Strategi Profesional Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2026 yang Efektif, Tepat Sasaran, Transparan, Akuntabel dan Sesuai Regulasi Terbaru

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu instrumen fiskal strategis pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, penegakan hukum, pembinaan lingkungan sosial, peningkatan kualitas bahan baku tembakau, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional penguatan tata kelola keuangan daerah Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 22 Tahun 2026 sebagai regulasi terbaru yang mengatur mekanisme penggunaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan serta pertanggungjawaban DBH CHT secara lebih terarah, efektif dan akuntabel.

Regulasi terbaru tersebut membawa sejumlah perubahan penting terkait:

✔ Proporsi penggunaan DBH CHT
✔ Prioritas program dan kegiatan
✔ Relaksasi penggunaan anggaran
✔ Mekanisme penganggaran daerah
✔ Penguatan pengawasan dan evaluasi
✔ Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan

Dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya pemahaman terhadap PMK terbaru Tahun 2026
✔ Ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan ketentuan DBH CHT
✔ Risiko kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban
✔ Kendala sinkronisasi program dengan RKPD dan APBD
✔ Lemahnya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan
✔ Tingginya potensi temuan pemeriksaan BPK dan APIP
✔ Belum optimalnya penyusunan dokumen pelaporan dan administrasi
✔ Kurangnya pemahaman OPD terhadap implementasi DBH CHT berbasis kinerja

Melalui implementasi pengelolaan DBH CHT Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut mampu melaksanakan tata kelola penggunaan anggaran secara profesional, tepat sasaran, berbasis kinerja dan sesuai prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan, penganggaran, pelaporan serta pertanggungjawaban DBH CHT Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif dan sesuai regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• PMK Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Penggunaan DBH CHT
• Kebijakan Pengelolaan APBD Tahun 2026
• Regulasi terbaru terkait pengelolaan DBH CHT Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Adanya regulasi terbaru PMK Nomor 22 Tahun 2026
⚠ Tingginya risiko temuan pemeriksaan penggunaan DBH CHT
⚠ Pentingnya sinkronisasi program dengan APBD dan RKPD
⚠ Kebutuhan penguatan tata kelola administrasi dan pelaporan
⚠ Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
⚠ Pentingnya efektivitas penggunaan DBH CHT berbasis kinerja
⚠ Kebutuhan peningkatan kapasitas OPD pengelola DBH CHT
⚠ Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan daerah

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami substansi PMK Nomor 22 Tahun 2026
✔ Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan DBH CHT
✔ Memahami mekanisme penganggaran dan pelaporan DBH CHT
✔ Mengoptimalkan efektivitas penggunaan DBH CHT
✔ Memahami tata cara pertanggungjawaban dan administrasi kegiatan
✔ Meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan temuan audit
✔ Mewujudkan tata kelola DBH CHT yang profesional dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pertanian / Perkebunan
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Bagian Perekonomian Setda
• DPRD Komisi terkait
• Operator SIPD RI
• PPK-SKPD
• PPTK
• Bendahara Pengeluaran
• Seluruh OPD Pengelola DBH CHT
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional DBH CHT Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Arah kebijakan fiskal nasional
• Strategi penggunaan DBH CHT Tahun 2026
• Prioritas program pemerintah pusat dan daerah
• Penguatan tata kelola DBH CHT berbasis kinerja

Output:

Peserta memahami arah kebijakan nasional DBH CHT Tahun 2026.

Modul 2 — Pembahasan Lengkap PMK Nomor 22 Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Ketentuan terbaru pengelolaan DBH CHT
• Perubahan proporsi penggunaan dana
• Relaksasi penggunaan anggaran
• Ketentuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Output:

Peserta memahami implementasi PMK terbaru secara komprehensif.

Modul 3 — Strategi Penyusunan Program dan Kegiatan DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Sinkronisasi program dengan RKPD dan APBD
• Penyusunan indikator output dan outcome
• Strategi efektivitas program daerah
• Penyusunan kegiatan berbasis prioritas

Output:

Peserta mampu menyusun program DBH CHT yang tepat sasaran.

