.
Pembahasan kebijakan.
Diskusi interaktif.
Studi kasus.
Readiness assessment.
Data assessment.
Technology assessment.
Gap analysis.
Use case mapping.
Risk assessment.
Workshop.
Presentasi.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi
08.30–09.00
Pembukaan
09.00–10.30
AI Readiness, Data Readiness dan AI Maturity Pemerintah Daerah
10.45–12.00
Data Readiness & Data Quality Assessment
13.00–14.30
Technology, Infrastructure & Architecture Readiness
14.45–16.00
Workforce, Business Process & Governance Readiness
16.00–16.30
Studi Kasus dan Diskusi
HARI KEDUA
08.30–10.00
AI Use Case Identification
10.15–11.15
AI Use Case Prioritization
11.15–12.00
AI Risk, Responsible AI, Security & Privacy
13.00–14.00
AI Readiness Gap Analysis
14.00–15.30
WORKSHOP AI & DATA READINESS ASSESSMENT PEMERINTAH DAERAH
15.30–16.00
Presentasi Hasil Assessment
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Sertifikat
HASIL DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Memahami AI Readiness.
Memahami Data Readiness.
Melakukan AI Maturity Assessment.
Menilai kualitas data.
Menilai kesiapan teknologi.
Menilai kesiapan infrastruktur.
Menilai kesiapan SDM.
Menilai kesiapan proses bisnis.
Menilai kesiapan governance.
Menilai kesiapan keamanan.
Mengidentifikasi use case AI.
Menentukan prioritas use case.
Melakukan gap analysis.
Mengidentifikasi risiko AI.
Menentukan quick wins.
Menyusun rekomendasi peningkatan readiness.
Menyusun AI & Data Readiness Roadmap 2026–2030.
BIAYA DAN FASILITAS PESERTA
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Workshop.
Template AI Readiness Assessment.
Template Data Readiness Assessment.
Template AI Use Case Matrix.
Template Gap Analysis.
Template AI Roadmap.
Konsultasi teknis.
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
Lihat Materi Bimtek LINKPEMDA
📅 Jadwal Bimtek:
Lihat Jadwal Bimtek LINKPEMDA
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional AI & Data Readiness Assessment Pemerintah Daerah dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah menjawab pertanyaan yang semakin penting di era transformasi digital:
“Apakah kita sudah benar-benar siap menggunakan AI?”
Kesiapan AI bukan hanya tentang memiliki teknologi.
Kesiapan membutuhkan:
DATA YANG SIAP
TEKNOLOGI YANG SIAP
SDM YANG SIAP
PROSES YANG SIAP
GOVERNANCE YANG SIAP
KEAMANAN YANG SIAP
Karena:
AI WITHOUT GOOD DATA = LIMITED VALUE
AI WITHOUT GOVERNANCE = HIGHER RISK
AI WITHOUT PEOPLE = LOW ADOPTION
AI WITHOUT CLEAR USE CASE = WASTED INVESTMENT
Karena itu pendekatan yang digunakan dalam pelatihan adalah:
ASSESS → IDENTIFY → GAP → PRIORITIZE → PREPARE → PILOT → SCALE
Dengan hasil akhir berupa AI & Data Readiness Assessment dan Roadmap Kesiapan AI & Data 2026–2030, peserta diharapkan memiliki dasar yang lebih objektif untuk menentukan apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum AI diterapkan secara lebih luas.
JANGAN MULAI DARI AI.
MULAI DARI KESIAPAN.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📱 0813-8766-6605
August 25, 2026 / Materi
Strategi Menyusun Peta Jalan Transformasi Digital Pemerintah Daerah yang Terintegrasi, Berbasis Data, Berorientasi Layanan dan Berdampak
Transformasi digital Pemerintah Daerah tidak lagi cukup dilakukan dengan menambah aplikasi, membuat website atau mengubah proses manual menjadi digital.
Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini jauh lebih kompleks, yaitu bagaimana memastikan data, proses bisnis, aplikasi, infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia, pelayanan publik dan tata kelola bergerak dalam satu arah yang terintegrasi.
Pemerintah pada 2026 semakin mendorong perubahan paradigma dari digitalisasi menuju transformasi, dari pendekatan yang berorientasi pada aplikasi menuju ekosistem pemerintah digital yang terintegrasi. Kementerian PANRB menyampaikan bahwa transformasi pemerintah digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pengalaman pelayanan publik.
Pada Februari 2026 pemerintah juga meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045, yang diarahkan untuk mendorong pemerintahan yang terintegrasi, kebijakan berbasis data dan pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks Pemerintah Daerah, tantangan tersebut semakin penting karena masih ditemukan berbagai kondisi seperti aplikasi yang terfragmentasi, duplikasi sistem, data yang belum terintegrasi, proses bisnis yang belum terdigitalisasi secara optimal, keterbatasan interoperabilitas serta belum adanya roadmap transformasi digital yang benar-benar menjadi acuan lintas perangkat daerah.
Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional mengatur kerangka arsitektur yang mencakup arah kebijakan dan strategi, domain arsitektur, serta inisiatif strategis. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membutuhkan pendekatan yang lebih strategis:
ASSESSMENT → PROBLEM MAPPING → DIGITAL MATURITY → BUSINESS PROCESS → DATA → APPLICATION → INFRASTRUCTURE → SECURITY → SERVICE → PEOPLE → PRIORITIZATION → ROADMAP → IMPLEMENTATION → MONITORING
Bimtek ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis workshop, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep transformasi digital, tetapi mampu menyusun rancangan Digital Transformation Roadmap Pemerintah Daerah 2026–2030 berdasarkan kondisi, kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.
DASAR HUKUM DAN ARAH KEBIJAKAN
Pembahasan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Perpres ini masih berstatus berlaku.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE, sepanjang masih relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, apabila relevan dengan substansi pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan.
Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 sebagai arah strategis transformasi pemerintah digital nasional. Dokumen tersebut diluncurkan pemerintah pada Februari 2026.
Kebijakan nasional mengenai transformasi digital pemerintah dan pengembangan Pemerintah Digital.
Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai keamanan informasi, pelindungan data pribadi, interoperabilitas dan pengelolaan data sesuai peraturan yang berlaku.
Kebijakan dan regulasi daerah yang berkaitan dengan SPBE, transformasi digital, pelayanan publik, data dan sistem informasi.
Catatan: Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital yang sedang disiapkan pemerintah dapat dibahas sebagai arah perkembangan kebijakan, tetapi tidak diposisikan sebagai peraturan yang telah berlaku.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan bertujuan untuk:
Memahami arah transformasi digital Pemerintah Daerah.
Memahami perkembangan dari SPBE menuju Pemerintah Digital.
Memahami konsep Digital Transformation Roadmap.
Mengidentifikasi kondisi dan tingkat kematangan digital organisasi.
Mengidentifikasi permasalahan transformasi digital.
Memetakan proses bisnis yang perlu ditransformasikan.
Mengidentifikasi kebutuhan data dan integrasi sistem.
Menilai kebutuhan aplikasi dan infrastruktur.
Memahami aspek keamanan dan pelindungan data.
Menentukan prioritas inisiatif digital.
Membedakan quick wins, strategic initiatives dan long-term transformation.
Menentukan target transformasi digital 2026–2030.
Menyusun indikator keberhasilan transformasi digital.
Menyusun kebutuhan SDM dan kompetensi digital.
Menyusun tata kelola pelaksanaan transformasi digital.
Menghasilkan rancangan Digital Transformation Roadmap Pemerintah Daerah 2026–2030.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI
Dalam praktiknya, berbagai Pemerintah Daerah masih menghadapi permasalahan seperti:
Terlalu banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri.
Terjadi duplikasi fungsi antar-aplikasi.
Sistem belum terintegrasi.
Data masih tersebar pada berbagai perangkat daerah.
Aplikasi belum selalu mengikuti kebutuhan proses bisnis.
Digitalisasi hanya mengubah proses manual menjadi aplikasi tanpa memperbaiki prosesnya.
Belum semua proses bisnis memiliki prioritas transformasi yang jelas.
Infrastruktur belum merata.
Integrasi data belum optimal.
Interoperabilitas masih menjadi tantangan.
Keamanan sistem belum selalu menjadi bagian sejak tahap perencanaan.
Kesiapan SDM digital berbeda antar-OPD.
Anggaran digital belum selalu dikaitkan dengan prioritas strategis.
Pengembangan aplikasi belum selalu memiliki roadmap.
Proyek digital berjalan berdasarkan kebutuhan jangka pendek.
Belum terdapat indikator manfaat yang jelas.
Transformasi digital masih dipandang sebagai tanggung jawab Diskominfo saja.
Koordinasi lintas OPD belum optimal.
Belum ada mekanisme prioritas investasi digital.
Belum ada peta jalan yang jelas untuk 3–5 tahun ke depan.
Kondisi tersebut membuat transformasi digital berisiko menjadi kumpulan proyek teknologi, bukan transformasi organisasi.
Bimtek ini mengajarkan bagaimana mengubah pendekatan:
PROJECT DIGITAL → TRANSFORMATION STRATEGY → ROADMAP → IMPLEMENTATION
MATERI PELATIHAN
1. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030
Perkembangan SPBE.
Transformasi menuju Pemerintah Digital.
Arah Pemerintah Digital Nasional.
Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045.
Peran Pemerintah Daerah dalam transformasi digital.
Digital government vs digitalization.
Government Technology.
Human-centered government.
Integrated government.
Data-driven government.
Studi kasus transformasi pemerintah digital.
Pemerintah pada 2026 menekankan bahwa transformasi digital pemerintah bukan hanya penggunaan teknologi, tetapi perubahan mendasar dalam tata kelola, kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. DIGITAL MATURITY ASSESSMENT PEMERINTAH DAERAH
Konsep digital maturity.
Digital maturity assessment.
Kondisi existing.
Identifikasi kemampuan digital organisasi.
Penilaian proses bisnis.
Penilaian data.
Penilaian aplikasi.
Penilaian infrastruktur.
Penilaian keamanan.
Penilaian SDM.
Penilaian tata kelola.
Identifikasi digital maturity gap.
Workshop:
Digital Maturity Assessment
3. DIGITAL PROBLEM MAPPING
Identifikasi masalah organisasi.
Identifikasi masalah pelayanan.
Identifikasi masalah data.
Identifikasi masalah aplikasi.
Identifikasi masalah integrasi.
Identifikasi masalah SDM.
Identifikasi masalah keamanan.
Root cause analysis.
Problem prioritization.
Impact vs effort analysis.
Output:
Digital Transformation Problem Map
4. BUSINESS PROCESS TRANSFORMATION
Identifikasi proses bisnis.
Business Process Mapping.
As-Is Process.
To-Be Process.
Identifikasi proses yang tidak efisien.
Simplifikasi proses.
Digitalisasi proses.
Otomatisasi.
Integrasi proses lintas OPD.
Business Process Re-engineering.
Human-centered process.
Workshop:
As-Is → To-Be Business Process
5. DATA & INTEROPERABILITAS DALAM TRANSFORMASI DIGITAL
Data sebagai aset pemerintah.
Data governance.
Data integration.
Interoperabilitas.
Data sharing.
Master data.
Data quality.
Data architecture.
API dan pertukaran data.
Integrasi lintas OPD.
Data untuk pengambilan keputusan.
Transformasi digital pemerintah semakin diarahkan pada integrasi data dan pengurangan fragmentasi sistem. Pemerintah pada 2026 bahkan menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi dan pengurangan aplikasi yang tumpang tindih.
6. APPLICATION & SYSTEM ARCHITECTURE
Inventarisasi aplikasi.
Application portfolio.
Identifikasi aplikasi duplikatif.
Aplikasi strategis.
Aplikasi pendukung.
Legacy systems.
Application integration.
Shared services.
SuperApps.
Application lifecycle.
Prioritas pengembangan aplikasi.
Rasionalisasi aplikasi.
7. INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN CLOUD
Infrastruktur TIK.
Data center.
Cloud computing.
Hybrid infrastructure.
Network.
Connectivity.
Scalability.
Availability.
Disaster recovery.
Business continuity.
Infrastruktur untuk layanan digital.
Kesiapan infrastruktur menuju pemerintah digital.
8. CYBERSECURITY, PRIVACY DAN DIGITAL TRUST
Cybersecurity dalam transformasi digital.
Security by design.
Risk assessment.
Identity and access management.
Data protection.
Privacy.
Backup.
Disaster recovery.
Incident response.
Business continuity.
Pelindungan data pribadi.
Digital trust.
9. AI DAN AUTOMATION DALAM TRANSFORMASI PEMERINTAHAN
AI dalam pemerintah digital.
Generative AI.
AI-assisted government.
Automation.
Intelligent automation.
AI use case identification.
AI untuk pelayanan publik.
AI untuk analisis data.
AI untuk administrasi.
AI untuk knowledge management.
AI readiness.
Risiko penggunaan AI.
Human oversight.
Tata kelola penggunaan AI.
Catatan: AI diposisikan sebagai salah satu komponen transformasi, bukan tujuan transformasi itu sendiri.
10. DIGITAL SERVICE & HUMAN-CENTERED GOVERNMENT
Digital public service.
User-centered service.
Citizen journey.
Service journey mapping.
Digital service design.
Omnichannel service.
Accessibility.
Inclusion.
Customer experience.
Service performance.
Digital feedback.
Evaluasi kualitas layanan.
Pemerintah Digital diarahkan agar layanan tidak hanya menjadi digital, tetapi lebih sederhana, cepat, tepercaya dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
11. DIGITAL INVESTMENT & PRIORITIZATION
Tidak semua proyek digital harus dilakukan sekaligus.
Materi:
Digital project prioritization.
Impact assessment.
Cost-benefit consideration.
Risk assessment.
Quick wins.
Strategic initiatives.
Long-term initiatives.
Prioritas investasi.
Resource allocation.
Digital budgeting.
Vendor considerations.
Pengendalian proyek digital.
Output:
Digital Initiative Priority Matrix
12. DIGITAL WORKFORCE DAN ORGANIZATIONAL CHANGE
Digital competency.
Digital leadership.
Digital culture.
Change management.
Resistance to change.
Reskilling.
Upskilling.
Digital champions.
