Bimtek ASN & Pemerintah Daerah 2026: Manajemen Krisis Berbasis Digital

Perubahan iklim yang semakin ekstrem, meningkatnya frekuensi bencana alam, potensi krisis kesehatan, serta dinamika sosial-ekonomi yang kompleks menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kemampuan manajemen krisis dan mitigasi risiko daerah yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi digital.

Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Pusat terus menekankan pentingnya penguatan ketahanan daerah melalui mitigasi risiko berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi kebijakan manajemen krisis ke dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arah pembangunan nasional RPJPN 2025–2045.

Pemerintah daerah tidak lagi hanya dituntut mampu merespons krisis, tetapi juga harus memiliki kapasitas deteksi dini, perencanaan mitigasi, serta pengambilan keputusan berbasis data dan dashboard digital guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan keuangan daerah.

Melalui Bimbingan Teknis Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah Berbasis Digital Tahun 2026, LINKPEMDA memberikan solusi praktis dan aplikatif kepada ASN dan Pemda agar mampu:

• Mengantisipasi dan mengelola risiko bencana serta krisis daerah secara sistematis.

• Memanfaatkan teknologi digital seperti early warning system, big data, GIS, dan AI dashboard untuk deteksi dini dan pengambilan keputusan.

• Menyusun SOP dan kebijakan penanganan krisis daerah yang selaras dengan regulasi terbaru dan kebutuhan daerah.

⚖ DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Nasional dan Penyesuaian Pola Belanja Pemerintah Daerah.

• RPJPN 2025–2045 tentang Transformasi Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola Pemerintahan.

• Peraturan BNPB, Permendagri, dan regulasi teknis terbaru terkait mitigasi risiko daerah dan penanggulangan bencana berbasis digital.

🎯 TUJUAN

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi terbaru manajemen krisis dan mitigasi risiko daerah.

• Meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun kebijakan, rencana kontinjensi, dan SOP penanganan krisis daerah.

• Mendorong pemanfaatan teknologi digital (big data, AI, GIS, dan dashboard risiko) dalam mitigasi dan penanganan krisis.

• Membangun budaya organisasi pemerintah daerah yang tanggap darurat, adaptif, dan berbasis data.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

• Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

• OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD teknis lainnya).

• ASN bidang perencanaan, keuangan, kebencanaan, dan teknis.

📚 MATERI PELATIHAN

1. Regulasi Terbaru Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah Tahun 2026

• Kebijakan nasional dan regulasi terbaru terkait mitigasi risiko daerah.

• Integrasi kebijakan manajemen krisis dengan SPBE dan RPJPN 2025–2045.

• Implementasi Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dalam penanganan krisis.

2. Pemetaan Risiko Daerah Berbasis Big Data & GIS

• Teknik pemetaan bencana dan kerentanan sosial-ekonomi daerah.

• Pemanfaatan data sektoral dan dashboard digital risiko daerah.

3. Digital Crisis Management

• Implementasi Early Warning System (EWS) berbasis teknologi.

• Pemanfaatan AI dan analitik data untuk prediksi risiko dan skenario krisis.

4. SOP Manajemen Krisis & Komunikasi Publik

• Penyusunan SOP dan protokol respon cepat darurat daerah.

• Strategi komunikasi publik resmi Pemda untuk mencegah kepanikan dan penyebaran hoaks.

5. Studi Kasus & Simulasi Krisis Daerah

• Simulasi tanggap darurat berbasis skenario (banjir, gempa, krisis kesehatan, krisis pangan).

• Evaluasi kesiapan organisasi dan koordinasi lintas OPD.

🧩 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi:

• Paparan regulasi dan kebijakan terbaru.

• Workshop interaktif dan simulasi berbasis digital.

• Studi kasus daerah rawan bencana.

• Diskusi kelompok dan penyusunan SOP penanganan krisis Pemda.

🎓 NARASUMBER

• Pejabat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Ditjen terkait).

• Akademisi dan praktisi manajemen krisis serta kebencanaan.

• Konsultan teknologi AI, Big Data, dan Sistem Informasi untuk pemerintah daerah.

🗓 JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com