Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah harus dilakukan secara terpadu dan berbasis sistem elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal, integrasi data keuangan antar-OPD, dan kualitas belanja daerah. Namun, implementasi di berbagai daerah masih menghadapi kendala teknis dan pemahaman aparatur yang belum merata.

Oleh karena itu, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata cara pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD-RI dalam kerangka SPBE.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 150 Tahun 2023 tentang Indikator Penyelenggaraan SPBE

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi ASN

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi terkait SPBE dan SIPD-RI.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata cara perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi.

3. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses keuangan daerah berbasis elektronik sesuai regulasi terkini.

4. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini adalah:

• Pejabat/pegawai dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan

• Operator SIPD-RI Keuangan dan Perencanaan

• Pimpinan/pejabat struktural dan fungsional terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Terkini SPBE dan SIPD-RI dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis SIPD-RI

3. Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai Permendagri 77 Tahun 2020

4. Integrasi Data Keuangan Daerah dalam SIPD-RI untuk Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

5. Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui Digitalisasi Keuangan

6. Simulasi dan Praktik Implementasi SIPD-RI (Perencanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan)

Metode Pelaksanaan 

• Metode: Pemaparan, Diskusi Interaktif, dan Simulasi Teknis

• Narasumber: Pejabat dari Kemendagri (Ditjen Bina Keuangan Daerah / Ditjen Bina Pembangunan Daerah), LAN RI, BPKP, dan Praktisi SPBE

• Waktu: 2 –hari 

• Bentuk: Bimbingan Teknis / Workshop Interaktif

Hasil yang Diharapkan

1. Peserta memahami tata cara pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD-RI secara menyeluruh.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas data keuangan dan pelaporan keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu.

3. Terciptanya sistem kerja keuangan daerah yang efisien, transparan, dan terintegrasi dalam kerangka SPBE.

Bimbingan Teknis ini diharapkan menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur serta mempercepat penerapan sistem digital keuangan daerah yang terintegrasi. Dengan implementasi SPBE dan SIPD-RI yang optimal, pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan efisien, terutama dalam perencanaan dan pemanfaatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Fiskal.

Tantangan yang sering muncul adalah:

• Perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan daerah,

• Pemanfaatan dana transfer yang belum optimal,

• Lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dalam menyusun perencanaan fiskal yang terarah, akuntabel, serta mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai target nasional dan prioritas lokal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Dana Transfer ke Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan Dana Transfer dan Kebijakan Fiskal Daerah.

Maksud dan Tujuan 

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah dan kebijakan fiskal nasional dan daerah.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam menyusun perencanaan pemanfaatan dana transfer secara efektif.

3. Mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

4. Meningkatkan sinergi antara dana transfer pusat dan prioritas pembangunan daerah.

5. Menjadi sarana penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana transfer.

Sasaran peserta 

• Pejabat Perencana Daerah (Bappeda)

• Pejabat Keuangan Daerah (BPKAD)

• OPD teknis pengelola Dana Transfer

• PPK, PPTK, Bendahara, dan pejabat pelaksana kegiatan

• DPRD dan pejabat terkait kebijakan anggaran daerah

Materi Bimtek

1. Arah Kebijakan Fiskal Nasional dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah

2. Strategi Perencanaan Dana Transfer Pusat untuk Prioritas Daerah

3. Sinkronisasi Dana Transfer dengan RKPD dan APBD

4. Strategi Optimalisasi DAU, DAK, dan DBH untuk Pembangunan Daerah

5. Tata Kelola Dana Transfer secara Akuntabel dan Efektif

6. Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Dana Transfer

7. Studi Kasus dan Best Practice Pengelolaan Fiskal Daerah

Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan)

• Akademisi dan praktisi kebijakan fiskal daerah

• Konsultan kebijakan publik & keuangan daerah

Waktu dan Tempat 

• Waktu: Sesuai jadwal Linkpemda atau  kesepakatan (4 Hari 3 Malam)

• Tempat: Hotel berbintang / Tempat pelatihan yang representatif (Nasional / Daerah)

Metode Bimtek

• Presentasi & Pemaparan Materi

• Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

• Simulasi Penyusunan Perencanaan Dana Transfer

• Studi Kasus dan Praktik Lapangan (jika diperlukan)

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Binaan: Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat memahami secara komprehensif kebijakan fiskal daerah dan mampu merencanakan serta memanfaatkan dana transfer secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Kami berharap Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas fiskal dan perencanaan pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Peran Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat menentukan ketertiban penatausahaan keuangan serta transparansi anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan terbitnya dan diperkuatnya beberapa regulasi keuangan daerah seperti:

• 📜 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

• 📜 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

• 📜 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR),

• serta penguatan sistem informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),

maka diperlukan strategi baru dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah dalam penatausahaan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital.