Collaboration lintas OPD.
Organizational transformation.
Human-AI collaboration.
13. DIGITAL GOVERNANCE DAN TRANSFORMATION OFFICE
Digital governance.
Peran pimpinan.
Peran Diskominfo.
Peran Bappeda.
Peran OPD.
Digital transformation steering committee.
Digital Transformation Office.
Project management.
Governance structure.
Decision rights.
Monitoring.
Escalation mechanism.
14. PENYUSUNAN DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP 2026–2030
Kondisi existing.
Digital maturity.
Gap analysis.
Strategic objectives.
Digital initiatives.
Quick wins.
Program prioritas.
Milestone.
Target tahunan.
Timeline 2026–2030.
PIC.
Kebutuhan sumber daya.
Risiko.
KPI.
Monitoring dan evaluasi.
Workshop:
PENYUSUNAN DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP PEMERINTAH DAERAH 2026–2030
WORKSHOP UTAMA
Peserta akan melakukan simulasi dengan alur:
DIGITAL MATURITY
↓
PROBLEM MAPPING
↓
BUSINESS PROCESS
↓
DATA
↓
APPLICATION
↓
INFRASTRUCTURE
↓
SECURITY
↓
DIGITAL SERVICE
↓
AI & AUTOMATION
↓
PRIORITIZATION
↓
ROADMAP
↓
KPI & MONITORING
Output workshop:
Digital Maturity Assessment.
Digital Problem Map.
Application Inventory.
Data & Integration Map.
Business Process Transformation Map.
Digital Initiative List.
Quick Win List.
Strategic Initiative List.
Digital Priority Matrix.
Digital Governance Structure.
KPI Transformasi Digital.
Roadmap 2026–2030.
OUTPUT UTAMA
DRAFT DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP PEMERINTAH DAERAH 2026–2030
SASARAN PESERTA
Program diperuntukkan bagi:
Sekretaris Daerah.
Bappeda/Bapperida.
Diskominfo.
Kepala Perangkat Daerah.
Sekretaris Perangkat Daerah.
Kepala Bidang terkait transformasi digital.
Pengelola SPBE.
Tim Arsitektur SPBE.
Pengelola sistem informasi.
Pengelola data.
Pejabat perencana.
Analis kebijakan.
Pranata komputer.
Tim transformasi digital.
Tim pelayanan publik.
ASN yang menangani teknologi, data dan transformasi organisasi.
Khusus untuk Executive/In-House Training: sangat cocok diikuti secara lintas OPD oleh Sekda, Bappeda, Diskominfo dan pimpinan OPD terkait, karena roadmap tidak efektif apabila hanya disusun oleh satu unit teknis.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Executive briefing.
Diskusi interaktif.
Studi kasus.
Digital maturity assessment.
Problem mapping.
Business process mapping.
Simulasi.
Workshop.
Group discussion.
Priority mapping.
Penyusunan roadmap.
Presentasi.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi
08.30–09.00
Pembukaan
09.00–10.30
Arah Pemerintah Digital dan Transformasi Digital Pemerintah Daerah 2026–2030
10.45–12.00
Digital Maturity Assessment dan Digital Problem Mapping
13.00–14.30
Business Process Transformation dan As-Is → To-Be
14.45–16.00
Data, Interoperabilitas, Application Architecture dan Integrasi Sistem
16.00–16.30
Studi Kasus dan Diskusi
HARI KEDUA
08.30–10.00
Infrastruktur Digital, Cybersecurity, Privacy dan Digital Trust
10.15–11.15
AI, Automation dan Digital Service Pemerintah
11.15–12.00
Digital Workforce, Change Management dan Digital Governance
13.00–14.00
Digital Initiative Prioritization dan Quick Wins
14.00–15.30
WORKSHOP PENYUSUNAN DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP 2026–2030
15.30–16.00
Presentasi Roadmap dan Pembahasan
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Sertifikat
HASIL DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Memahami arah Pemerintah Digital.
Memahami perkembangan SPBE menuju transformasi pemerintah digital.
Melakukan digital maturity assessment.
Mengidentifikasi permasalahan transformasi digital.
Memetakan proses bisnis.
Mengidentifikasi kebutuhan digitalisasi dan integrasi.
Memetakan aplikasi dan sistem informasi.
Mengidentifikasi kebutuhan data dan interoperabilitas.
Memahami kebutuhan infrastruktur.
Mengidentifikasi risiko keamanan digital.
Mengidentifikasi peluang AI dan automation.
Menentukan prioritas proyek digital.
Menentukan quick wins.
Menyusun KPI transformasi digital.
Menyusun tata kelola transformasi.
Menyusun Digital Transformation Roadmap 2026–2030.
BIAYA DAN FASILITAS PESERTA
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Workshop.
Template Digital Maturity Assessment.
Template Digital Initiative Matrix.
Template Roadmap.
Konsultasi teknis.
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
Lihat Materi Bimtek LINKPEMDA
📅 Jadwal Bimtek:
Lihat Jadwal Bimtek LINKPEMDA
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional Penyusunan Digital Transformation Roadmap Pemerintah Daerah 2026–2030 dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah bergerak dari digitalisasi yang bersifat parsial menuju transformasi digital yang terarah, terintegrasi, terukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Transformasi digital bukan tentang:
"Berapa banyak aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah?"
Tetapi:
"Masalah apa yang dapat diselesaikan?"
"Bagaimana data dapat terintegrasi?"
"Bagaimana pelayanan menjadi lebih sederhana?"
"Bagaimana teknologi memberikan dampak nyata?"
"Bagaimana seluruh OPD bergerak dalam satu arah?"
Karena itu, transformasi digital perlu dibangun melalui:
ASSESSMENT → STRATEGY → INTEGRATION → PRIORITY → ROADMAP → IMPLEMENTATION → IMPACT
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun peta jalan transformasi digital yang realistis berdasarkan kondisi daerah, prioritas pembangunan, kesiapan organisasi dan kebutuhan masyarakat.
DARI DIGITALISASI MENUJU TRANSFORMASI.
DARI APLIKASI MENUJU EKOSISTEM.
DARI TEKNOLOGI MENUJU DAMPAK.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📱 0813-8766-6605
August 25, 2026 / Materi
Strategi Membangun Tata Kelola Data yang Akurat, Terintegrasi, Aman, Berkualitas dan Siap Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan AI
Data telah menjadi salah satu aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penganggaran, pengawasan dan evaluasi membutuhkan data yang akurat, mutakhir, konsisten, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Daerah tidak hanya menghasilkan data dalam jumlah besar, tetapi juga mengelola data dari berbagai perangkat daerah, sistem informasi, layanan publik dan sumber lainnya.
Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan seperti data yang berbeda antar-OPD, definisi indikator yang tidak seragam, duplikasi data, metadata yang belum lengkap, kualitas data yang tidak konsisten, belum jelasnya penanggung jawab data, keterbatasan pertukaran data, serta pengelolaan akses dan keamanan data yang belum optimal.
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan prinsip tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Perpres tersebut masih berstatus berlaku.
Di tingkat Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi pemerintahan juga berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur SIPD yang mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.
Perkembangan analitik data, dashboard pemerintahan, otomatisasi dan Artificial Intelligence (AI) semakin meningkatkan kebutuhan terhadap data yang berkualitas. AI tidak dapat menghasilkan analisis yang dapat diandalkan apabila data organisasi tidak memiliki kualitas, struktur, definisi dan tata kelola yang baik.
Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih praktis mengenai:
DATA OWNER → DATA STEWARD → STANDAR DATA → METADATA → DATA QUALITY → DATA CATALOG → DATA INTEGRATION → DATA SECURITY → DATA SHARING → DATA ANALYTICS → AI READINESS
Pelatihan dirancang secara praktis, aplikatif, berbasis studi kasus dan workshop, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep Satu Data, tetapi mampu menyusun kerangka Data Governance Pemerintah Daerah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU ini mengatur antara lain hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data, serta sanksi.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar utama tata kelola data pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, khususnya terkait arah arsitektur dan pengembangan SPBE.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
Ketentuan mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan Data Induk sesuai ketentuan Satu Data Indonesia.
Ketentuan mengenai keamanan informasi, SPBE dan pengelolaan data pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan daerah/peraturan kepala daerah serta kebijakan internal mengenai pengelolaan data dan informasi daerah.
Catatan: Pembahasan regulasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan bertujuan untuk:
Memahami konsep dan prinsip Data Governance Pemerintah Daerah.
Memahami hubungan Data Governance dengan Satu Data Indonesia, SPBE dan SIPD.
Memahami peran Data Owner, Data Steward, Walidata dan Produsen Data.
Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi aset dan sumber data daerah.
Memahami standar dan definisi data.
Meningkatkan kualitas dan konsistensi data antar-OPD.
Memahami pengelolaan metadata dan data catalog.
Memahami interoperabilitas dan pertukaran data.
Memahami klasifikasi dan pengamanan data.
Memahami pengelolaan akses dan hak penggunaan data.
Meningkatkan kesiapan data untuk analitik, dashboard dan AI.
Mendorong terbentuknya kerangka Data Governance Pemerintah Daerah yang lebih terstruktur.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI
Bimtek membahas berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan data Pemerintah Daerah, antara lain:
Data antar-OPD berbeda.
Satu indikator memiliki definisi yang berbeda.
Terjadi duplikasi data.
Data belum memiliki standar yang seragam.
Metadata belum lengkap.
Sumber data belum terdokumentasi dengan baik.
Belum jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu data.
Proses validasi data belum seragam.
Kualitas data tidak konsisten.
Data belum diperbarui secara berkala.
Data masih tersimpan dalam banyak sistem yang terpisah.
Pertukaran data antar-OPD belum optimal.
Data catalog belum tersedia atau belum lengkap.
Hak akses terhadap data belum tertata.
Data sensitif belum diklasifikasikan dengan baik.
Penggunaan data belum sepenuhnya mengikuti prinsip pelindungan data pribadi.
Data belum siap digunakan untuk analitik dan AI.
Dashboard belum selalu menggunakan sumber data yang sama.
Pengambilan keputusan masih menghadapi keterbatasan data yang valid dan tepat waktu.
Belum terdapat roadmap Data Governance yang jelas.
Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi permasalahan, menentukan pemilik data, memperbaiki kualitas data dan membangun mekanisme tata kelola data yang dapat diterapkan secara bertahap.
MATERI PELATIHAN
1. KONSEP DAN STRATEGI DATA GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH
Pengertian Data Governance.
Data sebagai aset Pemerintah Daerah.
Perbedaan Data Governance dan Data Management.
Prinsip tata kelola data.
Hubungan Data Governance dengan Satu Data Indonesia.
Hubungan Data Governance dengan SPBE.
Hubungan Data Governance dengan SIPD.
Data-driven government.
Data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Tantangan tata kelola data daerah.
Studi kasus Data Governance Pemerintah Daerah.
2. SATU DATA INDONESIA DAN DATA GOVERNANCE DAERAH
Prinsip Satu Data Indonesia.
Standar Data.
Metadata.
Interoperabilitas Data.
Kode Referensi.
Data Induk.
Produsen Data.
Walidata.
Forum Satu Data.
Hubungan pusat dan daerah.
Implementasi Satu Data di tingkat daerah.
Studi kasus tata kelola Satu Data.
Perpres 39/2019 menempatkan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi/data induk sebagai elemen penting dalam menghasilkan data pemerintah yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. DATA OWNER, DATA STEWARD DAN STRUKTUR TATA KELOLA
Konsep Data Owner.
Data Steward.
Data Custodian.
Produsen Data.
Walidata.
Pengguna Data.
Peran pimpinan.
Data Governance Committee.
Pembagian tanggung jawab.
RACI Data Governance.
Mekanisme eskalasi permasalahan data.
Workshop Data Governance Role Matrix.
4. DATA INVENTORY DAN DATA CATALOG
Identifikasi aset data daerah.
Data inventory.
Data source mapping.
Data owner mapping.
Data catalog.
Informasi minimum dalam katalog data.
Identifikasi data kritis.
Identifikasi data duplikat.
Pemetaan sistem informasi.
Hubungan data dan proses bisnis.
Workshop Data Inventory.
Output:
Draft Data Inventory Pemerintah Daerah
5. STANDAR DATA DAN DATA DEFINITIONS
Konsep standar data.
Definisi data.
Konsep dan klasifikasi.
Ukuran dan satuan.
Data reference.
Master data.
Reference data.
Penyamaan definisi antar-OPD.
Identifikasi perbedaan definisi.
Penyusunan data standardization checklist.
Workshop penyusunan Standar Data.
6. METADATA DAN DATA LINEAGE
Pengertian metadata.
Fungsi metadata.
Metadata element.
Dokumentasi sumber data.
Data lineage.
Asal-usul data.
Transformasi data.
Perubahan data.
Ketertelusuran data.
Dokumentasi proses pengolahan.
Studi kasus data lineage.
7. DATA QUALITY MANAGEMENT
Konsep kualitas data.
Accuracy.
Completeness.
Consistency.
Timeliness.
Validity.
Uniqueness.
Data quality assessment.
Data validation.
Data cleansing.
Data quality issue management.
Data quality KPI.
Workshop Data Quality Assessment.
Output:
Data Quality Assessment Matrix
8. DATA INTEGRATION DAN INTEROPERABILITAS
Konsep integrasi data.
Interoperabilitas.
Data exchange.
Integrasi antar-OPD.
API dan pertukaran data.
Sistem yang terpisah.
Identifikasi kebutuhan integrasi.
Data synchronization.
Master data integration.
Tantangan integrasi.
Studi kasus integrasi data Pemerintah Daerah.
9. DATA CLASSIFICATION, SECURITY DAN PRIVACY
Klasifikasi data.
Data publik.
Data internal.
Data terbatas.
Data sensitif.
Hak akses.
Access control.
Data sharing.
Data protection.
Data breach awareness.
Pelindungan data pribadi.
Pengelolaan data pribadi dalam sistem pemerintah.
Studi kasus klasifikasi dan akses data.
UU 27/2022 mengatur pemrosesan data pribadi serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, sehingga aspek privacy dan security perlu menjadi bagian dari Data Governance, bukan berdiri terpisah.
10. DATA SHARING DAN KEBIJAKAN AKSES DATA
Prinsip data sharing.
