Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) menjadi regulasi kunci dalam memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah. SHSR digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran, mengatur pengadaan barang/jasa, serta sebagai instrumen pengendali dan evaluasi belanja daerah.

LINKPEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis ini sebagai sarana strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan Perpres SHSR secara sistematis dan sesuai ketentuan terkini.

Tujuan Pelatihan

• Memahami substansi dan kebijakan nasional terkait SHSR.

• Meningkatkan kompetensi teknis penyusunan anggaran berbasis harga satuan regional.

• Mendorong integrasi SHSR dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah seperti SIPD, e-Katalog, dan e-Budgeting.

• Mencegah potensi kesalahan harga dan meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Materi Pokok

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dan SHSR

2. Penjabaran Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang SHSR

3. Teknik Penyusunan RKA dan Dokumen Anggaran dengan SHSR

4. Integrasi SHSR dengan SIPD, e-Katalog LKPP, dan Sistem PBJ

5. Simulasi Penyusunan Harga Satuan dan Tabel Referensi Regional

6. Studi Kasus: Koreksi Harga dan Efisiensi Biaya

7. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan SHSR

Dasar Hukum

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang SHSR

• Ketentuan teknis lainnya dari LKPP, Kemenkeu, dan SIPD

Narasumber

Pelatihan ini menghadirkan pemateri dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuda)

• LKPP (Deputi Pengembangan Standar Biaya dan PBJ)

• BPKP RI (Pengawasan atas Belanja Daerah)

• Praktisi dan Konsultan SIPD

• Akademisi Ahli Penganggaran dan Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Kepala Bappeda dan Tim Perencana

• Sekretariat Daerah (Bag. Keuangan & Pembangunan)

• PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran

• Inspektorat Daerah

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Tim PBJ dan Pengguna Anggaran

Waktu & Tempat Pelaksanaan

📌 Pilihan Metode:

• Offline (Tatap Muka): Diselenggarakan di hotel berbintang di kota besar (Jakarta, Bandung, Bali, Batam, Yogyakarta, atau sesuai permintaan peserta)

• Online (Zoom Meeting): Lebih efisien dan fleksibel dari lokasi masing-masing

📅 Jadwal:

• Sesuai permintaan instansi atau mengikuti jadwal nasional LINKPEMDA

• Durasi kegiatan: 2–3 hari efektif

Fasilitas & Sertifikat

• Modul dan bahan tayang narasumber

• Sertifikat resmi bernomor registrasi nasional

• Konsultasi teknis pascapelatihan

• Konsumsi & akomodasi (untuk tatap muka)

• Dokumentasi dan publikasi kegiatan di media LINKPEMDA

Informasi & Pendaftaran

📲 Kontak Resmi LINKPEMDA:
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

🌟 Segera daftarkan instansi Anda!
Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan belanja daerah lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan nasional penganggaran berbasis SHSR.