Perubahan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian terhadap dinamika regulasi nasional. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, kebijakan fiskal nasional, serta kondisi riil potensi daerah.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam melakukan update, harmonisasi, dan implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah secara tertib regulasi, akuntabel, dan berorientasi peningkatan PAD tanpa menimbulkan risiko hukum maupun temuan pemeriksaan.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan dan regulasi terbaru Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

• Mendorong optimalisasi PAD melalui penetapan tarif dan objek pajak/retribusi yang tepat

• Meminimalkan potensi sengketa, temuan audit, dan permasalahan hukum daerah

• Mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026

2. Prinsip dan arah perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

3. Identifikasi objek, subjek, tarif, dan potensi pajak/retribusi daerah

4. Teknik penyusunan dan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

5. Proses harmonisasi Perda dengan regulasi pusat

6. Strategi implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah di OPD pengelola

7. Dampak perubahan Perda terhadap PAD dan APBD

8. Studi kasus perubahan Perda Pajak dan Retribusi di pemerintah daerah

9. Kesalahan umum dalam penyusunan Perda dan cara menghindarinya

10. Sinkronisasi Perda Pajak dan Retribusi dengan perencanaan dan penganggaran daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• DPRD (Komisi terkait dan Badan Pembentukan Perda)

• Bapenda / Badan Pendapatan Daerah

• BPKAD

• Bappeda

• Bagian Hukum Setda

• Inspektorat Daerah

• OPD pengelola pajak dan retribusi daerah

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik daerah

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun dan mengimplementasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

• Tersusunnya draf perubahan Perda yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

• Optimalisasi penerimaan PAD yang legal, terukur, dan berkelanjutan

• Berkurangnya risiko temuan pemeriksaan dan permasalahan hukum daerah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan pengelolaan pendapatan daerah

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com