Dalam era birokrasi modern, kinerja pemerintah daerah dituntut semakin transparan, terukur, dan berbasis hasil (result-based). Salah satu instrumen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah adalah pengukuran kinerja melalui Indeks Kinerja Daerah (IKD).

IKD digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah. Pengukuran IKD yang baik memungkinkan pemerintah daerah:

• Mengevaluasi capaian pembangunan,

• Mendorong peningkatan kinerja OPD,

• Menjadi dasar pemberian insentif dan reward bagi OPD berprestasi,

• Menyediakan data dan analisis untuk perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Sayangnya, masih banyak OPD yang belum memiliki pemahaman teknis dalam penyusunan IKD secara menyeluruh dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Kinerja Daerah (IKD).

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Memberikan pemahaman dan kemampuan teknis kepada aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, mengukur, dan memanfaatkan IKD sebagai instrumen pengambilan kebijakan dan reward OPD.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman konsep IKD dan regulasi terkait.

2. Melatih aparatur dalam menyusun indikator kinerja utama daerah.

3. Menyusun instrumen dan metodologi pengukuran kinerja OPD.

4. Mengintegrasikan hasil IKD ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.

5. Menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) OPD berbasis kinerja.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Konsep dan Struktur Indeks Kinerja Daerah (IKD).

3. Penyusunan Indikator dan Bobot Kinerja OPD.

4. Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data Kinerja.

5. Integrasi IKD dengan Perencanaan dan Penganggaran.

6. Sistem Reward dan Insentif OPD Berbasis IKD.

7. Studi Kasus: Implementasi IKD pada Pemerintah Daerah.

8. Praktik Penyusunan IKD oleh Peserta.

Sasaran Peserta

• Pejabat Perencana dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappeda).

• Pimpinan dan pejabat struktural OPD.

• Tim penyusun perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

• Aparatur pengelola keuangan dan program daerah.

• ASN Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Narasumber

Narasumber akan berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pembangunan Daerah / Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Kementerian PANRB.

• Akademisi dan praktisi perencana pembangunan daerah.

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan jadwal pendaftaran peserta.

• Durasi: 2 (dua) s.d. 3 (tiga) hari.

• Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan yang representatif (Pusat/Daerah).

Fasalitas Peserta

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Seminar kit dan alat tulis

• Sertifikat resmi pelatihan

• Konsumsi (coffee break & lunch)

• Narasumber nasional

• Pendampingan teknis

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

• Menyusun dan mengimplementasikan IKD secara sistematis,

• Mendorong OPD meningkatkan kinerja pembangunan,

• Menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini demi penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja.

Hormat kami,

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
(LINK PEMDA)
📞 WA: 0813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
#BimtekIKD #IndeksKinerjaDaerah #KinerjaOPD #RewardOPD #EvaluasiOPD #PelatihanOPD #BimtekPemerintahan #LINKPEMDA