Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBD.

Pada Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyajikan laporan administratif, tetapi juga menghadirkan laporan berbasis kinerja dan outcome yang terukur, sistematis, serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dalam praktiknya, berbagai catatan evaluasi dari DPRD maupun pemerintah pusat sering kali disebabkan oleh:

• Ketidaksinkronan antara RPJMD, RKPD, dan realisasi APBD

• Indikator kinerja yang tidak menggambarkan outcome

• Perbedaan data antara dokumen manual dan SIPD

• Kurangnya analisis capaian dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyusunan LKPJ dan LPPD secara substantif, berbasis kinerja, serta terintegrasi secara digital.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ dan LPPD secara komprehensif, akurat, dan sesuai regulasi terbaru.

Tantangan Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara target RPJMD dan realisasi program/kegiatan.

Indikator kinerja belum berbasis outcome dan dampak nyata.

Ketidaktepatan klasifikasi urusan pemerintahan dalam LPPD.

Data capaian yang tidak sinkron dengan SIPD.

Kurangnya dokumentasi tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Minimnya koordinasi antara perencanaan, keuangan, dan pengawasan internal.

Tanpa penyusunan yang sistematis dan berbasis data terintegrasi, kualitas evaluasi kinerja daerah dapat menurun serta mempengaruhi penilaian nasional.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistematika LKPJ dan LPPD terbaru.

Memperkuat kapasitas penyusunan laporan berbasis kinerja dan outcome.

Mendorong integrasi dokumen melalui SIPD secara optimal.

Meningkatkan kualitas analisis capaian indikator kinerja.

Meminimalkan risiko koreksi dan catatan evaluasi DPRD maupun pemerintah pusat.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Tahun 2026

Kewajiban penyampaian LKPJ dan LPPD.

Keterkaitan RPJMD, RKPD, dan APBD dalam pelaporan kinerja.

Peran kepala daerah, Sekda, dan OPD dalam penyusunan laporan.

2. Sistematika dan Teknik Penyusunan LKPJ

Struktur bab dan substansi LKPJ.

Teknik penyajian capaian kinerja berbasis output dan outcome.

Penyusunan analisis keberhasilan dan kendala pelaksanaan program.

Strategi menjawab rekomendasi DPRD.

3. Penyusunan LPPD Berbasis Urusan Pemerintahan

Klasifikasi urusan wajib dan pilihan.

Validasi indikator kinerja daerah.

Teknik pengisian dan verifikasi data melalui SIPD.

Sinkronisasi data antara LKPJ dan LPPD.

4. Integrasi dan Validasi Data melalui SIPD

Mekanisme input dan sinkronisasi data.

Pencegahan perbedaan antara dokumen manual dan sistem.

Teknik rekonsiliasi data antar OPD.

5. Mitigasi Risiko dan Peningkatan Nilai Evaluasi

Identifikasi potensi kesalahan pelaporan.

Peran Inspektorat dan APIP dalam review internal.

Strategi peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Sekretariat Daerah

Bappeda

BPKAD/BKAD

Inspektorat Daerah

Bagian Pemerintahan

Kepala OPD

Kasubbag Perencanaan

Tim Penyusun LKPJ dan LPPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus evaluasi LKPJ dan LPPD di berbagai daerah.

Simulasi penyusunan laporan dan validasi data melalui SIPD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami sistematika LKPJ dan LPPD secara komprehensif.

Menyusun laporan berbasis kinerja dan outcome yang terukur.

Melakukan validasi data secara akurat melalui SIPD.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penyampaian laporan.

Meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Ketidaksinkronan antar dokumen sering menjadi penyebab utama koreksi anggaran, revisi berulang, hingga temuan dalam pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP. Perbedaan pagu indikatif, ketidaksesuaian indikator kinerja, serta perubahan kebijakan yang tidak terakomodasi secara tepat dapat menimbulkan risiko administratif maupun risiko akuntabilitas keuangan daerah.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme yang sistematis, berbasis kinerja, serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA secara komprehensif dan sesuai regulasi terbaru.

Tantangan Sinkronisasi Dokumen Tahun Anggaran 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan dalam RKPD dan alokasi anggaran dalam KUA-PPAS.

Perbedaan rincian program dan kegiatan pada RKA-SKPD.

Ketidaktepatan klasifikasi akun belanja.

Perubahan kebijakan nasional yang belum diakomodasi dalam dokumen daerah.

Ketidaksinkronan data antara dokumen manual dan SIPD RI.

Minimnya koordinasi antara perencanaan, keuangan, dan pengawasan internal.

Tanpa sinkronisasi yang tepat, potensi temuan audit dan ketidakefisienan anggaran akan semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antar dokumen, teknik penyelarasan program dan kegiatan, serta mekanisme verifikasi sebelum penetapan DPA.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap keterkaitan RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Memperkuat kapasitas penyusunan anggaran yang konsisten dan selaras.

Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan prioritas pembangunan.

Mendorong integrasi dokumen melalui SIPD RI secara optimal.

Meminimalkan risiko koreksi anggaran dan temuan audit.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Tahun 2026

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dalam regulasi terbaru.
Peran kepala daerah, TAPD, dan OPD dalam proses sinkronisasi.

2. Sinkronisasi RKPD dan KUA-PPAS

Teknik penyelarasan prioritas pembangunan dan pagu indikatif.
Strategi menjaga konsistensi kebijakan pembangunan daerah.

3. Penyusunan RKA-SKPD yang Selaras dan Akuntabel

Validasi indikator dan target kegiatan.
Ketepatan klasifikasi akun belanja.
Mitigasi risiko kesalahan penganggaran.

4. Penyusunan dan Penetapan DPA

Kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA.
Tahapan verifikasi internal sebelum penetapan.
Integrasi dan validasi dokumen melalui SIPD RI.

5. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Temuan Audit

Identifikasi potensi ketidaksinkronan dokumen.
Peran APIP dan Inspektorat dalam pengawasan.
Strategi menghadapi pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bappeda

BPKAD/BKAD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Kasubbag Perencanaan

Inspektorat Daerah

Kepala OPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus ketidaksinkronan dokumen dalam pemeriksaan audit.

Simulasi penyelarasan dan validasi dokumen melalui SIPD RI.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami hubungan sistematis antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Menyusun dokumen anggaran yang konsisten dan sesuai regulasi.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penetapan anggaran.

Mengurangi kemungkinan temuan audit akibat ketidaksinkronan dokumen.

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta menjadi objek utama dalam pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP.

Dalam praktiknya, berbagai temuan audit sering terjadi akibat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, kesalahan klasifikasi akun belanja, ketidaktepatan indikator kinerja, hingga kurangnya verifikasi internal sebelum penetapan anggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan koreksi anggaran, rekomendasi perbaikan, hingga catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyusunan RKA-SKPD dan DPA melalui pendekatan yang sistematis, berbasis kinerja, serta selaras dengan regulasi terbaru dan integrasi SIPD RI.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami tahapan penyusunan RKA-SKPD dan DPA secara komprehensif, terstruktur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Kesalahan klasifikasi kode rekening belanja.

Ketidaktepatan indikator kinerja program dan kegiatan.

Perubahan kebijakan nasional yang belum terakomodasi secara optimal.

Ketidaksinkronan data antara dokumen manual dan SIPD.

Risiko temuan audit akibat lemahnya verifikasi dan pengendalian internal.

Tanpa perencanaan dan pengendalian yang tepat, proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan permasalahan administratif, revisi berulang, hingga potensi risiko akuntabilitas keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai sinkronisasi dokumen, teknik penyusunan anggaran berbasis kinerja, validasi akun belanja, serta strategi mitigasi risiko sebelum penetapan DPA.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

Memperkuat kapasitas penyusunan RKA-SKPD yang selaras dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Meningkatkan ketepatan klasifikasi akun dan penyusunan DPA.

Mendorong penguatan sistem verifikasi dan pengendalian internal.

Meminimalkan risiko temuan BPK dan APIP dalam pemeriksaan keuangan daerah.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

Kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah.
Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dalam regulasi terbaru.
Peran kepala daerah, TAPD, dan OPD dalam proses penganggaran.

2. Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD

Teknik penyelarasan program dan kegiatan.
Penetapan pagu indikatif dan prioritas pembangunan.
Pencegahan ketidaksinkronan antar dokumen.

3. Teknik Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

Penyusunan indikator dan target kegiatan yang terukur.
Validasi klasifikasi akun belanja.
Mitigasi kesalahan penganggaran sejak tahap awal.

