Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Tahun 2025 menjadi momentum penting dengan hadirnya berbagai regulasi baru, seperti:

• Kebijakan terbaru mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

• Penguatan BLUD RSUD sebagai pilar pelayanan kesehatan berstandar nasional

• Implementasi TPP ASN 2025 sesuai peraturan terbaru

• Penyesuaian dengan regulasi SHSR 2025 dalam sistem pemerintahan berbasis hasil

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

7. PermenPAN-RB terbaru Tahun 2025 tentang TPP ASN

8. Regulasi SHSR 2025 sebagai pedoman sistem pemerintahan terbaru

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi keuangan daerah tahun 2025

2. Meningkatkan kapasitas manajemen BLUD RSUD dalam pelayanan kesehatan

3. Memberikan panduan teknis implementasi TPP ASN 2025

4. Mensosialisasikan regulasi terbaru SHSR 2025 kepada pemerintah daerah

Peserta

Peserta kegiatan adalah:

• Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• Kepala Dinas/Badan/RSUD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Aparatur ASN terkait

Waktu & Tempat

• Tanggal: Disesuaikan (2025)

• Tempat: Jakarta / Bali / Yogyakarta / Lombok (opsional sesuai pilihan instansi)

 Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Keuangan

• Kementerian PAN-RB

• BPKP

• Praktisi & Akademisi

Output

1. Modul dan Materi Bimtek

2. Sertifikat

3. Peningkatan kapasitas ASN di bidang keuangan daerah, BLUD, TPP, dan SHSR

 Penutup

Dengan adanya Bimtek Nasional 2025 ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menyesuaikan regulasi baru secara cepat, efektif, dan tepat sasaran sehingga tercapai good governance dan pelayanan publik yang prima.