Modul 4 — Implementasi Penggunaan DBH CHT pada OPD Teknis

Materi Pembahasan:

• Implementasi kegiatan pada OPD
• Studi kasus penggunaan DBH CHT
• Monitoring dan evaluasi kegiatan
• Strategi pengendalian pelaksanaan program

Output:

Peserta memahami implementasi teknis penggunaan DBH CHT di daerah.

Modul 5 — Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Administrasi penggunaan DBH CHT
• Dokumen pertanggungjawaban kegiatan
• Mekanisme pelaporan keuangan
• Rekonsiliasi administrasi kegiatan

Output:

Peserta mampu melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban secara tertib.

Modul 6 — Strategi Pencegahan Temuan Pemeriksaan BPK dan APIP

Materi Pembahasan:

• Identifikasi potensi temuan pemeriksaan
• Penguatan pengendalian internal
• Strategi mitigasi risiko administrasi
• Penyelesaian permasalahan penggunaan DBH CHT

Output:

Peserta memahami strategi mitigasi temuan audit dan penguatan akuntabilitas.

Modul 7 — Workshop Penyusunan RKA dan Administrasi DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Simulasi penyusunan kegiatan
• Penyusunan RKA DBH CHT
• Praktik penyusunan dokumen administrasi
• Evaluasi implementasi peserta

Output:

Peserta mampu menyusun administrasi dan kegiatan DBH CHT secara mandiri.

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice Pemerintah Daerah

Materi Pembahasan:

• Analisis permasalahan daerah
• Studi kasus implementasi DBH CHT
• Solusi pengelolaan dan pelaporan
• Praktik terbaik pemerintah daerah

Output:

Peserta memperoleh pemahaman aplikatif implementasi DBH CHT di daerah.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Penyusunan RKA
✅ Simulasi Administrasi dan Pelaporan
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis
✅ Coaching Clinic Pengelolaan DBH CHT

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional DBH CHT Tahun 2026
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop Penyusunan Program dan RKA

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & Modul 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 14.30 Modul 8
14.30 – 16.30 Evaluasi, Diskusi dan Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami implementasi PMK terbaru Tahun 2026
✔ Mampu menyusun program DBH CHT yang tepat sasaran
✔ Memahami mekanisme administrasi dan pelaporan kegiatan
✔ Mampu meminimalisir risiko temuan pemeriksaan
✔ Mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan, penganggaran dan pertanggungjawaban DBH CHT Tahun 2026 yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT secara tepat sasaran
✔ Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
✔ Meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan kegiatan
✔ Meminimalisir risiko temuan pemeriksaan keuangan
✔ Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah

LinkPemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah Tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website :Linkpemda.com
📧 Email : info@linkpemda.com

Strategi Profesional Pengelolaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pengendalian Belanja Daerah Berbasis SIPD RI, Transparan, Akuntabel dan Sesuai Regulasi Terbaru

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel, pemerintah pusat terus mendorong penguatan sistem penatausahaan belanja daerah khususnya pada pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa yang menjadi komponen strategis dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa merupakan salah satu aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tingkat akuntabilitas pemerintah daerah.

Melalui implementasi SIPD RI dan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026, seluruh pemerintah daerah dituntut mampu melaksanakan proses penatausahaan belanja secara tertib administrasi, tepat sasaran, sesuai ketentuan regulasi, serta mampu meminimalisir risiko temuan pemeriksaan.

