Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, Verifikasi, Pemeriksaan Dokumen dan Kondisi Fisik, Penyerahan, Penetapan Status, Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan hunian, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, antara lain meliputi jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, sistem penyediaan air, jaringan utilitas, fasilitas sosial, fasilitas umum, ruang terbuka, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya sesuai karakteristik serta ketentuan pembangunan perumahan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan tahapan penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas lingkungan hunian dan memberikan kepastian mengenai tanggung jawab pengelolaannya. Penyerahan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme yang tertib, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi, legalitas tanah, kesesuaian rencana tapak, kondisi fisik, serta pemenuhan standar teknis.

Permasalahan penyerahan PSU perumahan masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain keterlambatan penyerahan oleh pengembang, ketidaklengkapan dokumen administrasi, ketidaksesuaian kondisi fisik dengan rencana tapak yang telah disetujui, status tanah yang belum jelas, perbedaan data dan luasan aset, serta belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait.

Selain itu, terdapat PSU perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah, belum tercatat secara tertib dalam administrasi barang milik daerah, atau tidak terpelihara sehingga mengurangi kualitas lingkungan hunian dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang sistematis melalui pendataan, verifikasi, penilaian, penyelesaian persyaratan, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan kerangka pengaturan mengenai perencanaan penyerahan PSU, pembentukan tim verifikasi, pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan, pelaksanaan serah terima, penetapan status, pembukuan ke dalam daftar barang milik daerah, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU setelah penyerahan.

Regulasi tersebut juga mengatur penanganan PSU perumahan telantar, koordinasi lintas sektor, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan perkembangan penyerahan PSU. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur agar mampu menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Implementasi kebijakan penyerahan PSU membutuhkan sinergi antara perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman, pengelola barang milik daerah, perangkat daerah teknis, unsur kewilayahan, instansi pertanahan, pengembang perumahan, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyerahan berjalan sesuai ketentuan, aset memiliki kejelasan administrasi dan legalitas, serta fasilitas yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem pendataan, dokumentasi, dan pelaporan yang memadai agar perkembangan penyerahan PSU dapat dipantau secara berkala. Penatausahaan yang baik juga penting untuk mendukung pengamanan aset, perencanaan anggaran pemeliharaan, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman regulasi sekaligus memperkuat keterampilan praktis peserta dalam melaksanakan pendataan, verifikasi, pemeriksaan, penyerahan, pencatatan aset, serta pengelolaan PSU perumahan setelah diserahterimakan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan proses penyerahan PSU perumahan yang lebih tertib, transparan, terkoordinasi, dan akuntabel, serta mendukung kepastian pengelolaan aset daerah dan keberlanjutan fungsi fasilitas umum bagi masyarakat.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan nasional dan regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan penyerahan PSU perumahan.

2. Pendalaman substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pengertian, jenis, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

4. Kewajiban pengembang perumahan dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan awal, dan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.

5. Perencanaan penyerahan PSU perumahan melalui pendataan, inventarisasi, penyusunan rencana kegiatan, dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

6. Pembentukan tim verifikasi PSU perumahan, pembagian tugas, koordinasi lintas perangkat daerah, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi.

7. Teknik pendataan dan inventarisasi PSU perumahan yang akan diserahkan, termasuk identifikasi lokasi, jenis fasilitas, luas, kondisi, dan status pengelolaannya.

8. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif penyerahan PSU, termasuk identitas pengembang, permohonan penyerahan, dokumen rencana tapak, dan legalitas pembangunan.

9. Verifikasi legalitas lahan PSU, kesesuaian kepemilikan dan peruntukan tanah, serta identifikasi potensi sengketa atau permasalahan hukum.

10. Teknik pemeriksaan kondisi fisik PSU di lapangan, kesesuaian dengan rencana tapak yang disetujui, dan pemenuhan persyaratan teknis.

11. Mekanisme penilaian kelayakan PSU perumahan, penyusunan berita acara verifikasi, dokumentasi hasil pemeriksaan, dan rekomendasi tindak lanjut.

12. Tata cara penyerahan PSU perumahan secara bertahap, penyusunan jadwal penyerahan, dan koordinasi antara pengembang dengan pemerintah daerah.