Permintaan data.
Persetujuan penggunaan data.
Hak akses.
Data sharing agreement.
Internal data sharing.
Cross-OPD data sharing.
Data sharing dengan pihak eksternal.
Pembatasan akses.
Audit penggunaan data.
Workshop Data Sharing Matrix.
11. DATA ANALYTICS, DASHBOARD DAN AI READINESS
Data untuk pengambilan keputusan.
Data analytics.
Dashboard pemerintahan.
KPI dashboard.
Data visualization.
Identifikasi data untuk AI.
Data quality untuk AI.
Data preparation.
Data bias.
Data completeness.
AI readiness.
Risiko penggunaan data yang tidak berkualitas.
Workshop AI Data Readiness Assessment.
Prinsip utama:
GOOD GOVERNANCE → GOOD DATA → GOOD ANALYTICS → BETTER DECISION
12. DATA GOVERNANCE ROADMAP PEMERINTAH DAERAH
Data Governance maturity.
Assessment kondisi saat ini.
Identifikasi gap.
Penentuan prioritas.
Quick wins.
Program jangka menengah.
Struktur organisasi.
Kebijakan dan SOP.
Data quality program.
Data integration.
Data security.
Data analytics.
AI readiness.
KPI Data Governance.
Penyusunan roadmap 2026–2030.
WORKSHOP UTAMA
Pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi melakukan simulasi penyusunan Data Governance Framework Pemerintah Daerah.
Alur workshop:
DATA INVENTORY → DATA OWNER → DATA STEWARD → STANDARD DATA → METADATA → DATA QUALITY → DATA CATALOG → INTEGRATION → SECURITY → DATA SHARING → ANALYTICS → AI READINESS → ROADMAP
Output workshop meliputi:
Data Inventory
Data Source Mapping.
Data Owner Matrix
Data Steward Matrix
Data Governance Role Matrix.
Data Quality Assessment
Data Classification Matrix.
Data Sharing Matrix.
Data Catalog Structure.
Identifikasi data kritis.
Identifikasi data gap.
Identifikasi kebutuhan integrasi.
AI Data Readiness Assessment.
OUTPUT UTAMA
DRAFT DATA GOVERNANCE FRAMEWORK PEMERINTAH DAERAH
dan
ROADMAP DATA GOVERNANCE 2026–2030
SASARAN PESERTA
Program diperuntukkan bagi:
Sekretariat Daerah.
Bappeda/Bapperida.
Diskominfo.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Walidata.
Produsen Data.
Pengelola Satu Data.
Pengelola SIPD.
Pengelola SPBE.
Dinas/OPD penghasil data.
Pengelola sistem informasi.
Administrator data.
Analis data.
Pranata komputer.
Analis kebijakan.
Pejabat perencana.
ASN yang menangani data dan informasi daerah.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Data mapping.
Data quality assessment.
Simulasi Data Governance.
Workshop.
Problem solving.
Presentasi hasil kelompok.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30 Registrasi
08.30–09.00 Pembukaan
09.00–10.30
Konsep Data Governance, Satu Data Indonesia, SPBE dan SIPD
10.45–12.00
Struktur Data Governance, Data Owner, Data Steward, Walidata dan Produsen Data
13.00–14.30
Data Inventory, Data Catalog, Standar Data dan Metadata
14.45–16.00
Data Quality Management dan Data Quality Assessment
16.00–16.30
Studi Kasus dan Diskusi
HARI KEDUA
08.30–10.00
Data Integration, Interoperabilitas dan Data Sharing
10.15–12.00
Data Classification, Security, Privacy dan Pelindungan Data Pribadi
13.00–14.00
Data Analytics, Dashboard dan AI Data Readiness
14.00–15.30
WORKSHOP PENYUSUNAN DATA GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH
15.30–16.00
Presentasi Hasil Workshop dan Pembahasan
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Sertifikat
HASIL DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Memahami konsep Data Governance.
Memahami prinsip Satu Data Indonesia.
Memahami hubungan Data Governance dengan SPBE dan SIPD.
Memahami peran Data Owner dan Data Steward.
Mengidentifikasi aset dan sumber data.
Menyusun Data Inventory.
Memahami Standar Data dan Metadata.
Melakukan penilaian kualitas data.
Mengidentifikasi permasalahan kualitas data.
Menyusun klasifikasi data.
Memahami pengamanan dan pelindungan data.
Memahami mekanisme data sharing.
Mengidentifikasi kebutuhan integrasi data.
Memahami kesiapan data untuk analytics dan AI.
Menyusun kerangka Data Governance.
Menyusun roadmap Data Governance Pemerintah Daerah.
BIAYA DAN FASILITAS PESERTA
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Workshop.
Template Data Governance.
Template Data Inventory.
Template Data Owner Matrix.
Template Data Quality Assessment.
Konsultasi teknis.
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
Lihat Materi Bimtek LINKPEMDA
📅 Jadwal Bimtek:
Lihat Jadwal Bimtek LINKPEMDA
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional Penyusunan Data Governance Pemerintah Daerah dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah membangun tata kelola data yang lebih terstruktur, konsisten, terintegrasi, aman dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Data yang banyak belum tentu menghasilkan keputusan yang baik.
Pemerintah Daerah membutuhkan:
DATA YANG BENAR → DENGAN DEFINISI YANG JELAS → DIKELOLA OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB → MEMILIKI KUALITAS TERUKUR → AMAN DIGUNAKAN → DAPAT DIBAGIPAKAI → SIAP DIANALISIS
Melalui pendekatan:
DATA INVENTORY → DATA OWNER → STANDARD → METADATA → QUALITY → INTEGRATION → SECURITY → SHARING → ANALYTICS → AI READINESS → ROADMAP
peserta diharapkan mampu membantu organisasinya membangun fondasi data yang lebih kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengawasan, analitik, transformasi digital dan pemanfaatan AI.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📱 0813-8766-6605
August 25, 2026 / Materi
Strategi Membangun Perencanaan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat, Adaptif, Terukur dan Berbasis Bukti untuk Menghadapi Perubahan 2026–2030
Perencanaan pembangunan daerah tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penyusunan dokumen. Pemerintah Daerah dituntut mampu memastikan bahwa data, permasalahan pembangunan, kebijakan, program, indikator kinerja, penganggaran dan hasil pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memasuki periode RPJMD 2025–2029 dan RKPD tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah menghadapi kebutuhan untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan konsistensi antar-dokumen, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta mampu membaca berbagai kemungkinan perubahan ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan fiskal.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memberikan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, termasuk pentingnya keselarasan RPJMD dengan RPJPD 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Instruksi tersebut juga menempatkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD 2026 dan mengarahkan pemrosesan RPJMD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, perkembangan Artificial Intelligence (AI), analisis data, forecasting dan scenario planning membuka peluang baru bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan.
Bukan berarti AI menggantikan proses perencanaan atau pengambilan keputusan pemerintah. AI dalam pelatihan ini ditempatkan sebagai alat bantu analisis, dengan tetap memperhatikan validitas data, verifikasi manusia, ketepatan metodologi, keamanan informasi dan tanggung jawab pengambil kebijakan.
Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih praktis mengenai:
DATA → ANALISIS → TREND → FORECASTING → AI-ASSISTED ANALYSIS → SCENARIO → POLICY OPTIONS → PRIORITAS → INDIKATOR → PROGRAM → RKPD → MONITORING & EVALUASI
Pelatihan dirancang secara praktis, aplikatif, berbasis studi kasus dan workshop, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep RPJMD/RKPD, tetapi juga mampu menggunakan pendekatan berbasis data dan scenario planning dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Bappenas mencantumkan RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan nasional periode 2025–2029.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini masih berstatus berlaku.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Ketentuan mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai peraturan yang berlaku.
Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Ketentuan mengenai penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
Ketentuan dan kebijakan nasional maupun daerah lainnya yang relevan dengan perencanaan pembangunan.
Catatan: Pembahasan regulasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan bertujuan untuk:
Memahami kebijakan dan kerangka perencanaan pembangunan daerah terbaru.
Memahami hubungan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
Memahami prinsip perencanaan pembangunan berbasis data.
Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pembangunan.
Meningkatkan kemampuan melakukan analisis tren dan forecasting.
Memahami pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai alat bantu analisis perencanaan.
Memahami konsep Scenario Planning dalam perencanaan pembangunan.
Mampu menyusun beberapa kemungkinan skenario pembangunan daerah.
Mampu menentukan prioritas kebijakan dan program berdasarkan data dan bukti.
Meningkatkan kualitas indikator kinerja pembangunan.
Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang lebih adaptif terhadap perubahan.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI
Bimtek membahas berbagai permasalahan yang sering muncul dalam proses perencanaan pembangunan daerah, antara lain:
Data pembangunan belum terintegrasi.
Data antar-OPD belum selalu konsisten.
Kualitas dan validitas data belum seragam.
Perencanaan masih terlalu berorientasi pada kegiatan.
Analisis permasalahan belum berbasis data yang kuat.
Indikator kinerja belum sepenuhnya menggambarkan outcome.
Target pembangunan belum didukung baseline yang memadai.
Proyeksi dan forecasting belum dimanfaatkan secara optimal.
Perencanaan belum mempertimbangkan berbagai skenario masa depan.
Program prioritas belum selalu didasarkan pada analisis dampak.
Keterkaitan antara RPJMD dan RKPD belum optimal.
Keterkaitan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah perlu diperkuat.
Sinkronisasi antar-OPD masih menjadi tantangan.
Perubahan kondisi ekonomi dan fiskal dapat mengubah asumsi pembangunan.
Perubahan teknologi dan AI belum sepenuhnya diperhitungkan dalam perencanaan.
Risiko perubahan iklim, bencana dan perubahan sosial belum selalu masuk dalam skenario pembangunan.
Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan berikutnya.
Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi permasalahan, mengolah informasi, membaca tren, menyusun skenario, menentukan pilihan kebijakan dan membangun rencana tindak lanjut yang lebih terukur.
MATERI PELATIHAN
1. KEBIJAKAN DAN KERANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kerangka perencanaan pembangunan daerah.
RPJPD 2025–2045.
RPJMD 2025–2029.
RKPD.
Renstra Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah.
Hubungan perencanaan pusat dan daerah.
Sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah.
Arah pembangunan nasional 2025–2029.
Studi kasus hubungan antar-dokumen perencanaan.
2. RPJMD, RKPD DAN KONSISTENSI PERENCANAAN
Kedudukan RPJMD.
Fungsi RKPD.
Hubungan RPJMD dengan RKPD.
Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.
Keterkaitan perencanaan dan penganggaran.
Konsistensi tujuan dan sasaran.
Konsistensi indikator.
Konsistensi target.
Konsistensi program dan kegiatan.
Sinkronisasi antar-OPD.
Workshop mapping konsistensi dokumen.
3. DATA-DRIVEN PLANNING
Konsep perencanaan berbasis data.
Data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Identifikasi kebutuhan data.
Sumber data pembangunan.
Data sektoral.
Data statistik.
Data spasial.
Data administratif.
Data real-time.
Data historis.
Data primer dan sekunder.
Validasi dan verifikasi data.
Studi kasus perencanaan berbasis data.
4. DATA QUALITY DAN DATA READINESS
Konsep kualitas data.
Accuracy.
Completeness.
Consistency.
Timeliness.
Validity.
Identifikasi data gap.
Data cleansing.
Data validation.
Data readiness assessment.
Data governance dasar untuk perencanaan.
Workshop Data Readiness Assessment.
5. ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Identifikasi masalah pembangunan.
Root cause analysis.
Problem tree.
Issue mapping.
Analisis kesenjangan.
Analisis indikator pembangunan.
Identifikasi isu strategis.
Analisis lintas sektor.
Analisis wilayah.
Analisis kelompok sasaran.
Penentuan masalah prioritas.
Studi kasus analisis isu strategis daerah.
6. ANALISIS TREN DAN FORECASTING PEMBANGUNAN
Konsep trend analysis.
Analisis data historis.
Identifikasi pola perubahan.
Forecasting dasar.
Proyeksi indikator pembangunan.
Proyeksi penduduk.
Proyeksi ekonomi.
Proyeksi kebutuhan layanan publik.
Analisis perubahan permintaan.
Interpretasi hasil forecasting.
Batasan dan risiko forecasting.
Workshop analisis tren dan proyeksi.
7. PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERENCANAAN
AI digunakan sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai pengganti pengambil keputusan.
Materi meliputi:
Pengenalan AI untuk perencanaan.
Generative AI dan analisis informasi.
AI-assisted research.
AI untuk membantu analisis dokumen.
AI untuk identifikasi pola dan isu.
AI untuk membantu penyusunan alternatif kebijakan.
AI untuk membantu analisis data.
AI untuk brainstorming program.
AI untuk penyusunan policy brief.
Verifikasi dan validasi hasil AI.
Risiko hallucination.
Human-in-the-loop.
Etika dan tata kelola penggunaan AI.
Perlindungan data dan informasi.
Studi kasus AI-assisted planning.
8. SCENARIO PLANNING PEMBANGUNAN DAERAH
Konsep scenario planning.
Mengapa perencanaan membutuhkan skenario.
Identifikasi driving forces.
Identifikasi critical uncertainties.
Penyusunan asumsi.
Penyusunan baseline scenario.
Best-case scenario.
Worst-case scenario.
Alternative scenario.
Scenario matrix.
Analisis dampak setiap skenario.
Strategi menghadapi ketidakpastian.
Workshop penyusunan scenario planning daerah.
9. POLICY OPTIONS DAN IMPACT ANALYSIS
Identifikasi alternatif kebijakan.
Policy options.
Analisis biaya dan manfaat secara konseptual.
Analisis dampak kebijakan.
Analisis risiko.
Analisis kelompok penerima manfaat.
Analisis konsekuensi kebijakan.
Prioritas kebijakan.
Penyusunan rekomendasi.
Policy brief.
Studi kasus policy options.
10. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR KINERJA
Penentuan prioritas pembangunan.
Tujuan dan sasaran.
Outcome dan output.
Key Performance Indicator.
Baseline.
Target.
Indikator makro dan sektoral.
Indikator lintas OPD.
Cascading indikator.