Namun dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksesuaian penatausahaan belanja dengan regulasi terbaru
✔ Risiko kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban belanja
✔ Kendala implementasi SIPD RI modul penatausahaan
✔ Rendahnya pemahaman pejabat pengelola keuangan daerah
✔ Tingginya potensi temuan pemeriksaan BPK
✔ Ketidaktepatan pengelompokan Belanja Modal dan Barang/Jasa
✔ Kelemahan pengendalian administrasi pengeluaran daerah
✔ Belum optimalnya sinkronisasi proses pengadaan dan penatausahaan keuangan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional penguatan akuntabilitas keuangan daerah Tahun 2026, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi dalam penatausahaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa secara profesional, modern, dan berbasis digital.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam implementasi penatausahaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Kebijakan Implementasi SIPD RI Tahun 2026
• Regulasi APBD dan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2026
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
• Regulasi terbaru terkait Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Tingginya risiko temuan pemeriksaan pada belanja daerah
⚠ Pentingnya tertib administrasi penatausahaan keuangan
⚠ Implementasi SIPD RI yang terus diperkuat tahun 2026
⚠ Kompleksitas pengelolaan Belanja Modal dan Barang/Jasa
⚠ Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas APBD
⚠ Kebutuhan sinkronisasi pengadaan dan penatausahaan keuangan
⚠ Pentingnya peningkatan kapasitas bendahara dan PPK-SKPD
⚠ Penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami regulasi terbaru penatausahaan belanja daerah Tahun 2026
✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan Belanja Modal dan Barang/Jasa
✔ Memahami implementasi SIPD RI modul penatausahaan
✔ Mengoptimalkan administrasi dan pertanggungjawaban belanja daerah
✔ Meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan temuan audit
✔ Memahami klasifikasi dan mekanisme belanja daerah secara tepat
✔ Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• BPKAD/BKD
• PPK-SKPD
• PPTK
• Bendahara Pengeluaran
• Bendahara Pengeluaran Pembantu
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
• Operator SIPD RI
• Inspektorat Daerah
• Bagian Keuangan Setda
• Seluruh OPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Arah kebijakan pengelolaan APBD
• Penguatan akuntabilitas keuangan daerah
• Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah

Output: Pemahaman kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah

Modul 2 — Regulasi Penatausahaan Belanja Modal dan Barang/Jasa Tahun 2026

• Update regulasi terbaru
• Ketentuan klasifikasi belanja daerah
• Mekanisme administrasi penatausahaan belanja

Output: Pemahaman regulasi terbaru penatausahaan belanja

Modul 3 — Teknik Penatausahaan Belanja Modal

• Pengelolaan administrasi Belanja Modal
• Mekanisme pembayaran dan pencatatan
• Pertanggungjawaban Belanja Modal

Output: Penatausahaan Belanja Modal yang tertib dan akuntabel

Modul 4 — Teknik Penatausahaan Belanja Barang/Jasa

• Administrasi Belanja Barang/Jasa
• Verifikasi dokumen pembayaran
• Pengendalian administrasi belanja

Output: Pengelolaan Belanja Barang/Jasa yang profesional

Modul 5 — Implementasi SIPD RI Modul Penatausahaan

• Input transaksi belanja daerah
• Penatausahaan berbasis SIPD RI
• Rekonsiliasi dan pelaporan keuangan daerah

Output: Penguasaan implementasi SIPD RI

Modul 6 — Strategi Pencegahan Temuan Pemeriksaan BPK

• Identifikasi potensi temuan pemeriksaan
• Penguatan pengendalian internal
• Strategi administrasi yang sesuai regulasi

Output: Minimasi risiko temuan audit keuangan

Modul 7 — Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Daerah

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban
• Rekonsiliasi laporan keuangan
• Sinkronisasi administrasi dan pelaporan

Output: Pelaporan keuangan yang tertib dan akuntabel

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice Pemerintah Daerah

• Analisis permasalahan penatausahaan
• Studi kasus pengelolaan belanja daerah
• Solusi implementatif di lapangan

Output: Pemahaman aplikatif implementasi daerah

Modul 9 — Workshop Praktik Penatausahaan SIPD RI

• Simulasi input transaksi
• Praktik administrasi penatausahaan
• Evaluasi implementasi peserta

Output: Peserta mampu mengimplementasikan sistem secara mandiri

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik SIPD RI
✅ Simulasi Penatausahaan Keuangan
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis
✅ Coaching Clinic Pengelolaan Belanja Daerah

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop SIPD RI Penatausahaan

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & Modul 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 14.30 Modul 8
14.30 – 16.30 Workshop, Evaluasi & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami penatausahaan Belanja Modal dan Barang/Jasa Tahun 2026
✔ Mampu mengimplementasikan SIPD RI modul penatausahaan
✔ Memahami mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban belanja
✔ Mampu meminimalisir risiko temuan pemeriksaan
✔ Mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimtek 
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penatausahaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Tahun 2026 yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Mengoptimalkan tata kelola pengeluaran daerah
✔ Memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBD
✔ Meningkatkan kualitas administrasi penatausahaan belanja
✔ Meminimalisir risiko temuan pemeriksaan keuangan
✔ Mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah berbasis digital Tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : LINKPEMDA.com
📧 Email : info@linkpemda.com

Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Digital, Terintegrasi, Transparan dan Berorientasi Hasil

Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis digital.