13. Prosedur pelaksanaan serah terima PSU perumahan, penyusunan berita acara, kelengkapan dokumen pendukung, dan penyelesaian administrasi penyerahan.

14. Penanganan PSU yang belum memenuhi persyaratan, mekanisme perbaikan, verifikasi ulang, serta penetapan dan penanganan PSU perumahan telantar sesuai ketentuan.

15. Penetapan status, pengamanan legalitas, dan tindak lanjut administrasi atas PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

16. Penatausahaan dan pembukuan PSU ke dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD), termasuk koordinasi antara perangkat daerah teknis dan pengelola barang.

17. Inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU setelah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

18. Integrasi pengelolaan PSU dengan perencanaan tata ruang, pembangunan daerah, penganggaran, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

19. Mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan perkembangan penyerahan PSU perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pemanfaatan sistem informasi, digitalisasi data, pemantauan perkembangan penyerahan, dan dokumentasi pengelolaan PSU perumahan.

21. Studi kasus penyelesaian permasalahan PSU perumahan, termasuk PSU yang belum diserahkan, ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian kondisi fisik, dan permasalahan legalitas aset.

22. Simulasi penyusunan daftar inventarisasi PSU, pemeriksaan dokumen administratif, berita acara verifikasi, berita acara hasil penilaian, dokumen serah terima, dan rencana tindak lanjut pengelolaan PSU di daerah masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru tentang penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Memperkuat pemahaman aparatur mengenai substansi, tahapan, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026.

3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pendataan dan inventarisasi PSU perumahan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

4. Meningkatkan keterampilan dalam memeriksa kelengkapan dokumen administratif, rencana tapak, legalitas lahan, dan persyaratan teknis PSU perumahan.

5. Memperkuat kemampuan tim verifikasi dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi fisik, penilaian kelayakan, dokumentasi, dan penyusunan berita acara.

6. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyerahan PSU secara bertahap serta penyelesaian persyaratan administrasi dan teknis.

7. Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prosedur serah terima, penetapan status, pengamanan, dan penatausahaan PSU sebagai Barang Milik Daerah.

8. Memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, pengembang perumahan, instansi pertanahan, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU.

9. Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme perbaikan PSU yang belum memenuhi persyaratan serta penanganan PSU perumahan telantar sesuai ketentuan.

10. Mendorong pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU secara tertib, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung kepentingan masyarakat.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

7. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, pertanahan, pendaftaran tanah, dan pengelolaan aset daerah yang relevan dengan penyerahan PSU perumahan.

8. Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah mengenai penyediaan, penyerahan, serta pengelolaan PSU perumahan yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.

Penerapan dasar hukum tersebut perlu memperhatikan status keberlakuan, perubahan, dan ketentuan pelaksana terbaru serta kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah dan karakteristik PSU yang ditangani.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur yang terlibat dalam perencanaan, verifikasi, penyerahan, pencatatan, pengawasan, dan pengelolaan PSU perumahan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sasaran peserta meliputi:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau perangkat daerah yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

4. Dinas Pertanahan atau perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan sesuai pembagian kewenangan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

8. Bagian Pemerintahan dan perangkat daerah yang menangani koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Inspektorat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

10. Camat, lurah, kepala desa, serta aparatur kewilayahan yang terlibat dalam pendataan dan verifikasi PSU.

11. Pejabat dan anggota tim verifikasi penyerahan PSU perumahan.

12. Pengelola barang, pengurus barang, dan aparatur yang menangani pencatatan serta pengamanan aset daerah.

13. Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan pembangunan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan pelayanan masyarakat.

14. Pihak pengembang perumahan dan pemangku kepentingan terkait, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Inventarisasi PSU → Praktik Pemeriksaan Dokumen Administratif → Simulasi Verifikasi Kondisi Fisik dan Penilaian Kelayakan → Pembahasan Mekanisme Serah Terima → Simulasi Penatausahaan BMD → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

CATATAN

Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Peserta juga dapat menyiapkan contoh dokumen rencana tapak perumahan, daftar inventarisasi PSU, dokumen legalitas lahan, dokumen administrasi pengembang, berita acara verifikasi, dokumen serah terima, serta data aset PSU yang belum diserahkan atau belum tercatat secara tertib di daerah masing-masing.

