Dalam era digitalisasi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan, penggunaan aplikasi resmi dari pemerintah menjadi keharusan bagi setiap instansi untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah mengembangkan berbagai sistem aplikasi berbasis elektronik guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Namun demikian, pembaruan aplikasi yang terus-menerus serta peraturan teknis yang mengikuti perkembangan sistem membuat sebagian besar aparatur belum sepenuhnya mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut secara optimal.

Untuk itu, diperlukan kegiatan Pelatihan Aplikasi Pemerintah Terbaru Sesuai Regulasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM ASN dan Non-ASN agar mampu menjalankan tugas sesuai sistem dan regulasi terbaru yang berlaku.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aplikasi pemerintah yang terbaru dan sedang diterapkan.

2. Menyesuaikan pengelolaan administrasi sesuai regulasi dan sistem yang berlaku.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2019 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

8. Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) sebagai dasar integrasi sistem data pemerintahan.

 MATERI PELATIHAN (PILIH SESUAI APLIKASI)

tema pelatihan yang dapat dipilih:

• Pengenalan dan Pemutakhiran SIPD Kemendagri

• Pelatihan SAKTI Online (Kemenkeu)

• Penggunaan e-Kinerja & e-LHKASN (KemenPANRB/KASN)

• Pelatihan SIMDA & SIMRAL (BPKP & Pemda)

• Tata Kelola Pengadaan dengan SIRUP dan e-Katalog LKPP

• SIHA 2.1 untuk program HIV/AIDS

• e-Planning dan e-Monev dalam siklus perencanaan dan penganggaran

• Pemanfaatan SPBE, SIHANDO, atau SIRANAP di RS dan Puskesmas

• Digitalisasi administrasi perkantoran dengan e-Office dan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

METODOLOGI PELATIHAN

• Teori dan Regulasi: pemaparan regulasi, kebijakan, dan kebaruan sistem

• Praktik Langsung: simulasi penggunaan aplikasi dengan studi kasus

• Diskusi & Konsultasi Teknis: tanya jawab, pemecahan masalah teknis

• Evaluasi Akhir: penilaian hasil pelatihan dan umpan balik peserta

SASARAN PESERTA

• ASN operator aplikasi

• Staf pengelola keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan administrasi

• Pimpinan OPD, bendahara, perencana, dan analis kebijakan

• Pejabat fungsional umum dan tertentu terkait sistem aplikasi
  
  
  PENUTUP

  Pelatihan ini diharapkan dapat mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), serta memberikan bekal teknis bagi aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan aplikasi terkini sesuai peraturan dan kebijakan nasional.

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Fungsinya sebagai pusat sumber belajar dan literasi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pendidikan terbaru. Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka, perpustakaan sekolah dituntut menjadi ruang yang adaptif, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, serta menjadi pusat pengembangan minat baca dan budaya literasi siswa.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak perpustakaan sekolah yang belum dikelola secara profesional. Minimnya kompetensi tenaga pengelola, keterbatasan teknologi, dan belum optimalnya integrasi dengan kurikulum menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM perpustakaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

2. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

3. Permendikbud No. 24 Tahun 2021 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan

4. Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka

5. Peraturan Kepala Perpusnas No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

6. Keputusan Kepala Perpusnas RI No. 159 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Perpustakaan

7. Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai program prioritas Kemendikbudristek

8. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional RI

TUJUAN KEGIATAN

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah

• Mendorong perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional dan siap akreditasi

• Memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung Kurikulum Merdeka dan literasi digital

• Mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan inklusi sosial

TEMA & MATERI

Tema:

“Transformasi Perpustakaan Sekolah Digital dalam Mendukung Kurikulum Merdeka dan Gerakan Literasi Nasional”

Materi Pokok:

1. Kebijakan Perpustakaan Sekolah & Kurikulum Merdeka

2. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

3. Otomasi Perpustakaan dengan SLiMS & Inlislite

4. Strategi Meningkatkan Minat Baca di Era Digital

5. Integrasi Perpustakaan dengan Proyek Profil Pelajar Pancasila

6. Layanan Literasi Inklusif dan Berbasis Komunitas

7. Persiapan Akreditasi Perpustakaan Sekolah

8. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Pengembangan Layanan

PESERTA KEGIATAN

• Pustakawan Sekolah

• Guru Pengelola Perpustakaan

• Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

• Tenaga Administrasi / Staf Perpustakaan

• Pengawas Sekolah

WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan bimtek dapat diselenggarakan secara:

• Tatap Muka: Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dll.

• Daring / Online: Via Zoom Meeting (jika diminta instansi)

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi dan Diskusi Interaktif

• Workshop dan Simulasi

• Studi Kasus dan Sharing Praktik Baik

• Evaluasi dan Refleksi Pembelajaran

NARASUMBER (tentatif)

• Pustakawan Ahli dari Perpustakaan Nasional RI

• Akademisi Ilmu Perpustakaan

• Praktisi Otomasi dan Digitalisasi Perpustakaan

• Kepala Perpustakaan Sekolah Berprestasi

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Terdaftar & dibina oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI
📍 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 

PENUTUP

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan para tenaga pengelola perpustakaan sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan selaras dengan visi pendidikan Indonesia dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan bukan hanya tempat buku disimpan, tetapi tempat inspirasi dan pembentukan karakter dimulai.

Pemerintah Indonesia terus mendorong kemudahan berusaha dan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - OSS). Sistem ini wajib diikuti oleh semua bentuk badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan usaha.

