Pengelolaan dan pelaporan aset tetap merupakan salah satu komponen paling krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap perubahan kondisi aset, baik berupa penambahan, pengurangan, pemindahan antar OPD, hibah, penghapusan, maupun reklasifikasi, harus dicatat dan disajikan secara tepat agar nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, mutasi aset masih menjadi salah satu sumber permasalahan yang sering ditemukan. Ketidaksinkronan data antara pengelola barang dan pengelola keuangan, keterlambatan pencatatan mutasi aset, kesalahan reklasifikasi, serta lemahnya dokumentasi administrasi pendukung mutasi aset berpotensi menimbulkan perbedaan nilai aset dalam neraca dan risiko temuan pemeriksaan.

Mutasi aset yang tidak dikelola secara tertib tidak hanya berdampak pada penyajian neraca, tetapi juga mempengaruhi kualitas rekonsiliasi, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas LKPD yang semakin tinggi. Penyusunan laporan keuangan tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi harus mampu menunjukkan ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan data aset yang disajikan.

Bimbingan Teknis Mutasi Aset dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami, mencatat, dan menyajikan mutasi aset secara benar, sistematis, dan sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan, sehingga mendukung penyusunan LKPD yang berkualitas dan akuntabel.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi pengelolaan aset serta penyusunan LKPD.

• Memperkuat kemampuan pencatatan mutasi aset sesuai prinsip akuntansi pemerintahan.

• Meningkatkan ketepatan reklasifikasi dan koreksi aset dalam laporan keuangan.

• Mewujudkan keselarasan data antara pengelola barang dan pengelola keuangan daerah.

• Meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan temuan pemeriksaan terkait aset dalam LKPD.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Kepala OPD dan pejabat struktural terkait

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Aparat pengawasan internal pemerintah daerah

• Aparatur OPD yang terlibat dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Aset dan LKPD

• Kerangka kebijakan pengelolaan aset daerah

• Regulasi akuntansi pemerintahan terkait aset

• Keterkaitan pengelolaan aset dengan penyusunan LKPD

MODUL 2 – Konsep dan Jenis Mutasi Aset Daerah

• Pengertian dan ruang lingkup mutasi aset

• Mutasi aset antar OPD

• Mutasi aset karena hibah, penghapusan, dan pemindahtanganan

MODUL 3 – Administrasi dan Dokumentasi Mutasi Aset

• Dokumen sumber mutasi aset

• Alur administrasi mutasi aset

• Peran pengelola barang dan OPD pengguna

MODUL 4 – Pencatatan Mutasi Aset dalam Laporan Keuangan

• Pencatatan mutasi aset dalam sistem akuntansi

• Penyesuaian nilai perolehan dan akumulasi penyusutan

• Rekonsiliasi data aset dan keuangan

MODUL 5 – Reklasifikasi dan Koreksi Aset dalam LKPD

• Prinsip reklasifikasi aset

• Koreksi kesalahan pencatatan aset

• Dampak reklasifikasi dan koreksi terhadap neraca dan CaLK

MODUL 6 – Dampak Mutasi Aset terhadap LKPD

• Pengaruh mutasi aset terhadap Neraca

• Pengungkapan mutasi aset dalam CaLK

• Keterkaitan mutasi aset dengan opini pemeriksaan

MODUL 7 – Studi Kasus dan Pembahasan Teknis

• Analisis kasus mutasi aset di pemerintah daerah

• Simulasi pencatatan dan reklasifikasi aset

• Diskusi permasalahan riil daerah dan solusi aplikatif

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi pengelolaan aset

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan daerah

• Studi kasus dan simulasi teknis pencatatan mutasi aset

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Melakukan pencatatan mutasi aset secara tertib dan sesuai regulasi.

• Menyajikan nilai aset dalam LKPD secara akurat dan andal.

• Melakukan reklasifikasi dan koreksi aset secara tepat.

• Meningkatkan kualitas penyajian neraca dan CaLK.