Dokumen yang digunakan untuk pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia, data pribadi, atau informasi sensitif yang tidak diperlukan.

Materi dan simulasi disesuaikan dengan karakteristik daerah, kondisi PSU perumahan, pembagian kewenangan perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya menjadi penetapan status aset, pengesahan dokumen serah terima, penyelesaian sengketa tanah, atau pengganti proses verifikasi resmi oleh pemerintah daerah.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya dan fasilitas mengikuti ketentuan penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul dan materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Makalah atau bahan pembelajaran.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penyerahan, penatausahaan, dan pengelolaan PSU perumahan secara tertib, terkoordinasi, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan terbaru, melaksanakan pendataan dan verifikasi secara sistematis, memastikan kelengkapan administrasi serta legalitas aset, dan meningkatkan koordinasi dalam proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Dengan penguatan kompetensi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan PSU perumahan, meningkatkan tertib administrasi Barang Milik Daerah, serta memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas umum untuk mendukung lingkungan hunian yang layak dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat, serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, transparan, adil, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan administratif, tetapi juga mencakup pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pelayanan sosial, infrastruktur, serta berbagai bentuk pelayanan lain yang diberikan oleh perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan standar pelayanan yang jelas, prosedur operasional yang terukur, kompetensi aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif. Standar pelayanan menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan layanan sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

Di sisi lain, pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan instrumen penting dalam mengidentifikasi permasalahan pelayanan, menindaklanjuti keluhan, meningkatkan responsivitas instansi, serta mendorong perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan. Pengaduan yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kelemahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Evaluasi kinerja pelayanan publik juga perlu dilaksanakan secara sistematis melalui pemantauan standar pelayanan, pengukuran kepuasan masyarakat, analisis pengaduan, evaluasi efektivitas prosedur, serta penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat inovasi pelayanan, mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital sesuai kebutuhan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memastikan tersedianya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi sekaligus meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam menyusun standar pelayanan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, serta merumuskan langkah perbaikan pelayanan di lingkungan instansi masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik mampu mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, responsif, transparan, inklusif, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan nasional dan regulasi penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Prinsip, asas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penyelenggara serta penerima pelayanan publik.

3. Identifikasi jenis pelayanan, karakteristik pengguna layanan, kebutuhan masyarakat, dan pemetaan proses bisnis pelayanan.

4. Teknik penyusunan, penetapan, publikasi, dan penerapan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyusunan komponen standar pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk layanan, serta penanganan pengaduan.

6. Penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan layanan.

7. Teknik penyusunan maklumat pelayanan, penyediaan informasi layanan, dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.

8. Penguatan kompetensi aparatur, etika pelayanan, komunikasi efektif, budaya melayani, dan penanganan pengguna layanan.

9. Strategi peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.

10. Kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

11. Teknik penerimaan, pencatatan, klasifikasi, verifikasi, disposisi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

12. Penyusunan standar waktu respons, pemantauan penyelesaian pengaduan, dokumentasi tindak lanjut, serta penyampaian informasi kepada pelapor.

13. Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

14. Teknik penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengolahan data, serta analisis hasil survei.

15. Pengukuran unsur pelayanan, identifikasi kesenjangan kualitas layanan, dan penyusunan rekomendasi peningkatan kepuasan masyarakat.

16. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) serta persiapan dokumen pendukung evaluasi.

17. Pengembangan inovasi pelayanan publik, digitalisasi proses layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

18. Pengelolaan data dan informasi pelayanan, dokumentasi kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi pelayanan publik.

19. Strategi penanganan permasalahan pelayanan, analisis akar penyebab, manajemen risiko pelayanan, dan penyusunan tindakan korektif.

20. Studi kasus penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan evaluasi kinerja pelayanan pada perangkat daerah.

21. Simulasi penyusunan standar pelayanan, formulir pengaduan, rekapitulasi pengaduan, instrumen SKM, dan rencana tindak lanjut perbaikan.

22. Penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi standar pelayanan sesuai jenis layanan dan kewenangan instansi.