Bimbingan teknis ini disusun sebagai jawaban atas tantangan tersebut, dengan pendekatan “strategi cerdas” untuk memperkuat peran Bendahara, PPK, dan PPTK sebagai penggerak utama dalam siklus keuangan daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Ketentuan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan melalui SIPD.

Maksud dan Tujuan

Maksud:
Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan secara profesional dan sesuai ketentuan terbaru.

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas Bendahara, PPK, dan PPTK dalam memahami regulasi keuangan daerah.

2. Mendorong penerapan sistem penatausahaan digital melalui SIPD.

3. Memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

4. Memberikan solusi praktis terhadap permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan OPD.

5. Menstandarkan prosedur dan pelaporan keuangan sesuai regulasi terkini.

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Staf/Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD)

Ruang Lingkup Materi

1. Regulasi Terbaru Penatausahaan Keuangan Daerah (2025)

   • PP 12/2019, Permendagri 77/2020, Perpres 53/2023

   • Integrasi keuangan daerah dengan SIPD

2. Peran Strategis Bendahara dalam Era Digital

   • Tugas & tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran

   • Pengendalian internal & pelaporan keuangan

3. Optimalisasi Fungsi PPK dan PPTK

   • Kewenangan, alur kerja, dan koordinasi kegiatan

   • Mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran

4. Teknik Penatausahaan dan Rekonsiliasi Kas

   • Proses penerimaan dan pengeluaran

   • Pengarsipan dan audit trail digital

5. Penerapan SHSR & Pengaruhnya terhadap Penatausahaan

   • Implementasi Perpres 53/2023

   • Studi kasus penganggaran belanja daerah

6. Strategi Digitalisasi Proses Keuangan Daerah

   • Pemanfaatan SIPD untuk efisiensi tata kelola keuangan

   • Langkah praktis transformasi digital OPD

Metode Pelaksanaan 

• Presentasi dan ceramah interaktif

• Diskusi dan tanya jawab

• Simulasi dan studi kasus nyata OPD

• Latihan penggunaan SIPD keuangan daerah

• Penugasan dan evaluasi akhir

Narasumber

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI

• Praktisi dan konsultan keuangan daerah

• Auditor internal dan BPKP

• Narasumber ahli SIPD

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu: 2 Hari 

• Tempat: Hotel/Pusat Pelatihan di kota penyelenggaraan atau secara daring (online)

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

Output yang Diharapkan 

1. Meningkatnya kompetensi peserta dalam penatausahaan keuangan daerah.

2. Tersusunnya standar prosedur pengelolaan keuangan OPD yang lebih efektif.

3. Terbentuknya budaya kerja akuntabel dan transparan di bidang keuangan.

4. Peserta memperoleh sertifikat resmi dan bahan ajar digital.

Melalui Bimbingan Teknis “Strategi Cerdas Penatausahaan Keuangan Daerah 2025”, diharapkan aparatur daerah dapat menguasai teknik penatausahaan keuangan modern berbasis regulasi terbaru dan digitalisasi sistem keuangan. Kegiatan ini menjadi langkah nyata mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

📌 Kontak Penyelenggara
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Akhir tahun anggaran merupakan periode kritis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mengelola sisa dana dan saldo kas yang belum terserap secara optimal. Sisa dana tersebut, apabila tidak ditata dan dikelola dengan benar, dapat berdampak pada efektivitas APBD tahun berikutnya, ketidaksesuaian pelaporan keuangan, bahkan penilaian opini audit.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penataan saldo kas daerah secara sistematis, akurat, dan tepat waktu, termasuk dalam memastikan tidak ada dana yang mengendap terlalu lama tanpa perencanaan penggunaannya. Selain itu, pengelolaan sisa dana yang baik juga menjadi bagian dari strategi memperkuat likuiditas kas daerah dan mendukung perencanaan keuangan tahun berikutnya.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Sisa Dana dan Strategi Penataan Saldo Kas Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025, aparatur pemerintah daerah akan diperkuat kemampuannya dalam melakukan analisis, penataan, dan pelaporan saldo kas sesuai dengan regulasi terbaru serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Maksud dan Tujuan 

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam manajemen sisa dana dan saldo kas akhir tahun.