Melalui implementasi aplikasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, monitoring program, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan kinerja secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Namun dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaporan kinerja
✔ Rendahnya kualitas data monitoring dan evaluasi
✔ Kendala integrasi aplikasi E-Monev dan E-SAKIP
✔ Minimnya pemahaman operator dan admin perangkat daerah
✔ Belum optimalnya penyusunan indikator kinerja
✔ Risiko rendahnya nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Keterbatasan kapasitas SDM pengelola sistem kinerja daerah
✔ Tantangan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Sejalan dengan transformasi digital pemerintahan tahun 2026, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi terbaru.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis praktik implementasi lapangan.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• PermenPANRB tentang Evaluasi SAKIP
• Permendagri tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Kebijakan SPBE Nasional Tahun 2026
• Regulasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2026
• Regulasi terbaru terkait implementasi E-SAKIP dan E-Monev Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Tingginya tuntutan peningkatan nilai SAKIP daerah
⚠ Pentingnya integrasi perencanaan, monitoring dan evaluasi
⚠ Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah
⚠ Masih rendahnya kapasitas admin/operator aplikasi
⚠ Tingginya risiko kesalahan pelaporan kinerja
⚠ Pentingnya penyusunan indikator kinerja yang tepat
⚠ Kebutuhan monitoring pembangunan yang real time dan akurat
⚠ Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP
✔ Memahami regulasi terbaru terkait SAKIP daerah
✔ Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
✔ Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah
✔ Memahami integrasi sistem perencanaan dan pengukuran kinerja
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP pemerintah daerah
✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional

SASARAN PESERTA

• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Bagian Organisasi Setda
• Admin E-SAKIP Pemerintah Daerah
• Operator E-Monev OPD
• Pejabat Perencanaan OPD
• Kasubbag Program dan Keuangan
• Tim Penyusun LKjIP
• Pengelola SPBE Pemerintah Daerah
• Seluruh OPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional SAKIP
• Reformasi birokrasi berbasis kinerja
• Strategi peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah

Output: Pemahaman kebijakan strategis SAKIP nasional

Modul 2 — Regulasi Implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026

• Update regulasi terbaru
• Integrasi sistem perencanaan daerah
• Kebijakan monitoring dan evaluasi pembangunan

Output: Pemahaman regulasi terbaru E-SAKIP dan E-Monev

Modul 3 — Teknik Penyusunan Cascading dan Pohon Kinerja

• Penyusunan cascading kinerja
• Penyusunan pohon kinerja OPD
• Penyelarasan indikator kinerja daerah

Output: Struktur kinerja OPD yang terintegrasi

Modul 4 — Implementasi Aplikasi E-Monev Pemerintah Daerah

• Input dan pengelolaan data monitoring
• Pelaporan capaian program dan kegiatan
• Strategi monitoring pembangunan berbasis digital

Output: Pengelolaan E-Monev yang efektif dan akurat

Modul 5 — Implementasi Aplikasi E-SAKIP Pemerintah Daerah

• Penginputan data kinerja OPD
• Penyusunan indikator dan target kinerja
• Strategi peningkatan nilai evaluasi SAKIP

Output: Pengelolaan E-SAKIP yang profesional

Modul 6 — Strategi Penyusunan LKjIP dan Pelaporan Kinerja

• Teknik penyusunan LKjIP
• Penyelarasan perencanaan dan realisasi kinerja
• Analisis capaian indikator kinerja

Output: LKjIP yang berkualitas dan akuntabel

Modul 7 — Integrasi SPBE, E-Monev dan E-SAKIP

• Konsep integrasi sistem pemerintahan digital
• Sinkronisasi data perencanaan dan evaluasi
• Optimalisasi tata kelola digital pemerintah daerah

