Untuk Mendukung Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Tantangan berupa keterbatasan fiskal, peningkatan tuntutan akuntabilitas, serta penguatan evaluasi kinerja mengharuskan aparatur daerah menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kinerja OPD, serta perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 guna memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran secara strategis, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan hasil

• Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah

• Mendorong sinergi antara pengelolaan keuangan dengan pencapaian kinerja OPD

• Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan anggaran yang efektif

• Meminimalkan risiko temuan pemeriksaan dan permasalahan akuntabilitas keuangan

📚 Materi Bimtek

• Kebijakan dan Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Daerah

• Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja dan Pelayanan Publik

• Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mendukung Program Prioritas Daerah

• Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Daerah

• Integrasi Pengelolaan Keuangan dengan SIPD dan Sistem Kinerja

• Strategi Pencegahan Pemborosan Anggaran dan Risiko Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Optimalisasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Perencana dan pejabat teknis pengelola anggaran

• Aparatur OPD terkait pengelolaan keuangan dan kinerja

📈 Output yang Diharapkan

• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

• Terwujudnya pengelolaan anggaran yang selaras dengan kinerja dan pelayanan publik

• Meningkatnya kualitas pelaksanaan APBD dan pencapaian target OPD

• Berkurangnya potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com