2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam melakukan rekonsiliasi, penataan, dan pelaporan saldo kas secara transparan dan akuntabel.

3. Meminimalkan sisa dana mengendap dan mendorong optimalisasi perencanaan keuangan daerah tahun berikutnya.

4. Mendukung peningkatan kinerja keuangan dan kualitas LKPD.

5. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan kas daerah.

Sasaran Peserta

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• Tim Rekonsiliasi Keuangan Daerah

• Inspektorat Daerah dan Auditor Internal.

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan regulasi terkini terkait pengelolaan sisa dana dan saldo kas daerah.

2. Identifikasi dan klasifikasi sisa dana menjelang akhir tahun anggaran.

3. Strategi penataan saldo kas daerah: perencanaan – pengendalian – pelaporan.

4. Mekanisme rekonsiliasi dan penutupan kas daerah akhir tahun.

5. Simulasi teknis pengelolaan sisa dana pada sistem keuangan daerah.

6. Strategi optimalisasi kas daerah dan perencanaan pembiayaan tahun berikutnya.

7. Praktik terbaik (best practice) pengelolaan sisa dana di berbagai daerah.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

• Peraturan teknis lainnya terkait pengelolaan kas dan pelaporan keuangan daerah.

Narasumber

• Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Praktisi dan Konsultan Pengelolaan Kas Daerah

• Tenaga ahli SIPD dan pelaporan keuangan

• Auditor dan akademisi di bidang keuangan daerah.

Metode Pelaksanaan 

• Paparan dan Diskusi Interaktif

• Simulasi dan Studi Kasus Nyata Daerah

• Pendampingan Teknis Pengelolaan Sisa Dana

• Tanya jawab dan konsultasi lapangan.

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu : November – Desember 2025 (menjelang penutupan tahun anggaran)

• Tempat : Hotel / Ruang Pelatihan / Via Hybrid (Offline & Online)

• Durasi : 2  Hari

Pembiayaan 

Kegiatan ini dapat dibiayai melalui:

• APBD (Belanja Pelatihan / Pengembangan SDM / Penguatan Pengelolaan Keuangan)

• DPA SKPD terkait

• Sumber pembiayaan sah lainnya yang tidak mengikat.

📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
✉️ Email: info@linkpemda.com

Dengan mengikuti Bimtek ini, pemerintah daerah akan mampu mengelola sisa dana dan saldo kas akhir tahun secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya mendukung kelancaran penutupan tahun anggaran 2025, tetapi juga menjadi dasar perencanaan keuangan yang sehat di tahun 2026.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Tantangan utama ASN di era digital adalah memastikan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD), penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu menjadi kompetensi wajib bagi seluruh aparatur keuangan daerah.

Bimtek ini bertujuan membekali ASN dengan strategi praktis, teknik, dan simulasi langsung agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan terstandarisasi.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang prinsip penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Menguasai penggunaan SIKD/SIPD untuk penginputan dan pelaporan keuangan.

3. Memahami prosedur penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara, Kabid Keuangan, Kasubag Keuangan)

• Tim perencana dan pengelola anggaran di SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah

Materi Pelatihan

Hari 1: Penatausahaan Keuangan Daerah

1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah

3. Penatausahaan Anggaran dan Pengelolaan Kas Daerah

4. Penginputan Data Keuangan di SIKD/SIPD

5. Simulasi Praktis Penatausahaan Keuangan

Hari 2: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

2. Evaluasi dan Monitoring Realisasi Anggaran

3. Pemanfaatan E-Katalog untuk Pengadaan Barang/Jasa

4. Studi Kasus dan Simulasi Laporan Pertanggungjawaban

5. Tips Praktis Meminimalisasi Kesalahan dan Temuan Audit

Metode Pelatihan

• Tatap Muka: Minimal 5 peserta untuk praktik langsung.