• Mengurangi risiko kesalahan dan temuan pemeriksaan terkait aset.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Februari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta:

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). TOR dan RAB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kegiatan yang akan dinilai dari aspek kepatuhan regulasi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyusunan TOR dan RAB, antara lain ketidaksesuaian antara tujuan kegiatan dengan alokasi anggaran, lemahnya perumusan output dan outcome, serta kurang optimalnya keterkaitan antara TOR, RAB, dan indikator kinerja OPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan revisi dokumen kegiatan, keterlambatan pelaksanaan, hingga risiko temuan pemeriksaan.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas belanja daerah yang semakin tinggi. Penyusunan TOR dan RAB tidak lagi sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mencerminkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, efisien, serta selaras dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja OPD.

Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan OPD yang Akuntabel dan Sesuai Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun TOR dan RAB secara sistematis, patuh regulasi, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung tata kelola kegiatan OPD yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi terkait penyusunan TOR dan RAB kegiatan OPD.

• Memperkuat kemampuan penyusunan TOR kegiatan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada output serta outcome.

• Meningkatkan kualitas penyusunan RAB yang rasional, efisien, dan sesuai standar biaya yang berlaku.

• Mengintegrasikan TOR dan RAB dengan perencanaan, penganggaran, dan kinerja OPD.

• Meminimalkan risiko permasalahan administrasi dan temuan pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Kepala OPD dan pejabat struktural terkait

• Pejabat Perencana OPD

• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Aparat pengawasan internal pemerintah daerah

• Aparatur OPD yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan OPD

• Kerangka kebijakan pengelolaan keuangan daerah

• Regulasi perencanaan dan penganggaran kegiatan OPD

• Implikasi kebijakan terhadap penyusunan TOR dan RAB

MODUL 2 – Prinsip Penyusunan TOR Kegiatan OPD

• Fungsi TOR dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

• Perumusan tujuan, output, dan outcome kegiatan

• Keterkaitan TOR dengan indikator kinerja OPD

MODUL 3 – Penyusunan RAB Kegiatan OPD yang Efisien dan Akuntabel

• Prinsip penyusunan RAB berbasis kebutuhan riil

• Penerapan standar biaya dan kewajaran anggaran

• Sinkronisasi RAB dengan TOR dan dokumen perencanaan

MODUL 4 – Integrasi TOR dan RAB dengan Kinerja OPD

• Penganggaran berbasis kinerja

• Penyelarasan kegiatan dengan target dan sasaran OPD

• Pemanfaatan TOR dan RAB dalam pengendalian kinerja

MODUL 5 – Pengendalian dan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan

• Pengendalian administrasi dan keuangan kegiatan

• Peran PPK, PPTK, dan pengelola keuangan

• Pencegahan permasalahan dan risiko temuan pemeriksaan

MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi

• Analisis contoh TOR dan RAB kegiatan OPD

• Simulasi penyusunan TOR dan RAB yang akuntabel

• Diskusi permasalahan nyata di daerah dan solusi aplikatif

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan kebijakan dan regulasi terkait TOR dan RAB

• Diskusi interaktif berbasis permasalahan daerah

• Simulasi teknis penyusunan TOR dan RAB kegiatan OPD

• Konsultasi dan klarifikasi permasalahan peserta

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Menyusun TOR kegiatan OPD yang jelas, terukur, dan berbasis kinerja.

• Menyusun RAB kegiatan OPD yang rasional, efisien, dan sesuai regulasi.

• Mengintegrasikan TOR dan RAB dengan perencanaan dan kinerja OPD.

• Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan OPD.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Januari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta: 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 menuntut pendekatan yang semakin strategis, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu melaksanakan APBD secara tertib dan patuh regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja OPD dan pencapaian target pembangunan daerah.

Bimbingan Teknis Strategi Keuangan Daerah Tahun 2026 ini dirancang untuk membekali aparatur pemerintah daerah dengan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam memperkuat tata kelola APBD, mengintegrasikan regulasi terbaru, serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja OPD sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

• Memperkuat tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

• Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja OPD.

• Mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas belanja daerah.

