Program pelatihan bersertifikat resmi bagi pemerintah daerah, instansi swasta, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia. Berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Belajar interaktif, praktis, dan aplikatif langsung di lapangan Sesi interaktif yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan penekanan pada keterampilan praktis, studi kasus nyata, serta penerapan langsung di lapangan.
Pelatihan fleksibel sesuai kebutuhan instansi Anda Pelatihan khusus sesuai kebutuhan instansi/organisasi, dengan fleksibilitas dalam materi, waktu, dan lokasi. Dirancang untuk meningkatkan kompetensi SDM secara tepat sasaran.
Legalitas
Materi Linkpemda dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah maupun perusahaan swasta.
Pelajari lebih lanjut tentang keunggulan program kami.
Diajarkan oleh instruktur berpengalaman dengan materi yang selalu diperbarui sesuai perkembangan industri.
Metode interaktif dan pelatihan yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal Anda.
Sertifikat resmi yang mengakui keterampilan dan meningkatkan kredibilitas profesional peserta. Setiap kegiatan berlangsung selama 2 hari (16 JP) dengan pembelajaran interaktif dan materi aplikatif untuk pengembangan kompetensi.
Mitra Kami di Berbagai Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Swasta
Teknik Menghubungkan Risiko, Target Kinerja, Program, Anggaran, Pengendalian dan Early Warning untuk Mengamankan Pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah
Program prioritas daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan target kinerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perencanaan dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian target sejak tahap awal.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai program prioritas dapat menghadapi risiko berupa ketidaktepatan perencanaan, keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan, permasalahan pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan target, hingga risiko tidak tercapainya output dan outcome.
Apabila risiko tersebut baru diketahui setelah permasalahan terjadi, ruang Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengamanan program yang dimulai sejak penetapan sasaran, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko, penentuan risiko prioritas, evaluasi pengendalian, penyusunan mitigasi, pengalokasian sumber daya, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
Melalui program Bimtek Strategi Pengamanan Program Prioritas Daerah Berbasis Pemetaan Risiko, peserta akan mempelajari bagaimana menghubungkan:
RISIKO → TARGET KINERJA → PROGRAM → ANGGARAN → PENGENDALIAN → EARLY WARNING → MONITORING → HASIL
Dengan pendekatan tersebut, manajemen risiko tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, pengendalian program dan pengamanan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.
Pelatihan dirancang secara praktis, aplikatif, berbasis studi kasus dan workshop, sehingga peserta diarahkan untuk menghasilkan instrumen yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Program prioritas Pemerintah Daerah dapat menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran, antara lain:
Target program sudah ditetapkan tetapi risiko pencapaiannya belum dipetakan secara memadai.
Risiko baru diketahui setelah permasalahan terjadi.
Program prioritas belum sepenuhnya didukung analisis risiko.
Risiko belum dikaitkan dengan indikator kinerja.
Risiko belum menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pengendalian.
Register risiko masih diperlakukan sebagai dokumen administratif.
Rencana Tindak Pengendalian belum sepenuhnya menjawab risiko prioritas.
Risiko program belum terhubung dengan kebutuhan sumber daya dan anggaran.
Risiko lintas OPD belum dikelola secara terkoordinasi.
Monitoring lebih banyak melihat realisasi kegiatan daripada potensi risiko pencapaian hasil.
Belum tersedia indikator peringatan dini terhadap risiko program.
Tindakan pengendalian belum selalu memiliki indikator keberhasilan.
Hasil identifikasi risiko belum optimal digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.
Bimtek ini dirancang untuk membantu peserta memahami bagaimana mengubah pemetaan risiko menjadi instrumen pengamanan program dan pengendalian kinerja.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan dalam pelatihan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang relevan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara evaluasi dan perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan dan pedoman terkait penerapan SPIP, manajemen risiko, pengendalian intern dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pedoman pengelolaan risiko pemerintah daerah yang relevan.
Ketentuan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
Catatan: Pembahasan regulasi dalam pelatihan mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman mengenai strategi pengamanan program prioritas daerah.
Memahami hubungan antara sasaran, target kinerja, program dan risiko.
Mengidentifikasi program yang memiliki tingkat risiko strategis tinggi.
Mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target.
Menganalisis penyebab dan dampak risiko.
Melakukan penilaian dan pemetaan risiko.
Menentukan risiko prioritas.
Mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah tersedia.
Menentukan kebutuhan pengendalian tambahan.
Menyusun strategi mitigasi risiko.
Menghubungkan risiko dengan target kinerja.
Menghubungkan risiko dengan program, kegiatan dan subkegiatan.
Menghubungkan risiko dengan kebutuhan sumber daya dan anggaran.
Memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko.
Membangun mekanisme early warning terhadap risiko program.
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.
Menyusun langkah tindak lanjut atas risiko prioritas.
Meningkatkan efektivitas pengamanan program prioritas daerah.
MANFAAT PELATIHAN
Peserta diharapkan memperoleh manfaat:
Memahami strategi pengamanan program prioritas.
Memahami konsep pemetaan risiko program.
Mampu mengidentifikasi risiko strategis dan operasional.
Mampu memetakan risiko terhadap target kinerja.
Mampu menentukan risiko prioritas.
Mampu menyusun risk map.
Mampu mengevaluasi pengendalian yang telah berjalan.
Mampu mengidentifikasi gap pengendalian.
Mampu menyusun strategi mitigasi.
Mampu menyusun register risiko.
Mampu menyusun rencana tindak pengendalian.
Mampu menentukan penanggung jawab risiko.
Mampu menetapkan indikator keberhasilan pengendalian.
Memahami hubungan risiko dengan program dan anggaran.
Memahami risiko lintas perangkat daerah.
Mampu membangun indikator peringatan dini.
Mampu melakukan monitoring dan evaluasi risiko.
Meningkatkan efektivitas SPIP.
Mengurangi potensi kegagalan pencapaian target.
Meningkatkan akuntabilitas program prioritas.
KETERKAITAN RISIKO DENGAN SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Bimtek membahas bagaimana pendekatan risiko dapat digunakan sepanjang siklus pengelolaan program dan anggaran:
RPJMD → RENSTRA → RKPD → RENJA → KUA-PPAS → RKA-SKPD → APBD → DPA → PELAKSANAAN → MONITORING → EVALUASI
Pada setiap tahapan peserta diarahkan untuk memahami:
SASARAN → TARGET → PROGRAM → RISIKO → PENGENDALIAN → ANGGARAN → MONITORING → CAPAIAN
Dengan demikian, risiko tidak hanya dibahas setelah program berjalan, tetapi dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penetapan prioritas.
INSTRUMEN YANG DIPRAKTIKKAN
Dalam workshop, peserta akan diarahkan untuk memahami dan mempraktikkan instrumen:
1. Risk Identification
Identifikasi risiko program.
2. Risk Assessment
Penilaian kemungkinan dan dampak risiko.
3. Risk Matrix
Pemetaan tingkat risiko.
4. Risk Mapping
Pemetaan risiko berdasarkan program prioritas.
5. Risk Prioritization
Penentuan risiko yang membutuhkan penanganan.
6. Control Assessment
Evaluasi pengendalian yang sudah tersedia.
7. Mitigation Plan
Penyusunan strategi mitigasi.
8. Risk Register
Penyusunan register risiko program.
9. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Penyusunan tindakan pengendalian.
10. Early Warning Indicator
Penyusunan indikator peringatan dini.
11. Monitoring & Evaluation
Pemantauan dan evaluasi risiko serta efektivitas pengendalian.
MATERI PELATIHAN
1. STRATEGI PENGAMANAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Konsep program prioritas.
Program strategis dan program berdampak tinggi.
Hubungan program dengan sasaran pembangunan.
Target output dan outcome.
Faktor keberhasilan program.
Faktor penghambat pencapaian program.
Konsep pengamanan program.
Prinsip pengamanan berbasis risiko.
Peran pimpinan dalam pengamanan program.
Peran Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan OPD.
Studi kasus pengamanan program prioritas.
2. PEMETAAN TARGET KINERJA DAN RISIKO
Identifikasi sasaran.
Identifikasi indikator kinerja.
Penetapan target.
Identifikasi risiko terhadap target.
Hubungan risiko dengan indikator.
Risiko pencapaian output.
Risiko pencapaian outcome.
Analisis faktor penyebab kegagalan target.
Penyusunan risk-to-performance mapping.
Workshop pemetaan risiko terhadap target kinerja.
3. IDENTIFIKASI PROGRAM PRIORITAS BERISIKO TINGGI
Menentukan program prioritas.
Menentukan kriteria program strategis.
Analisis besaran anggaran.
Analisis dampak pelayanan publik.
Analisis kompleksitas program.
Analisis keterlibatan lintas OPD.
Identifikasi program dengan risiko tinggi.
Penetapan program yang perlu dikawal.
Praktik menentukan program prioritas yang akan diamankan.
4. IDENTIFIKASI RISIKO PROGRAM
Risiko strategis.
Risiko operasional.
Risiko keuangan.
Risiko hukum.
Risiko kepatuhan.
Risiko pengadaan.
Risiko SDM.
Risiko teknologi/informasi.
Risiko koordinasi.
Risiko keterlambatan.
Risiko kualitas output.
Risiko tidak tercapainya outcome.
Penyebab dan dampak risiko.
Praktik risk identification.
5. ANALISIS DAN PEMETAAN RISIKO
Penilaian kemungkinan.
Penilaian dampak.
Level risiko.
Matriks risiko.
Risiko inheren.
Pengendalian yang tersedia.
Risiko residual.
Peta risiko.
Penentuan risiko tinggi dan sangat tinggi.
Penentuan risiko prioritas.
Workshop risk matrix dan risk map.
6. PENENTUAN RISIKO PRIORITAS DAN RISK RESPONSE
Menentukan risiko yang harus segera ditangani.
Menentukan toleransi risiko.
Risk response.
Avoid.
Reduce.
Transfer.
Accept.
Penentuan strategi pengamanan.
Penentuan prioritas tindakan.
Penanggung jawab risiko.
Target penyelesaian.
Simulasi penentuan risk response.
7. EVALUASI PENGENDALIAN PROGRAM
Pengendalian preventif.
Pengendalian detektif.
Pengendalian korektif.
Evaluasi kecukupan pengendalian.
Evaluasi efektivitas pengendalian.
Identifikasi kelemahan pengendalian.
Gap analysis.
Pengendalian yang perlu diperkuat.
Pengendalian tambahan.
Praktik control assessment.
8. STRATEGI MITIGASI DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Penyusunan tindakan mitigasi.
Penentuan prioritas tindakan.
Penanggung jawab.
Jadwal pelaksanaan.
Sumber daya.
Indikator keberhasilan.
Rencana Tindak Pengendalian.
Monitoring pelaksanaan RTP.
Evaluasi efektivitas RTP.
Workshop penyusunan mitigation plan dan RTP.
9. RISIKO DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Risiko dalam sasaran pembangunan.
Risiko dalam RPJMD.
Risiko dalam Renstra.
Risiko dalam RKPD.
Risiko dalam Renja.
Identifikasi risiko sejak tahap perencanaan.
Penyelarasan risiko dengan target.
Penguatan kualitas perencanaan.
Studi kasus perencanaan berbasis risiko.
10. RISIKO DALAM PENGANGGARAN DAERAH
Risiko dalam KUA-PPAS.
Risiko dalam RKA-SKPD.
Risiko dalam APBD.
Risiko dalam DPA.
Hubungan risiko dengan alokasi anggaran.
Anggaran untuk tindakan pengendalian.
Risiko efisiensi anggaran.
Risiko kualitas belanja.
Risiko ketidaktepatan alokasi.
Studi kasus risk-based budgeting.
11. PENGUATAN SPIP MELALUI PENGELOLAAN RISIKO
Lingkungan pengendalian.
Penilaian risiko.
Kegiatan pengendalian.
Informasi dan komunikasi.
Pemantauan.
Budaya sadar risiko.
Peran Unit Pemilik Risiko.
Peran APIP.
Hubungan SPIP dan manajemen risiko.
Studi kasus penguatan SPIP.
12. PENGELOLAAN RISIKO LINTAS OPD
Risiko lintas sektor.
Risiko ketergantungan antar-OPD.
Risiko koordinasi.
Risiko pembagian kewenangan.
Pemilik risiko.
Mekanisme eskalasi.
Forum koordinasi risiko.
Pengendalian program lintas OPD.
Studi kasus risiko lintas perangkat daerah.
13. EARLY WARNING SYSTEM PROGRAM PRIORITAS
Konsep early warning.
Risk indicator.
Key Risk Indicator (KRI).
Penentuan trigger.
Batas toleransi.
Indikator keterlambatan.
Indikator deviasi anggaran.
Indikator kegagalan output.
Indikator risiko outcome.
Mekanisme pelaporan.
Eskalasi kepada pimpinan.
Tindakan korektif.
Simulasi early warning program.
14. MONITORING DAN EVALUASI PENGAMANAN PROGRAM
Monitoring risiko.
Monitoring target kinerja.
Monitoring program.
Monitoring realisasi anggaran.
Monitoring mitigasi.
Evaluasi pengendalian.
Risiko baru.
Perubahan level risiko.
Tindak lanjut.
Pelaporan kepada pimpinan.
Praktik monitoring dan evaluasi.
15. STUDI KASUS TERPADU
Peserta akan menyelesaikan satu studi kasus secara menyeluruh:
Menentukan Program Prioritas → Menentukan Target → Identifikasi Risiko → Analisis Penyebab → Penilaian Risiko → Risk Matrix → Risk Map → Menentukan Risiko Prioritas → Evaluasi Pengendalian → Mitigasi → RTP → KRI/Early Warning → Monitoring → Evaluasi → Tindak Lanjut.
WORKSHOP UTAMA
Peserta diarahkan untuk memilih satu program prioritas dari perangkat daerah masing-masing sebagai objek workshop.
Kemudian peserta menyusun:
A. Profil Program
B. Target Kinerja
C. Identifikasi Risiko
D. Risk Assessment
E. Risk Matrix
F. Risk Map
G. Risiko Prioritas
H. Existing Control
I. Control Gap
J. Mitigation Plan
K. Risk Register
L. RTP
M. Key Risk Indicator
N. Early Warning Indicator
O. Monitoring Plan
P. Rekomendasi Pengamanan Program
Dengan pendekatan ini, hasil workshop dapat menjadi contoh instrumen awal yang dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan perangkat daerah peserta.
SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Sekretaris Daerah.
Bappeda/Bapperida.
BPKAD/BKAD/BPKPD.
Inspektorat Daerah.
APIP.
Auditor.
Kepala OPD.
Sekretaris OPD.
TAPD.
Pejabat Perencana.
Pengelola Program.
Pengelola Keuangan.
Pengelola Risiko.
Pengelola SPIP.
Unit Pemilik Risiko.
Pejabat Fungsional.
Pejabat Struktural.
ASN yang menangani perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan pendekatan:
Pembahasan regulasi.
Pemaparan materi.
Diskusi interaktif.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Risk identification.
Risk assessment.
Risk mapping.
Risk prioritization.
Control assessment.
Mitigation planning.
Workshop risk register.
Penyusunan RTP.
Penyusunan KRI.
Simulasi early warning.
Monitoring dan evaluasi.
Problem solving.
Presentasi hasil workshop.
Konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi Peserta
08.30–09.00
Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30
Strategi Pengamanan Program Prioritas dan Pemetaan Target Kinerja
10.30–10.45
Coffee Break
10.45–12.00
Identifikasi Program Prioritas dan Risiko Strategis
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.30
Risk Assessment, Risk Matrix dan Risk Mapping
14.30–14.45
Coffee Break
14.45–16.30
Penentuan Risiko Prioritas, Evaluasi Pengendalian dan Strategi Mitigasi
HARI KEDUA
08.30–10.00
Penyelarasan Risiko dengan Perencanaan, Program dan Anggaran
10.00–10.15
Coffee Break
10.15–12.00
SPIP, Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.00
Key Risk Indicator dan Early Warning System
14.00–14.15
Coffee Break
14.15–15.30
WORKSHOP PEMETAAN RISIKO DAN PENYUSUNAN STRATEGI PENGAMANAN PROGRAM
15.30–16.00
Studi Kasus Terpadu dan Presentasi Hasil Workshop
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
OUTPUT DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Menentukan program prioritas yang membutuhkan pengamanan.
Menentukan target kinerja program.
Mengidentifikasi risiko program.
Mengidentifikasi penyebab dan dampak.
Melakukan risk assessment.
Menyusun risk matrix.
Menyusun risk map.
Menentukan risiko prioritas.
Mengevaluasi pengendalian.
Mengidentifikasi control gap.
Menyusun strategi mitigasi.
Menyusun risk register.
Menyusun RTP.
Menentukan penanggung jawab risiko.
Menentukan Key Risk Indicator.
Menentukan Early Warning Indicator.
Menyusun monitoring plan.
Mengevaluasi efektivitas pengendalian.
Menyusun rekomendasi pengamanan program.
Mengembangkan hasil workshop sesuai kebutuhan perangkat daerah.
HASIL PRAKTIK PESERTA
Peserta diarahkan menghasilkan:
Profil program prioritas.
Target kinerja.
Daftar risiko.
Risk assessment.
Risk matrix.
Risk map.
Daftar risiko prioritas.
Evaluasi existing control.
Control gap analysis.
Mitigation plan.
Risk register.
RTP.
Penanggung jawab risiko.
Key Risk Indicator.
Early Warning Indicator.
Monitoring plan.
Rekomendasi pengamanan program.
Dengan demikian, peserta memperoleh output praktik yang konkret, bukan hanya materi presentasi.
BIAYA KEGIATAN, FASILITAS PESERTA, DAN INFORMASI PENDAFTARAN
LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, jumlah peserta, lokasi, durasi, materi dan konsep kegiatan.
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Zoom Meeting / Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas Peserta
Fasilitas dapat meliputi:
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi.
Workshop.
Konsultasi teknis.
Konsultasi pascapelatihan.
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, durasi, kebutuhan peserta, narasumber dan konsep kegiatan.
JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
Informasi jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA dapat dilihat melalui:
👉 JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
MATERI BIMTEK LINKPEMDA
Untuk melihat berbagai materi Bimtek, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA bidang Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah, SPIP, Manajemen Risiko, Pengawasan dan Pemerintahan Daerah, silakan kunjungi:
👉 MATERI BIMTEK LINKPEMDA
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek:
📅 Jadwal Bimtek:
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Pelatihan Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Strategi Pengamanan Program Prioritas Daerah Berbasis Pemetaan Risiko dirancang sebagai pelatihan yang membantu Pemerintah Daerah melihat risiko bukan hanya sebagai dokumen pengendalian, tetapi sebagai instrumen untuk mengamankan target, program, anggaran dan hasil pembangunan daerah.
Melalui pendekatan:
PROGRAM PRIORITAS → TARGET KINERJA → PEMETAAN RISIKO → RISIKO PRIORITAS → PENGENDALIAN → MITIGASI → ANGGARAN → EARLY WARNING → MONITORING → EVALUASI
peserta diharapkan mampu membangun pola pengamanan program yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan sesuai karakteristik perangkat daerah.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan risk register, tetapi memastikan bahwa risiko yang paling berpotensi menghambat program prioritas dapat diketahui lebih awal, dikendalikan, dimonitor dan ditindaklanjuti.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📚 MATERI BIMTEK:
📅 JADWAL BIMTEK:
📱 WHATSAPP:
0813-8766-6605
August 19, 2026 / Materi
PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru yang melakukan perubahan kedua terhadap PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. PMK ini ditetapkan pada 12 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 22 Juni 2026.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dalam bidang perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, termasuk penyempurnaan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024.
PMK Nomor 41 Tahun 2026 menjadi penting untuk dipahami oleh pengelola anggaran karena menyentuh proses pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, revisi, pengendalian, sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Melalui program Bimtek Implementasi PMK Nomor 41 Tahun 2026, peserta akan mendapatkan pembahasan mengenai perubahan ketentuan, implikasi terhadap pelaksanaan anggaran, kewenangan pejabat pengelola anggaran, mekanisme pembayaran, revisi anggaran, serta berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam implementasinya.
Pelatihan dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif dan berbasis studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami perubahan regulasi tetapi juga mampu mengidentifikasi dampaknya terhadap proses pengelolaan anggaran pada unit kerja masing-masing.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan dalam pelatihan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023.
Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku.
PMK 41 Tahun 2026 tercatat dalam JDIH Kementerian Keuangan sebagai perubahan kedua atas PMK 62 Tahun 2023.
Catatan: Pembahasan regulasi dalam pelatihan mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai PMK Nomor 41 Tahun 2026.
Memahami latar belakang dan substansi perubahan PMK 62 Tahun 2023.
Memahami hubungan PMK 41 Tahun 2026 dengan PMK 107 Tahun 2024.
Memahami perubahan ketentuan perencanaan anggaran.
Memahami perubahan ketentuan pelaksanaan anggaran.
Memahami kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola anggaran.
Memahami ketentuan pembayaran dan penggunaan Uang Persediaan (UP).
Memahami ketentuan revisi dan penyesuaian anggaran.
Memahami pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran.
Memahami aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.
Mengidentifikasi potensi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran.
Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran.
Mampu menerapkan perubahan regulasi dalam pelaksanaan tugas.
Menganalisis permasalahan pengelolaan anggaran melalui studi kasus.
MANFAAT PELATIHAN
Peserta diharapkan memperoleh manfaat:
Memahami substansi PMK Nomor 41 Tahun 2026.
Memahami perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023.
Memahami ketentuan terbaru perencanaan anggaran.
Memahami ketentuan terbaru pelaksanaan anggaran.
Memahami kewenangan pejabat pengelola anggaran.
Memahami mekanisme pembayaran.
Memahami penggunaan Uang Persediaan.
Memahami ketentuan revisi anggaran.
Memahami pengendalian pelaksanaan anggaran.
Memahami monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.
Memahami akuntansi dan pelaporan keuangan.
Mampu mengidentifikasi potensi kesalahan administrasi.
Mampu melakukan analisis terhadap permasalahan pelaksanaan anggaran.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
MATERI PELATIHAN
1. KEBIJAKAN DAN SUBSTANSI PMK NOMOR 41 TAHUN 2026
Latar belakang penerbitan PMK Nomor 41 Tahun 2026.
Tujuan perubahan regulasi.
Kedudukan PMK 41 Tahun 2026.
Hubungan PMK 41 Tahun 2026 dengan PMK 62 Tahun 2023.
Hubungan dengan PMK 107 Tahun 2024.
Ruang lingkup perubahan.
Pokok-pokok perubahan ketentuan.
Implikasi perubahan terhadap pengelolaan anggaran.
Identifikasi ketentuan yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja.
Studi kasus perubahan kebijakan.
2. PERENCANAAN ANGGARAN
Konsep perencanaan anggaran.
Kebijakan penyusunan anggaran.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Penyusunan kebutuhan anggaran.
Pengalokasian anggaran.
Standar biaya dan penggunaannya.
Penyesuaian kebutuhan anggaran.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
Penetapan prioritas anggaran.
Penguatan kualitas perencanaan anggaran.
Identifikasi permasalahan dalam perencanaan.
Studi kasus penyusunan dan penyesuaian anggaran.
3. PELAKSANAAN ANGGARAN
Prinsip pelaksanaan anggaran.
Dasar pelaksanaan anggaran.
Peran satuan kerja.
Kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen.
Kewenangan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
Peran Bendahara.
Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran.
Pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Dokumentasi pelaksanaan anggaran.
Risiko dalam pelaksanaan anggaran.
Studi kasus pelaksanaan anggaran.
4. PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
Kedudukan dan kewenangan KPA.
Ketentuan apabila KPA berhalangan.
Peran PPK.
Peran PPSPM.
Peran Bendahara.
Pembagian tugas dan kewenangan.
Larangan rangkap jabatan tertentu.
Akuntabilitas pejabat pengelola anggaran.
Koordinasi antarpejabat perbendaharaan.
Pengendalian internal.
Risiko kesalahan kewenangan.
Studi kasus permasalahan pejabat perbendaharaan.
PMK 41 Tahun 2026 antara lain mengatur ketentuan terkait kondisi KPA berhalangan serta menegaskan bahwa jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA dan PPSPM.
5. TATA CARA PEMBAYARAN DAN UANG PERSEDIAAN
Prinsip pembayaran atas beban anggaran.
Mekanisme pembayaran.
Uang Persediaan (UP).
Penggunaan UP.
Pembayaran melalui UP.
Ketentuan pembayaran kepada penerima.
Penggunaan UP untuk jenis belanja tertentu.
Administrasi pembayaran.
Bukti dan dokumen pembayaran.
Pengendalian pembayaran.
Permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran.
Studi kasus pembayaran melalui UP.
PMK 41 Tahun 2026 antara lain mengatur penggunaan UP untuk jenis belanja tertentu serta ketentuan pembayaran melalui UP kepada setiap penerima pembayaran paling banyak Rp50 juta dengan pengecualian tertentu sesuai ketentuan regulasi.
6. REVISI DAN PENYESUAIAN ANGGARAN
Konsep revisi anggaran.
Jenis dan tujuan revisi anggaran.
Penyebab revisi anggaran.
Penyesuaian anggaran dalam tahun berjalan.
Perubahan kebutuhan anggaran.
Penyesuaian akibat perubahan kebijakan.
Pengalokasian kebutuhan prioritas.
Proses administrasi revisi.
Pengendalian revisi anggaran.
Permasalahan dalam revisi anggaran.
Studi kasus revisi dan penyesuaian anggaran.
7. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN
Konsep monitoring anggaran.
Evaluasi kinerja anggaran.
Pengukuran realisasi anggaran.
Evaluasi capaian output.
Evaluasi efektivitas dan efisiensi.
Identifikasi deviasi.
Analisis permasalahan pelaksanaan.
Penyusunan tindak lanjut.
Penguatan kualitas pelaksanaan anggaran.
Pengendalian kinerja anggaran.
Studi kasus evaluasi kinerja anggaran.
PMK 62 Tahun 2023 memang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, termasuk kerangka pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran.
8. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Konsep akuntansi pelaksanaan anggaran.
Pencatatan transaksi.
Pengelolaan dokumen keuangan.
Rekonsiliasi.
Penyusunan laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Kualitas data dan informasi keuangan.
Pengendalian kesalahan pencatatan.
Penyelesaian permasalahan akuntansi.
Penguatan akuntabilitas laporan keuangan.
Studi kasus akuntansi dan pelaporan.
9. PENGENDALIAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
Prinsip akuntabilitas anggaran.
Pengendalian internal.
Identifikasi risiko pengelolaan anggaran.
Pencegahan kesalahan administrasi.
Pengendalian dokumen.
Pengendalian pembayaran.
Pengendalian realisasi anggaran.
Kepatuhan terhadap regulasi.
Tindak lanjut hasil monitoring.
Penguatan tata kelola pengelolaan anggaran.
Studi kasus pengendalian anggaran.
10. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PMK NOMOR 41 TAHUN 2026
Permasalahan dalam perencanaan anggaran.
Permasalahan pelaksanaan anggaran.
Permasalahan pembayaran.
Permasalahan penggunaan UP.
Permasalahan kewenangan pejabat perbendaharaan.
Permasalahan revisi anggaran.
Permasalahan administrasi.
Permasalahan akuntansi.
Permasalahan pelaporan.
Identifikasi risiko ketidakpatuhan.
Strategi penyelesaian permasalahan.
Studi kasus implementasi PMK 41 Tahun 2026.
11. STUDI KASUS TERPADU
Peserta akan diberikan studi kasus yang menggabungkan beberapa aspek pembelajaran:
Perencanaan Anggaran → Penyusunan RKA → Pelaksanaan Anggaran → Penetapan Pejabat → Pembayaran → Penggunaan UP → Revisi Anggaran → Monitoring → Evaluasi → Akuntansi → Pelaporan → Pertanggungjawaban.
Studi kasus dirancang agar peserta dapat memahami hubungan antara perubahan regulasi dan penerapannya dalam proses pengelolaan anggaran secara menyeluruh.
12. PRAKTIK DAN SIMULASI IMPLEMENTASI
Peserta melakukan praktik:
Identifikasi perubahan PMK 41 Tahun 2026.
Analisis perbedaan ketentuan lama dan ketentuan terbaru.
Identifikasi dampak perubahan terhadap satuan kerja.
Simulasi pelaksanaan anggaran.
Simulasi pembayaran melalui UP.
Identifikasi kewenangan KPA, PPK dan PPSPM.
Simulasi revisi anggaran.
Analisis realisasi anggaran.
Simulasi monitoring dan evaluasi.
Identifikasi risiko pengelolaan anggaran.
Pemeriksaan dokumen pelaksanaan anggaran.
Analisis permasalahan akuntansi dan pelaporan.
Penyusunan rekomendasi perbaikan.
SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Kementerian/Lembaga.
Satuan Kerja Pemerintah.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM).
Bendahara.
Pejabat perbendaharaan.
Pengelola keuangan.
Pengelola anggaran.
Pengelola akuntansi.
Pengelola pelaporan keuangan.
Analis Anggaran.
APIP/Inspektorat.
Auditor.
Perencana.
Pejabat administrasi keuangan.
ASN yang menangani pengelolaan anggaran dan keuangan.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, melalui:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis perubahan regulasi.
Simulasi pelaksanaan anggaran.
Simulasi pembayaran.
Simulasi penggunaan UP.
Analisis revisi anggaran.
Monitoring dan evaluasi.
Problem solving.
Praktik analisis dokumen.
Konsultasi teknis.
Pembahasan permasalahan peserta.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi Peserta
08.30–09.00
Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30
Kebijakan dan Substansi PMK Nomor 41 Tahun 2026
10.30–10.45
Coffee Break
10.45–12.00
Perencanaan Anggaran dan Penyusunan RKA
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.30
Pelaksanaan Anggaran dan Kewenangan Pejabat Perbendaharaan
14.30–14.45
Coffee Break
14.45–16.30
Tata Cara Pembayaran, Uang Persediaan dan Studi Kasus
HARI KEDUA
08.30–10.00
Revisi dan Penyesuaian Anggaran
10.00–10.15
Coffee Break
10.15–12.00
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.00
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
14.00–14.15
Coffee Break
14.15–15.30
Pengendalian, Akuntabilitas dan Risiko Pengelolaan Anggaran
15.30–16.00
Studi Kasus Terpadu dan Simulasi Implementasi PMK 41 Tahun 2026
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
OUTPUT DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Menjelaskan substansi PMK Nomor 41 Tahun 2026.
Memahami perubahan PMK 62 Tahun 2023.
Memahami hubungan PMK 41 Tahun 2026 dengan PMK 107 Tahun 2024.
Mengidentifikasi perubahan kebijakan perencanaan anggaran.
Memahami pelaksanaan anggaran.
Memahami kewenangan pejabat pengelola anggaran.
Memahami mekanisme pembayaran.
Memahami penggunaan Uang Persediaan.
Memahami ketentuan revisi anggaran.
Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran.
Melakukan evaluasi kinerja anggaran.
Memahami akuntansi dan pelaporan keuangan.
Mengidentifikasi risiko pengelolaan anggaran.
Menganalisis permasalahan implementasi PMK 41 Tahun 2026.
Menyusun alternatif solusi dan langkah perbaikan.
Menerapkan ketentuan terbaru dalam pelaksanaan tugas.
HASIL PRAKTIK PESERTA
Dalam sesi praktik, peserta diarahkan untuk menghasilkan:
Pemetaan perubahan PMK 41 Tahun 2026.
Identifikasi dampak perubahan regulasi.
Checklist pelaksanaan anggaran.
Checklist kewenangan pejabat perbendaharaan.
Checklist pembayaran.
Analisis penggunaan UP.
Analisis revisi anggaran.
Format monitoring pelaksanaan anggaran.
Format evaluasi kinerja anggaran.
Identifikasi risiko pengelolaan anggaran.
Analisis studi kasus.
Rekomendasi perbaikan pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman regulasi, tetapi juga memperoleh pengalaman melakukan analisis, simulasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan terbaru.
BIAYA KEGIATAN, FASILITAS PESERTA, DAN INFORMASI PENDAFTARAN
LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, jumlah peserta, lokasi, durasi, materi, serta konsep pelaksanaan kegiatan.
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Zoom Meeting / Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas Peserta
Fasilitas dapat meliputi:
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi.
Workshop.
Konsultasi teknis.
Konsultasi pascapelatihan.
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, durasi, kebutuhan peserta, narasumber dan konsep kegiatan.
JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
Informasi jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA dapat dilihat melalui:
👉 JADWAL BIMTEK JAKARTA
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
MATERI BIMTEK KEUANGAN
Untuk melihat berbagai materi Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan bidang Keuangan, Pengelolaan Anggaran, Akuntansi, Pelaporan Keuangan, APBD, Perbendaharaan dan berbagai materi keuangan lainnya, silakan kunjungi:
👉 MATERI BIMTEK KEUANGAN
http://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek Keuangan:
http://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
📅 Jadwal Bimtek Jakarta:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Pelatihan Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Implementasi PMK Nomor 41 Tahun 2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membantu peserta memahami perubahan terbaru dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembayaran, revisi anggaran, monitoring dan evaluasi, akuntansi serta pelaporan keuangan.
Melalui perpaduan antara pembahasan regulasi, studi kasus, simulasi, praktik, analisis permasalahan dan konsultasi teknis, peserta diharapkan mampu menerapkan PMK Nomor 41 Tahun 2026 secara tepat serta meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Keuangan
📚 MATERI KEUANGAN:
http://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
📅 JADWAL BIMTEK JAKARTA:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
📱 WHATSAPP:
0813-8766-6605
August 19, 2026 / Materi
Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Pengupahan, Jaminan Sosial, Perlindungan Pekerja, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan
Pekerjaan alih daya atau outsourcing merupakan salah satu bentuk pengelolaan tenaga kerja yang banyak digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, perusahaan pengguna jasa alih daya maupun perusahaan penyedia jasa alih daya perlu memahami ketentuan terbaru agar pelaksanaan outsourcing dapat dilakukan secara tertib, profesional, memberikan perlindungan terhadap pekerja, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Implementasi pekerjaan alih daya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, tetapi juga mencakup aspek perjanjian, hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, jaminan sosial, perlindungan pekerja, administrasi, pengawasan, pengendalian risiko, serta kepatuhan perusahaan.
Pengelolaan outsourcing yang tidak dilakukan secara tepat dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan, antara lain risiko hukum, perselisihan hubungan industrial, ketidaksesuaian pengupahan, permasalahan jaminan sosial, masalah administrasi, hingga risiko reputasi perusahaan.
Melalui program Bimtek Nasional Implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing), peserta akan mendapatkan pembahasan yang menggabungkan aspek regulasi, konsep, tata kelola, penyusunan dan review perjanjian, pengupahan, jaminan sosial, manajemen risiko, audit kepatuhan, studi kasus, serta simulasi penerapan outsourcing di perusahaan.
Pelatihan dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif dan berbasis kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami ketentuan, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan dan menyusun langkah perbaikan dalam pengelolaan outsourcing di perusahaan masing-masing.
DASAR HUKUM DAN REGULASI
Pembahasan dalam pelatihan mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.
Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengupahan, hubungan industrial, jaminan sosial, perlindungan pekerja, serta kepatuhan perusahaan.
Catatan: Pembahasan regulasi dalam pelatihan mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi terbaru pekerjaan alih daya.
Memahami substansi dan implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.
Memahami konsep dan prinsip pekerjaan alih daya.
Mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang akan dialihdayakan.
Memahami hubungan antara perusahaan pengguna, perusahaan penyedia jasa dan pekerja.
Memahami penyusunan dan pengelolaan perjanjian outsourcing.
Memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Memahami ketentuan pengupahan pekerja alih daya.
Memahami perlindungan dan jaminan sosial pekerja.
Mampu melakukan pemeriksaan administrasi tenaga kerja outsourcing.
Memahami risiko hukum dan hubungan industrial dalam pelaksanaan outsourcing.
Mampu melakukan identifikasi dan mitigasi risiko outsourcing.
Memahami mekanisme monitoring dan evaluasi perusahaan penyedia jasa.
Memahami konsep audit kepatuhan outsourcing.
Mampu melakukan review terhadap dokumen dan perjanjian outsourcing.
Mampu menganalisis permasalahan outsourcing melalui studi kasus.
Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membangun tata kelola outsourcing yang tertib dan sesuai ketentuan.
MANFAAT PELATIHAN
Peserta diharapkan memperoleh manfaat:
Memahami regulasi terbaru pekerjaan alih daya.
Memahami implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.
Memahami konsep dan tata kelola outsourcing.
Mampu mengidentifikasi kebutuhan outsourcing perusahaan.
Mampu melakukan pemetaan pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Memahami proses pemilihan penyedia jasa alih daya.
Memahami penyusunan dan review perjanjian.
Memahami hak dan kewajiban perusahaan pengguna.
Memahami hak dan kewajiban perusahaan penyedia jasa.
Memahami hak dan kewajiban pekerja.
Memahami aspek pengupahan.
Memahami administrasi payroll pekerja outsourcing.
Memahami jaminan sosial dan perlindungan pekerja.
Mampu melakukan identifikasi risiko outsourcing.
Memahami penyusunan risk register outsourcing.
Memahami monitoring dan evaluasi penyedia jasa.
Memahami audit kepatuhan outsourcing.
Mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.
Mampu menyusun langkah mitigasi dan perbaikan.
Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Mengurangi potensi risiko hukum dan perselisihan hubungan industrial.
MATERI PELATIHAN
1. REGULASI TERBARU DAN KEBIJAKAN PEKERJAAN ALIH DAYA
Latar belakang dan perkembangan kebijakan pekerjaan alih daya.
Konsep pekerjaan alih daya.
Kedudukan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.
Ruang lingkup pengaturan pekerjaan alih daya.
Prinsip perlindungan pekerja.
Hubungan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dengan regulasi ketenagakerjaan lainnya.
Peran perusahaan pengguna.
Peran perusahaan penyedia jasa alih daya.
Peran pekerja.
Kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan outsourcing.
Risiko ketidakpatuhan.
Studi kasus implementasi regulasi terbaru.
2. PERENCANAAN DAN TATA KELOLA OUTSOURCING
Konsep tata kelola pekerjaan alih daya.
Tujuan penggunaan outsourcing.
Analisis kebutuhan tenaga kerja.
Identifikasi pekerjaan yang dialihdayakan.
Pemetaan kebutuhan tenaga kerja.
Penentuan jumlah tenaga kerja.
Penyusunan kebutuhan tenaga kerja outsourcing.
Penetapan tanggung jawab para pihak.
Pengendalian operasional tenaga kerja.
Sistem monitoring outsourcing.
Evaluasi efektivitas outsourcing.
Analisis manfaat dan risiko.
Penyusunan strategi pengelolaan outsourcing.
Studi kasus tata kelola outsourcing perusahaan.
3. PEMILIHAN DAN EVALUASI PENYEDIA JASA ALIH DAYA
Prinsip pemilihan perusahaan penyedia jasa.
Identifikasi kebutuhan perusahaan.
Pemeriksaan legalitas penyedia jasa.
Pemeriksaan dokumen perusahaan.
Pemeriksaan administrasi tenaga kerja.
Pemeriksaan kepatuhan ketenagakerjaan.
Pemeriksaan pengupahan.
Pemeriksaan kepesertaan jaminan sosial.
Penilaian kualitas penyedia jasa.
Penyusunan kriteria evaluasi.
Penyusunan Key Performance Indicator (KPI).
Monitoring kinerja penyedia jasa.
Evaluasi penyedia jasa.
Tindak lanjut hasil evaluasi.
Simulasi checklist pemilihan penyedia jasa.
4. PERJANJIAN PEKERJAAN ALIH DAYA
Prinsip penyusunan perjanjian outsourcing.
Hubungan perusahaan pengguna dengan penyedia jasa.
Hubungan perusahaan penyedia jasa dengan pekerja.
Struktur dan unsur perjanjian.
Ruang lingkup pekerjaan.
Hak dan kewajiban para pihak.
Jangka waktu perjanjian.
Ketentuan tenaga kerja.
Ketentuan pengupahan.
Ketentuan jaminan sosial.
Perlindungan pekerja.
Pengelolaan perubahan perjanjian.
Pengakhiran perjanjian.
Serah terima tenaga kerja.
Dokumentasi perjanjian.
Identifikasi klausul berisiko.
Praktik review perjanjian outsourcing.
5. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Perusahaan Pengguna
Hak perusahaan pengguna.
Kewajiban perusahaan pengguna.
Pengawasan tenaga kerja.
Pengawasan penyedia jasa.
Pengendalian kualitas pekerjaan.
Monitoring pelaksanaan pekerjaan.
Evaluasi penyedia jasa.
Perusahaan Penyedia Jasa
Tanggung jawab penyedia jasa.
Pengelolaan tenaga kerja.
Pemenuhan hak pekerja.
Administrasi ketenagakerjaan.
Pengupahan.
Jaminan sosial.
Hubungan kerja.
Penanganan pengaduan pekerja.
Pekerja
Hak pekerja.
Kewajiban pekerja.
Hak atas pengupahan.
Hak atas perlindungan.
Hak atas jaminan sosial.
Kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan.
6. PENGUPAHAN DAN ADMINISTRASI PAYROLL
Prinsip pengupahan pekerja outsourcing.
Komponen upah.
Struktur dan skala upah.
Pembayaran upah.
Administrasi payroll.
Tunjangan.
Potongan upah.
Pengelolaan lembur sesuai ketentuan.
Rekonsiliasi payroll.
Dokumentasi pembayaran.
Pemeriksaan payroll.
Risiko kesalahan pengupahan.
Audit kepatuhan pengupahan.
Studi kasus permasalahan payroll outsourcing.
7. JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
Prinsip perlindungan pekerja.
Kepesertaan jaminan sosial.
Administrasi kepesertaan.
Perlindungan kesehatan.
Perlindungan kecelakaan kerja.
Perlindungan kematian.
Perlindungan hari tua.
Perlindungan kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan kepesertaan.
Administrasi jaminan sosial.
Dokumentasi perlindungan pekerja.
Risiko perusahaan akibat ketidakpatuhan.
Studi kasus perlindungan pekerja outsourcing.
8. MANAJEMEN RISIKO OUTSOURCING
Konsep manajemen risiko outsourcing.
Identifikasi risiko hukum.
Risiko hubungan industrial.
Risiko pengupahan.
Risiko jaminan sosial.
Risiko administrasi.
Risiko operasional.
Risiko kualitas pekerjaan.
Risiko reputasi.
Risiko perselisihan.
Penilaian tingkat risiko.
Penyusunan risk register.
Penyusunan mitigasi risiko.
Monitoring risiko.
Evaluasi efektivitas mitigasi.
Praktik penyusunan risk register outsourcing.
9. MONITORING, EVALUASI DAN AUDIT KEPATUHAN
Konsep monitoring outsourcing.
Monitoring tenaga kerja.
Monitoring penyedia jasa.
Evaluasi kualitas pekerjaan.
Evaluasi kepatuhan.
Audit dokumen.
Audit perjanjian.
Pemeriksaan data pekerja.
Pemeriksaan payroll.
Pemeriksaan jaminan sosial.
Pemeriksaan administrasi.
Penyusunan checklist audit.
Identifikasi ketidaksesuaian.
Penyusunan rekomendasi.
Tindak lanjut hasil audit.
Simulasi audit kepatuhan outsourcing.
10. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN PERSELISIHAN
Potensi permasalahan outsourcing.
Perselisihan pekerja dan penyedia jasa.
Perselisihan perusahaan pengguna dan penyedia jasa.
Permasalahan pengupahan.
Permasalahan jaminan sosial.
Permasalahan pelaksanaan pekerjaan.
Penanganan pengaduan pekerja.
Komunikasi dalam penyelesaian masalah.
Pencegahan eskalasi konflik.
Dokumentasi permasalahan.
Penyelesaian internal.
Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan.
Studi kasus penyelesaian permasalahan outsourcing.
11. STUDI KASUS TERPADU
Peserta akan diberikan studi kasus yang menggabungkan beberapa aspek pembelajaran:
Analisis Kebutuhan → Pemilihan Penyedia Jasa → Perjanjian → Penempatan Pekerja → Pengupahan → Jaminan Sosial → Monitoring → Audit Kepatuhan → Identifikasi Risiko → Mitigasi → Evaluasi.
Studi kasus dirancang agar peserta dapat memahami hubungan antara regulasi dan penerapan pekerjaan alih daya secara menyeluruh.
12. PRAKTIK DAN SIMULASI IMPLEMENTASI
Peserta melakukan praktik:
Identifikasi kebutuhan outsourcing.
Pemetaan pekerjaan.
Penyusunan kriteria penyedia jasa.
Review dokumen penyedia jasa.
Review perjanjian.
Pemeriksaan hak dan kewajiban.
Pemeriksaan payroll.
Pemeriksaan jaminan sosial.
Penyusunan checklist kepatuhan.
Penyusunan risk register.
Penyusunan KPI penyedia jasa.
Penyusunan format monitoring.
Penyusunan rekomendasi perbaikan.
Presentasi hasil praktik.
SASARAN PESERTA
Program ini diperuntukkan bagi:
Direktur / Pimpinan Perusahaan.
Human Resources Director / Manager.
HRD / Human Resources.
Human Capital Manager.
Human Resources Business Partner.
Bagian Legal / Corporate Legal.
General Affairs.
Procurement / Purchasing.
Finance dan Accounting.
Payroll.
Manager Operasional.
Supervisor.
Pengelola tenaga kerja outsourcing.
Perusahaan penyedia jasa alih daya.
Konsultan HR dan ketenagakerjaan.
Pengelola hubungan industrial.
Perusahaan swasta.
BUMN.
BUMD.
Yayasan dan organisasi yang menggunakan tenaga kerja alih daya.
Pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dan kepatuhan perusahaan.
METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, melalui:
Pemaparan materi.
Pembahasan regulasi.
Diskusi.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Analisis kebutuhan outsourcing.
Simulasi pemilihan penyedia jasa.
Review perjanjian.
Simulasi pemeriksaan payroll.
Simulasi pemeriksaan jaminan sosial.
Identifikasi risiko.
Penyusunan risk register.
Simulasi audit kepatuhan.
Problem solving.
Praktik monitoring dan evaluasi.
Pembahasan hasil praktik.
Tanya jawab dan konsultasi teknis.
JADWAL PELATIHAN 2 HARI
HARI PERTAMA
08.00–08.30
Registrasi Peserta
08.30–09.00
Pembukaan dan Pengarahan
09.00–10.30
Regulasi Terbaru dan Implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026
10.30–10.45
Coffee Break
10.45–12.00
Konsep, Perencanaan dan Tata Kelola Pekerjaan Alih Daya
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.30
Pemilihan dan Evaluasi Perusahaan Penyedia Jasa Alih Daya
14.30–14.45
Coffee Break
14.45–16.30
Perjanjian Outsourcing, Hak dan Kewajiban Para Pihak serta Studi Kasus
HARI KEDUA
08.30–10.00
Pengupahan, Payroll dan Hak Pekerja Alih Daya
10.00–10.15
Coffee Break
10.15–12.00
Jaminan Sosial dan Perlindungan Pekerja
12.00–13.00
Istirahat
13.00–14.00
Manajemen Risiko Outsourcing dan Penyusunan Risk Register
14.00–14.15
Coffee Break
14.15–15.30
Monitoring, Evaluasi dan Audit Kepatuhan Outsourcing
15.30–16.00
Studi Kasus Terpadu dan Simulasi Penyelesaian Permasalahan
16.00–16.30
Evaluasi, Penutupan dan Penyerahan Sertifikat
OUTPUT DAN KOMPETENSI PESERTA
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
Menjelaskan ketentuan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.
Memahami konsep dan tata kelola pekerjaan alih daya.
Mengidentifikasi kebutuhan outsourcing perusahaan.
Melakukan pemetaan pekerjaan yang akan dialihdayakan.
Memahami proses pemilihan penyedia jasa.
Melakukan review dokumen penyedia jasa.
Memahami struktur perjanjian outsourcing.
Melakukan identifikasi klausul yang berpotensi menimbulkan risiko.
Memahami hak dan kewajiban para pihak.
Memahami pengupahan dan administrasi payroll.
Memahami jaminan sosial dan perlindungan pekerja.
Mengidentifikasi risiko outsourcing.
Menyusun risk register outsourcing.
Memahami monitoring dan evaluasi penyedia jasa.
Melakukan pemeriksaan kepatuhan outsourcing.
Menyusun checklist audit kepatuhan.
Menganalisis permasalahan outsourcing.
Menyusun alternatif solusi dan mitigasi risiko.
Menerapkan hasil pembelajaran pada perusahaan masing-masing.
HASIL PRAKTIK PESERTA
Dalam sesi praktik, peserta diarahkan untuk menghasilkan:
Pemetaan kebutuhan outsourcing.
Identifikasi pekerjaan yang dialihdayakan.
Checklist pemilihan penyedia jasa.
Checklist pemeriksaan dokumen.
Review struktur perjanjian outsourcing.
Checklist hak dan kewajiban para pihak.
Checklist pemeriksaan payroll.
Checklist pemeriksaan jaminan sosial.
Risk register outsourcing.
Rancangan KPI penyedia jasa.
Format monitoring dan evaluasi.
Checklist audit kepatuhan.
Analisis studi kasus.
Rekomendasi perbaikan tata kelola outsourcing.
Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman regulasi, tetapi juga memperoleh pengalaman melakukan simulasi pengelolaan, pemeriksaan, evaluasi dan mitigasi risiko pekerjaan alih daya.
BIAYA KEGIATAN, FASILITAS PESERTA, DAN INFORMASI PENDAFTARAN
LINKPEMDA menyediakan beberapa pilihan paket pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, jumlah peserta, lokasi, durasi, materi, serta konsep pelaksanaan kegiatan.
Paket Menginap Single Room
Rp5.500.000,-/Peserta
Paket Menginap Twin Sharing
Rp5.000.000,-/Peserta
Paket Non Menginap
Rp4.000.000,-/Peserta
Paket Zoom Meeting / Online
Rp3.000.000,-/Peserta
Fasilitas Peserta
Fasilitas dapat meliputi:
Sertifikat.
Modul pelatihan.
Softcopy materi.
Seminar kit.
Akomodasi sesuai paket.
Konsumsi.
Coffee break.
Dokumentasi.
Studi kasus.
Simulasi.
Workshop.
Konsultasi teknis.
Konsultasi pascapelatihan.
Besaran biaya dapat disesuaikan dengan lokasi, jumlah peserta, durasi, kebutuhan perusahaan, narasumber dan konsep kegiatan.
JADWAL BIMTEK LINKPEMDA
Informasi jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop dan Pelatihan LINKPEMDA dapat dilihat melalui:
👉 JADWAL BIMTEK JAKARTA
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
MATERI BIMTEK PERUSAHAAN / SWASTA
Untuk melihat berbagai materi Bimtek, Diklat, Workshop dan Pelatihan lainnya khusus perusahaan dan sektor swasta, termasuk bidang Human Capital, Ketenagakerjaan, Legal Compliance, Perpajakan, Keuangan, OSS-RBA, LKPM, Procurement, Manajemen Risiko, ESG dan berbagai materi perusahaan lainnya, silakan kunjungi:
👉 MATERI BIMTEK PERUSAHAAN / SWASTA
http://linkpemda.com/materi/bimtek-perusahaan-swasta
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📚 Materi Bimtek Perusahaan / Swasta:
http://linkpemda.com/materi/bimtek-perusahaan-swasta
📅 Jadwal Bimtek Jakarta:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
LINKPEMDA melayani:
Public Training • Customized Training • In House Training • Workshop • Coaching Clinic • Pelatihan Online • Offline • Hybrid Training • Pendampingan Teknis
PENUTUP
Bimtek Nasional Implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami dan menerapkan ketentuan terbaru mengenai pekerjaan alih daya secara lebih tertib, profesional, efektif dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
Melalui perpaduan antara pembahasan regulasi, konsep, studi kasus, review dokumen, simulasi, praktik, identifikasi risiko, audit kepatuhan, monitoring dan evaluasi, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola outsourcing sekaligus meminimalkan risiko hukum, administratif, operasional dan hubungan industrial.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah & Perusahaan
📚 MATERI PERUSAHAAN:
http://linkpemda.com/materi/bimtek-perusahaan-swasta
📅 JADWAL BIMTEK JAKARTA:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
📱 WHATSAPP:
0813-8766-6605
August 18, 2026 / Materi
Bimtek Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renstra dan Renja menjadi instrumen bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta rencana pendanaan.
Penyusunan dokumen perencanaan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan memperhatikan keterkaitan antar dokumen, mulai dari RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD hingga RKA, serta memperhatikan kesesuaian nomenklatur dan integrasi dengan SIPD-RI.
Seiring dengan pembaruan regulasi, aparatur pemerintah daerah perlu memahami perkembangan kebijakan dan pedoman terbaru agar dokumen Renstra dan Renja dapat disusun secara tepat, konsisten, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menyusun Renstra dan Renja OPD, mulai dari pemahaman regulasi, sistematika dokumen, analisis kondisi dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan indikator kinerja, program dan pendanaan, penyusunan Renja, matriks konsistensi, hingga penginputan dan verifikasi dokumen melalui SIPD-RI.
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD mengacu pada dasar hukum sebagaimana menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaruan Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.
Catatan: daftar dasar hukum di atas disusun mengikuti proposal Bimtek yang menjadi dasar materi kegiatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD diselenggarakan dengan maksud meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkualitas, akuntabel, terukur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan kegiatan:
Memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum, sistematika, dan alur penyusunan Renstra dan Renja OPD sesuai regulasi terbaru.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen Renstra dan Renja yang logis, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta RKPD.
Menghasilkan draf kerangka Renstra dan Renja OPD serta matriks konsistensi yang siap dilanjutkan menjadi dokumen lengkap.
Memastikan kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan.
Meningkatkan pemahaman mengenai keterintegrasian dokumen perencanaan dengan SIPD-RI.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini ditujukan bagi:
Kepala OPD / Pejabat Struktural terkait.
Kasubag Perencana.
Pejabat Fungsional Perencana.
Staf dan tim penyusun Renstra dan Renja pada setiap OPD.
Operator SIPD-RI di lingkungan perencanaan dan keuangan daerah.
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Sasaran peserta tersebut mengikuti rancangan kegiatan dalam proposal Bimtek.
MATERI BIMTEK
1. Regulasi dan Kebijakan Terbaru
Materi membahas:
Dasar hukum penyusunan Renstra dan Renja OPD.
Perubahan kebijakan dan pedoman terbaru.
Permendagri Nomor 10 Tahun 2025.
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Keterkaitan RPJMD → Renstra → RKPD → Renja → RKA.
Sistematika dan alur penyusunan dokumen.
Batas waktu penyusunan dokumen.
Konsekuensi ketidaksesuaian dokumen.
Peserta diarahkan untuk memahami landasan hukum, alur penyusunan, serta pentingnya menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
2. PENYUSUNAN RENSTRA OPD
Renstra Perangkat Daerah 5 Tahunan
Materi penyusunan Renstra OPD meliputi:
Bab I – Pendahuluan
Membahas kerangka awal dan dasar penyusunan dokumen Renstra OPD.
Bab II – Gambaran Pelayanan dan Kinerja OPD
Meliputi:
Gambaran pelayanan perangkat daerah.
Kondisi dan kinerja masa lalu.
Analisis capaian kinerja.
Identifikasi kondisi pelayanan perangkat daerah.
Bab III – Analisis Lingkungan Strategis dan Perumusan Isu Strategis
Meliputi:
Analisis lingkungan strategis.
Analisis SWOT.
Analisis PESTEL.
Identifikasi permasalahan.
Perumusan isu strategis.
Penentuan isu yang menjadi prioritas perangkat daerah.
Bab IV – Tujuan dan Sasaran
Meliputi:
Perumusan visi dan misi.
Perumusan tujuan.
Perumusan sasaran.
Orientasi hasil/outcome.
Penetapan indikator kinerja.
Bab V – Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Pendanaan
Meliputi:
Strategi.
Arah kebijakan.
Pohon kinerja.
Indikator Kinerja Utama.
Program.
Kerangka pendanaan indikatif.
Keselarasan dengan RPJMD.
Peserta diarahkan untuk mampu menyusun kerangka Renstra secara lengkap beserta matriks indikator dan program lima tahunan.
3. PENYUSUNAN RENJA OPD
Renja Perangkat Daerah Tahunan
Materi meliputi:
Kedudukan Renja sebagai penjabaran Renstra dan RKPD.
Sistematika Renja OPD.
Evaluasi kinerja tahun berjalan.
Evaluasi kinerja triwulanan.
Penetapan sasaran tahunan.
Penetapan indikator dan target.
Penyusunan program.
Penyusunan kegiatan.
Penyusunan subkegiatan.
Kesesuaian nomenklatur.
Rencana pendanaan.
Pagu indikatif.
Matriks konsistensi Renja–RKPD–Renstra.
Peserta diarahkan untuk mampu menyusun draf Renja lengkap dengan kesesuaian nomenklatur dan data kinerja.
4. PENERAPAN NOMENKLATUR DAN MATRIKS KONSISTENSI
Materi membahas:
Klasifikasi program.
Kegiatan dan subkegiatan.
Penerapan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Penyusunan matriks konsistensi.
Konsistensi Renstra–Renja–RKPD.
Identifikasi ketidaksesuaian antar dokumen.
Praktik penyusunan matriks konsistensi.
Materi ini diarahkan agar peserta mampu menjaga keterkaitan antara dokumen perencanaan perangkat daerah.
5. SINKRONISASI DAN PENGINPUTAN SIPD-RI
Materi meliputi:
Tata cara penyesuaian data di SIPD-RI.
Penginputan Renstra.
Penginputan Renja.
Verifikasi konsistensi data.
Validasi data.
Identifikasi kesalahan dalam sistem.
Perbaikan data.
Alur persetujuan dan penetapan dokumen.
Upaya meminimalkan revisi berulang.
Peserta diharapkan memahami proses input dan verifikasi dokumen perencanaan serta mampu meminimalkan kesalahan dalam proses penginputan.
6. PRAKTIK PENYUSUNAN DAN PENDAMPINGAN
Bimtek tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan praktik penyusunan dokumen.
Kegiatan praktik meliputi:
Penyusunan draf Renstra OPD.
Penyusunan draf Renja OPD.
Penggunaan template.
Penyusunan matriks indikator.
Penyusunan matriks konsistensi.
Pemeriksaan kesesuaian dokumen.
Konsultasi dengan narasumber/fasilitator.
Penyempurnaan draf dokumen.
Metode pembelajaran dirancang secara berurutan mulai dari pemahaman kebijakan → konsep dan sistematika → teknik penyusunan → praktik langsung → verifikasi dan penginputan sistem.
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
Salah satu fokus penting dalam Bimtek adalah memahami hubungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan.
RPJMD
↓
RENSTRA OPD
↓
RKPD
↓
RENJA OPD
↓
RKA
Pemahaman terhadap alur tersebut diperlukan agar dokumen perencanaan perangkat daerah tidak disusun secara terpisah, tetapi tetap memiliki keterkaitan antara arah pembangunan, sasaran, indikator, program, kegiatan, subkegiatan dan penganggaran.
KERANGKA PEMBELAJARAN
Kurikulum Bimtek disusun secara bertahap agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya.
Tahap 1 — Pemahaman Kebijakan
Memahami regulasi dan kebijakan terbaru.
Tahap 2 — Konsep dan Sistematika
Memahami struktur Renstra dan Renja.
Tahap 3 — Teknik Penyusunan
Mempelajari teknik penyusunan setiap bagian dokumen.
Tahap 4 — Praktik Langsung
Peserta menyusun draf dokumen berdasarkan kebutuhan OPD masing-masing.
Tahap 5 — Verifikasi dan Penginputan Sistem
Melakukan pengecekan konsistensi dan memahami proses penginputan melalui SIPD-RI.
METODE PELAKSANAAN
Metode pembelajaran meliputi:
Paparan materi.
Ceramah.
Tanya jawab.
Studi kasus.
Simulasi.
Praktik penyusunan dokumen.
Pendampingan.
Konsultasi per OPD.
Presentasi hasil.
Penelaahan dan penyempurnaan dokumen.
Pendekatan tersebut disusun agar peserta dapat langsung mengaplikasikan materi pada dokumen Renstra dan Renja OPD masing-masing.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Durasi: 2 Hari Intensif
Waktu: Sesuai kesepakatan / jadwal yang ditetapkan
Tempat: Hotel Bintang 3
Rancangan kegiatan dalam proposal menggunakan format pelaksanaan selama dua hari dengan hari pertama berfokus pada regulasi dan Renstra OPD, sedangkan hari kedua berfokus pada Renja, sinkronisasi, SIPD-RI, praktik dan penelaahan hasil.
HASIL YANG DICAPAI
Setelah mengikuti Bimtek, setiap peserta/OPD diharapkan memperoleh:
Pemahaman lengkap mengenai regulasi terbaru penyusunan Renstra dan Renja OPD.
Draf kerangka Renstra OPD Bab I–V yang telah disesuaikan dengan RPJMD.
Draf Renja OPD beserta matriks indikator dan konsistensi.
Pemahaman mengenai tata cara penginputan dan verifikasi dokumen di SIPD-RI.
Template Renstra dan Renja yang siap digunakan.
Panduan daftar periksa kesesuaian dokumen.
Hasil tersebut mengikuti bagian “Hasil Yang Dicapai” dalam proposal kegiatan.
MATERI PENDUKUNG RENSTRA DAN RENJA OPD
Untuk memperluas informasi dan menjadi bagian dari Klaster Renstra dan Renja OPD LINKPEMDA, halaman ini nantinya dapat dihubungkan dengan berbagai materi pendukung, antara lain:
Renstra OPD
Panduan Penyusunan Renstra OPD
Sistematika Renstra Perangkat Daerah
Analisis Lingkungan Strategis dalam Renstra
Perumusan Isu Strategis OPD
Penyusunan Tujuan dan Sasaran Renstra
Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan
Penyusunan Pohon Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja Renstra
Program dan Kerangka Pendanaan Renstra
Renja OPD
Panduan Penyusunan Renja OPD
Sistematika Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Sasaran dan Indikator Renja
Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Penyusunan Pagu Indikatif
Evaluasi Kinerja dalam Renja
Matriks Konsistensi Renstra–Renja–RKPD
SIPD-RI
Penginputan Renstra di SIPD-RI
Penginputan Renja di SIPD-RI
Verifikasi Data Renstra dan Renja
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan SIPD-RI
Kesalahan Penginputan Data Perencanaan
Validasi dan Konsistensi Data SIPD-RI
Keterkaitan Dokumen
Hubungan RPJMD dan Renstra OPD
Hubungan RKPD dan Renja OPD
Hubungan Renstra dan Renja
Konsistensi RPJMD–RKPD–Renstra–Renja
Perbedaan Renstra dan Renja
Perbedaan Renja dengan RKA/DPA
JADWAL BIMTEK
Informasi jadwal pelaksanaan Bimtek dapat dilihat melalui halaman jadwal LINKPEMDA.
Jadwal Bimtek Jakarta:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
INFORMASI PENDAFTARAN
Untuk informasi program, jadwal, biaya, fasilitas peserta dan pendaftaran Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD:
WhatsApp: 081387666605
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi/bidang-pemerintahan/bimtek-penyusunan-renstra-dan-renja-opd
Jadwal Bimtek:
http://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
PENUTUP
Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja OPD merupakan kegiatan yang dirancang untuk membantu aparatur pemerintah daerah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, tepat waktu, konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui perpaduan antara pemahaman regulasi, pembahasan konsep, studi kasus, praktik penyusunan, pendampingan, verifikasi dan penginputan SIPD-RI, peserta diharapkan dapat lebih siap dalam melaksanakan proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen Renstra dan Renja OPD.
LINKPEMDA
Informasi, Bimtek dan Diklat Pemerintahan Daerah
August 17, 2026 / Materi
"Bimtek ini memberikan nilai tambah signifikan. Penyampaiannya jelas dan relevan dengan tantangan bisnis yang kami hadapi saat ini."
"Bimtek ini sangat membantu memahami strategi pemasaran terbaru. Kini, saya lebih percaya diri dalam menjalankan tugas."
"Bimtek ini memberikan banyak tips praktis. Penyampaian profesional dan detail. Sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi di lapangan."
"Puas dengan Bimtek ini! Materi interaktif, membuat peserta aktif. Banyak pengetahuan baru yang bisa langsung diterapkan di pekerjaan kami."
"Bimtek ini sangat bermanfaat. Materinya aplikatif, disampaikan dengan jelas, dan mudah dipahami. Setelah mengikuti, produktivitas tim kami meningkat."
Hubungi Kami