Output: Integrasi sistem kinerja daerah modern

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice Implementasi SAKIP Daerah

• Analisis permasalahan implementasi SAKIP
• Studi keberhasilan pemerintah daerah
• Solusi implementatif peningkatan nilai SAKIP

Output: Pemahaman aplikatif implementasi lapangan

Modul 9 — Workshop Praktik Implementasi E-Monev & E-SAKIP

• Simulasi penggunaan aplikasi
• Praktik input data dan pelaporan
• Evaluasi hasil implementasi peserta

Output: Peserta mampu mengimplementasikan sistem secara mandiri

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik Sistem
✅ Simulasi Implementasi Aplikasi
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Coaching Clinic E-SAKIP
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional SAKIP
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop E-Monev

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & Modul 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 14.30 Modul 8
14.30 – 16.30 Workshop, Evaluasi & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026
✔ Mampu mengelola sistem monitoring dan evaluasi daerah
✔ Memahami penyusunan indikator dan cascading kinerja
✔ Mampu menyusun pelaporan kinerja yang akuntabel
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimtek Nasional
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam implementasi E-Monev dan E-SAKIP Tahun 2026 yang profesional, modern, dan berbasis digital.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
✔ Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
✔ Memperkuat implementasi reformasi birokrasi
✔ Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP daerah
✔ Mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi daerah tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : LINKPEMDA.com
📧 Email : info@linkpemda.com

Strategi Profesional Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Efektif, Akuntabel, Kompetitif, dan Aman Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang profesional, transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip good governance, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun dokumen perencanaan pengadaan yang tepat, akurat, dan sesuai regulasi terbaru.

Salah satu aspek paling krusial dalam proses PBJ adalah penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), karena dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan kualitas pengadaan, efisiensi anggaran, ketepatan pelaksanaan pekerjaan, hingga keberhasilan proses tender maupun e-purchasing.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan berbagai kendala dan permasalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan KAK, antara lain:

✔ Penyusunan spesifikasi yang belum sesuai regulasi PBJ terbaru
✔ Risiko spesifikasi mengarah pada merek tertentu
✔ Ketidaksesuaian KAK dengan kebutuhan riil OPD
✔ Kesalahan dalam penyusunan ruang lingkup pekerjaan
✔ Potensi temuan audit terkait perencanaan pengadaan
✔ Minimnya pemahaman penyusunan HPS dan spesifikasi teknis
✔ Kendala integrasi dokumen PBJ dengan sistem digital pemerintah
✔ Rendahnya kualitas dokumen perencanaan pengadaan

Sejalan dengan perkembangan regulasi dan transformasi digital pengadaan pemerintah tahun 2026, aparatur pemerintah dituntut memiliki kompetensi teknis dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan KAK yang profesional, terukur, kompetitif, serta aman dari risiko permasalahan hukum dan administrasi.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan KAK PBJ Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PBJ Pemerintah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020
• Peraturan LKPP terkait PBJ Pemerintah
• Kebijakan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah Tahun 2026
• Regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Tingginya risiko kesalahan penyusunan spesifikasi teknis
⚠ Banyaknya temuan audit pada dokumen perencanaan pengadaan
⚠ Kompleksitas regulasi PBJ yang terus berkembang
⚠ Tingginya risiko gagal tender akibat dokumen tidak tepat
⚠ Pentingnya penyusunan KAK yang profesional dan akuntabel
⚠ Kebutuhan percepatan dan efisiensi proses pengadaan pemerintah
⚠ Tuntutan implementasi pengadaan digital dan e-katalog

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan spesifikasi teknis
✔ Memahami penyusunan KAK sesuai regulasi terbaru
✔ Meminimalisir kesalahan administrasi dan risiko audit
✔ Meningkatkan kualitas dokumen PBJ pemerintah
✔ Memahami strategi pengadaan yang efektif dan kompetitif
✔ Mendukung pelaksanaan PBJ yang transparan dan akuntabel
✔ Meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses pengadaan