• Meminimalkan risiko permasalahan dan temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Kepala BPKAD / BKAD

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Pejabat Perencana OPD

• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Inspektorat Daerah

• Aparatur pengelola keuangan daerah lainnya

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional pengelolaan keuangan daerah

• Regulasi terbaru terkait APBD Tahun Anggaran 2026

• Implikasi kebijakan pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah

MODUL 2 – Tata Kelola APBD Berbasis Kinerja

• Prinsip tata kelola APBD yang transparan dan akuntabel

• Keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan kinerja OPD

• Penguatan peran OPD dalam tata kelola keuangan daerah

MODUL 3 – Integrasi Penganggaran dan Kinerja OPD

• Penganggaran berbasis kinerja dan hasil (output–outcome)

• Penyusunan indikator dan target kinerja OPD

• Sinkronisasi program dan kegiatan dengan sasaran pembangunan daerah

MODUL 4 – Evaluasi Kinerja OPD dalam Pengelolaan APBD

• Konsep dan metode evaluasi kinerja OPD

• Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan anggaran

• Perbaikan pengelolaan APBD berbasis hasil evaluasi

MODUL 5 – Pengendalian dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBD

• Pengendalian realisasi anggaran berbasis kinerja

• Penguatan peran BPKAD dan Inspektorat dalam pengendalian APBD

• Mitigasi risiko dan pencegahan permasalahan keuangan daerah

MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi

• Studi kasus pengelolaan keuangan daerah dan kinerja OPD

• Simulasi penguatan tata kelola APBD berbasis kinerja

• Diskusi dan pemecahan masalah nyata di daerah

🧩 METODE PELAKSANAAN

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis kasus daerah

• Simulasi teknis pengelolaan keuangan daerah

• Konsultasi permasalahan pengelolaan APBD dan kinerja OPD

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami dan menerapkan regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

• Memperkuat tata kelola APBD berbasis kinerja dan hasil.

• Mengintegrasikan evaluasi kinerja OPD dalam pengelolaan anggaran.

• Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode : Januari – Desember 2026
Durasi : 2 (dua) hari per sesi
Format : Tatap Muka dan Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta: 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengendalian keuangan daerah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang konsisten dan terintegrasi. Melalui pendekatan ABK, pemerintah daerah diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan APBD tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Bimbingan Teknis Strategi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Pengendalian Keuangan Daerah Tahun 2026 dirancang untuk membekali aparatur pemerintah daerah dengan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam menerapkan ABK sebagai instrumen pengendalian keuangan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

🎯 TUJUAN BIMTEK

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai konsep dan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

• Memperkuat kemampuan teknis dalam mengintegrasikan kinerja dan pengendalian keuangan daerah.

• Mendorong efektivitas pelaksanaan APBD melalui pengendalian berbasis kinerja.

• Meminimalkan risiko inefisiensi dan permasalahan pelaksanaan anggaran.

• Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas belanja daerah.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Kepala BPKAD / BKAD

• TAPD

• Pejabat Perencana OPD

• Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Inspektorat Daerah

📚 STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Konsep dan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja

• Prinsip dan tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

• Posisi ABK dalam siklus pengelolaan keuangan daerah

• Kebijakan nasional penerapan ABK Tahun 2026

MODUL 2 – Integrasi ABK dalam Perencanaan dan Penganggaran

• Keterkaitan RPJMD, RKPD, dan APBD

• Penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja

• Penetapan indikator dan target kinerja

MODUL 3 – ABK sebagai Instrumen Pengendalian Keuangan

• Pengendalian realisasi anggaran berbasis kinerja

• Pemanfaatan data kinerja dalam pengambilan keputusan

• Pengendalian belanja daerah berbasis hasil

MODUL 4 – Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Belanja

• Pengukuran efektivitas dan efisiensi belanja

• Analisis capaian kinerja program dan kegiatan

• Tindak lanjut hasil evaluasi

MODUL 5 – Peran OPD dan BPKAD dalam Pengendalian ABK

• Koordinasi perencana dan pengelola keuangan

• Penguatan peran BPKAD dalam pengendalian berbasis kinerja

• Mitigasi risiko pelaksanaan APBD

MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi

• Studi kasus penerapan ABK di pemerintah daerah

• Simulasi pengendalian keuangan berbasis kinerja

• Diskusi pemecahan masalah nyata daerah

🧩 METODE PELAKSANAAN

• Paparan kebijakan dan konsep

• Diskusi interaktif berbasis kasus daerah

• Simulasi teknis penerapan ABK

• Konsultasi permasalahan pengendalian keuangan daerah

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu:

• Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja secara lebih efektif.

• Mengendalikan pelaksanaan APBD berbasis capaian kinerja.

• Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.

• Memperkuat tata kelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah pada era akuntabilitas publik saat ini menuntut pemerintah daerah tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut disajikan secara andal, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sangat menentukan tingkat kepercayaan publik dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan dalam penyusunan LKPD, seperti ketidakkonsistenan data antar OPD, lemahnya rekonsiliasi, kurang optimalnya peran reviu APIP, serta masih ditemukannya kesalahan penyajian yang berulang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan dan berdampak pada kualitas opini BPK.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah dituntut untuk memperkuat strategi penyusunan dan reviu LKPD secara lebih terencana, terintegrasi, dan berbasis mitigasi risiko audit, sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemeriksaan BPK Tahun 2027.

Melalui Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan dan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2026, aparatur pengelola keuangan daerah dibekali pemahaman dan keterampilan teknis dalam menyusun LKPD yang berkualitas serta melaksanakan reviu internal secara efektif guna meminimalkan potensi temuan pemeriksaan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan dan standar penyusunan LKPD berbasis SAP akrual.

Meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengidentifikasi potensi kesalahan dan risiko temuan audit sejak tahap penyusunan LKPD.

Memperkuat peran APIP dalam pelaksanaan reviu LKPD sebelum pemeriksaan BPK.

Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan BPK Tahun 2027.

Sasaran Peserta

Kepala BPKAD / BKAD

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Inspektorat Daerah / APIP

Tim Penyusun LKPD OPD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya

Struktur Materi

Modul 1 – Kebijakan dan Kerangka Regulasi Penyusunan LKPD

Kedudukan LKPD dalam pengelolaan keuangan daerah
Prinsip SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPD
Tanggung jawab OPD dalam pelaporan keuangan daerah

Modul 2 – Struktur dan Komponen LKPD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Neraca
Laporan Operasional (LO)
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Modul 3 – Teknik Penyusunan LKPD yang Efektif dan Akurat

Alur penyusunan LKPD dari OPD hingga konsolidasi
Rekonsiliasi dan konsistensi data keuangan
Pengendalian kualitas data penatausahaan dan pelaporan
Kesalahan umum dalam penyusunan LKPD

Modul 4 – Reviu LKPD oleh APIP

Tujuan dan ruang lingkup reviu LKPD
Tahapan dan teknik reviu LKPD
Identifikasi risiko salah saji material
Penyusunan rekomendasi hasil reviu

Modul 5 – Analisis Temuan Pemeriksaan BPK

Pola temuan audit yang sering terjadi
Kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap regulasi
Strategi pencegahan temuan berulang
Dampak temuan terhadap opini BPK

Modul 6 – Strategi Optimalisasi LKPD Menghadapi Audit Tahun 2027

Penyusunan LKPD berbasis mitigasi risiko audit
Penguatan koordinasi BPKAD, OPD, dan Inspektorat
Penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Penyusunan action plan perbaikan sebelum pemeriksaan

Modul 7 – Studi Kasus dan Simulasi Reviu LKPD

Studi kasus permasalahan penyajian laporan keuangan
Simulasi reviu LKPD
Diskusi permasalahan nyata di daerah peserta

Output

✔ Peningkatan pemahaman teknis penyusunan LKPD
✔ Daftar risiko dan potensi temuan audit LKPD
✔ Rekomendasi perbaikan kualitas laporan keuangan
✔ Peningkatan kesiapan daerah menghadapi pemeriksaan BPK

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak hanya dituntut akuntabel, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kesinambungan pembangunan daerah. Risiko fiskal dapat bersumber dari ketidakpastian pendapatan, meningkatnya beban belanja wajib, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap fiskal daerah.

Sebagian besar pemerintah daerah belum secara sistematis mengidentifikasi dan memetakan risiko fiskal yang dihadapi. Akibatnya, kebijakan anggaran sering bersifat reaktif dan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal di masa depan.

Melalui Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Fiskal Pemerintah Daerah, aparatur daerah dibekali pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko fiskal secara terstruktur sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan jenis risiko fiskal daerah.