Pengukuran keberhasilan.
Monitoring dan evaluasi.
Workshop penyusunan indikator dan target.
11. PENYUSUNAN ROADMAP PEMBANGUNAN DAERAH
Konsep roadmap.
Prioritas jangka pendek.
Prioritas jangka menengah.
Quick wins.
Program strategis.
Milestone.
Target tahunan.
Pembagian peran OPD.
Kebutuhan data.
Kebutuhan sumber daya.
Risiko implementasi.
Monitoring roadmap.
Workshop penyusunan roadmap pembangunan.
12. INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Hubungan perencanaan dan penganggaran.
Konsistensi program dengan prioritas.
Integrasi indikator dan anggaran.
Pengendalian pelaksanaan.
Monitoring capaian.
Evaluasi hasil pembangunan.
Feedback loop.
Perbaikan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi.
Studi kasus integrasi perencanaan sampai evaluasi.
WORKSHOP UTAMA
Pelatihan tidak berhenti pada pembahasan materi.
Peserta akan melakukan simulasi perencanaan dengan alur:
DATA PEMBANGUNAN → DATA READINESS → IDENTIFIKASI MASALAH → ANALISIS TREN → FORECASTING → AI-ASSISTED ANALYSIS → SCENARIO PLANNING → POLICY OPTIONS → PRIORITAS → INDIKATOR → TARGET → ROADMAP → MONITORING & EVALUASI
Output workshop meliputi:
Data Readiness Assessment
Pemetaan data pembangunan.
Identifikasi data gap.
Analisis tren.
Proyeksi/forecasting.
Identifikasi driving forces.
Scenario Matrix.
Baseline Scenario
Best-Case Scenario
Worst-Case Scenario
Policy Options.
Prioritas kebijakan.
Draft indikator dan target.
Draft roadmap pembangunan.
Rencana tindak lanjut.
OUTPUT UTAMA
Draft Scenario Planning Pembangunan Daerah Berbasis Data
dan
Roadmap Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan
SASARAN PESERTA
Program diperuntukkan bagi:
Bappeda/Bapperida.
Sekretariat Daerah.
Kepala Perangkat Daerah.
Sekretaris Perangkat Daerah.
Bagian Perencanaan.
OPD terkait.
Pejabat Perencana.
Analis Kebijakan.
Perencana Ahli.
Tim penyusun RPJMD.
Tim penyusun RKPD.
Tim penyusun Renstra.
Tim penyusun Renja.
Pejabat fungsional terkait perencanaan pembangunan.
ASN yang menangani perencanaan, data, evaluasi dan pembangunan daerah.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis data.
Demonstrasi penggunaan AI sebagai alat bantu analisis.
Simulasi forecasting.
Scenario planning.
Problem solving.
Workshop.
Presentasi hasil kelompok.
Evaluasi.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30 Registrasi
08.30–09.00 Pembukaan
09.00–10.30
Kebijakan dan Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah 2025–2029
10.45–12.00
RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja: Konsistensi dan Keterkaitan Antar-Dokumen
13.00–14.30
Data-Driven Planning dan Data Readiness Pemerintah Daerah
14.45–16.00
Analisis Permasalahan, Isu Strategis, Tren dan Forecasting
16.00–16.30
Studi Kasus dan Diskusi
HARI KEDUA
08.30–10.00
Pemanfaatan AI sebagai Alat Bantu Analisis Perencanaan Pembangunan
10.15–12.00
Scenario Planning dan Penyusunan Skenario Pembangunan Daerah
13.00–14.00
Policy Options, Impact Analysis dan Prioritas Pembangunan
14.00–15.30
WORKSHOP RPJMD/RKPD BERBASIS DATA, AI & SCENARIO PLANNING
15.30–16.00
Presentasi Hasil Workshop dan Pembahasan
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Sertifikat
HASIL DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Memahami kerangka perencanaan pembangunan daerah.
Memahami hubungan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.
Memahami prinsip data-driven planning.
Mengidentifikasi kebutuhan dan kualitas data.
Melakukan analisis permasalahan pembangunan.
Mengidentifikasi isu strategis.
Melakukan analisis tren.
Memahami forecasting pembangunan.
Memanfaatkan AI sebagai alat bantu analisis secara bertanggung jawab.
Menyusun skenario pembangunan.
Menganalisis alternatif kebijakan.
Menentukan prioritas pembangunan.
Menyusun indikator dan target.
Menyusun roadmap pembangunan.
Memperkuat keterkaitan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Menghasilkan rancangan tindak lanjut berbasis data dan skenario.
BIAYA DAN FASILITAS PESERTA
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Workshop.
Simulasi analisis.
Template workshop.
Konsultasi teknis.
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
Lihat Materi Bimtek LINKPEMDA
📅 Jadwal Bimtek:
Lihat Jadwal Bimtek LINKPEMDA
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional RPJMD/RKPD Berbasis Data, AI & Scenario Planning dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendekatan yang lebih berbasis data, adaptif, terukur dan berorientasi pada hasil.
Perencanaan pembangunan menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Perubahan ekonomi, teknologi, demografi, lingkungan, fiskal dan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan.
Karena itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki kemampuan untuk tidak hanya menjawab:
"Apa yang harus direncanakan?"
tetapi juga:
"Apa yang mungkin terjadi?"
"Apa dampaknya terhadap daerah?"
"Apa pilihan kebijakan yang tersedia?"
"Apa yang harus diprioritaskan?"
"Bagaimana kita mempersiapkan daerah menghadapi berbagai kemungkinan?"
Melalui pendekatan:
DATA → ANALISIS → FORECASTING → AI → SCENARIO → POLICY OPTIONS → PRIORITAS → ROADMAP → EVALUASI
peserta diharapkan mampu membangun proses perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan dan lebih kuat dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📱 0813-8766-6605
August 25, 2026 / Materi
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan PBG, Pengelolaan SIMBG, Pemenuhan Standar Teknis, Retribusi, SLF, dan Pengawasan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tertib, aman, nyaman dan sesuai standar teknis. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta pengelolaan data bangunan gedung.
Pelayanan tersebut didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang digunakan untuk penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung.
Dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan input, ketidaksesuaian data, pemenuhan standar teknis, proses konsultasi, perhitungan retribusi, koordinasi antarperangkat daerah, hingga proses SLF dan pendataan bangunan eksisting.
Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih praktis mengenai:
PERSYARATAN → SIMBG → PEMERIKSAAN → KONSULTASI TEKNIS → STANDAR TEKNIS → RETRIBUSI → PBG → KONSTRUKSI → SLF → PENGAWASAN
Pelatihan dirancang secara praktis, aplikatif, berbasis studi kasus dan workshop, sehingga peserta tidak hanya memahami regulasi tetapi juga memahami alur pelayanan dan permasalahan yang sering terjadi di lapangan.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, beserta ketentuan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Ketentuan mengenai PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung.
Ketentuan dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
Ketentuan mengenai retribusi PBG sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Peraturan daerah/peraturan kepala daerah mengenai bangunan gedung dan pelayanan perizinan.
Ketentuan teknis lain yang relevan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
PP Nomor 16 Tahun 2021 berstatus berlaku dan menjadi dasar utama penyelenggaraan bangunan gedung.
Catatan: Pembahasan regulasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan bertujuan untuk:
Memahami kebijakan dan penyelenggaraan PBG.
Memahami hubungan PBG, SLF, SBKBG dan RTB.
Memahami alur pelayanan melalui SIMBG.
Memahami persyaratan administrasi dan teknis.
Memahami pemeriksaan dokumen dan standar teknis.
Memahami proses konsultasi teknis.
Memahami peran Dinas Teknis, Dinas Perizinan serta TPA/TPT/Penilik.
Memahami mekanisme retribusi PBG.
Memahami proses penerbitan PBG.
Memahami SLF dan bangunan gedung eksisting.
Meningkatkan kualitas pelayanan PBG dan bangunan gedung.
Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pelayanan.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI
Bimtek membahas berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan PBG, antara lain:
Dokumen permohonan belum lengkap.
Data tanah dan bangunan tidak sesuai.
Kesalahan input pada SIMBG.
Dokumen teknis belum memenuhi standar.
Permohonan harus melakukan perbaikan.
Pemohon belum memahami tahapan SIMBG.
Koordinasi antarperangkat daerah belum optimal.
Proses konsultasi teknis belum dipahami.
Perhitungan retribusi belum dipahami.
Bangunan eksisting belum memiliki dokumen yang sesuai.
Pemohon belum memahami hubungan PBG dan SLF.
Monitoring permohonan belum optimal.
Penanganan pengaduan masyarakat belum sistematis.
Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi permasalahan, melakukan pemeriksaan, memberikan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
MATERI PELATIHAN
1. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Konsep PBG dan perubahan dari IMB.
Dasar hukum penyelenggaraan bangunan gedung.
Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
Tahapan penyelenggaraan bangunan gedung.
Peran Pemerintah Daerah.
Hak dan kewajiban pemilik bangunan.
Studi kasus penyelenggaraan PBG.
2. PBG, SLF, SBKBG DAN RTB
Pengertian dan fungsi PBG.
Pengertian dan fungsi SLF.
SBKBG dan RTB.
Perbedaan dan hubungan masing-masing layanan.
PBG dan SLF bangunan baru.
PBG dan SLF bangunan eksisting.
Alur penyelenggaraan melalui SIMBG.
SIMBG secara resmi mencakup layanan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung.
3. PERSYARATAN PBG
Persyaratan administrasi.
Data pemilik dan tanah.
Data bangunan.
Dokumen lingkungan.
Dokumen pemanfaatan ruang.
Dokumen rencana teknis.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen.
Kesalahan yang menyebabkan dokumen perlu diperbaiki.
Workshop checklist persyaratan PBG.
4. PRAKTIK SIMBG
Pendaftaran akun.
Pengisian data pemohon.
Pengisian data tanah dan bangunan.
Pemilihan jenis permohonan.
Pengunggahan dokumen.
Pengajuan permohonan.
Verifikasi.
Perbaikan dokumen.
Konsultasi.
Monitoring status permohonan.
Penyelesaian permohonan.
Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan panduan SIMBG khusus untuk Pemohon, Dinas Teknis, Dinas Perizinan serta TPA/TPT/Penilik.
5. STANDAR TEKNIS DAN PEMERIKSAAN
Persyaratan teknis bangunan.
Keselamatan.
Kesehatan.
Kenyamanan.
Kemudahan.
Struktur dan arsitektur.
Utilitas bangunan.
Pemeriksaan dokumen teknis.
Pemeriksaan kesesuaian.
Studi kasus pemeriksaan teknis.
6. KONSULTASI TEKNIS DAN PERAN TPA/TPT/PENILIK
Mekanisme konsultasi teknis.
Peran Dinas Teknis.
Peran Dinas Perizinan.
Peran Tim Profesi Ahli.
Peran TPA/TPT/Penilik.
Pemeriksaan dan rekomendasi teknis.
Penanganan dokumen yang belum memenuhi persyaratan.
Koordinasi antar pihak.
7. RETRIBUSI PBG
Konsep retribusi PBG.
Komponen perhitungan.
Data yang mempengaruhi retribusi.
Tarif sesuai ketentuan daerah.
Transparansi biaya.
Simulasi perhitungan retribusi.
SIMBG menyediakan kalkulator estimasi retribusi PBG dan menekankan transparansi biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. PENERBITAN PBG DAN PENGENDALIAN
Verifikasi akhir.
Penyelesaian permohonan.
Penerbitan PBG.
Dokumentasi dan pengarsipan.
Monitoring setelah PBG terbit.
Perubahan bangunan.
Pengendalian pelaksanaan konstruksi.
9. SLF DAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
Konsep SLF.
Hubungan PBG dan SLF.
SLF bangunan baru.
SLF bangunan eksisting.
Pemeriksaan kelaikan fungsi.
Bangunan yang sudah terbangun.
Pemenuhan dokumen.
Proses melalui SIMBG.
Studi kasus SLF.
10. PENDATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG
Pendataan bangunan gedung.
Pemutakhiran data.
Verifikasi data.
Pengawasan penyelenggaraan.
Pemeriksaan lapangan.
Penanganan ketidaksesuaian.
Pengaduan masyarakat.
Monitoring dan tindak lanjut.
WORKSHOP UTAMA
Peserta melakukan simulasi satu kasus pelayanan PBG dari awal sampai akhir:
DATA PEMOHON → DATA TANAH → DATA BANGUNAN → CHECKLIST DOKUMEN → SIMBG → PEMERIKSAAN → KONSULTASI TEKNIS → PEMENUHAN STANDAR → RETRIBUSI → PBG → KONSTRUKSI → SLF
Output workshop meliputi:
Checklist persyaratan PBG.
Simulasi alur SIMBG.
Pemeriksaan dokumen.
Checklist standar teknis.
Simulasi konsultasi teknis.
Simulasi retribusi.
Checklist PBG.
Checklist SLF.
Rekomendasi peningkatan pelayanan.
SASARAN PESERTA
Program diperuntukkan bagi:
Dinas PUPR.
Dinas Cipta Karya.
Dinas Tata Ruang.
DPMPTSP.
Dinas teknis bangunan gedung.
Pengelola SIMBG.
TPA/TPT/Penilik.
Pejabat teknis PBG.
Pejabat perizinan.
Pengawas bangunan.
Perencana dan tenaga teknis.
ASN yang menangani PBG, SLF dan bangunan gedung.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Simulasi SIMBG.
Pemeriksaan dokumen.
Simulasi konsultasi teknis.
Simulasi retribusi.
Workshop.
Problem solving.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30 Registrasi
08.30–09.00 Pembukaan
09.00–10.30 Kebijakan PBG dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
10.45–12.00 Persyaratan Administrasi dan Teknis PBG
13.00–14.30 SIMBG dan Alur Pelayanan PBG
14.45–16.30 Pemeriksaan Dokumen, Standar Teknis dan Konsultasi Teknis
HARI KEDUA
08.30–10.00 Retribusi PBG dan Penerbitan PBG
10.15–12.00 SLF, Bangunan Eksisting dan Pendataan
13.00–14.00 Pengawasan dan Penanganan Permasalahan PBG
14.15–15.30 WORKSHOP SIMULASI PELAYANAN PBG & SIMBG
15.30–16.00 Studi Kasus dan Presentasi
16.00–16.30 Evaluasi, Penutupan dan Sertifikat
HASIL DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Memahami kebijakan PBG.
