Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 memasuki fase penguatan akuntabilitas dan pengawasan berbasis kinerja melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Dana Desa bukan sekadar instrumen transfer fiskal ke desa. Dana Desa merupakan instrumen strategis pembangunan nasional yang menyentuh langsung aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat desa.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa:

• Penyaluran Dana Desa tepat waktu

• Penggunaan anggaran sesuai prioritas nasional

• Pelaporan dan pertanggungjawaban tertib administrasi

• Risiko temuan audit dapat diminimalkan

Dalam praktiknya, masih banyak desa menghadapi tantangan administratif dan teknis yang berpotensi menghambat penyaluran maupun menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam memahami implementasi PMK 7 Tahun 2026 secara komprehensif, sistematis, dan aplikatif.

Tantangan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

• Ketidaksesuaian perencanaan APBDes dengan prioritas nasional.

• Keterlambatan penyampaian laporan realisasi.

• Kesalahan administrasi dan penyusunan SPJ.

• Ketidaktepatan dalam pengelolaan pajak kegiatan desa.

• Risiko penundaan atau penghentian penyaluran Dana Desa.

• Temuan audit akibat ketidaksiapan sistem pengendalian internal.

Tanpa pemahaman teknis yang memadai, pengelolaan Dana Desa berpotensi menimbulkan risiko administratif hingga konsekuensi hukum.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap substansi PMK 7 Tahun 2026.

• Memperkuat kapasitas teknis pengelolaan Dana Desa TA 2026.

• Meningkatkan ketertiban administrasi dan pelaporan.

• Meminimalkan risiko temuan audit dan sanksi administratif.

• Mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Dana Desa TA 2026

• Substansi utama PMK 7 Tahun 2026.

• Mekanisme penyaluran Dana Desa.

• Persyaratan administrasi setiap tahap pencairan.

• Kriteria desa penerima dan skema penyaluran berbasis kinerja.

2. Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

• Sinkronisasi RKPDes dan APBDes.

• Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

• Strategi perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

• Simulasi penyusunan anggaran kegiatan.

3. Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

• Buku kas umum, buku bank, dan buku pajak.

• Tata cara penyusunan SPJ kegiatan.

• Pengelolaan pajak atas belanja desa.

• Kesalahan administrasi yang sering terjadi dan cara menghindarinya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

• Mekanisme pelaporan realisasi.

• Ketentuan pelaporan berkala.

• Integrasi data dan dokumentasi kegiatan.

• Strategi memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

5. Pengawasan dan Mitigasi Risiko

• Peran APIP dan Inspektorat.

• Pengawasan berbasis risiko.

• Strategi menghadapi audit.

• Studi kasus temuan pengelolaan Dana Desa.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

• BPKAD/BKAD

• Inspektorat Daerah

• Camat

• Kepala Desa

• Sekretaris Desa

• Bendahara Desa

• Pendamping Desa

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2026.

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

• Penyampaian materi oleh narasumber berpengalaman.

• Diskusi interaktif dan tanya jawab.

• Studi kasus pengelolaan Dana Desa.

• Simulasi penyusunan dokumen administrasi dan pelaporan.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami implementasi PMK 7 Tahun 2026 secara komprehensif.

• Menyusun APBDes sesuai prioritas dan regulasi.

• Menyusun dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan tertib.

• Mengelola Dana Desa secara profesional dan akuntabel.

• Mengurangi risiko temuan audit dan sanksi administratif.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi – 16 JP
Format: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Pemerintahan 2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi organisasi, dan implementasi kebijakan terbaru. Pelatihan ini sangat relevan bagi OPD, Kecamatan, Desa, serta unit pemerintahan yang ingin memperkuat tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Program ini membantu peserta memahami praktik terbaik tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen layanan publik, serta implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai regulasi terbaru tahun 2026.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 merupakan momentum penting dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh daerah. Tingkatkan kompetensi tim pemerintahan agar mampu menerapkan kebijakan dan praktik terbaik dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Bidang Pemerintahan 2026 dengan pendekatan praktis, studi kasus aktual, serta narasumber profesional yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan daerah

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Bimtek Bidang Pemerintahan 2026

Materi pelatihan mencakup:

• Tata Kelola Pemerintahan Daerah

• Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

• Koordinasi OPD dan Kelembagaan

• Peraturan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah

• Manajemen Administrasi Pemerintahan

• Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintahan

• Best Practice Tata Kelola Pemerintahan

Materi disampaikan oleh narasumber praktisi pemerintahan dan pejabat yang berpengalaman.

