Perubahan besar dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi dengan hadirnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN 

yang merevisi UU ASN sebelumnya. Regulasi ini memperkuat implementasi sistem merit, menekankan transparansi manajemen PNS dan PPPK, serta memperkenalkan skema single salary untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.  

Selain itu, berbagai regulasi turunan seperti PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, PP No. 49 Tahun 2018 tentang PPPK, hingga PermenPANRB No. 15 Tahun 2024 menuntut pemerintah daerah untuk segera beradaptasi.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimtek Nasional yang fokus pada strategi inovatif penerapan UU ASN terbaru, manajemen ASN modern, dan penguatan sistem merit di pemerintah daerah, agar aparatur mampu melaksanakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif terkait UU ASN terbaru beserta implikasinya.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun Anjab, ABK, SKP, serta manajemen kinerja ASN berbasis digital.

3. Mendorong penerapan sistem merit dan manajemen talenta di tingkat daerah.

4. Membekali peserta dengan keterampilan praktis terkait pengelolaan PNS dan PPPK sesuai regulasi terbaru.

5. Mendukung percepatan reformasi birokrasi daerah menuju pemerintahan yang profesional dan melayani.

Materi Bimtek

1. Pokok Perubahan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

   • Single salary & perubahan tunjangan

   • Skema manajemen ASN: PNS & PPPK

   • Hak, kewajiban, cuti, dan perlindungan ASN

2. Manajemen PNS & PPPK sesuai PP terbaru

   • PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020

   • PP No. 49 Tahun 2018 tentang PPPK

   • PermenPANRB No. 15 Tahun 2024

3. Implementasi Sistem Merit di Pemerintah Daerah

   • Prinsip meritokrasi

   • Manajemen talenta ASN

   • Indeks Profesionalitas ASN

4. Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)

   • Metodologi penyusunan

   • Integrasi dengan kebutuhan formasi ASN

5. Digitalisasi Manajemen ASN

   • e-Kinerja, MySAPK, SIASN

   • Penggunaan aplikasi pendukung

6. Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM Aparatur Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah & Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala OPD dan pejabat administrator/pengawas

• Pejabat fungsional bidang kepegawaian

• Aparatur pengelola Anjab, ABK, dan kinerja ASN

Waktu & Tempat

• Durasi: 2 – 3 Hari

• Lokasi: Hotel berbintang di Jakarta / Yogyakarta / Bali / sesuai kebutuhan instansi

Metode

• Paparan Narasumber (KemenPANRB, BKN, Kemendagri)

• Diskusi & Tanya Jawab

• Studi Kasus & Simulasi Penyusunan Dokumen

Dasar Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

4. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN

6. Peraturan BKN & regulasi teknis terkait sistem merit, manajemen talenta, dan indeks profesionalitas ASN

Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh:
LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
(Binaan Kementerian Dalam Negeri – Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)

Penutup

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memahami regulasi terbaru, melaksanakan manajemen ASN sesuai prinsip merit, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.