Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan tantangan global, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan strategis dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) harus berlandaskan pada proyeksi pendapatan yang realistis dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi ekonomi daerah masing-masing.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun anggaran 2026.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (sebagai acuan transisi ke 2026)

5. Permendagri terbaru (Tahun 2025, apabila sudah terbit) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

6. Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang pendapatan daerah

TUJUAN KEGIATAN

• Memberikan pemahaman kepada aparatur daerah tentang konsep, kebijakan, dan strategi peningkatan PAD.

• Meningkatkan kemampuan teknis dalam menyusun target PAD yang rasional dan terukur.

• Mengintegrasikan strategi PAD ke dalam KUA dan RAPBD 2026.

• Mendorong kolaborasi antar-OPD dalam optimalisasi pendapatan daerah.

SASARAN PESERTA

• BPKAD / Bapenda / Bappeda / Inspektorat

• DPRD (Komisi Anggaran)

• OPD penghasil (Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dll.)

• Aparatur Subbag Perencanaan dan Keuangan

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Peningkatan PAD

2. Strategi Optimalisasi PAD dalam KUA dan RAPBD

3. Proyeksi Pendapatan: Teknik Perhitungan dan Analisis

4. Penguatan Basis Data dan Potensi Pajak/Retribusi Daerah

5. Inovasi PAD melalui Digitalisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah

6. Studi Kasus Daerah yang Sukses Meningkatkan PAD

METODOLOGI KEGIATAN

• Pemaparan Materi oleh Narasumber Ahli

• Diskusi Interaktif dan Simulasi

• Studi Kasus dan Evaluasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

• Waktu: Diselenggarakan secara reguler per angkatan

• Tempat: Disesuaikan (Hotel di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau daerah yang bekerja sama)

NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Kementerian Keuangan

• BPKP/Inspektorat

• Praktisi Perencanaan & Keuangan Daerah

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Bimtek

• Modul dan Materi Pelatihan (Softcopy & Hardcopy)

• Tas, ATK, Konsumsi 3x Sehari

• Penginapan Twin Share (untuk tatap muka)

• Pendampingan dan Konsultasi Teknis

BIAYA PARTISIPASI

Tatap Muka: Rp 4.500.000/peserta (durasi 4 hari 3 malam) Daring: Rp 1.500.000/peserta (via Zoom, termasuk e-sertifikat dan materi)

PENUTUP

Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu bentuk upaya nyata dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, potensi PAD dapat dimaksimalkan demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Kontak Pendaftaran dan Informasi: LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) Website: www.linkpemda.com Email: info@linkpemda.com WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)