• Online / Zoom: Minimal 2 peserta dengan interaksi aktif dan simulasi online.

• Pendekatan: Ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung.

Durasi Pelatihan

2 Hari (masing-masing ±6 jam)

Biaya Kontribusi

• Tatap Muka: Rp 5.000.000,- / peserta Akomodasi 

• Tatap Muka: Rp 4.000.000,- / peserta  Non Akomodasi 

• Online / Zoom: Rp 3.000.000,- / peserta

Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 & perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri & Kemenkeu

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu melakukan penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel.

• Peserta menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD.

• Peserta memahami pertanggungjawaban anggaran, laporan keuangan, dan audit.

• Terbentuk laporan pertanggungjawaban dan RBA BLUD yang sesuai regulasi.

📍 Informasi & Pendaftaran:

• Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
  Bekasi – Jawa Barat
  🌐 www.linkpemda.com
  📧 info@linkpemda.com
  📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Bimtek PAD”, “Bimtek Keuangan Daerah”, “Optimalisasi Fiskal”, “Digitalisasi Pemerintah Daerah

Banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi ruang fiskal yang sempit, terutama akibat peningkatan belanja wajib dan terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini membuat daerah kesulitan melakukan inovasi, peningkatan layanan publik, serta pembiayaan program prioritas.

Di sisi lain, peluang untuk mengoptimalkan PAD, mengelola keuangan secara efisien, dan mendigitalisasi proses kerja pemerintah sangat besar apabila aparatur memiliki kompetensi dan strategi yang tepat.

Melalui Bimtek Nasional Optimalisasi Ruang Fiskal Daerah, aparatur pemerintah daerah akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk:

• Memperkuat strategi PAD,

• Mengefisienkan pengelolaan keuangan,

• Menerapkan teknologi digital dan dashboard fiskal daerah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah daerah tentang strategi penguatan ruang fiskal.

2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola PAD dan keuangan daerah secara efisien dan transparan.

3. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam tata kelola fiskal daerah.

4. Membangun kapasitas OPD dalam menyusun kebijakan fiskal daerah berbasis data.

Materi Pokok Pelatihan

1. Strategi Penguatan PAD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Akuntabel

3. Optimalisasi Belanja Daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran Cerdas

4. Pemanfaatan Teknologi Digital & Dashboard Fiskal Daerah

5. Studi Kasus dan Simulasi Optimalisasi Ruang Fiskal di Daerah dengan Kapasitas Fiskal Terbatas

Sasaran Peserta

• BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

• Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

• Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)

• Inspektorat Daerah

• Dinas Kominfo

• OPD lain yang terkait dengan perencanaan, keuangan, dan pendapatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Kebijakan nasional transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Metode Pelatihan

• Paparan narasumber ahli (praktisi & akademisi)

• Workshop & simulasi teknis

• Diskusi interaktif antar daerah

• Penyusunan rencana aksi daerah

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Waktu: Fleksibel (disesuaikan dengan jadwal peserta daerah)

• Tempat: Hotel Bintang / Pusat Pelatihan LINK PEMDA / Daerah mitra

• Durasi: 2–3 Hari Pelatihan Intensif

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami dan mampu merancang strategi peningkatan PAD.

• OPD memiliki roadmap optimalisasi ruang fiskal daerah.

• Adanya prototipe dashboard fiskal sederhana untuk pemantauan real-time.

• Penguatan kolaborasi antar-OPD dalam efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan.

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi, Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com | ✉️ info@linkpemda.com | 📱 WA: +62 813-8766-6605

Pelatihan ini merupakan langkah strategis bagi daerah untuk keluar dari tekanan fiskal, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan memperkuat kemandirian daerah. Dengan pengelolaan keuangan dan PAD yang efektif serta digitalisasi layanan, pemerintah daerah dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meskipun dengan ruang fiskal yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif, serta akuntabel, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki pemahaman yang memadai terkait akuntansi keuangan daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ).

Pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib menjadi bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Masih sering ditemukan permasalahan seperti kesalahan pembukuan, ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban, serta temuan audit dari Inspektorat, BPKP, maupun BPK. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang ini sangat diperlukan.

