Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan Publik

SPBE | Digitalisasi Pemerintahan | Smart Government | Integrasi Sistem | Pelayanan Publik Digital | Tata Kelola TI | Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendorong transformasi digital pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

SPBE bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, serta pengelolaan data dan informasi secara digital.

Sejalan dengan kebijakan nasional dari Kementerian PAN-RB, implementasi SPBE menjadi indikator utama dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Rendahnya nilai indeks SPBE di banyak daerah
✔ Aplikasi antar OPD belum terintegrasi
✔ Duplikasi sistem dan pemborosan anggaran TI
✔ Keterbatasan SDM digital
✔ Belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik
✔ Lemahnya tata kelola dan keamanan informasi

Melalui implementasi SPBE yang terstruktur dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat:

✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
✔ Mengintegrasikan sistem dan data antar OPD
✔ Mengurangi biaya operasional dan duplikasi aplikasi
✔ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
✔ Mendorong terwujudnya smart government

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
• PermenPAN-RB terkait evaluasi SPBE
• Kebijakan transformasi digital nasional
• Arsitektur SPBE Nasional

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memahami implementasi SPBE secara utuh
⚠ Nilai indeks SPBE masih rendah
⚠ Sistem aplikasi belum terintegrasi
⚠ Pengelolaan data masih terfragmentasi
⚠ Layanan publik digital belum optimal
⚠ Tingginya risiko keamanan informasi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif SPBE
✔ Strategi peningkatan indeks SPBE
✔ Model integrasi sistem pemerintahan
✔ Template roadmap SPBE daerah
✔ Strategi digitalisasi layanan publik

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait implementasi SPBE

Mendorong transformasi digital pemerintahan daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Mewujudkan integrasi sistem dan data antar OPD

Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional SPBE & Transformasi Digital

• Arah kebijakan SPBE nasional
• Reformasi birokrasi digital
• Peran SPBE dalam tata kelola pemerintahan

Output: Pemahaman kebijakan SPBE

Modul 2 — Arsitektur SPBE dan Tata Kelola TI

• Domain SPBE (kebijakan, tata kelola, layanan)
• Arsitektur SPBE nasional & daerah
• Tata kelola teknologi informasi

Output: Kerangka implementasi SPBE

Modul 3 — Integrasi Sistem dan Aplikasi Pemerintah Daerah

• Integrasi aplikasi antar OPD
• Interoperabilitas sistem
• Single data & single sign-on

Output: Sistem terintegrasi

Modul 4 — Digitalisasi Layanan Publik

• Transformasi layanan manual ke digital
• E-government & pelayanan berbasis elektronik
• Standar layanan publik digital

Output: Layanan publik digital

Modul 5 — Manajemen Data dan Informasi Pemerintah

• Satu data Indonesia
• Pengelolaan data sektoral
• Dashboard dan analitik data

Output: Data terkelola dengan baik

Modul 6 — Keamanan Informasi dan Siber Pemerintah

• Keamanan sistem informasi
• Perlindungan data pemerintah
• Manajemen risiko TI

Output: Sistem aman dan terlindungi

Modul 7 — Evaluasi Indeks SPBE

• Indikator penilaian SPBE
• Strategi peningkatan nilai SPBE
• Simulasi evaluasi

Output: Peningkatan nilai SPBE

Modul 8 — Roadmap dan Strategi Implementasi SPBE

• Penyusunan roadmap SPBE daerah
• Tahapan implementasi
• Monitoring dan evaluasi

Output: Roadmap SPBE siap pakai

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Studi kasus daerah sukses
• Evaluasi implementasi SPBE
• Solusi atas kendala lapangan

Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Penyusunan roadmap SPBE
• Simulasi integrasi sistem
• Klinik konsultasi OPD

Output: Dokumen implementasi siap digunakan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan SPBE
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Integrasi Sistem)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Digitalisasi Layanan)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Manajemen Data)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Keamanan Informasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (Evaluasi SPBE)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template roadmap SPBE
✔ Template evaluasi indeks SPBE
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Dinas Kominfo
• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Tim IT Pemerintah Daerah
• Pengelola Data & Sistem Informasi

🎤 NARASUMBER

• Kementerian PAN-RB
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Bappenas
• Praktisi IT Pemerintahan
• Konsultan SPBE Nasional
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengimplementasikan SPBE secara terintegrasi
✔ Meningkatkan kualitas layanan publik digital
✔ Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah
✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan modern
✔ Mendukung transformasi digital nasional

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

SIPD RI | KUA-PPAS | Penganggaran Daerah | Keuangan Daerah | SHS & ASB | Akuntabilitas APBD | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun dokumen penganggaran secara profesional, terukur, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus keuangan daerah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai turunan dari RKPD dan Renja OPD, RKA-SKPD harus mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam struktur anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksinkronan antara RKPD, Renja OPD, dan RKA-SKPD
✔ Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Kesalahan dalam klasifikasi dan nomenklatur belanja
✔ Ketidaktepatan dalam penentuan SHS dan ASB
✔ Minimnya pemahaman teknis penggunaan SIPD RI
✔ Tingginya potensi temuan audit (APIP & BPK)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan digitalisasi melalui SIPD RI, penyusunan anggaran daerah harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun anggaran yang terukur dan tepat sasaran
✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
✔ Memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Meningkatkan kualitas output dan outcome pembangunan
✔ Meminimalisir temuan audit dan kesalahan administrasi

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
• Ketentuan terkait SIPD RI

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami penyusunan RKA berbasis kinerja
⚠ Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah
⚠ Tingginya revisi anggaran dalam proses APBD
⚠ Kesalahan kodefikasi dan struktur belanja masih sering terjadi
⚠ Potensi temuan audit keuangan daerah masih tinggi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif penyusunan RKA-SKPD & APBD
✔ Kemampuan teknis penganggaran berbasis kinerja
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan APBD
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan & penganggaran
✔ Peningkatan akuntabilitas dan kualitas anggaran

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait penganggaran daerah Tahun 2027

Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan RKA-SKPD

Mewujudkan sinkronisasi RKPD, Renja OPD, dan APBD

Mengurangi kesalahan administrasi dan revisi anggaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

📘 MATERI BIMTEK 

Modul 1 — Kebijakan Penganggaran Daerah

• Arah kebijakan nasional 2027
• Prinsip penganggaran berbasis kinerja
• Peran APBD dalam pembangunan
Output: Pemahaman kebijakan penganggaran

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Siklus APBD
• Kewenangan dan peran OPD
Output: Pemahaman regulasi keuangan

Modul 3 — Penyusunan KUA–PPAS

• Tahapan KUA–PPAS
• Penentuan plafon anggaran
• Sinkronisasi prioritas daerah
Output: Dokumen KUA–PPAS yang tepat

Modul 4 — Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

• Penyusunan program & kegiatan
• Indikator kinerja dan target
• Penyusunan anggaran berbasis output
Output: RKA-SKPD berkualitas

Modul 5 — Standar Harga Satuan & ASB

• Penyusunan SHS
• Analisis Standar Belanja
• Pengendalian kewajaran anggaran
Output: Anggaran realistis & efisien

Modul 6 — Klasifikasi & Nomenklatur Anggaran

• Kodefikasi akun belanja
• Struktur APBD terbaru
• Penyesuaian nomenklatur
Output: Anggaran sesuai standar

Modul 7 — Implementasi SIPD RI

• Input RKA di SIPD
• Integrasi data perencanaan & penganggaran
• Validasi dan finalisasi
Output: Penguasaan teknis SIPD

Modul 8 — Strategi Menghindari Temuan Audit

• Temuan audit yang sering terjadi
• Kesalahan fatal dalam penganggaran
• Sistem pengendalian internal
Output: Penganggaran aman audit

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Contoh kasus nyata daerah
• Evaluasi dokumen RKA
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
• Review dokumen peserta
• Penyempurnaan anggaran
Output: Hasil siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Penganggaran
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (KUA–PPAS)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKA-SKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (SHS & ASB)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Nomenklatur)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS & APBD
✔ Template SHS & ASB
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda / Bapperida
• Inspektorat Daerah
• Seluruh OPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Bendahara Pengeluaran
• Tim Penyusun RKA-SKPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Keuangan
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun RKA-SKPD secara tepat dan berbasis kinerja
✔ Mengoptimalkan kualitas APBD Tahun 2027
✔ Meminimalisir kesalahan dan temuan audit
✔ Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
✔ Mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Manajemen Risiko Hibah | Hibah Daerah | Pengelolaan Keuangan Daerah | SOPD | SPIP | Hibah Barang & Uang | Sarana Prasarana Olahraga | Akuntabilitas Hibah | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hibah daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola proses pengajuan hibah secara profesional dan berbasis risiko.

Hibah yang berasal dari pemerintah desa maupun organisasi masyarakat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun sarana dan prasarana olahraga kepada SOPD, merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun demikian, pengelolaan hibah seringkali menghadapi berbagai potensi risiko, seperti:

✔ Ketidaksesuaian proposal dengan kebutuhan daerah
✔ Risiko penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran
✔ Lemahnya verifikasi dan evaluasi proposal hibah
✔ Kurangnya dokumentasi dan pertanggungjawaban
✔ Tidak optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana

Sejalan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan hibah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui pendekatan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat:

✔ Mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap pengajuan
✔ Menyusun strategi mitigasi yang tepat
✔ Meningkatkan kualitas seleksi penerima hibah
✔ Memastikan akuntabilitas penggunaan hibah
✔ Meminimalisir temuan audit (APIP & BPK)

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Kebijakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
• Peraturan terkait hibah daerah & barang milik daerah

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami manajemen risiko dalam hibah
⚠ Proses verifikasi hibah masih bersifat administratif, belum berbasis risiko
⚠ Potensi temuan audit pada pengelolaan hibah masih tinggi
⚠ Hibah sarana prasarana sering tidak optimal pemanfaatannya
⚠ Kurangnya standar dokumen dan evaluasi hibah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman manajemen risiko hibah secara komprehensif
✔ Kemampuan menyusun dan mengevaluasi proposal hibah
✔ Template dokumen hibah berbasis risiko
✔ Strategi mitigasi risiko pengelolaan hibah
✔ Peningkatan akuntabilitas dan transparansi hibah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait pengelolaan hibah berbasis risiko

Meningkatkan kemampuan teknis dalam proses pengajuan dan evaluasi hibah

Meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidaktepatan hibah

Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah

Mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Hibah Daerah

• Konsep hibah daerah
• Peran hibah dalam pembangunan
• Kebijakan nasional terkait hibah
Output: Pemahaman dasar hibah daerah

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Hibah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Mekanisme hibah barang & uang
• Ketentuan hibah dari desa & organisasi
Output: Pemahaman regulasi hibah

Modul 3 — Manajemen Risiko Hibah

• Identifikasi risiko hibah
• Analisis dan pemetaan risiko
• Penyusunan mitigasi risiko
Output: Kemampuan analisis risiko hibah

Modul 4 — Mekanisme Pengajuan Hibah

• Penyusunan proposal hibah
• Persyaratan administrasi
• Standar kelayakan hibah
Output: Proposal hibah yang berkualitas

Modul 5 — Verifikasi & Evaluasi Hibah

• Teknik evaluasi proposal
• Uji kelayakan hibah
• Penilaian berbasis risiko
Output: Kemampuan evaluasi hibah

Modul 6 — Hibah Sarana & Prasarana Olahraga

• Pengelolaan hibah fasilitas olahraga
• Standar pemanfaatan dan pengawasan
• Risiko dalam hibah fisik
Output: Pengelolaan hibah sarpras optimal

Modul 7 — Monitoring & Pelaporan Hibah

• Sistem monitoring hibah
• Penyusunan laporan
• Pertanggungjawaban hibah
Output: Laporan hibah akuntabel

Modul 8 — Studi Kasus & Best Practice

• Kasus nyata di daerah
• Temuan audit hibah
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi penilaian proposal hibah
• Penyusunan peta risiko
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Hibah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Manajemen Risiko)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Pengajuan Hibah)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Evaluasi Hibah)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sarpras Olahraga)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template dokumen hibah & manajemen risiko
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat Daerah
• Dinas Pemuda dan Olahraga
• Bagian Kesra
• Seluruh OPD terkait
• Pemerintah Desa/Kelurahan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola hibah secara profesional dan berbasis risiko
✔ Meminimalisir potensi penyimpangan dan temuan audit
✔ Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah
✔ Mewujudkan tata kelola hibah yang transparan dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan hibah daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Reviu Perencanaan Daerah | RKPD 2027 | RPJMD | APBD | Sinkronisasi Perencanaan | SIPD-RI | Kinerja Daerah | Penganggaran Berbasis Kinerja | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berorientasi hasil, pemerintah terus mendorong penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan dan Penganggaran Daerah, pemerintah daerah diwajibkan melakukan reviu secara menyeluruh terhadap RPJMD, RKPD, dan APBD guna memastikan konsistensi, sinkronisasi, serta keselarasan dengan kebijakan nasional.

Reviu ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa:

✔ Perencanaan daerah selaras dengan RKP Nasional
✔ Program dan kegiatan berbasis kinerja (performance based)
✔ Indikator kinerja terukur dan realistis
✔ Penganggaran daerah efektif, efisien, dan akuntabel
✔ Tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran

Tahun 2026–2027 menjadi fase krusial dalam siklus perencanaan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu mengakomodasi prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak perangkat daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD belum optimal
✔ Program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Indikator kinerja belum terukur secara tepat
✔ Tingginya revisi dalam proses penganggaran
✔ Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas dokumen perencanaan, memperlambat pelaksanaan program, serta berdampak pada rendahnya capaian kinerja pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi terbaru guna meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat dan terintegrasi.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 3 Tahun 2026
• Peraturan terkait lainnya

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami mekanisme reviu dokumen secara menyeluruh
⚠ Perubahan regulasi terbaru menuntut penyesuaian sistem perencanaan
⚠ Ketidaksinkronan perencanaan–penganggaran masih sering terjadi
⚠ Tingginya koreksi dalam pembahasan APBD
⚠ Reviu menjadi bagian penting dalam pengawasan (APIP & BPK)

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman Permendagri 3 Tahun 2026 secara komprehensif
✔ Kemampuan melakukan reviu RPJMD, RKPD, dan APBD
✔ Template reviu dokumen perencanaan
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Peningkatan kualitas dokumen daerah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan reviu perencanaan daerah

Meningkatkan kemampuan teknis dalam reviu RPJMD, RKPD, dan APBD

Meminimalisir ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran

Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan Daerah

• Arah kebijakan pembangunan nasional 2027
• Hubungan RKP, RPJMD, dan RKPD
• Reformasi perencanaan daerah
Output: Pemahaman kebijakan perencanaan nasional

Modul 2 — Regulasi Reviu Perencanaan

• Permendagri 3 Tahun 2026
• Permendagri 86 Tahun 2017
• Kebijakan terbaru perencanaan & penganggaran
Output: Pemahaman regulasi reviu

Modul 3 — Reviu RPJMD

• Struktur RPJMD
• Konsistensi visi–misi kepala daerah
• Evaluasi indikator kinerja
Output: Kemampuan reviu RPJMD

Modul 4 — Reviu RKPD

• Penyusunan RKPD 2027
• Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD
• Penetapan prioritas program
Output: Kemampuan reviu RKPD

Modul 5 — Reviu APBD

• Keterkaitan RKPD dan APBD
• Struktur belanja daerah
• Evaluasi kewajaran anggaran
Output: Pemahaman reviu APBD

Modul 6 — Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran

• Integrasi RPJMD – RKPD – APBD
• Konsistensi program & kegiatan
• Strategi mengurangi revisi anggaran
Output: Sinkronisasi dokumen daerah

Modul 7 — Perencanaan Berbasis Kinerja

• Performance based budgeting
• Penyusunan indikator output & outcome
• Target kinerja SMART
Output: Perencanaan berbasis kinerja

Modul 8 — Studi Kasus & Permasalahan

• Kasus nyata di daerah
• Kesalahan umum perencanaan
Output: Solusi implementatif

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi reviu RKPD
• Penyusunan indikator kinerja
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (RPJMD)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (APBD)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sinkronisasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template reviu dokumen
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Pejabat Perencana
• Tim penyusun RPJMD, RKPD, APBD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perencanaan daerah
• Auditor BPK / APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat
✔ Mewujudkan sinkronisasi dokumen pembangunan daerah
✔ Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan
✔ Menghindari koreksi dan temuan audit

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com