Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada satu sisi, SILPA mencerminkan adanya sisa kas yang belum dimanfaatkan. Namun pada sisi lain, SILPA yang besar dan berulang justru dapat menjadi indikator lemahnya perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran.
Dalam praktiknya, pengelolaan SILPA di banyak pemerintah daerah masih dipahami sebatas angka akhir pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belum dianalisis secara mendalam sebagai instrumen evaluasi kinerja fiskal dan dasar pengambilan kebijakan anggaran tahun berikutnya.
SILPA yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain:
rendahnya efektivitas belanja daerah,
menurunnya kualitas perencanaan anggaran,
ketidakseimbangan arus kas,
serta meningkatnya perhatian auditor terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Bimbingan Teknis Strategi Pengendalian SILPA dan Optimalisasi Dana Mengendap Daerah, aparatur pengelola keuangan daerah dibekali pemahaman konseptual dan teknis untuk mengendalikan SILPA secara sistematis, mengurangi dana mengendap, serta mengoptimalkan perencanaan keuangan lintas tahun anggaran.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai konsep dan karakteristik SILPA.
Mengidentifikasi penyebab utama SILPA dan dana mengendap di pemerintah daerah.
Meningkatkan kemampuan analisis SILPA sebagai dasar perbaikan kebijakan anggaran.
Menyusun strategi pengendalian SILPA yang terukur dan berkelanjutan.
Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil pemeriksaan.
SASARAN PESERTA
BPKAD / Badan Keuangan Daerah
Bendahara Umum Daerah (BUD)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Inspektorat Daerah
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Auditor Internal Pemerintah
STRUKTUR MATERI BIMTEK
MODUL 1 – Konsep dan Karakteristik SILPA
Pengertian SILPA dan dasar hukumnya
Perbedaan SILPA kas dan SILPA akuntansi
SILPA sebagai indikator kinerja fiskal
Persepsi auditor terhadap SILPA
MODUL 2 – Identifikasi dan Klasifikasi Penyebab SILPA
SILPA akibat perencanaan anggaran
SILPA akibat pelaksanaan belanja
SILPA akibat kebijakan dan regulasi
SILPA akibat faktor eksternal
MODUL 3 – Dana Mengendap dan Dampaknya
Pengertian dana mengendap
Hubungan dana mengendap dengan likuiditas kas
Dampak dana mengendap terhadap APBD
Risiko fiskal akibat dana mengendap
MODUL 4 – Strategi Pengendalian SILPA
Pengendalian SILPA pada tahap perencanaan
Pengendalian SILPA pada tahap pelaksanaan
Pengendalian SILPA pada akhir tahun anggaran
Integrasi SILPA dalam RKPD dan APBD berikutnya
MODUL 5 – Optimalisasi SILPA dalam Kebijakan Anggaran
Pemanfaatan SILPA untuk pembiayaan
Penggunaan SILPA secara selektif dan terukur
SILPA dan kesinambungan fiskal daerah
Praktik terbaik pengelolaan SILPA
MODUL 6 – Studi Kasus dan Simulasi
Analisis SILPA daerah peserta
Simulasi penyusunan strategi pengendalian SILPA
Diskusi temuan audit terkait SILPA
Penyusunan rekomendasi kebijakan SILPA
METODE PELAKSANAAN
Paparan kebijakan dan regulasi
Diskusi interaktif berbasis kasus daerah
Analisis data SILPA peserta (opsional)
Simulasi dan konsultasi teknis
OUTPUT YANG DIHARAPKAN
Peserta mampu:
mengidentifikasi penyebab utama SILPA di daerahnya,
menyusun strategi pengendalian SILPA secara sistematis,
mengurangi dana mengendap secara bertahap,
serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas fiskal.
JADWAL PELAKSANAAN
Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)
📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com