Kegiatan ini mengacu pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

6. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan

7. Permendagri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, kegiatan Bimtek Akuntansi, Pertanggungjawaban, dan Penatausahaan SPJ Keuangan Daerah ini diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi teknis aparatur agar mampu menyusun laporan keuangan dan SPJ secara benar, tertib, serta sesuai regulasi.

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan dokumen SPJ dan laporan keuangan berbasis akrual.

3. Mengurangi kesalahan administrasi dan temuan audit dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Mendorong terciptanya tertib administrasi dan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan umum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Prosedur penatausahaan dan penyusunan SPJ belanja operasional dan modal.

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ, Buku Kas Umum, Buku Pembantu).

5. Rekonsiliasi keuangan dan pelaporan berbasis aplikasi SIPD.

6. Simulasi penyusunan SPJ dan studi kasus temuan audit keuangan daerah.

PESERTA SASARAN

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• PPTK dan Staf Administrasi Keuangan

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Aparat Inspektorat dan BPKAD

METODE KEGIATAN

• Paparan dan Diskusi Interaktif

• Simulasi Penyusunan Dokumen SPJ

• Studi Kasus dan Tanya Jawab

• Praktik Pengisian Laporan Keuangan di SIPD

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, bertempat di hotel berbintang atau lokasi lain yang disepakati antara LINK PEMDA dengan peserta/instansi.

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Alamat:  Bekasi, Jawa Barat
📞 WA: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com

PENUTUP

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah memiliki kemampuan teknis yang lebih baik dalam penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan SPJ sesuai regulasi terbaru, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
#LINKPEMDA #BimtekASN #PelatihanDigitalASN #SIPDRI #SPBEdaerah #ReformasiBirokrasiDigital #PusatPelatihanDaerah#keunganDaerah

Penyusunan dokumen anggaran daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Anggaran daerah harus disusun sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, RKA SKPD, hingga penetapan APBD.
Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah agar mampu menyusun dokumen anggaran yang sesuai dengan regulasi terbaru, berorientasi pada hasil (performance-based budgeting), serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (dan regulasi terbaru untuk APBD 2026).

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada aparatur pemerintah daerah mengenai regulasi terbaru terkait penyusunan dokumen anggaran daerah tahun 2026.

2. Meningkatkan keterampilan aparatur dalam menyusun KUA-PPAS, RKA SKPD, hingga APBD secara efektif dan sesuai aturan.

3. Mendorong terwujudnya penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.

4. Menyelaraskan penyusunan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Tahapan Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah (KUA-PPAS, RKA, RAPBD, dan Perubahan APBD).

3. Tata cara klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam penyusunan anggaran daerah.

4. Implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.

5. Teknik penyusunan proyeksi pendapatan daerah, transfer, dan pembiayaan daerah.

6. Penyusunan belanja prioritas sesuai dengan RPJMD, RKPD, dan kebijakan nasional.

7. Praktik penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan regulasi terbaru.

Peserta

Peserta kegiatan ini adalah:

• Kepala OPD dan pejabat terkait perencanaan dan keuangan.

• Pejabat PPK, PPTK, dan staf perencana/keuangan daerah.

• Aparatur pada Bappeda dan BPKAD.

• Bendahara dan staf pengelola keuangan perangkat daerah.

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

• Waktu : Menyesuaikan kesepakatan (jadwal terlampir)

• Tempat : Hotel/Tempat pelatihan yang ditentukan kemudian

Narasumber

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah / Ditjen Bangda)

• Kementerian Keuangan RI

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Akademisi dan praktisi berpengalaman di bidang keuangan daerah

Metode Kegiatan

• Paparan Materi

• Diskusi dan Tanya Jawab

• Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Dokumen Anggaran

Penutup

Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetensi dalam penyusunan dokumen anggaran yang sesuai regulasi terbaru, sehingga APBD 2026 tersusun lebih berkualitas, akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Kami mengajak Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bimbingan Teknis ini demi mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