SASARAN PESERTA

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• PPTK
• UKPBJ / ULP
• Pejabat Pengadaan
• Pengelola PBJ Pemerintah
• Bagian Perencanaan OPD
• Bendahara Pengeluaran
• Dinas PU dan Jasa Konstruksi
• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• RSUD
• Sekretariat Daerah
• Seluruh OPD Pemerintah Daerah

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional PBJ Pemerintah Tahun 2026

• Arah kebijakan PBJ nasional
• Transformasi digital pengadaan pemerintah
• Strategi peningkatan kualitas PBJ daerah

Output: Pemahaman kebijakan strategis PBJ terbaru

Modul 2 — Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbaru

• Update regulasi PBJ 2026
• Prinsip-prinsip dasar PBJ pemerintah
• Risiko hukum dalam proses pengadaan

Output: Pemahaman regulasi PBJ terbaru

Modul 3 — Konsep dan Teknik Penyusunan Spesifikasi Teknis

• Pengertian dan fungsi spesifikasi teknis
• Penyusunan spesifikasi berbasis kebutuhan
• Larangan spesifikasi mengarah merek tertentu

Output: Penyusunan spesifikasi teknis yang tepat

Modul 4 — Strategi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

• Struktur dan komponen KAK
• Penyusunan ruang lingkup pekerjaan
• Penetapan output dan target pekerjaan

Output: KAK yang profesional dan aplikatif

Modul 5 — Penyusunan HPS dan Perencanaan Pengadaan

• Teknik penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
• Analisis pasar dan survei harga
• Strategi efisiensi anggaran pengadaan

Output: HPS yang akurat dan akuntabel

Modul 6 — Pencegahan Temuan Audit dalam Dokumen PBJ

• Temuan umum pemeriksaan PBJ
• Risiko kesalahan spesifikasi dan KAK
• Strategi mitigasi risiko administrasi

Output: Dokumen PBJ aman audit

Modul 7 — Implementasi E-Katalog dan Pengadaan Digital

• Integrasi spesifikasi dengan e-katalog
• Strategi pengadaan digital pemerintah
• Optimalisasi sistem pengadaan elektronik

Output: Pemahaman pengadaan digital modern

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice PBJ Pemerintah

• Studi kasus penyusunan spesifikasi
• Analisis permasalahan pengadaan
• Solusi implementatif lapangan

Output: Pemahaman praktis dan aplikatif

Modul 9 — Workshop Penyusunan Spesifikasi Teknis & KAK

• Praktik penyusunan spesifikasi teknis
• Simulasi penyusunan KAK
• Review dan evaluasi dokumen peserta

Output: Dokumen siap diterapkan di OPD

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Diskusi & Studi Kasus
✅ Workshop Praktik Penyusunan Dokumen
✅ Simulasi Pengadaan Pemerintah
✅ Coaching Clinic PBJ
✅ Konsultasi Permasalahan Pengadaan

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan & Regulasi PBJ
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.00 Workshop Penyusunan Spesifikasi Teknis

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 4 & Modul 5
10.00 – 12.00 Modul 6 & Modul 7
13.00 – 15.00 Modul 8
15.00 – 16.30 Workshop, Evaluasi & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami regulasi PBJ terbaru tahun 2026
✔ Mampu menyusun spesifikasi teknis secara profesional
✔ Mampu menyusun KAK yang efektif dan akuntabel
✔ Memahami strategi penyusunan HPS
✔ Meminimalisir risiko temuan audit PBJ
✔ Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan pemerintah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimtek Nasional
✔ Modul pelatihan lengkap
✔ Softcopy materi
✔ Konsultasi pasca pelatihan
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi (offline)
✔ Dokumentasi kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang profesional, efektif, dan sesuai regulasi terbaru tahun 2026.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Meningkatkan kualitas dokumen pengadaan pemerintah
✔ Memperkuat tata kelola PBJ yang akuntabel
✔ Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan temuan audit
✔ Mendukung pengadaan pemerintah yang efektif, efisien, dan transparan
✔ Mewujudkan proses PBJ yang modern dan profesional

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkelanjutan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : LINKPEMDA.com
📧 Email : info@linkpemda.com