2. Mengidentifikasi sumber risiko fiskal pada sisi pendapatan dan belanja.

3. Menyusun peta risiko fiskal pemerintah daerah.

4. Mengintegrasikan manajemen risiko fiskal ke dalam perencanaan dan penganggaran.

5. Meningkatkan ketahanan fiskal daerah jangka menengah dan panjang.

Sasaran Peserta

• Kepala BPKAD / BKAD

• Sekretaris Daerah

• TAPD

• Bappeda

• Inspektorat Daerah

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Struktur Materi

Modul 1 – Konsep Dasar Risiko Fiskal Daerah

• Pengertian dan ruang lingkup risiko fiskal

• Perbedaan risiko fiskal dan risiko anggaran

• Risiko fiskal dalam konteks otonomi daerah

Modul 2 – Identifikasi Risiko Fiskal

• Risiko pendapatan (PAD & transfer)

• Risiko belanja (belanja wajib & jangka panjang)

• Risiko kebijakan dan regulasi nasional

• Risiko ekonomi dan kondisi eksternal

Modul 3 – Analisis dan Pemetaan Risiko Fiskal

• Teknik penyusunan peta risiko fiskal

• Penilaian dampak dan probabilitas risiko

• Prioritas risiko fiskal daerah

Modul 4 – Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal

• Strategi mitigasi dan pengendalian risiko

• Integrasi risiko fiskal ke RKPD & APBD

• Peran TAPD dan pimpinan daerah

Modul 5 – Studi Kasus dan Best Practice

• Studi kasus daerah dengan tekanan fiskal

• Simulasi penyusunan peta risiko fiskal

• Diskusi kebijakan antisipatif

Output

✔ Peta risiko fiskal sederhana daerah
✔ Rekomendasi strategi mitigasi risiko
✔ Peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada satu sisi, SILPA mencerminkan adanya sisa kas yang belum dimanfaatkan. Namun pada sisi lain, SILPA yang besar dan berulang justru dapat menjadi indikator lemahnya perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran.

Dalam praktiknya, pengelolaan SILPA di banyak pemerintah daerah masih dipahami sebatas angka akhir pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belum dianalisis secara mendalam sebagai instrumen evaluasi kinerja fiskal dan dasar pengambilan kebijakan anggaran tahun berikutnya.

SILPA yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain:

• rendahnya efektivitas belanja daerah,

• menurunnya kualitas perencanaan anggaran,

• ketidakseimbangan arus kas,

• serta meningkatnya perhatian auditor terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui Bimbingan Teknis Strategi Pengendalian SILPA dan Optimalisasi Dana Mengendap Daerah, aparatur pengelola keuangan daerah dibekali pemahaman konseptual dan teknis untuk mengendalikan SILPA secara sistematis, mengurangi dana mengendap, serta mengoptimalkan perencanaan keuangan lintas tahun anggaran.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai konsep dan karakteristik SILPA.

2. Mengidentifikasi penyebab utama SILPA dan dana mengendap di pemerintah daerah.

3. Meningkatkan kemampuan analisis SILPA sebagai dasar perbaikan kebijakan anggaran.

4. Menyusun strategi pengendalian SILPA yang terukur dan berkelanjutan.

5. Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan.

SASARAN PESERTA

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Inspektorat Daerah

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Auditor Internal Pemerintah

STRUKTUR MATERI BIMTEK

MODUL 1 – Konsep dan Karakteristik SILPA

• Pengertian SILPA dan dasar hukumnya

• Perbedaan SILPA kas dan SILPA akuntansi

• SILPA sebagai indikator kinerja fiskal

• Persepsi auditor terhadap SILPA

MODUL 2 – Identifikasi dan Klasifikasi Penyebab SILPA

• SILPA akibat perencanaan anggaran

• SILPA akibat pelaksanaan belanja

• SILPA akibat kebijakan dan regulasi

• SILPA akibat faktor eksternal

MODUL 3 – Dana Mengendap dan Dampaknya

• Pengertian dana mengendap

• Hubungan dana mengendap dengan likuiditas kas

• Dampak dana mengendap terhadap APBD

• Risiko fiskal akibat dana mengendap

MODUL 4 – Strategi Pengendalian SILPA

• Pengendalian SILPA pada tahap perencanaan

• Pengendalian SILPA pada tahap pelaksanaan

• Pengendalian SILPA pada akhir tahun anggaran

• Integrasi SILPA dalam RKPD dan APBD berikutnya

MODUL 5 – Optimalisasi SILPA dalam Kebijakan Anggaran

• Pemanfaatan SILPA untuk pembiayaan

• Penggunaan SILPA secara selektif dan terukur

• SILPA dan kesinambungan fiskal daerah

• Praktik terbaik pengelolaan SILPA

MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi

• Analisis SILPA daerah peserta

• Simulasi penyusunan strategi pengendalian SILPA

• Diskusi temuan audit terkait SILPA

• Penyusunan rekomendasi kebijakan SILPA

METODE PELAKSANAAN

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis kasus daerah

• Analisis data SILPA peserta (opsional)