• Bimtek Audit Keuangan Daerah 2025: Penyusunan LKPD & Antisipasi Temuan BPK

• Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP) untuk Opini WTP 2025

• Bimtek Penyusunan LKPD Sesuai SAP & Strategi Menghadapi Audit BPK

• Bimbingan Teknis SPIP & Audit Keuangan Daerah: Menuju Akuntabilitas Pemda

• Bimtek Nasional Audit Keuangan Daerah 2025: Tingkatkan Kualitas LKPD

• Pelatihan Aparatur: Antisipasi Temuan Audit BPK & Optimalisasi SPIP Daerah

• Bimtek Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP) untuk Bendahara & PPK OPD

• Bimtek Audit Keuangan Pemda: Transparansi, SPIP, dan Penyusunan LKPD 2025

• Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Strategi Raih Opini WTP BPK

• Bimtek Audit & Pemeriksaan Keuangan Daerah 2025: Regulasi, SAP, & SPIP

Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil audit ini menjadi tolok ukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta temuan berulang dalam audit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis Audit & Pemeriksaan Keuangan Daerah agar Pemda mampu menyusun LKPD yang berkualitas dan meminimalisir temuan audit BPK.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan BPK dan pedoman audit keuangan pemerintah daerah

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan LKPD sesuai SAP.

2. Memberikan strategi praktis dalam mengantisipasi temuan audit BPK.

3. Menguatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemda.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar memperoleh opini WTP.

Materi Pokok

1. Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK

2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP

3. Identifikasi & Antisipasi Temuan Audit BPK

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Keuangan Daerah

5. Praktik Baik: Strategi Pemda dalam Meningkatkan Opini BPK

6. Simulasi Penyusunan LKPD dan Telaah Audit Internal

Sasaran Peserta

• Pejabat BPKAD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD

• Aparat Inspektorat Daerah

• Bendahara Penerimaan & Pengeluaran OPD

• DPRD (Alat Kelengkapan Bidang Anggaran)

Metode

• Paparan narasumber (BPK/BPKP, Kemendagri)

• Diskusi interaktif

• Studi kasus temuan audit daerah

• Simulasi penyusunan laporan keuangan

Waktu & Tempat

📅 Disesuaikan dengan kebutuhan instansi (menjelang akhir tahun anggaran sangat direkomendasikan)
📍 Hotel/Tempat yang disepakati bersama

Narasumber

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Akademisi & Praktisi Audit Keuangan Daerah

Penutup

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meminimalisir temuan audit, sehingga mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah menghadapi tantangan besar dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa mulai tahun 2025, kepatuhan terhadap SAP terbaru akan menjadi fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Daerah yang tidak melakukan penyesuaian berisiko mendapat temuan signifikan atau opini yang tidak optimal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat SAP Versi Terbaru, agar pemerintah daerah siap menghadapi audit BPK dengan laporan keuangan yang sesuai standar.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

6. Peraturan terbaru terkait SAP 2025 dan ketentuan audit BPK.

Maksud dan Tujuan

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai SAP versi terbaru 2025.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

• Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai standar.

• Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Materi Pokok

1. Regulasi terbaru SAP 2025.

2. Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Penyusunan LKPD sesuai SAP terbaru.

4. Analisis kesalahan umum dalam laporan keuangan daerah.

5. Strategi menghadapi audit BPK tanpa temuan signifikan.

6. Praktik terbaik (best practices) implementasi SAP di daerah.

Peserta Sasaran

• Kepala dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

• Pejabat penatausahaan keuangan OPD.

• Aparat pengawasan internal (Inspektorat).

• Auditor internal pemerintah daerah.

• Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Metode Pelatihan

• Paparan narasumber.

• Diskusi interaktif.

• Studi kasus.

• Simulasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAP terbaru.

Jadwal & Lokasi

📅 Oktober – Desember 2025
📍 Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.

Narasumber

• Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.

• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

Fasilitas Peserta

• Modul dan materi pelatihan.

• Seminar kit.

• Sertifikat resmi bernilai 32 JP.

• Konsumsi dan akomodasi (sesuai paket).

Penyelenggara

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Lembaga resmi di bawah binaan Kemendagri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum).

🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi audit BPK 2025, dengan laporan keuangan yang sesuai SAP terbaru dan berorientasi pada pencapaian opini WTP.

Mewujudkan APBD Berkeadilan, Mendorong Pembangunan Inklusif, dan Mendukung SDGs 2030

Perubahan paradigma pembangunan nasional menekankan pentingnya Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan, termasuk penyusunan APBD.