Namun demikian, masih banyak badan usaha yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab administratif, prosedur pemenuhan izin, serta risiko hukum jika tidak patuh terhadap ketentuan OSS-RBA. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan Diklat Nasional untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem OSS

5. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

7. Surat Edaran Kementerian Investasi/BKPM tentang Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Memberikan pemahaman mendalam kepada badan usaha tentang aspek administratif dan teknis dalam sistem OSS-RBA serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha nasional.

Tujuan:

• Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi perizinan OSS

• Mendorong kepatuhan administrasi badan usaha terhadap ketentuan OSS-RBA

• Menghindari risiko sanksi administratif akibat kelalaian atau ketidaktahuan

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan sistem OSS

• Menyusun strategi pemantauan dan pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM

NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama Kegiatan:
Diklat Nasional Kepatuhan Administrasi Badan Usaha terhadap Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA

Tema:
"Mendorong Legalitas, Kepatuhan, dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yang Terintegrasi dan Transparan"

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Perizinan Nasional dan Fungsi OSS-RBA

2. Tata Cara Pendaftaran dan Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Sertifikat Standar

4. Klasifikasi Risiko Usaha: Rendah, Menengah, dan Tinggi

5. Tata Cara Pelaporan LKPM dan Kewajiban Pemantauan Usaha

6. Sanksi Administratif atas Ketidakpatuhan OSS

7. Simulasi Aplikasi OSS-RBA (praktik langsung)

PESERTA YANG DITARGETKAN

• Direksi dan pengurus PT atau CV

• Penanggung jawab legal dan administrasi perusahaan

• Konsultan hukum dan notaris

• Perwakilan asosiasi bisnis dan UMKM

• Perangkat daerah yang membina sektor usaha

METODE PELAKSANAAN

• Paparan Materi (Presentasi Interaktif)

• Tanya Jawab dan Konsultasi

• Simulasi Pengisian dan Pemanfaatan Sistem OSS

• Evaluasi dan Rekomendasi Perusahaan Peserta

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu:
Tersedia dalam beberapa gelombang pelaksanaan nasional atau berdasarkan permintaan kelompok peserta (minimal 10 peserta)

Tempat:
Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya sesuai kebutuhan

Metode:
Tatap muka atau daring (Zoom Meeting)

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Diklat 

• Materi Cetak dan Softcopy

• Modul Panduan OSS-RBA Terbaru

• Konsumsi, Akomodasi, dan Transport Lokal (untuk kelas tatap muka)

• Konsultasi Teknis OSS-RBA Pasca Pelatihan

NARASUMBER

• Perwakilan Kementerian Investasi/BKPM

• Praktisi OSS dan Sistem Informasi Perizinan

• Konsultan Hukum Bisnis dan Administrasi Korporasi

• Akademisi bidang administrasi publik dan kebijakan investasi

PENUTUP

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi, kepatuhan administrasi, dan percepatan transformasi sistem perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Diharapkan melalui Diklat ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, aman, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi menjadi sangat penting. Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan memiliki peran vital dalam menjamin keberlangsungan informasi, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan.

Dengan semakin kompleksnya tantangan di bidang kearsipan dan munculnya regulasi-regulasi baru, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur khususnya bagi pejabat fungsional Arsiparis, pengelola arsip SKPD, dan perangkat daerah lainnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):

   • Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

   • Peraturan Kepala ANRI No. 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip

   • Peraturan Kepala ANRI No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

5. Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya

6. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:
Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme aparatur khususnya Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip dinamis, statis, dan elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan:

• Meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Arsiparis

• Mendorong penerapan tata kelola kearsipan yang baik di SKPD

• Mempersiapkan instansi pemerintah menghadapi audit kearsipan dari ANRI atau BPK

• Menyusun kebijakan internal dan strategi pengelolaan arsip secara sistematis dan berkelanjutan

TEMA KEGIATAN

“Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Pengelolaan Kearsipan Berbasis Regulasi dan Teknologi Informasi”

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Kearsipan Terbaru

2. Strategi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis

3. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan (Srikandi/SPBE)

4. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dan Tata Naskah Dinas

5. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis

6. Simulasi dan Studi Kasus Pengelolaan Arsip Elektronik

7. Audit Kearsipan dan Persiapan Penilaian ANRI

PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini adalah:

• Jabatan Fungsional Arsiparis

• Pengelola Arsip dan Tata Usaha SKPD

• Sekretariat Daerah/Badan/Dinas yang menangani urusan kearsipan

• Pejabat yang membina dan mengelola Jabatan Fungsional Arsiparis

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu: Disesuaikan dengan permintaan instansi atau berdasarkan jadwal nasional yang ditetapkan
Tempat: Jakarta / Bandung / Yogyakarta / Surabaya / Bali / Kota lain sesuai permintaan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Kementerian PAN-RB

• Praktisi Kearsipan dan Akademisi

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi Interaktif

• Diskusi dan Tanya Jawab

• Studi Kasus / Simulasi

• Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

FASILITAS PESERTA

• Modul dan Materi Pelatihan

• Sertifikat Bimtek 

• Konsumsi dan Akomodasi selama kegiatan

• Dokumentasi dan Foto Bersama

• Transportasi lokal (jika diperlukan)

• Penginapan 

PENUTUP

Demikian susunan kegiatan  untuk menjadi acuan pelaksanaan dan pengajuan kepada instansi yang berminat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung profesionalisme ASN khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis dan pengelola kearsipan daerah.