• Simulasi dan konsultasi teknis

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Peserta mampu:

• mengidentifikasi penyebab utama SILPA di daerahnya,

• menyusun strategi pengendalian SILPA secara sistematis,

• mengurangi dana mengendap secara bertahap,

• serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas fiskal.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Banyak pemerintah daerah menghadapi kondisi paradoks keuangan, yaitu APBD relatif besar namun mengalami keterbatasan kas (cash shortage) pada periode tertentu, terutama di awal tahun anggaran. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh belum optimalnya manajemen likuiditas dan pengendalian arus kas daerah.

Pengelolaan kas daerah selama ini masih cenderung bersifat administratif dan berfokus pada pencatatan serta pelaporan, belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.

Manajemen likuiditas dan cash flow daerah menjadi krusial untuk:

• memastikan ketersediaan kas yang cukup,

• menghindari penumpukan kas tidak produktif,

• mencegah keterlambatan pembayaran belanja daerah,

• serta menjaga stabilitas keuangan daerah sepanjang tahun anggaran.

Melalui Bimbingan Teknis Manajemen Likuiditas dan Cash Flow Pemerintah Daerah, aparatur pengelola keuangan daerah dibekali pemahaman dan keterampilan teknis dalam mengelola arus kas secara terencana, terukur, dan berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman aparatur daerah tentang konsep likuiditas dan cash flow pemerintah daerah.

2. Memperkuat kemampuan teknis dalam menyusun proyeksi arus kas daerah secara periodik.

3. Meningkatkan peran strategis Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pengendalian kas.

4. Mencegah terjadinya defisit kas jangka pendek dan dana mengendap yang tidak produktif.

5. Mendukung kelancaran pelaksanaan APBD dan stabilitas fiskal daerah.

SASARAN PESERTA

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Kepala & Pejabat BPKAD / BKAD

• TAPD

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Pengeluaran

• Inspektorat Daerah

STRUKTUR MATERI BIMTEK (INTI + TEKNIS)

MODUL 1 – Konsep Dasar Manajemen Likuiditas Kas Daerah

• Pengertian likuiditas kas daerah

• Perbedaan saldo kas dan kas tersedia

• Karakteristik arus kas pemerintah daerah

• Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kas

MODUL 2 – Cash Flow Pemerintah Daerah

• Pengertian dan fungsi cash flow APBD

• Pola penerimaan kas daerah (PAD, TKD, lainnya)

• Pola pengeluaran kas daerah

• Titik rawan krisis kas daerah

MODUL 3 – Proyeksi dan Perencanaan Arus Kas

• Penyusunan cash forecasting bulanan

• Penjadwalan pembayaran belanja SKPD

• Sinkronisasi RPD kas dengan realisasi belanja

• Penggunaan data historis dalam proyeksi kas

MODUL 4 – Peran Strategis BUD dalam Pengendalian Kas

• BUD sebagai pengendali likuiditas daerah

• Hubungan BUD dengan PA/KPA

• Pengambilan keputusan kas berbasis data

• Penanganan kondisi kas terbatas

MODUL 5 – Manajemen Kas pada Kondisi Khusus

• Kas minus awal tahun anggaran

• Penumpukan kas di akhir tahun

• Antisipasi keterlambatan transfer pusat

• Strategi pengendalian kas pada kondisi darurat

MODUL 6 – Simulasi dan Studi Kasus

• Studi kasus krisis kas daerah

• Simulasi penyusunan proyeksi arus kas

• Diskusi pemecahan masalah nyata daerah

• Best practice pengelolaan kas daerah

METODE PELAKSANAAN

• Paparan konseptual dan regulasi

• Diskusi interaktif berbasis kasus daerah

• Simulasi teknis penyusunan cash flow

• Konsultasi permasalahan keuangan daerah

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimtek, peserta diharapkan mampu:

• menyusun proyeksi arus kas daerah secara periodik,

• mengendalikan likuiditas kas daerah secara lebih efektif,

• mengurangi risiko keterlambatan pembayaran belanja,

• serta meningkatkan kualitas pengelolaan kas daerah secara menyeluruh.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI Terintegrasi Tahun Anggaran 2026 merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, konsisten, dan akuntabel melalui SIPD RI. Bimtek ini menekankan pemahaman peran strategis penatausahaan dalam menjaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Melalui pembahasan kebijakan, alur penatausahaan, titik rawan kesalahan, serta studi kasus aktual, peserta diharapkan mampu meminimalkan risiko administrasi, meningkatkan kualitas data keuangan, dan mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal serta siap menghadapi pengawasan dan pemeriksaan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum
Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah berbasis SIPD RI secara tertib, terintegrasi, dan akuntabel pada Tahun Anggaran 2026.

Tujuan Khusus

• Memahami peran strategis penatausahaan keuangan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah

• Memastikan konsistensi penatausahaan dengan perencanaan dan penganggaran

• Mengurangi kesalahan administrasi dan teknis dalam penggunaan SIPD RI

• Meningkatkan kualitas data keuangan sebagai dasar pelaporan dan pengawasan

• Memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko keuangan daerah

Sasaran Peserta

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pengelola Keuangan OPD

• Aparatur BPKAD

• Admin dan Operator SIPD RI

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Alur dan Prinsip Penatausahaan Keuangan Berbasis SIPD RI

• Konsistensi Penatausahaan dengan DPA dan Perubahan Anggaran

• Integrasi Penatausahaan dengan Modul SIPD RI

• Titik Rawan Kesalahan dan Risiko Penatausahaan Keuangan

• Penatausahaan sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

• Studi Kasus Permasalahan Penatausahaan di Daerah

Metode Pelaksanaan

• Penyampaian materi secara sistematis dan aplikatif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan aktual

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap penatausahaan keuangan berbasis SIPD RI

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data keuangan

• Meningkatnya kualitas penatausahaan sebagai dasar pelaporan dan pemeriksaan

• Tersusunnya langkah perbaikan penatausahaan keuangan di OPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Ketentuan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Tata Kelola APBD yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Regulasi

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerah, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Memasuki Tahun Anggaran 2026/2027, pengelolaan keuangan daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dinamika regulasi, tuntutan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan. Di sisi lain, hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan masih menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan, administrasi, serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah secara berkelanjutan melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang aplikatif, sistematis, dan berbasis regulasi terbaru. LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026/2027 sebagai sarana peningkatan pemahaman regulasi, penguatan kemampuan teknis, serta pendalaman praktik pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah terhadap kebijakan dan regulasi terbaru di bidang keuangan daerah Tahun 2026/2027.

2. Memperkuat kompetensi teknis aparatur dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.

4. Meminimalkan kesalahan administrasi serta potensi temuan pemeriksaan keuangan daerah.

5. Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, patuh regulasi, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada aparatur Pemerintah Daerah, antara lain:

• Pejabat dan Staf BPKAD/BKD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Aparatur OPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah

Ruang Lingkup dan Materi Bimbingan Teknis

Materi Bimbingan Teknis disusun secara komprehensif dan aplikatif, meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

• Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

• Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

• Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Akuntansi Pemerintahan

• Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

• Pengelolaan Kas Daerah

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah

• Penerapan Aplikasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Materi disesuaikan dengan kebutuhan instansi serta perkembangan regulasi terbaru.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif melalui:

• Pemaparan materi oleh narasumber berpengalaman

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus pengelolaan keuangan daerah

• Praktik teknis sesuai kebutuhan peserta

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.

3. Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di lingkungan OPD.