RPJMN 2025–2029, SDGs 2030, serta berbagai regulasi nasional telah mewajibkan pemerintah daerah untuk memasukkan perspektif GEDSI dalam proses perencanaan dan penganggaran. Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

• Keterbatasan pemahaman ASN dan SKPD terkait GEDSI.

• Belum optimalnya integrasi GEDSI dalam SIPD, RKA, dan APBD.

• Minimnya contoh praktik baik dan mekanisme evaluasi.

Melalui Bimtek GEDSI Budgeting 2025, peserta akan dibekali pemahaman, keterampilan, dan simulasi penyusunan dokumen anggaran yang inklusif serta responsif terhadap gender dan kelompok rentan.

Dasar Hukum

1. RPJMN 2025–2029 – Penekanan pembangunan inklusif dan kesetaraan gender.

2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

7. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Tujuan Bimtek

1. Memahami konsep GEDSI dan urgensinya dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kompetensi ASN dan pejabat SKPD dalam menyusun APBD berbasis GEDSI.

3. Mengintegrasikan GEDSI ke dalam dokumen perencanaan, RKA, APBD, dan SIPD.

4. Mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.

Materi Bimtek

• Konsep dan Regulasi GEDSI dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

• Analisis Gender & Sosial untuk perencanaan pembangunan.

• Teknik Tagging GEDSI dalam SIPD & APBD.

• Simulasi Penyusunan RKA & APBD berbasis GEDSI.

• Evaluasi & Pelaporan capaian GEDSI di daerah.

• Studi Kasus Daerah Percontohan yang sukses menerapkan GEDSI Budgeting.

Sasaran Peserta

• Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPRD, Inspektorat, dan SKPD terkait perencanaan & penganggaran.

Jadwal & Lokasi Pelaksanaan

• Jadwal: September – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali

• Durasi: 2 hari pelatihan +  studi kasus

Biaya & Fasilitas

• Biaya Investasi: Rp 5.000.000 (akomodasi) / Rp3.500.000 (non-akomodasi)

• Fasilitas:

  • Modul & Materi Pelatihan

  • Sertifikat Resmi

  • Seminar Kit Eksklusif

  • Konsumsi 3x sehari

  • Dokumentasi Lengkap

Penutup

Dengan mengikuti Bimtek GEDSI Budgeting 2025, instansi pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, inklusi sosial, dan disabilitas ke dalam kebijakan anggaran sehingga pembangunan menjadi lebih adil, transparan, dan inklusif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Tahun 2025 menjadi momentum penting dengan hadirnya berbagai regulasi baru, seperti:

• Kebijakan terbaru mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

• Penguatan BLUD RSUD sebagai pilar pelayanan kesehatan berstandar nasional

• Implementasi TPP ASN 2025 sesuai peraturan terbaru

• Penyesuaian dengan regulasi SHSR 2025 dalam sistem pemerintahan berbasis hasil

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

7. PermenPAN-RB terbaru Tahun 2025 tentang TPP ASN

8. Regulasi SHSR 2025 sebagai pedoman sistem pemerintahan terbaru

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi keuangan daerah tahun 2025

2. Meningkatkan kapasitas manajemen BLUD RSUD dalam pelayanan kesehatan

3. Memberikan panduan teknis implementasi TPP ASN 2025

4. Mensosialisasikan regulasi terbaru SHSR 2025 kepada pemerintah daerah

Peserta

Peserta kegiatan adalah:

• Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• Kepala Dinas/Badan/RSUD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Aparatur ASN terkait

Waktu & Tempat

• Tanggal: Disesuaikan (2025)

• Tempat: Jakarta / Bali / Yogyakarta / Lombok (opsional sesuai pilihan instansi)

 Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Keuangan

• Kementerian PAN-RB

• BPKP

• Praktisi & Akademisi

Output

1. Modul dan Materi Bimtek

2. Sertifikat

3. Peningkatan kapasitas ASN di bidang keuangan daerah, BLUD, TPP, dan SHSR

 Penutup

Dengan adanya Bimtek Nasional 2025 ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menyesuaikan regulasi baru secara cepat, efektif, dan tepat sasaran sehingga tercapai good governance dan pelayanan publik yang prima.