Memahami hubungan PBG dan SLF.
Memahami SIMBG.
Memeriksa persyaratan administrasi.
Memahami pemeriksaan teknis.
Memahami proses konsultasi.
Memahami peran TPA/TPT/Penilik.
Memahami retribusi PBG.
Memahami penerbitan PBG.
Memahami SLF dan bangunan eksisting.
Melakukan monitoring pelayanan.
Menangani permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan PBG.
BIAYA DAN FASILITAS PESERTA
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi dan workshop.
Konsultasi teknis.
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
Lihat Materi Bimtek LINKPEMDA
📅 Jadwal Bimtek:
Lihat Jadwal Bimtek LINKPEMDA
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), SIMBG, SLF, dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dirancang untuk membantu aparatur Pemerintah Daerah memahami proses pelayanan bangunan gedung secara lebih praktis, sistematis dan aplikatif.
Melalui pendekatan:
PERSYARATAN → SIMBG → PEMERIKSAAN → KONSULTASI → STANDAR TEKNIS → RETRIBUSI → PBG → SLF → PENGAWASAN
peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan PBG, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih tertib dan transparan kepada masyarakat.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📱 0813-8766-6605
August 24, 2026 / Materi
Teknik Menghubungkan Risiko, Target Kinerja, Program, Anggaran, Pengendalian dan Early Warning untuk Mengamankan Pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah
Program prioritas daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan target kinerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perencanaan dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target sejak tahap awal.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai program prioritas dapat menghadapi risiko berupa ketidaktepatan perencanaan, keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan, permasalahan pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan target, hingga risiko tidak tercapainya output dan outcome.
Apabila risiko tersebut baru diketahui setelah permasalahan terjadi, ruang Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengamanan program yang dimulai sejak penetapan sasaran, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko, penentuan risiko prioritas, evaluasi pengendalian, penyusunan mitigasi, pengalokasian sumber daya, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
Melalui program Bimtek Strategi Pengamanan Program Prioritas Daerah Berbasis Pemetaan Risiko, peserta akan mempelajari bagaimana menghubungkan:
RISIKO → TARGET KINERJA → PROGRAM → ANGGARAN → PENGENDALIAN → EARLY WARNING → MONITORING → HASIL
Dengan pendekatan tersebut, manajemen risiko tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, pengendalian program dan pengamanan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.
Pelatihan dirancang secara praktis, aplikatif, berbasis studi kasus dan workshop, sehingga peserta diarahkan untuk menghasilkan instrumen yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Program prioritas Pemerintah Daerah dapat menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran, antara lain:
Target program sudah ditetapkan tetapi risiko pencapaiannya belum dipetakan secara memadai.
Risiko baru diketahui setelah permasalahan terjadi.
Program prioritas belum sepenuhnya didukung analisis risiko.
Risiko belum dikaitkan dengan indikator kinerja.
Risiko belum menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pengendalian.
Register risiko masih diperlakukan sebagai dokumen administratif.
Rencana Tindak Pengendalian belum sepenuhnya menjawab risiko prioritas.
Risiko program belum terhubung dengan kebutuhan sumber daya dan anggaran.
Risiko lintas OPD belum dikelola secara terkoordinasi.
Monitoring lebih banyak melihat realisasi kegiatan daripada potensi risiko pencapaian hasil.
Belum tersedia indikator peringatan dini terhadap risiko program.
Tindakan pengendalian belum selalu memiliki indikator keberhasilan.
Hasil identifikasi risiko belum optimal digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.
Bimtek ini dirancang untuk membantu peserta memahami bagaimana mengubah pemetaan risiko menjadi instrumen pengamanan program dan pengendalian kinerja.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan dalam pelatihan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang relevan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara evaluasi dan perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan dan pedoman terkait penerapan SPIP, manajemen risiko, pengendalian intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pedoman pengelolaan risiko pemerintah daerah yang relevan.
Ketentuan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Catatan: Pembahasan regulasi dalam pelatihan mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman mengenai strategi pengamanan program prioritas daerah.
Memahami hubungan antara sasaran, target kinerja, program dan risiko.
Mengidentifikasi program yang memiliki tingkat risiko strategis tinggi.
Mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target.
Menganalisis penyebab dan dampak risiko.
Melakukan penilaian dan pemetaan risiko.
Menentukan risiko prioritas.
Mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah tersedia.
Menentukan kebutuhan pengendalian tambahan.
Menyusun strategi mitigasi risiko.
Menghubungkan risiko dengan target kinerja.
Menghubungkan risiko dengan program, kegiatan dan subkegiatan.
Menghubungkan risiko dengan kebutuhan sumber daya dan anggaran.
Memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko.
Membangun mekanisme early warning terhadap risiko program.
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.
Menyusun langkah tindak lanjut atas risiko prioritas.
Meningkatkan efektivitas pengamanan program prioritas daerah.
MANFAAT PELATIHAN
Peserta diharapkan memperoleh manfaat:
Memahami strategi pengamanan program prioritas.
Memahami konsep pemetaan risiko program.
Mampu mengidentifikasi risiko strategis dan operasional.
Mampu memetakan risiko terhadap target kinerja.
Mampu menentukan risiko prioritas.
Mampu menyusun risk map.
Mampu mengevaluasi pengendalian yang telah berjalan.
Mampu mengidentifikasi gap pengendalian.
Mampu menyusun strategi mitigasi.
Mampu menyusun register risiko.
Mampu menyusun rencana tindak pengendalian.
Mampu menentukan penanggung jawab risiko.
Mampu menetapkan indikator keberhasilan pengendalian.
Memahami hubungan risiko dengan program dan anggaran.
Memahami risiko lintas perangkat daerah.
Mampu membangun indikator peringatan dini.
Mampu melakukan monitoring dan evaluasi risiko.
Meningkatkan efektivitas SPIP.
Mengurangi potensi kegagalan pencapaian target.
Meningkatkan akuntabilitas program prioritas.
KETERKAITAN RISIKO DENGAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Bimtek membahas bagaimana pendekatan risiko dapat digunakan sepanjang siklus pengelolaan program dan anggaran:
RPJMD → RENSTRA → RKPD → RENJA → KUA-PPAS → RKA-SKPD → APBD → DPA → PELAKSANAAN → MONITORING → EVALUASI
Pada setiap tahapan peserta diarahkan untuk memahami:
SASARAN → TARGET → PROGRAM → RISIKO → PENGENDALIAN → ANGGARAN → MONITORING → CAPAIAN
Dengan demikian, risiko tidak hanya dibahas setelah program berjalan, tetapi dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penetapan prioritas.
INSTRUMEN YANG DIPRAKTIKKAN
Dalam workshop, peserta akan diarahkan untuk memahami dan mempraktikkan instrumen:
1. Risk Identification
Identifikasi risiko program.
2. Risk Assessment
Penilaian kemungkinan dan dampak risiko.
3. Risk Matrix
Pemetaan tingkat risiko.
4. Risk Mapping
Pemetaan risiko berdasarkan program prioritas.
5. Risk Prioritization
Penentuan risiko yang membutuhkan penanganan.
6. Control Assessment
Evaluasi pengendalian yang sudah tersedia.
7. Mitigation Plan
Penyusunan strategi mitigasi.
8. Risk Register
Penyusunan register risiko program.
9. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Penyusunan tindakan pengendalian.
10. Early Warning Indicator
Penyusunan indikator peringatan dini.
11. Monitoring & Evaluation
Pemantauan dan evaluasi risiko serta efektivitas pengendalian.
MATERI PELATIHAN
1. STRATEGI PENGAMANAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Konsep program prioritas.
Program strategis dan program berdampak tinggi.
Hubungan program dengan sasaran pembangunan.
Target output dan outcome.
Faktor keberhasilan program.
Faktor penghambat pencapaian program.
Konsep pengamanan program.
Prinsip pengamanan berbasis risiko.
Peran pimpinan dalam pengamanan program.
Peran Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan OPD.
Studi kasus pengamanan program prioritas.
2. PEMETAAN TARGET KINERJA DAN RISIKO
Identifikasi sasaran.
Identifikasi indikator kinerja.
Penetapan target.
Identifikasi risiko terhadap target.
Hubungan risiko dengan indikator.
Risiko pencapaian output.
Risiko pencapaian outcome.
Analisis faktor penyebab kegagalan target.
Penyusunan risk-to-performance mapping.
Workshop pemetaan risiko terhadap target kinerja.
3. IDENTIFIKASI PROGRAM PRIORITAS BERISIKO TINGGI
Menentukan program prioritas.
Menentukan kriteria program strategis.
Analisis besaran anggaran.
Analisis dampak pelayanan publik.
Analisis kompleksitas program.
Analisis keterlibatan lintas OPD.
Identifikasi program dengan risiko tinggi.
Penetapan program yang perlu dikawal.
Praktik menentukan program prioritas yang akan diamankan.
4. IDENTIFIKASI RISIKO PROGRAM
Risiko strategis.
Risiko operasional.
Risiko keuangan.
Risiko hukum.
Risiko kepatuhan.
Risiko pengadaan.
Risiko SDM.
Risiko teknologi/informasi.
Risiko koordinasi.
Risiko keterlambatan.
Risiko kualitas output.
Risiko tidak tercapainya outcome.
Penyebab dan dampak risiko.
Praktik risk identification.
5. ANALISIS DAN PEMETAAN RISIKO
Penilaian kemungkinan.
Penilaian dampak.
Level risiko.
Matriks risiko.
Risiko inheren.
Pengendalian yang tersedia.
Risiko residual.
Peta risiko.
Penentuan risiko tinggi dan sangat tinggi.
Penentuan risiko prioritas.
Workshop risk matrix dan risk map.
6. PENENTUAN RISIKO PRIORITAS DAN RISK RESPONSE
Menentukan risiko yang harus segera ditangani.
Menentukan toleransi risiko.
Risk response.
Avoid.
Reduce.
Transfer.
Accept.
Penentuan strategi pengamanan.
Penentuan prioritas tindakan.
Penanggung jawab risiko.
Target penyelesaian.
Simulasi penentuan risk response.
7. EVALUASI PENGENDALIAN PROGRAM
Pengendalian preventif.
Pengendalian detektif.
Pengendalian korektif.
Evaluasi kecukupan pengendalian.
Evaluasi efektivitas pengendalian.
Identifikasi kelemahan pengendalian.
Gap analysis.
Pengendalian yang perlu diperkuat.
Pengendalian tambahan.
Praktik control assessment.
8. STRATEGI MITIGASI DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Penyusunan tindakan mitigasi.
Penentuan prioritas tindakan.
Penanggung jawab.
Jadwal pelaksanaan.
Sumber daya.
Indikator keberhasilan.
Rencana Tindak Pengendalian.
Monitoring pelaksanaan RTP.
Evaluasi efektivitas RTP.
Workshop penyusunan mitigation plan dan RTP.
9. RISIKO DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Risiko dalam sasaran pembangunan.
Risiko dalam RPJMD.
Risiko dalam Renstra.
Risiko dalam RKPD.
Risiko dalam Renja.
Identifikasi risiko sejak tahap perencanaan.
Penyelarasan risiko dengan target.
Penguatan kualitas perencanaan.
Studi kasus perencanaan berbasis risiko.
10. RISIKO DALAM PENGANGGARAN DAERAH
Risiko dalam KUA-PPAS.
Risiko dalam RKA-SKPD.
Risiko dalam APBD.
Risiko dalam DPA.
Hubungan risiko dengan alokasi anggaran.
Anggaran untuk tindakan pengendalian.
Risiko efisiensi anggaran.
Risiko kualitas belanja.
Risiko ketidaktepatan alokasi.
Studi kasus risk-based budgeting.
11. PENGUATAN SPIP MELALUI PENGELOLAAN RISIKO
Lingkungan pengendalian.
Penilaian risiko.
Kegiatan pengendalian.
Informasi dan komunikasi.
Pemantauan.
Budaya sadar risiko.
Peran Unit Pemilik Risiko.
Peran APIP.
Hubungan SPIP dan manajemen risiko.
Studi kasus penguatan SPIP.
12. PENGELOLAAN RISIKO LINTAS OPD
Risiko lintas sektor.
Risiko ketergantungan antar-OPD.
Risiko koordinasi.
Risiko pembagian kewenangan.
Pemilik risiko.
Mekanisme eskalasi.
Forum koordinasi risiko.
Pengendalian program lintas OPD.
Studi kasus risiko lintas perangkat daerah.
13. EARLY WARNING SYSTEM PROGRAM PRIORITAS
Konsep early warning.
Risk indicator.
Key Risk Indicator (KRI).
Penentuan trigger.
Batas toleransi.
Indikator keterlambatan.
Indikator deviasi anggaran.
Indikator kegagalan output.
Indikator risiko outcome.
Mekanisme pelaporan.
Eskalasi kepada pimpinan.
Tindakan korektif.
Simulasi early warning program.
14. MONITORING DAN EVALUASI PENGAMANAN PROGRAM
Monitoring risiko.
Monitoring target kinerja.
Monitoring program.
Monitoring realisasi anggaran.
Monitoring mitigasi.
Evaluasi pengendalian.
Risiko baru.
Perubahan level risiko.
Tindak lanjut.
Pelaporan kepada pimpinan.
Praktik monitoring dan evaluasi.
15. STUDI KASUS TERPADU
Peserta akan menyelesaikan satu studi kasus secara menyeluruh:
Menentukan Program Prioritas → Menentukan Target → Identifikasi Risiko → Analisis Penyebab → Penilaian Risiko → Risk Matrix → Risk Map → Menentukan Risiko Prioritas → Evaluasi Pengendalian → Mitigasi → RTP → KRI/Early Warning → Monitoring → Evaluasi → Tindak Lanjut.
WORKSHOP UTAMA
Peserta diarahkan untuk memilih satu program prioritas dari perangkat daerah masing-masing sebagai objek workshop.