4. Penyusunan dan Penetapan DPA

Kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA.
Tahapan verifikasi internal sebelum penetapan.
Integrasi dan validasi melalui SIPD RI.

5. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Temuan Audit

Identifikasi potensi temuan BPK dan APIP.
Penguatan pengendalian internal perangkat daerah.
Strategi menghadapi pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi audit.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bappeda

BPKAD/BKAD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Kasubbag Perencanaan

Inspektorat Daerah

Kepala OPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus temuan audit dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA.

Simulasi sinkronisasi dokumen dan validasi melalui SIPD RI.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami keterkaitan RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA secara sistematis.

Menyusun RKA-SKPD dan DPA yang konsisten dan sesuai regulasi.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penetapan anggaran.

Mengurangi kemungkinan temuan audit akibat kesalahan penganggaran.

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi unit layanan pemerintah daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non-RS menjadi agenda strategis dalam penguatan tata kelola pelayanan publik Tahun 2026. Tidak hanya rumah sakit daerah, kini sekolah kejuruan, laboratorium lingkungan hidup, balai pelatihan kerja, UPT pengujian kendaraan, terminal, hingga berbagai unit teknis pelayanan lainnya didorong untuk memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui pola BLUD.

Transformasi BLUD bukan sekadar perubahan status kelembagaan. Transformasi merupakan proses penataan sistem manajemen, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan profesionalisme layanan agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks keterbatasan fiskal daerah, BLUD Non-RS menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong unit layanan yang potensial menjadi BLUD melalui persiapan dokumen yang matang, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang realistis, serta penguatan sistem pengendalian internal yang akuntabel.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara komprehensif, sistematis, dan sesuai regulasi.

Tantangan transformasi BLUD Non-RS Tahun 2026 antara lain:

Keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran pada unit layanan teknis.

Ketergantungan operasional terhadap APBD murni.

Belum optimalnya pengelolaan pendapatan layanan.

Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen BLUD dan RBA.

Risiko temuan audit akibat ketidaksiapan sistem pengelolaan keuangan.

Tanpa perencanaan dan strategi yang tepat, proses transformasi dapat menimbulkan permasalahan administratif, kesalahan penyusunan RBA, hingga potensi risiko hukum dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan pembentukan BLUD Non-RS, persyaratan administratif, teknis, dan substantif, serta strategi pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan BLUD Non-RS.

Memperkuat kapasitas penyusunan dokumen persyaratan pembentukan BLUD.

Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Rencana Strategis dan RBA BLUD yang realistis dan terukur.

Mendorong tata kelola unit layanan yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Meminimalkan risiko temuan audit dalam implementasi BLUD Non-RS.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi BLUD Non-RS Tahun 2026

Kerangka hukum pengelolaan BLUD daerah.
Kriteria dan persyaratan pembentukan BLUD Non-RS.
Kewenangan kepala daerah dalam penetapan BLUD.

2. Tahapan Transformasi Unit Layanan Menjadi BLUD

Identifikasi potensi dan studi kelayakan.
Persyaratan administratif, teknis, dan substantif.
Penyusunan dokumen usulan pembentukan BLUD.

3. Penyusunan Rencana Strategis dan RBA BLUD

Penyusunan Renstra BLUD berbasis layanan.
Teknik penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Proyeksi pendapatan dan belanja BLUD secara realistis.

4. Pola Pengelolaan Keuangan dan Fleksibilitas BLUD

Pengelolaan pendapatan layanan.
Mekanisme belanja BLUD.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD.

5. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko

Peran APIP dan Inspektorat Daerah.
Penguatan pengendalian internal BLUD.
Strategi menghadapi pemeriksaan dan audit.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

BPKAD/BKAD

Dinas Pendidikan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

Balai Pelatihan Kerja

Inspektorat Daerah

Bagian Organisasi

Kepala UPT dan Pengelola Keuangan Unit Layanan

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus transformasi UPT menjadi BLUD.

Simulasi penyusunan dokumen dan RBA BLUD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara sistematis.

Menyusun dokumen persyaratan pembentukan BLUD sesuai regulasi.

Menyusun RBA yang realistis, terukur, dan akuntabel.

Mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara profesional.

Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja dan akuntabilitas.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com