3. Memperkuat keterampilan peserta dalam menyusun SOP pelayanan yang efektif, terukur, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola pengaduan masyarakat secara sistematis, responsif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan mekanisme pengaduan pelayanan publik dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

6. Memperkuat kompetensi peserta dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, mengolah hasil survei, dan menyusun rekomendasi perbaikan.

7. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

8. Mendorong pengembangan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik sesuai kebutuhan, kesiapan, serta kewenangan instansi.

9. Meningkatkan profesionalisme, etika, responsivitas, dan budaya pelayanan aparatur pemerintah.

10. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimtek mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ruang lingkup kegiatan.

Penerapan dasar hukum tersebut perlu memperhatikan status keberlakuan, perubahan, dan ketentuan pelaksana terbaru serta kesesuaian dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, pejabat administrator dan pengawas, serta aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik.

Sasaran peserta meliputi:

1. Sekretariat Daerah dan bagian organisasi.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, dan puskesmas.

7. Dinas Pendidikan dan unit penyelenggara layanan pendidikan.

8. Dinas Sosial dan perangkat daerah yang memberikan layanan sosial.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengelola sistem informasi pelayanan.

10. Inspektorat daerah dan unit pengawasan internal sesuai tugas dan kewenangannya.

11. Kecamatan, kelurahan, serta unit pelayanan publik lainnya.

12. Pejabat dan staf pengelola pengaduan, petugas front office, petugas pelayanan, dan pengelola Survei Kepuasan Masyarakat.

13. Perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Penyusunan Standar Pelayanan → Praktik Pengelolaan Pengaduan → Analisis Survei Kepuasan Masyarakat → Evaluasi Kinerja Pelayanan → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

CATATAN

1. Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

2. Peserta dapat menyiapkan contoh standar pelayanan, SOP, formulir pengaduan, rekapitulasi pengaduan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, atau dokumen evaluasi pelayanan dari instansi masing-masing.

3. Dokumen yang digunakan untuk pembelajaran hendaknya tidak memuat data pribadi, informasi rahasia, atau informasi sensitif yang tidak diperlukan.

4. Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan jenis layanan, karakteristik pengguna layanan, kondisi instansi, dan pembagian kewenangan masing-masing peserta.

5. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi atau penetapan hasil evaluasi resmi atas instansi peserta.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

Catatan: Rincian biaya dan fasilitas mengikuti ketentuan penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul dan materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Makalah atau bahan pembelajaran.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan standar pelayanan secara konsisten, mengelola pengaduan masyarakat secara efektif, memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Penanggung Jawab Usaha dalam Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup, Penerapan Persetujuan Lingkungan, Pengawasan Kepatuhan, serta Optimalisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan usaha. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan perlu memperhatikan potensi dampak terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai dokumen lingkungan hidup dan implementasi persetujuan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen lingkungan hidup memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, identifikasi dampak lingkungan, serta perencanaan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dokumen tersebut antara lain mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen lingkungan hidup perlu didukung oleh data yang akurat, identifikasi dampak yang tepat, perumusan langkah pengelolaan yang terukur, serta rencana pemantauan yang dapat dilaksanakan. Di sisi lain, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi dokumen memerlukan pemahaman terhadap persyaratan administrasi, substansi teknis, kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan, serta kewenangan instansi yang menangani proses lingkungan hidup.

Implementasi persetujuan lingkungan juga membutuhkan perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemenuhan persyaratan teknis, penyampaian laporan sesuai ketentuan, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi. Ketidaksesuaian antara dokumen yang telah disetujui dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang perlu dicegah melalui perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan, kegiatan industri, pertambangan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami proses penyusunan dokumen lingkungan, mekanisme pemeriksaan dan penilaian, penerapan persetujuan lingkungan, serta evaluasi pelaksanaan kewajiban lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan ini perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana dan ketentuan teknis terkait yang berlaku. Penerapannya harus memperhatikan pembagian kewenangan, jenis dokumen lingkungan, karakteristik kegiatan, dan ketentuan perizinan berusaha yang relevan.