Kemudian peserta menyusun:
A. Profil Program
B. Target Kinerja
C. Identifikasi Risiko
D. Risk Assessment
E. Risk Matrix
F. Risk Map
G. Risiko Prioritas
H. Existing Control
I. Control Gap
J. Mitigation Plan
K. Risk Register
L. RTP
M. Key Risk Indicator
N. Early Warning Indicator
O. Monitoring Plan
P. Rekomendasi Pengamanan Program
Dengan pendekatan ini, hasil workshop dapat menjadi contoh instrumen awal yang dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan perangkat daerah peserta.
SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Sekretaris Daerah.
Bappeda/Bapperida.
BPKAD/BKAD/BPKPD.
Inspektorat Daerah.
APIP.
Auditor.
Kepala OPD.
Sekretaris OPD.
TAPD.
Pejabat Perencana.
Pengelola Program.
Pengelola Keuangan.
Pengelola Risiko.
Pengelola SPIP.
Unit Pemilik Risiko.
Pejabat Fungsional.
Pejabat Struktural.
ASN yang menangani perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan pendekatan:
Pembahasan regulasi.
Pemaparan materi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Risk identification.
Risk assessment.
Risk mapping.
Risk prioritization.
Control assessment.
Mitigation planning.
Workshop risk register.
Penyusunan RTP.
Penyusunan KRI.
Simulasi early warning.
Monitoring dan evaluasi.
Problem solving.
Presentasi hasil workshop.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi Peserta
08.30–09.00
Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30
Strategi Pengamanan Program Prioritas dan Pemetaan Target Kinerja
10.30–10.45
Coffee Break
10.45–12.00
Identifikasi Program Prioritas dan Risiko Strategis
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.30
Risk Assessment, Risk Matrix dan Risk Mapping
14.30–14.45
Coffee Break
14.45–16.30
Penentuan Risiko Prioritas, Evaluasi Pengendalian dan Strategi Mitigasi
HARI KEDUA
08.30–10.00
Penyelarasan Risiko dengan Perencanaan, Program dan Anggaran
10.00–10.15
Coffee Break
10.15–12.00
SPIP, Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.00
Key Risk Indicator dan Early Warning System
14.00–14.15
Coffee Break
14.15–15.30
WORKSHOP PEMETAAN RISIKO DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENGAMANAN PROGRAM
15.30–16.00
Studi Kasus Terpadu dan Presentasi Hasil Workshop
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
OUTPUT DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Menentukan program prioritas yang membutuhkan pengamanan.
Menentukan target kinerja program.
Mengidentifikasi risiko program.
Mengidentifikasi penyebab dan dampak.
Melakukan risk assessment.
Menyusun risk matrix.
Menyusun risk map.
Menentukan risiko prioritas.
Mengevaluasi pengendalian.
Mengidentifikasi control gap.
Menyusun strategi mitigasi.
Menyusun risk register.
Menyusun RTP.
Menentukan penanggung jawab risiko.
Menentukan Key Risk Indicator.
Menentukan Early Warning Indicator.
Menyusun monitoring plan.
Mengevaluasi efektivitas pengendalian.
Menyusun rekomendasi pengamanan program.
Mengembangkan hasil workshop sesuai kebutuhan perangkat daerah.
HASIL PRAKTIK PESERTA
Peserta diarahkan menghasilkan:
Profil program prioritas.
Target kinerja.
Daftar risiko.
Risk assessment.
Risk matrix.
Risk map.
Daftar risiko prioritas.
Evaluasi existing control.
Control gap analysis.
Mitigation plan.
Risk register.
RTP.
Penanggung jawab risiko.
Key Risk Indicator.
Early Warning Indicator.
Monitoring plan.
Rekomendasi pengamanan program.
Dengan demikian, peserta memperoleh output praktik yang konkret, bukan hanya materi presentasi.
BIAYA KEGIATAN, FASILITAS PESERTA, DAN INFORMASI PENDAFTARAN
LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, jumlah peserta, lokasi, durasi, materi dan konsep kegiatan.
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Zoom Meeting / Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas Peserta
Fasilitas dapat meliputi:
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi.
Workshop.
Konsultasi teknis.
Konsultasi pascapelatihan.
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, durasi, kebutuhan peserta, narasumber dan konsep kegiatan.
JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
Informasi jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA dapat dilihat melalui:
👉 JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
MATERI BIMTEK LINKPEMDA
Untuk melihat berbagai materi Bimtek, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA bidang Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah, SPIP, Manajemen Risiko, Pengawasan dan Pemerintahan Daerah, silakan kunjungi:
👉 MATERI BIMTEK LINKPEMDA
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
📅 Jadwal Bimtek:
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Pelatihan Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Strategi Pengamanan Program Prioritas Daerah Berbasis Pemetaan Risiko dirancang sebagai pelatihan yang membantu Pemerintah Daerah melihat risiko bukan hanya sebagai dokumen pengendalian, tetapi sebagai instrumen untuk mengamankan target, program, anggaran dan hasil pembangunan daerah.
Melalui pendekatan:
PROGRAM PRIORITAS → TARGET KINERJA → PEMETAAN RISIKO → RISIKO PRIORITAS → PENGENDALIAN → MITIGASI → ANGGARAN → EARLY WARNING → MONITORING → EVALUASI
peserta diharapkan mampu membangun pola pengamanan program yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan sesuai karakteristik perangkat daerah.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan risk register, tetapi memastikan bahwa risiko yang paling berpotensi menghambat program prioritas dapat diketahui lebih awal, dikendalikan, dimonitor dan ditindaklanjuti.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📚 MATERI BIMTEK:
📅 JADWAL BIMTEK:
📱 WHATSAPP:
0813-8766-6605
August 19, 2026 / Materi
Bimtek Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renstra dan Renja menjadi instrumen bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta rencana pendanaan.
Penyusunan dokumen perencanaan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan memperhatikan keterkaitan antar dokumen, mulai dari RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD hingga RKA, serta memperhatikan kesesuaian nomenklatur dan integrasi dengan SIPD-RI.
Seiring dengan pembaruan regulasi, aparatur pemerintah daerah perlu memahami perkembangan kebijakan dan pedoman terbaru agar dokumen Renstra dan Renja dapat disusun secara tepat, konsisten, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menyusun Renstra dan Renja OPD, mulai dari pemahaman regulasi, sistematika dokumen, analisis kondisi dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan indikator kinerja, program dan pendanaan, penyusunan Renja, matriks konsistensi, hingga penginputan dan verifikasi dokumen melalui SIPD-RI.
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD mengacu pada dasar hukum sebagaimana menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaruan Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.
Catatan: daftar dasar hukum di atas disusun mengikuti proposal Bimtek yang menjadi dasar materi kegiatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD diselenggarakan dengan maksud meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkualitas, akuntabel, terukur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan kegiatan:
Memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum, sistematika, dan alur penyusunan Renstra dan Renja OPD sesuai regulasi terbaru.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen Renstra dan Renja yang logis, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta RKPD.
Menghasilkan draf kerangka Renstra dan Renja OPD serta matriks konsistensi yang siap dilanjutkan menjadi dokumen lengkap.
Memastikan kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan.
Meningkatkan pemahaman mengenai keterintegrasian dokumen perencanaan dengan SIPD-RI.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini ditujukan bagi:
Kepala OPD / Pejabat Struktural terkait.
Kasubag Perencana.
Pejabat Fungsional Perencana.
Staf dan tim penyusun Renstra dan Renja pada setiap OPD.
Operator SIPD-RI di lingkungan perencanaan dan keuangan daerah.
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Sasaran peserta tersebut mengikuti rancangan kegiatan dalam proposal Bimtek.
MATERI BIMTEK
1. Regulasi dan Kebijakan Terbaru
Materi membahas:
Dasar hukum penyusunan Renstra dan Renja OPD.
Perubahan kebijakan dan pedoman terbaru.
Permendagri Nomor 10 Tahun 2025.
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Keterkaitan RPJMD → Renstra → RKPD → Renja → RKA.
Sistematika dan alur penyusunan dokumen.
Batas waktu penyusunan dokumen.
Konsekuensi ketidaksesuaian dokumen.
Peserta diarahkan untuk memahami landasan hukum, alur penyusunan, serta pentingnya menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
2. PENYUSUNAN RENSTRA OPD
Renstra Perangkat Daerah 5 Tahunan
Materi penyusunan Renstra OPD meliputi:
Bab I – Pendahuluan
Membahas kerangka awal dan dasar penyusunan dokumen Renstra OPD.
Bab II – Gambaran Pelayanan dan Kinerja OPD
Meliputi:
Gambaran pelayanan perangkat daerah.
Kondisi dan kinerja masa lalu.
Analisis capaian kinerja.
Identifikasi kondisi pelayanan perangkat daerah.
Bab III – Analisis Lingkungan Strategis dan Perumusan Isu Strategis
Meliputi:
Analisis lingkungan strategis.
Analisis SWOT.
Analisis PESTEL.
Identifikasi permasalahan.
Perumusan isu strategis.
Penentuan isu yang menjadi prioritas perangkat daerah.
Bab IV – Tujuan dan Sasaran
Meliputi:
Perumusan visi dan misi.
Perumusan tujuan.
Perumusan sasaran.
Orientasi hasil/outcome.
Penetapan indikator kinerja.
Bab V – Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Pendanaan
Meliputi:
Strategi.
Arah kebijakan.
Pohon kinerja.
Indikator Kinerja Utama.
Program.
Kerangka pendanaan indikatif.
Keselarasan dengan RPJMD.
Peserta diarahkan untuk mampu menyusun kerangka Renstra secara lengkap beserta matriks indikator dan program lima tahunan.
3. PENYUSUNAN RENJA OPD
Renja Perangkat Daerah Tahunan
Materi meliputi:
Kedudukan Renja sebagai penjabaran Renstra dan RKPD.
Sistematika Renja OPD.
Evaluasi kinerja tahun berjalan.
Evaluasi kinerja triwulanan.
Penetapan sasaran tahunan.
Penetapan indikator dan target.
Penyusunan program.
Penyusunan kegiatan.
Penyusunan subkegiatan.
Kesesuaian nomenklatur.
Rencana pendanaan.
Pagu indikatif.
Matriks konsistensi Renja–RKPD–Renstra.
Peserta diarahkan untuk mampu menyusun draf Renja lengkap dengan kesesuaian nomenklatur dan data kinerja.
4. PENERAPAN NOMENKLATUR DAN MATRIKS KONSISTENSI
Materi membahas:
Klasifikasi program.
Kegiatan dan subkegiatan.
Penerapan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Penyusunan matriks konsistensi.
Konsistensi Renstra–Renja–RKPD.
Identifikasi ketidaksesuaian antar dokumen.
Praktik penyusunan matriks konsistensi.
Materi ini diarahkan agar peserta mampu menjaga keterkaitan antara dokumen perencanaan perangkat daerah.
5. SINKRONISASI DAN PENGINPUTAN SIPD-RI
Materi meliputi:
Tata cara penyesuaian data di SIPD-RI.
Penginputan Renstra.
Penginputan Renja.
Verifikasi konsistensi data.
Validasi data.
Identifikasi kesalahan dalam sistem.
Perbaikan data.
Alur persetujuan dan penetapan dokumen.
Upaya meminimalkan revisi berulang.
Peserta diharapkan memahami proses input dan verifikasi dokumen perencanaan serta mampu meminimalkan kesalahan dalam proses penginputan.
6. PRAKTIK PENYUSUNAN DAN PENDAMPINGAN
Bimtek tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan praktik penyusunan dokumen.
Kegiatan praktik meliputi:
Penyusunan draf Renstra OPD.
Penyusunan draf Renja OPD.
Penggunaan template.
Penyusunan matriks indikator.
Penyusunan matriks konsistensi.
Pemeriksaan kesesuaian dokumen.
Konsultasi dengan narasumber/fasilitator.
Penyempurnaan draf dokumen.
Metode pembelajaran dirancang secara berurutan mulai dari pemahaman kebijakan → konsep dan sistematika → teknik penyusunan → praktik langsung → verifikasi dan penginputan sistem.
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
Salah satu fokus penting dalam Bimtek adalah memahami hubungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan.
RPJMD
↓
RENSTRA OPD
↓
RKPD
↓
RENJA OPD
↓
RKA
Pemahaman terhadap alur tersebut diperlukan agar dokumen perencanaan perangkat daerah tidak disusun secara terpisah, tetapi tetap memiliki keterkaitan antara arah pembangunan, sasaran, indikator, program, kegiatan, subkegiatan dan penganggaran.
KERANGKA PEMBELAJARAN
Kurikulum Bimtek disusun secara bertahap agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya.
Tahap 1 — Pemahaman Kebijakan
Memahami regulasi dan kebijakan terbaru.
Tahap 2 — Konsep dan Sistematika
Memahami struktur Renstra dan Renja.
Tahap 3 — Teknik Penyusunan
Mempelajari teknik penyusunan setiap bagian dokumen.
Tahap 4 — Praktik Langsung
Peserta menyusun draf dokumen berdasarkan kebutuhan OPD masing-masing.
Tahap 5 — Verifikasi dan Penginputan Sistem
Melakukan pengecekan konsistensi dan memahami proses penginputan melalui SIPD-RI.
METODE PELAKSANAAN
Metode pembelajaran meliputi:
Paparan materi.
Ceramah.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Simulasi.
Praktik penyusunan dokumen.
Pendampingan.
Konsultasi per OPD.
Presentasi hasil.
Penelaahan dan penyempurnaan dokumen.
Pendekatan tersebut disusun agar peserta dapat langsung mengaplikasikan materi pada dokumen Renstra dan Renja OPD masing-masing.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Durasi: 2 Hari Intensif
Waktu: Sesuai kesepakatan / jadwal yang ditetapkan
Tempat: Hotel Bintang 3
Rancangan kegiatan dalam proposal menggunakan format pelaksanaan selama dua hari dengan hari pertama berfokus pada regulasi dan Renstra OPD, sedangkan hari kedua berfokus pada Renja, sinkronisasi, SIPD-RI, praktik dan penelaahan hasil.
HASIL YANG DICAPAI
Setelah mengikuti Bimtek, setiap peserta/OPD diharapkan memperoleh:
Pemahaman lengkap mengenai regulasi terbaru penyusunan Renstra dan Renja OPD.
Draf kerangka Renstra OPD Bab I–V yang telah disesuaikan dengan RPJMD.
Draf Renja OPD beserta matriks indikator dan konsistensi.
Pemahaman mengenai tata cara penginputan dan verifikasi dokumen di SIPD-RI.
Template Renstra dan Renja yang siap digunakan.
Panduan daftar periksa kesesuaian dokumen.
Hasil tersebut mengikuti bagian “Hasil Yang Dicapai” dalam proposal kegiatan.
MATERI PENDUKUNG RENSTRA DAN RENJA OPD
Untuk memperluas informasi dan menjadi bagian dari Klaster Renstra dan Renja OPD LINKPEMDA, halaman ini nantinya dapat dihubungkan dengan berbagai materi pendukung, antara lain:
Renstra OPD
Panduan Penyusunan Renstra OPD
Sistematika Renstra Perangkat Daerah
Analisis Lingkungan Strategis dalam Renstra
Perumusan Isu Strategis OPD
Penyusunan Tujuan dan Sasaran Renstra
Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan
Penyusunan Pohon Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja Renstra
Program dan Kerangka Pendanaan Renstra
Renja OPD
Panduan Penyusunan Renja OPD
Sistematika Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Sasaran dan Indikator Renja
Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Penyusunan Pagu Indikatif
Evaluasi Kinerja dalam Renja
Matriks Konsistensi Renstra–Renja–RKPD
SIPD-RI
Penginputan Renstra di SIPD-RI
Penginputan Renja di SIPD-RI
Verifikasi Data Renstra dan Renja
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan SIPD-RI
Kesalahan Penginputan Data Perencanaan
Validasi dan Konsistensi Data SIPD-RI
Keterkaitan Dokumen
Hubungan RPJMD dan Renstra OPD
Hubungan RKPD dan Renja OPD
Hubungan Renstra dan Renja
Konsistensi RPJMD–RKPD–Renstra–Renja
Perbedaan Renstra dan Renja
Perbedaan Renja dengan RKA/DPA
JADWAL BIMTEK
Informasi jadwal pelaksanaan Bimtek dapat dilihat melalui halaman jadwal LINKPEMDA.
Jadwal Bimtek Jakarta:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
INFORMASI PENDAFTARAN
Untuk informasi program, jadwal, biaya, fasilitas peserta dan pendaftaran Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD:
WhatsApp: 081387666605
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi/bidang-pemerintahan/bimtek-penyusunan-renstra-dan-renja-opd
Jadwal Bimtek:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
PENUTUP
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD merupakan kegiatan yang dirancang untuk membantu aparatur pemerintah daerah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, tepat waktu, konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui perpaduan antara pemahaman regulasi, pembahasan konsep, studi kasus, praktik penyusunan, pendampingan, verifikasi dan penginputan SIPD-RI, peserta diharapkan dapat lebih siap dalam melaksanakan proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen Renstra dan Renja OPD.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah
August 17, 2026 / Materi
Penyerahan, Verifikasi, Pengelolaan, Penatausahaan dan Penyelesaian PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman karena berkaitan langsung dengan kelayakan lingkungan hunian, pelayanan masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan fasilitas publik di daerah.
Penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan prasarana, sarana dan utilitas yang berada di kawasan perumahan dapat dikelola, dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara tertib dan berkelanjutan.
Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyerahan PSU, antara lain belum lengkapnya dokumen, status dan legalitas tanah, ketidaksesuaian antara siteplan dan kondisi lapangan, PSU yang belum terbangun atau belum memenuhi persyaratan, PSU yang terlantar, serta belum jelasnya mekanisme pengelolaan setelah proses serah terima.
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian tata kelola penyerahan PSU.
Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan pada 16 Juni 2026 dan berlaku sejak 24 Juni 2026. Regulasi ini menjadi pembaruan terhadap ketentuan sebelumnya yang selama ini menggunakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009.
Penerapan regulasi baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses serah terima PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah, pengembang, Badan Pertanahan Nasional, pengelola aset daerah dan pihak terkait lainnya.
Permasalahan legalitas tanah dan sertifikat, misalnya, menjadi salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam praktik penyerahan PSU di daerah. Karena itu, pemahaman terhadap proses verifikasi, dokumen, status aset, koordinasi pertanahan dan pengelolaan pascaserah terima menjadi sangat penting.
Melalui program Bimtek Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai kebijakan terbaru, mekanisme penyerahan PSU, tahapan verifikasi, pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan, penyelesaian PSU bermasalah, pengelolaan PSU setelah diserahkan, serta hubungan penyerahan PSU dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pelatihan dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif dan berbasis studi kasus, sehingga peserta dapat memahami proses penyerahan PSU secara menyeluruh dari tahap identifikasi dan verifikasi sampai dengan serah terima serta pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman.
Ketentuan pertanahan dan pendaftaran tanah yang berkaitan dengan legalitas tanah PSU.
Peraturan daerah/peraturan kepala daerah mengenai penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU yang berlaku di masing-masing daerah.
Catatan: Pembahasan regulasi dalam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan serta memperhatikan regulasi daerah masing-masing.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan terbaru penyerahan PSU perumahan.
Memahami substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Memahami perubahan kebijakan penyerahan PSU dari ketentuan sebelumnya.
Memahami jenis dan karakteristik PSU perumahan.
Memahami kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU.
Memahami kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses penyerahan PSU.
Memahami tahapan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Memahami persyaratan administrasi dan teknis penyerahan PSU.
Meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan dokumen PSU.
Meningkatkan kemampuan melakukan verifikasi kondisi PSU di lapangan.
Memahami peran Tim Verifikasi dalam proses penyerahan PSU.
Memahami penyelesaian PSU yang bermasalah atau belum diserahkan.
Memahami aspek legalitas dan status tanah PSU.
Memahami hubungan penyerahan PSU dengan pengelolaan BMD.
Memahami proses pencatatan dan penatausahaan PSU setelah diserahterimakan.
Memahami mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan PSU setelah serah terima.
Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyerahan PSU.
Mampu menyusun langkah penyelesaian permasalahan PSU.
Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait.
Mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan penyerahan dan pengelolaan PSU di daerah masing-masing.
MANFAAT PELATIHAN
Peserta diharapkan memperoleh manfaat:
Memahami kebijakan terbaru mengenai penyerahan PSU.
Memahami substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Memahami mekanisme penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Memahami persyaratan administrasi penyerahan PSU.
Memahami persyaratan teknis penyerahan PSU.
Meningkatkan kemampuan melakukan verifikasi dokumen.
Meningkatkan kemampuan melakukan pemeriksaan kondisi PSU.
Memahami fungsi dan tugas Tim Verifikasi.
Memahami proses penyusunan dokumen serah terima.
Memahami penanganan PSU yang belum diserahkan.
Memahami penanganan PSU bermasalah dan terlantar.
Memahami permasalahan legalitas tanah dan sertifikat.
Memahami koordinasi dengan Kantor Pertanahan/BPN.
Memahami hubungan PSU dengan Barang Milik Daerah.
Meningkatkan kemampuan penatausahaan PSU setelah serah terima.
Memahami pengelolaan dan pemeliharaan PSU.
Meningkatkan tertib administrasi dan tertib aset daerah.
Mengurangi potensi permasalahan hukum dan administrasi.
Mendukung percepatan penyelesaian PSU yang belum diserahterimakan.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat penghuni perumahan.
MATERI PELATIHAN
1. KEBIJAKAN TERBARU PENYERAHAN PSU PERUMAHAN
Kebijakan nasional penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Konsep Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Jenis dan karakteristik PSU perumahan.
Tujuan penyediaan dan penyerahan PSU.
Kedudukan Pemerintah Daerah dalam penyerahan PSU.
Kewajiban pengembang.
Hak dan kepentingan masyarakat penghuni perumahan.
Kebijakan terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Perubahan kebijakan dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Dampak penerapan regulasi baru bagi Pemerintah Daerah.
Penyesuaian regulasi daerah terhadap ketentuan terbaru.
2. PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN
Perencanaan PSU dalam kawasan perumahan.
Hubungan PSU dengan siteplan perumahan.
Identifikasi jenis dan kebutuhan PSU.
Kesesuaian PSU dengan rencana pembangunan perumahan.
Kesesuaian lokasi dan luasan PSU.
Dokumen perencanaan PSU.
Hubungan PSU dengan proses perizinan pembangunan.
Pengawasan penyediaan PSU oleh pengembang.
Identifikasi PSU yang wajib disediakan.
Permasalahan penyediaan PSU di lapangan.
Strategi pengendalian pemenuhan PSU.
3. MEKANISME PENYERAHAN PSU KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Konsep penyerahan PSU.
Pihak yang terlibat dalam proses penyerahan.
Tahapan penyerahan PSU.
Persiapan penyerahan oleh pengembang.
Pengajuan penyerahan PSU.
Pemeriksaan dokumen.
Pemeriksaan kondisi fisik.
Verifikasi lapangan.
Penilaian kelayakan PSU.
Penyusunan hasil verifikasi.
Penyusunan dokumen serah terima.
Pelaksanaan serah terima PSU.
Penyerahan kepada perangkat daerah yang berwenang.
Tindak lanjut setelah serah terima.
4. VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS PSU
Tujuan verifikasi PSU.
Pembentukan dan peran Tim Verifikasi.
Pemeriksaan dokumen pengembang.
Pemeriksaan legalitas tanah.
Pemeriksaan siteplan.
Pemeriksaan gambar dan dokumen teknis.
Pemeriksaan luasan PSU.
Pemeriksaan lokasi PSU.
Pemeriksaan kondisi fisik PSU.
Kesesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan.
Identifikasi kekurangan dokumen.
Identifikasi ketidaksesuaian fisik.
Penyusunan hasil pemeriksaan.
Rekomendasi hasil verifikasi.
Simulasi checklist verifikasi PSU.
5. PENYELESAIAN PSU BERMASALAH DAN TERLANTAR
Identifikasi PSU yang belum diserahterimakan.
PSU yang tidak sesuai dokumen.
PSU yang belum memenuhi persyaratan.
PSU yang tidak dipelihara.
PSU terlantar.
Permasalahan pengembang yang sudah tidak aktif.
Permasalahan pengembang yang tidak diketahui keberadaannya.
Permasalahan legalitas tanah.
Permasalahan sertifikat tanah.
Penanganan PSU bermasalah.
Koordinasi antarperangkat daerah.
Koordinasi dengan pengembang.
Koordinasi dengan BPN/Kantor Pertanahan.
Strategi percepatan penyelesaian PSU.
Studi kasus penyelesaian PSU bermasalah.
6. ASPEK PERTANAHAN DAN LEGALITAS PSU
Status dan legalitas tanah PSU.
Pemeriksaan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah.
Kesesuaian bidang tanah dengan dokumen PSU.
Pemecahan sertifikat tanah.
Permasalahan sertifikat tanah yang belum terpisah.
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan/BPN.
Penataan dokumen pertanahan.
Penyelesaian permasalahan legalitas tanah.
Hubungan legalitas tanah dengan proses serah terima.
Risiko hukum dalam penyerahan PSU.
Studi kasus permasalahan tanah PSU.
Permasalahan legalitas dan sertifikat tanah memang menjadi salah satu kendala yang sedang dihadapi Pemda dalam mempercepat penyerahan PSU; di Balikpapan, misalnya, Pemda melakukan koordinasi dengan BPN dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian.
7. PENATAUSAHAAN PSU SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
Hubungan PSU dengan Barang Milik Daerah (BMD).
Pencatatan aset hasil penyerahan PSU.
Identifikasi aset tanah dan bangunan PSU.
Penatausahaan aset PSU.
Inventarisasi PSU.
Pengamanan administrasi aset.
Pengamanan fisik aset.
Pengamanan hukum aset.
Pengelompokan dan pencatatan aset.
Dokumen pendukung pencatatan BMD.
Koordinasi antara Dinas Perkim dan BPKAD.
Permasalahan pencatatan aset PSU.
Strategi penertiban aset PSU.
8. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PSU SETELAH SERAH TERIMA
Pengelolaan PSU setelah diserahterimakan.
Penentuan perangkat daerah pengelola.
Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan.
Pemeliharaan PSU.
Perencanaan kebutuhan pemeliharaan.
Penganggaran pemeliharaan.
Pengawasan kondisi PSU.
Monitoring pemanfaatan PSU.
Penanganan kerusakan PSU.
Optimalisasi pemanfaatan aset PSU.
Pengamanan aset PSU.
Pelaporan pengelolaan PSU.
Evaluasi pengelolaan PSU.
9. KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH, PENGEMBANG DAN PIHAK TERKAIT
Koordinasi antar-OPD.
Peran Dinas Perumahan/Disperkim.
Peran Dinas PUPR.
Peran BPKAD.
Peran Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Peran Kantor Pertanahan/BPN.
Peran pengembang.
Peran masyarakat penghuni.
Koordinasi dalam proses verifikasi.
Koordinasi penyelesaian permasalahan.
Penyusunan mekanisme koordinasi.
Penyelesaian perbedaan data dan dokumen.
Penguatan sinergi dalam penyerahan PSU.
10. STUDI KASUS DAN SIMULASI PENYERAHAN PSU
Peserta akan diberikan studi kasus yang menggambarkan kondisi perumahan dengan berbagai permasalahan, antara lain:
Dokumen PSU belum lengkap.
Siteplan tidak sesuai kondisi lapangan.
Sertifikat tanah belum dipecah.
PSU belum seluruhnya dibangun.
PSU tidak dipelihara.
Pengembang tidak aktif.
PSU terlantar.
Terdapat perbedaan data luasan.
Belum jelas perangkat daerah pengelola.
Peserta diarahkan untuk melakukan:
Identifikasi Masalah → Pemeriksaan Dokumen → Verifikasi Lapangan → Analisis Legalitas → Rekomendasi → Serah Terima → Pencatatan Aset → Pengelolaan dan Pemeliharaan.
SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kepala Dinas Perkim.
Kepala Dinas PUPR.
Kepala BPKAD.
Pejabat/staf pengelola BMD.
Pejabat/staf bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Pejabat/staf bidang PSU.
Pejabat/staf pertanahan.
Camat.
Lurah/Kepala Desa.
Tim Verifikasi PSU.
Aparatur Pemerintah Daerah.
Pengelola aset daerah.
Pengelola Barang Milik Daerah.
Pengembang perumahan.
Asosiasi pengembang.
Konsultan perumahan.
Tim teknis perumahan.
Pihak lain yang berkaitan dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, melalui:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis dokumen.
Simulasi verifikasi PSU.
Simulasi pemeriksaan lapangan.
Simulasi penyelesaian PSU bermasalah.
Analisis permasalahan legalitas tanah.
Simulasi proses serah terima.
Analisis penatausahaan BMD.
Problem solving.
Sharing pengalaman.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi Peserta
08.30–09.00
Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30
Kebijakan Terbaru Penyerahan PSU Perumahan Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026
10.30–10.45
Coffee Break
10.45–12.00
Perencanaan, Penyediaan dan Kewajiban Pengembang dalam Pemenuhan PSU
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.30
Mekanisme dan Tahapan Penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah
14.30–14.45
Coffee Break
14.45–16.30
Verifikasi Administrasi, Pemeriksaan Teknis dan Simulasi Verifikasi PSU
HARI KEDUA
08.30–10.00
Penyelesaian PSU Bermasalah, Terlantar dan Permasalahan Legalitas Tanah
10.00–10.15
Coffee Break
10.15–12.00
Aspek Pertanahan, Sertifikasi dan Koordinasi dengan BPN/Kantor Pertanahan
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.00
Penatausahaan PSU dan Pengelolaan sebagai Barang Milik Daerah
14.00–14.15
Coffee Break
14.15–15.15
Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengamanan PSU Setelah Serah Terima
15.15–16.00
Studi Kasus Terpadu dan Simulasi Penyelesaian Penyerahan PSU
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
OUTPUT DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Menjelaskan substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.
Memahami mekanisme penyerahan PSU terbaru.
Mengidentifikasi jenis dan karakteristik PSU.
Mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam penyerahan PSU.
Melakukan pemeriksaan administrasi PSU.
Melakukan verifikasi teknis PSU.
Menganalisis kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan.
Mengidentifikasi permasalahan legalitas tanah.
Mengidentifikasi permasalahan sertifikat tanah.
Menyusun rekomendasi hasil verifikasi.
Memahami mekanisme serah terima PSU.
Menangani PSU yang bermasalah atau terlantar.
Memahami hubungan PSU dengan Barang Milik Daerah.
Memahami penatausahaan aset PSU.
Memahami pengamanan aset PSU.
Memahami pengelolaan dan pemeliharaan PSU setelah serah terima.
Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah, pengembang dan pihak pertanahan.
Menyusun langkah penyelesaian permasalahan PSU berdasarkan studi kasus.
Menerapkan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan penyerahan dan pengelolaan PSU di daerah masing-masing.
HASIL PRAKTIK PESERTA
Dalam sesi praktik, peserta diarahkan untuk menghasilkan:
Identifikasi permasalahan PSU.
Checklist pemeriksaan dokumen.
Simulasi verifikasi PSU.
Analisis kesesuaian siteplan dan kondisi lapangan.
Identifikasi permasalahan legalitas tanah.
Analisis permasalahan sertifikat.
Rekomendasi hasil verifikasi.
Simulasi proses serah terima PSU.
Identifikasi aset PSU.
Simulasi penatausahaan aset.
Rencana pengelolaan dan pemeliharaan PSU.
Rencana tindak lanjut penyelesaian PSU bermasalah.
Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman regulasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan verifikasi, penyelesaian permasalahan, serah terima dan pengelolaan PSU setelah menjadi aset Pemerintah Daerah.
MENGAPA BIMTEK INI PENTING?
Terbitnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 membuat Pemerintah Daerah perlu memahami dan menyesuaikan mekanisme penyerahan PSU dengan ketentuan terbaru. Sejumlah daerah pada Juli 2026 sudah mulai melakukan sosialisasi dan penyesuaian regulasi daerah sebagai tindak lanjut aturan tersebut.
Bagi Pemerintah Daerah, penyerahan PSU bukan hanya persoalan menerima fasilitas dari pengembang, tetapi juga berkaitan dengan verifikasi, legalitas tanah, serah terima, pencatatan aset, pengamanan, pemeliharaan dan pengelolaan setelah PSU menjadi bagian dari aset daerah.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama antara perangkat daerah, Tim Verifikasi, pengembang, BPKAD, Dinas Perkim/PUPR, Kantor Pertanahan/BPN serta pihak terkait lainnya agar proses penyerahan PSU dapat berjalan lebih tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
BIAYA KEGIATAN, FASILITAS PESERTA, DAN INFORMASI PENDAFTARAN
LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, jumlah peserta, lokasi, durasi, materi serta konsep pelaksanaan kegiatan.
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Zoom Meeting / Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas Peserta
Fasilitas dapat meliputi:
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi.
Workshop.
Konsultasi teknis.
Konsultasi pascapelatihan.
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, durasi, kebutuhan organisasi, narasumber dan konsep kegiatan.
JADWAL DIKLAT LINKPEMDA
Informasi jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA dapat dilihat melalui:
MATERI BIMTEK
Informasi lengkap mengenai berbagai materi Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA:
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
LINKPEMDA melayani Public Training, Customized Training, In House Training, Workshop, Coaching Clinic, Pelatihan Online, Offline, Hybrid Training dan Pendampingan Teknis.
August 16, 2026 / Materi
Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern, Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Opini Audit, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, serta Bebas Korupsi
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan memperkuat sistem pengawasan intern, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memperkuat pengendalian intern, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra manajemen dalam memberikan assurance dan consulting guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern pemerintah. Penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai amanat pembangunan nasional.
Selain penguatan APIP, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif juga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya pengendalian di lingkungan pemerintah daerah. SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengidentifikasi risiko, mengendalikan penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini audit bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan kapabilitas APIP, peningkatan maturitas SPIP, dan upaya mempertahankan opini audit yang berkualitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Penguatan sinergi antara APIP, SPIP, manajemen risiko, audit internal, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan juga menjadi salah satu fokus dalam berbagai program pencegahan korupsi nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan intern berbasis risiko (Risk Based Internal Audit), penguatan budaya integritas, optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) / Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Nasional Sinergi Kapabilitas APIP, SPIP, dan Opini Audit dalam Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penguatan kapabilitas APIP, implementasi SPIP terintegrasi, manajemen risiko sektor publik, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas opini audit, hingga penyusunan strategi pencegahan korupsi yang dapat diimplementasikan secara efektif pada pemerintah daerah.
Tujuan Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis APIP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Memahami implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi.
Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar nasional.
Memahami hubungan antara SPIP, manajemen risiko, dan opini audit BPK.
Meningkatkan efektivitas pengawasan intern berbasis risiko.
Memahami strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan intern.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Memahami faktor-faktor yang memengaruhi opini audit BPK.
Meningkatkan kemampuan penyusunan rencana aksi penguatan SPIP dan APIP.
Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dasar Hukum
Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan BPKP mengenai Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan intern, SPIP, APIP, audit, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.
Materi Pelatihan
Materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini meliputi:
Kebijakan Nasional Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah.
Peran Strategis APIP dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
Penguatan Kapabilitas APIP.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Maturitas SPIP Terintegrasi.
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Risk Based Internal Audit.
Audit Kinerja Pemerintah Daerah.
Audit Kepatuhan.
Audit Investigatif.
Fraud Control Plan (FCP).
Pencegahan Fraud pada Pemerintah Daerah.
Monitoring Center for Prevention (MCP).
Zona Integritas (ZI).
Whistleblowing System.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sinergi APIP, SPIP, dan Manajemen Risiko.
Best Practice Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.
Penyusunan Action Plan Penguatan APIP dan SPIP.
Peserta Pelatihan
Pelatihan ini diperuntukkan bagi:
Inspektorat Provinsi.
Inspektorat Kabupaten/Kota.
APIP.
Auditor Internal Pemerintah.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
Sekretaris Daerah.
Kepala OPD.
Kepala Badan Keuangan Daerah.
Bappeda.
BKAD.
BPKAD.
BPKP.
Bagian Organisasi.
Bagian Hukum.
Bagian Perencanaan.
Tim Reformasi Birokrasi.
Tim SPIP.
Tim Manajemen Risiko.
ASN Pemerintah Daerah.
BUMD.
Perguruan Tinggi.
Jadwal Pelatihan (2 Hari)
Hari Pertama
|
Waktu |
Materi |
|---|---|
|
08.00–08.30 |
Registrasi Peserta |
|
08.30–09.00 |
Pembukaan dan Pengarahan |
|
09.00–10.30 |
Kebijakan Nasional Pencegahan Korupsi, Penguatan Kapabilitas APIP, dan Reformasi Pengawasan Intern Pemerintah |
|
10.30–10.45 |
Coffee Break |
|
10.45–12.00 |
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Maturitas SPIP |
|
12.00–13.00 |
Istirahat |
|
13.00–14.30 |
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Risk Based Internal Audit |
|
14.30–14.45 |
Coffee Break |
|
14.45–16.30 |
Workshop Penyusunan Strategi Penguatan APIP dan SPIP Terintegrasi |
Hari Kedua
|
Waktu |
Materi |
|---|---|
|
08.30–10.00 |
Opini Audit BPK, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Strategi Mempertahankan Opini WTP |
|
10.00–10.15 |
Coffee Break |
|
10.15–12.00 |
Fraud Control Plan, Pencegahan Korupsi, Zona Integritas, dan MCP KPK |
|
12.00–13.00 |
Istirahat |
|
13.00–14.30 |
Workshop Penyusunan Action Plan Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah |
|
14.30–14.45 |
Coffee Break |
|
14.45–16.00 |
Presentasi Kelompok, Coaching Clinic, Best Practices, dan Sharing Session |
|
16.00–16.30 |
Evaluasi, Penutupan, dan Penyerahan Sertifikat |
Kontribusi Kegiatan
Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta dalam memperkuat sinergi antara Kapabilitas APIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan kualitas opini audit sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Melalui penguatan fungsi pengawasan intern yang efektif, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi SPIP Terintegrasi, memperkuat budaya integritas, meningkatkan efektivitas pengendalian intern, menyusun strategi pengawasan berbasis risiko, mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Output Pelatihan
Peserta akan memperoleh:
Modul Penguatan Kapabilitas APIP.
Modul Implementasi SPIP Terintegrasi.
Softcopy Materi Pelatihan.
Template Penilaian Kapabilitas APIP.
Template Penilaian Maturitas SPIP.
Template Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
Template Fraud Control Plan (FCP).
Template Risk Register.
Template Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Template Action Plan Pencegahan Korupsi.
Studi Kasus Pemerintah Daerah.
Workshop dan Coaching Clinic.
Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.
Biaya Kegiatan
Dalam rangka memberikan fleksibilitas kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, maupun instansi lainnya, LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Paket Menginap (Single Room)
Rp5.500.000,-/Peserta
Fasilitas meliputi akomodasi hotel (Single Room), materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit eksklusif, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, konsultasi pascapelatihan, workshop, coaching clinic, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.
Paket Menginap (Twin Sharing)
Rp5.000.000,-/Peserta
Fasilitas meliputi akomodasi hotel (Twin Sharing), materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit eksklusif, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, konsultasi pascapelatihan, workshop, coaching clinic, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Fasilitas meliputi materi pelatihan lengkap, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional, seminar kit, softcopy materi, konsumsi selama kegiatan, dokumentasi, workshop, coaching clinic, konsultasi pascapelatihan, serta fasilitas lainnya sesuai paket kegiatan.
Paket Online (Zoom Meeting)
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas meliputi akses Zoom Meeting selama pelatihan, e-modul pelatihan, softcopy materi, sertifikat Bimbingan Teknis Nasional (digital), konsultasi dengan narasumber, dokumentasi digital, workshop daring, coaching clinic, serta rekaman materi (apabila tersedia sesuai ketentuan penyelenggara).
Catatan:
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, kebutuhan instansi, narasumber, metode pelaksanaan (tatap muka, online, maupun hybrid), dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan.
Fasilitas Peserta
Peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:
Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.
Modul Pelatihan.
Softcopy Materi.
Seminar Kit.
Konsultasi Pascapelatihan.
Coffee Break dan Makan Siang.
Dokumentasi.
Workshop.
Coaching Clinic.
Template Penilaian Kapabilitas APIP.
Template Penilaian Maturitas SPIP.
Template Manajemen Risiko.
Template Fraud Control Plan.
Template Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Narasumber Profesional dari BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, Akademisi, Auditor Pemerintah, Praktisi Pengawasan Intern, serta Konsultan Tata Kelola Pemerintahan.
Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional LINKPEMDA dapat dilihat pada:
📅 Jadwal Bimtek LINKPEMDA
👉 http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
Materi Bimtek Pemerintahan Daerah Lainnya
Informasi materi Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, In House Training, Coaching Clinic, maupun Pendampingan Teknis untuk pemerintah daerah dapat diakses melalui:
📚 Materi Bimtek Pemerintahan Daerah LINKPEMDA
👉 https://linkpemda.com/materi
LINKPEMDA menyediakan berbagai tema pelatihan strategis di bidang:
Penguatan Kapabilitas APIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
Reformasi Birokrasi
SAKIP
RB Tematik
Zona Integritas
MCP KPK
Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPD RI
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Barang Milik Daerah (BMD)
BLUD
Audit Kinerja
Audit Investigatif
Audit Kepatuhan
Fraud Control Plan
Whistleblowing System
Pengawasan Berbasis Risiko
serta berbagai tema strategis lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Informasi dan Pendaftaran
Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Inspektorat Daerah, BPKAD, BKAD, Bappeda, OPD, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, In House Training, Coaching Clinic, maupun Pendampingan Teknis, silakan menghubungi:
📱 WhatsApp
0813-8766-6605
🌐 Website
https://linkpemda.com
📧 Email
info@linkpemda.com
LINKPEMDA juga melayani Customized Training yang dapat disesuaikan dengan regulasi terbaru, kebutuhan organisasi, tingkat kapabilitas APIP, kondisi maturitas SPIP, permasalahan aktual pemerintah daerah, lokasi pelaksanaan, metode pelatihan (offline, online, maupun hybrid), serta kebutuhan narasumber sesuai bidang keahlian.
August 07, 2026 / Materi