⚖️ Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026/2027, diharapkan aparatur Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor kesehatan memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang kompleks, fleksibel, dan berorientasi pada keberlanjutan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan RSUD tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga harus mampu mendukung pencapaian kinerja layanan, efisiensi biaya, serta akuntabilitas penggunaan sumber daya keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2026, RSUD menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain dinamika pendapatan layanan, pengendalian belanja operasional, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka persiapan penganggaran Tahun 2027, evaluasi terhadap praktik pengelolaan keuangan RSUD menjadi langkah strategis untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kinerja keuangan RSUD pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelola RSUD dalam mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan secara komprehensif sebagai dasar perbaikan kualitas penganggaran dan peningkatan kinerja layanan kesehatan Tahun 2026–2027.

Tujuan Khusus

1. Memahami keterkaitan antara tujuan penganggaran RSUD dengan praktik pengelolaan keuangan dan kinerja layanan kesehatan.

2. Menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan RSUD pada Tahun Anggaran 2026 dengan rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan risiko umum dalam pengelolaan keuangan RSUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja.

4. Menilai implikasi praktik pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas, pengawasan, dan kinerja RSUD.

5. Menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan RSUD sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan penganggaran Tahun 2027.

Sasaran Peserta

• Direktur RSUD

• Pejabat Pengelola Keuangan RSUD

• Bendahara RSUD

• Kepala Unit Pelayanan dan Unit Penunjang

• Staf pengelola keuangan dan akuntansi RSUD

Materi Bimbingan Teknis

1. Karakteristik dan Tujuan Penganggaran RSUD sebagai BLUD

2. Praktik Pengelolaan Keuangan RSUD dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026

3. Evaluasi Kesesuaian antara Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Keuangan RSUD

4. Tantangan dan Risiko Pengelolaan Keuangan RSUD dalam Mendukung Kinerja Layanan

5. Implikasi Praktik Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola RSUD

6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Keuangan RSUD Menuju Tahun Anggaran 2027

Metode Pelaksanaan

• Penyampaian materi secara sistematis dan aplikatif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan keuangan RSUD

Output yang Diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman pengelola RSUD mengenai evaluasi praktik pengelolaan keuangan.

2. Teridentifikasinya kesenjangan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan RSUD Tahun 2026.

3. Tersusunnya rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan dan penguatan tata kelola RSUD untuk Tahun Anggaran 2027.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bendahara merupakan unsur strategis dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang berperan langsung dalam menjaga tertib administrasi, ketepatan pengelolaan kas, serta akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Kualitas kinerja bendahara sangat menentukan kelancaran pelaksanaan anggaran dan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2026, bendahara dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, seiring dengan meningkatnya tuntutan pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam rangka persiapan penganggaran Tahun 2027, evaluasi terhadap praktik pengelolaan keuangan bendahara menjadi langkah penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tugas bendahara dengan tujuan penganggaran, serta sebagai dasar perbaikan dan penguatan praktik pengelolaan keuangan pada tahun berikutnya.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas dan pemahaman bendahara dalam mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pencapaian tujuan penganggaran Tahun 2026 dan persiapan penganggaran Tahun 2027.

Tujuan Khusus

1. Memahami peran strategis bendahara dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan penganggaran.

2. Menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan kas dan pembukuan bendahara dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengidentifikasi kesalahan dan permasalahan umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas bendahara.

4. Menilai implikasi praktik bendahara terhadap akuntabilitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

5. Menyusun rekomendasi perbaikan praktik pengelolaan keuangan bendahara sebagai dasar peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2027.

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

• Bendahara Pembantu

• Staf pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Materi Bimbingan Teknis

1. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Prinsip Pengelolaan Kas dan Pembukuan Bendahara yang Tertib dan Akuntabel

3. Praktik Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Bendahara

4. Evaluasi Kepatuhan Administrasi dan Pengelolaan Kas Bendahara

5. Permasalahan Umum dan Risiko dalam Praktik Pengelolaan Keuangan Bendahara

6. Implikasi Praktik Bendahara terhadap Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Daerah

7. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Praktik Pengelolaan Keuangan Bendahara Menuju Tahun Anggaran 2027

Metode Pelaksanaan

• Penyampaian materi secara sistematis dan aplikatif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan riil yang dihadapi bendahara peserta

Output yang Diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman bendahara mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Teridentifikasinya kesalahan dan kelemahan dalam praktik pengelolaan kas dan pembukuan bendahara.

3. Tersusunnya rekomendasi perbaikan praktik pengelolaan keuangan bendahara guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026–2027.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com