Melalui Bimtek Penyusunan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup serta Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Kegiatan, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan kewajiban persetujuan lingkungan, serta pengawasan dan evaluasi kepatuhan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan nasional dan regulasi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

2. Prinsip dasar persetujuan lingkungan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan kegiatan pemerintahan.

3. Jenis, fungsi, dan kriteria penapisan dokumen lingkungan hidup berdasarkan karakteristik usaha dan/atau kegiatan.

4. Teknik identifikasi dampak penting dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

5. Teknik penyusunan Formulir UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

6. Penyusunan kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

7. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian substansi dokumen lingkungan hidup.

8. Teknik penilaian kelayakan lingkungan dan evaluasi dokumen sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

9. Mekanisme pemeriksaan, penilaian, dan tindak lanjut perbaikan dokumen lingkungan hidup.

10. Proses permohonan, penerbitan, perubahan, dan pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Integrasi persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha dan persyaratan teknis terkait.

12. Implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL dalam kegiatan operasional usaha dan/atau kegiatan.

13. Pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pencegahan kerusakan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan.

14. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pengumpulan data, dokumentasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kewajiban lingkungan.

15. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan.

16. Identifikasi ketidaksesuaian, evaluasi temuan pengawasan, dan penyusunan rencana tindakan korektif.

17. Penanganan pengaduan masyarakat dan koordinasi dalam pengawasan lingkungan hidup sesuai kewenangan.

18. Penerapan sanksi administratif dan tindak lanjut pelanggaran ketentuan lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku.

19. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan dokumen serta pelaporan lingkungan hidup.

20. Studi kasus penyusunan, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi dokumen lingkungan hidup berdasarkan contoh kegiatan usaha dan pembangunan.

21. Simulasi penyusunan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta evaluasi pemenuhan kewajiban persetujuan lingkungan.

22. Penyusunan rencana tindak lanjut penerapan hasil Bimtek di lingkungan instansi atau perusahaan masing-masing.

TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi jenis dan persyaratan dokumen lingkungan hidup sesuai karakteristik usaha dan/atau kegiatan.

3. Memperkuat keterampilan dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, serta instrumen pengelolaan lingkungan lainnya sesuai tugas dan kewenangan.

4. Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pemeriksaan administrasi dan substansi dokumen lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kemampuan dalam memahami proses penilaian kelayakan lingkungan, evaluasi dokumen, serta tindak lanjut perbaikan.

6. Memperkuat pemahaman mengenai proses penerbitan, perubahan, dan implementasi persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup.

8. Mendorong peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan lingkungan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

9. Meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan pencemaran, pengendalian dampak lingkungan, dan penanganan ketidaksesuaian.

10. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

SASARAN PESERTA

Kepala Dinas dan pejabat struktural maupun fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pejabat dan staf bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perindustrian, perhubungan, kesehatan, dan sektor teknis terkait.

Kegiatan ini juga relevan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, pemeriksaan, evaluasi, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban lingkungan hidup, serta penanggung jawab lingkungan perusahaan, pengelola kawasan industri, pelaku usaha sektor konstruksi, pertambangan, properti, manufaktur, rumah sakit, konsultan lingkungan, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

METODE PELAKSANAAN

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Pembahasan Regulasi → Simulasi Pemeriksaan Dokumen → Praktik Evaluasi Kewajiban Lingkungan → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

CATATAN

Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Peserta juga dapat menyiapkan contoh dokumen lingkungan hidup, matriks RKL-RPL, formulir UKL-UPL, laporan pelaksanaan kewajiban lingkungan, atau contoh hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Dokumen yang digunakan hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.

Materi dan simulasi akan disesuaikan dengan karakteristik peserta, jenis usaha dan/atau kegiatan, pembagian kewenangan instansi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi atau penetapan kelayakan lingkungan.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp 5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp 5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp 4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul dan materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi atau makalah pelatihan.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:

https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:

https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:

https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:

0813-8766-6605

Email:

info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Penyusunan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup serta Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan penanggung jawab usaha dalam memahami serta menerapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dokumen lingkungan, memahami mekanisme persetujuan lingkungan, melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan, serta mendukung peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup sesuai tugas dan kewenangannya.

Dengan penguatan kompetensi tersebut, diharapkan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

LINKPEMDA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.

Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan, Penguatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, serta Optimalisasi Peran Strategis Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Publik yang Inklusif, Berkeadilan, dan Responsif Gender

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan politik, serta proses perumusan kebijakan publik. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mampu mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, serta kepentingan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan perlu diiringi dengan penguatan kapasitas, kompetensi kepemimpinan, kemampuan analisis kebijakan, keterampilan komunikasi, serta pemahaman mengenai perspektif gender. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta dalam proses pembangunan, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan, menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi, dan mengawal pelaksanaan program pembangunan.

Kebijakan publik yang responsif gender merupakan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Penerapan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan agar mampu memahami proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi persoalan gender, menyusun rekomendasi kebijakan, membangun komunikasi strategis, serta memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan ini perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Melalui Bimtek Penguatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan Publik yang Responsif Gender, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami proses kebijakan publik, memperkuat kepemimpinan perempuan, mengintegrasikan perspektif gender dalam perumusan kebijakan, serta membangun strategi advokasi yang efektif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan berkeadilan.

MATERI BIMTEK

• Kebijakan dan regulasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

• Konsep dasar gender, kesetaraan gender, keadilan gender, dan pengarusutamaan gender.

• Peran strategis perempuan dalam politik, pemerintahan, pembangunan, dan pengambilan keputusan.

• Penguatan kepemimpinan perempuan yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada hasil.

• Mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi publik.

• Prinsip, tahapan, dan siklus perumusan kebijakan publik.

• Identifikasi masalah publik dan analisis kebutuhan perempuan dalam pembangunan.

• Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan perumusan kebijakan publik.

• Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

• Penyusunan analisis gender sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.

• Teknik penyusunan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

• Strategi advokasi kebijakan publik dan penyampaian aspirasi perempuan.

• Penguatan komunikasi politik, negosiasi, dan kemampuan berbicara di depan publik.

• Teknik membangun jejaring, kolaborasi, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

• Peningkatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan forum pengambilan keputusan.

• Strategi mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat.

• Identifikasi hambatan struktural, sosial, dan kelembagaan dalam partisipasi perempuan.

• Pencegahan diskriminasi dan penguatan lingkungan kepemimpinan yang inklusif.

• Pemantauan dan evaluasi kebijakan publik berdasarkan perspektif gender.

• Studi kasus kebijakan publik yang responsif gender di tingkat pusat dan daerah.

• Simulasi penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi penguatan peran perempuan.

• Penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

TUJUAN BIMTEK

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan.

• Memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan, politik, dan organisasi masyarakat.

• Meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami tahapan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik.

• Mengembangkan keterampilan mengidentifikasi permasalahan gender dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

• Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan perumusan program pembangunan.

• Memperkuat keterampilan advokasi, komunikasi strategis, negosiasi, dan penyampaian aspirasi perempuan.

• Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan dan proses pembangunan daerah.

• Meningkatkan kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender.

• Memperkuat jejaring dan kolaborasi antara perempuan, pemerintah, lembaga politik, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

• Mendorong terwujudnya kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

SASARAN PESERTA

Pejabat dan staf perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), anggota DPRD dan tenaga pendukungnya, kader perempuan partai politik, pengurus organisasi perempuan, aktivis pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, serta ASN dan unsur masyarakat yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan publik, penguatan kepemimpinan perempuan, dan pelaksanaan pembangunan responsif gender.

METODE

Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Analisis Kebijakan → Simulasi Advokasi → Penyusunan Rekomendasi Kebijakan → Evaluasi → Rencana Tindak Lanjut

CATATAN

Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi, dan perumusan rencana tindak lanjut.

Peserta juga disarankan menyiapkan contoh kebijakan, program pembangunan, atau permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di instansi atau daerah masing-masing sebagai bahan diskusi dan studi kasus.

Materi dan praktik disesuaikan dengan latar belakang peserta, kebutuhan instansi, karakteristik daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul dan materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi atau makalah pelatihan.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Penguatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan Publik yang Responsif Gender diharapkan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami proses perumusan kebijakan publik, mengidentifikasi kebutuhan gender, menyusun rekomendasi yang tepat, serta memperkuat kemampuan kepemimpinan dan advokasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, perempuan diharapkan dapat mengambil peran yang semakin strategis dalam proses pengambilan keputusan, mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang responsif gender dan berkelanjutan.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kapasitas Perempuan, Mewujudkan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan.