Optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program OPD merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah harus dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi agar mampu menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih sering dijumpai berbagai permasalahan seperti ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta lemahnya pengendalian pelaksanaan program OPD. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, rendahnya capaian kinerja, serta risiko temuan pemeriksaan.

Sejalan dengan tuntutan penerapan regulasi nasional dan pendekatan pengelolaan pemerintahan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun perencanaan yang selaras, penganggaran yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang efektif dan akuntabel.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program OPD Berbasis Regulasi dan Kinerja, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur dan aplikatif untuk membantu aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah secara terpadu.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, proses perencanaan dan penganggaran, serta praktik pelaksanaan program OPD yang selaras dengan regulasi nasional dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program OPD.

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

• Membantu OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan sesuai regulasi.

• Memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

• Mengurangi risiko ketidaksesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan.

• Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD/BPKA

• OPD Teknis

• Pejabat Perencana OPD

• Pejabat Pengelola Keuangan OPD

• PPK-SKPD dan PPTK

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Inspektorat Daerah/APIP

• Pengelola keuangan BLUD (RSUD dan Puskesmas)

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Kebijakan nasional dalam perencanaan dan penganggaran daerah

• Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD)

• Penganggaran berbasis kinerja dan prioritas pembangunan daerah

• Keterkaitan perencanaan dan APBD

• Pelaksanaan program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan dan anggaran

• Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program OPD

• Akuntabilitas kinerja dan pelaporan pelaksanaan program OPD

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan OPD

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja

• Sinkronisasi Dokumen Perencanaan OPD

• Penganggaran Berbasis Kinerja dan Prioritas Daerah

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD

• Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program

• Akuntabilitas Kinerja OPD

• Studi Kasus dan Pembahasan Permasalahan Aktual

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta: 

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengawasan dan pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, patuh terhadap regulasi, serta berorientasi pada pencapaian kinerja. Fungsi pengawasan yang efektif akan mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas OPD.

Di sisi lain, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah daerah yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan internal, tata kelola organisasi, serta budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai tantangan seperti lemahnya pengendalian internal, tindak lanjut hasil pengawasan yang belum optimal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan publik serta meningkatnya risiko temuan pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara fungsi pengawasan, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam satu kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Pelayanan Publik Berbasis Tata Kelola Pemerintahan, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur dan aplikatif untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran pengawasan internal, penerapan sistem pengendalian, serta praktik peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran pengawasan dan pengendalian internal dalam tata kelola pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan pengawasan berbasis risiko.

• Memperkuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

• Mendorong efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.

• Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Inspektorat Daerah / APIP

• Sekretariat Daerah

• BKD / BKPSDM

• OPD penyelenggara pelayanan publik

• Pejabat struktural dan fungsional OPD

• Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan

• Pengelola BLUD (RSUD dan Puskesmas)

• Unit kerja yang terlibat dalam pengawasan dan pelayanan publik

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

• Peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah

• Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

• Tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan

• Prinsip dan standar pelayanan publik

• Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kinerja

• Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan pengawasan dan pelayanan publik

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Pengawasan Internal

• Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko

• Penguatan Fungsi Pengendalian Internal OPD

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan

• Prinsip dan Standar Pelayanan Publik

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kinerja

• Studi Kasus Pengawasan dan Pelayanan Publik

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta: 

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Reputasi pemerintah daerah merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, pola komunikasi publik, transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons isu dan krisis yang berkembang di ruang publik, baik melalui media konvensional maupun media digital.

Dalam era keterbukaan informasi dan media sosial, isu kecil yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan, efektivitas kebijakan, serta citra kepala daerah dan perangkat daerah. Banyak permasalahan pemerintahan daerah tidak bermula dari kesalahan kebijakan substantif, tetapi dari lemahnya manajemen komunikasi, respons yang tidak terkoordinasi, dan kegagalan mengelola opini publik.

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga mampu menjaga reputasi institusi, membangun kepercayaan publik, serta mengelola krisis komunikasi secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Reputasi Pemerintah Daerah dan Penanganan Krisis Kepercayaan Publik, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun, menjaga, dan memulihkan reputasi pemerintah daerah secara sistematis dan akuntabel dalam menghadapi dinamika publik Tahun 2026.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman mengenai konsep reputasi pemerintah dan kepercayaan publik.

• Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik pemerintah daerah.

• Membekali peserta dengan strategi penanganan isu dan krisis kepercayaan publik.

• Mencegah eskalasi krisis reputasi yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

• Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi narasi kebijakan pemerintah daerah.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Bagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi

• Camat dan Lurah

• ASN yang terlibat dalam komunikasi dan pelayanan publik

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Reputasi Pemerintah Daerah dan Kepercayaan Publik

• Faktor Pembentuk dan Perusak Reputasi Pemerintahan

• Peran Komunikasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan

• Identifikasi Isu Strategis dan Potensi Krisis Reputasi

• Manajemen Krisis Kepercayaan Publik Pemerintah Daerah

• Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Situasi Krisis

• Koordinasi Internal Pemerintah Daerah dalam Penanganan Isu Publik

• Etika dan Tanggung Jawab ASN dalam Ruang Publik dan Media Sosial

• Studi Kasus Krisis Reputasi Pemerintah Daerah

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Reputasi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan

• Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dan Dinamika Media

• Identifikasi Isu Strategis dan Risiko Krisis Kepercayaan Publik

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Strategi Penanganan Krisis Reputasi Pemerintah Daerah

• Koordinasi dan Pengambilan Keputusan dalam Krisis Publik

• Etika ASN dan Komunikasi Pemerintahan

• Studi Kasus Penanganan Krisis Kepercayaan Publik

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengambilan keputusan merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan daerah seringkali tidak disebabkan oleh kekurangan regulasi, melainkan oleh lemahnya proses pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis analisis risiko, data yang valid, serta prinsip akuntabilitas publik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan dihadapkan pada berbagai situasi strategis yang menuntut keberanian mengambil keputusan, kejelasan kewenangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas lingkungan pemerintahan, dinamika politik, tuntutan masyarakat, serta risiko hukum yang menyertai setiap keputusan menuntut adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola pengambilan keputusan yang profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengambilan keputusan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara sah, rasional, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah Berbasis Risiko, Data, dan Akuntabilitas Publik, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan strategis dan aplikatif guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan keputusan pemerintahan secara tepat, berani, dan akuntabel dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Tahun 2026.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum, metodologi, serta praktik pengambilan keputusan pemerintahan daerah yang berbasis analisis risiko, pemanfaatan data, dan pertanggungjawaban publik.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan prinsip pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berbasis risiko dan data yang valid.

• Memperkuat pemahaman mengenai kewenangan, diskresi, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan.

• Mengurangi risiko kesalahan kebijakan dan implikasi hukum dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

• Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam setiap keputusan pemerintah daerah.

• Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

• Asisten Sekda dan Staf Ahli Kepala Daerah

• Camat dan Lurah

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

• Tim Perumus Kebijakan Daerah

• Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP/Inspektorat)

• ASN yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Landasan Hukum Pengambilan Keputusan Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

• Kewenangan, Diskresi, dan Batasan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Administratif dan Keputusan Strategis Pemerintah Daerah

• Analisis Risiko dalam Penetapan Kebijakan dan Keputusan Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Informasi Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

• Etika Pemerintahan dalam Penetapan Kebijakan Publik

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah (Best Practice dan Policy Failure)

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Nasional dan Prinsip Pengambilan Keputusan Pemerintahan

• Landasan Hukum dan Kewenangan Pejabat dalam Pengambilan Keputusan

• Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Risiko Hukum Kebijakan

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko dan Data Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Etika Pemerintahan dalam Kebijakan Daerah

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah

• Strategi Pencegahan Kesalahan Kebijakan dan Konflik Keputusan

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com