👉 Lihat seluruh materi Bimtek Bidang Pemerintahan di sini:
https://linkpemda.com/materi/bidang-pemerintahan

Jadwal Bimtek Bidang Pemerintahan 2026

Program Bimtek Bidang Pemerintahan 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• ASN di OPD Pemerintahan

• Kepala Bagian Pemerintahan

• Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Kepala Seksi / Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan

• Pejabat yang menangani pelayanan publik

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada tata kelola pemerintahan terbaru 2026

• Materi aplikatif berbasis praktik

• Narasumber profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Bimtek Bidang Pemerintahan 2026

Apakah Bimtek Bidang Pemerintahan 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan.

Apakah materi disesuaikan dengan regulasi terbaru tahun 2026?
Ya, materi disusun berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru tahun 2026.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh melalui WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605

Bimbingan Teknis (Bimtek) Barang & Jasa 2026 merupakan program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan aset daerah, dan penerapan regulasi PBJ terbaru. Di tengah dinamika kebijakan nasional dan tuntutan transparansi pengadaan, kegiatan ini menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah dan unit kerja terkait.

Program ini membantu peserta memahami seluruh tahapan pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, evaluasi dan pertanggungjawaban dengan pendekatan berbasis regulasi terbaru tahun 2026.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan aset daerah. Tingkatkan kompetensi tim PBJ agar sesuai regulasi terbaru, efektif dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan pengadaan.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Barang & Jasa 2026 dengan pendekatan praktis, studi kasus nyata, serta narasumber berpengalaman.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan daerah

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Bimtek Barang & Jasa 2026

Materi pelatihan mencakup:

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis regulasi terbaru

• Proses perencanaan dan penyusunan HPS/Rencana Umum Pengadaan

• Evaluasi dan klarifikasi dokumen pengadaan

• Pengelolaan Aset Daerah dan Pemanfaatannya

• Strategi efisiensi PBJ dan pengawasan internal

• Penyusunan kontrak dan manajemen kontrak

• Pertanggungjawaban pengadaan dan audit PBJ

• Optimalisasi sistem informasi pengadaan

Materi disampaikan oleh praktisi PBJ dan narasumber berpengalaman dalam pengadaan pemerintah.

👉 Lihat seluruh materi Bimtek Barang & Jasa di sini:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-aset-dan-barang-jasa

Jadwal Bimtek Barang & Jasa 2026

Program Bimtek Barang & Jasa 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

• PPK, PPTK

• Pengelola Aset Daerah

• Pejabat Perencana dan Evaluator

• Tim Pengadaan Pemerintah Daerah

• Inspektorat / Pengawas Internal

• ASN yang terkait PBJ dan Aset Pemerintah

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada regulasi terbaru tahun 2026

• Materi aplikatif dan berbasis praktik

• Narasumber profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Bimtek Barang & Jasa 2026

Apakah Bimtek Barang & Jasa 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi PBJ dan pengelola aset.

Apakah materi disesuaikan dengan regulasi terbaru tahun 2026?
Ya, materi disusun berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru tahun 2026.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh melalui WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian 2026 merupakan program pelatihan utama bagi aparatur pemerintah daerah dalam manajemen ASN, disiplin PNS, penilaian kinerja hingga strategi pengembangan kompetensi. Di tengah perubahan regulasi kepegawaian terbaru tahun 2026, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM ASN semakin penting untuk mendukung pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Program ini dirancang untuk membantu OPD, BKPSDM/BKD, dan unit kepegawaian dalam memahami kebijakan kepegawaian terbaru, praktik SIMPEG, sistem penilaian kinerja ASN, serta manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 merupakan momentum penting dalam implementasi kebijakan ASN terbaru. Jangan biarkan aparatur kepegawaian tertinggal dalam memahami regulasi terbaru, inovasi manajemen ASN, serta praktik penilaian kinerja yang efektif.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Kepegawaian 2026 dengan pendekatan praktis dan berbasis regulasi, sehingga peserta siap menerapkan ilmu secara langsung di instansinya.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan daerah

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Bimtek Kepegawaian 2026

Materi pelatihan mencakup:

• Kebijakan ASN terbaru 2026

• Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

• Penilaian Kinerja ASN berdasarkan regulasi baru

• Manajemen Mutasi, Promosi dan Demosi ASN

• Disiplin PNS & Penyelesaian Masalah Kepegawaian

• Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Daerah

• Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional dan Struktural

• Harmonisasi status kepegawaian PNS, PPPK, dan ASN lainnya

Materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman yang memahami praktik implementasi di pemerintahan daerah.

👉 Lihat seluruh materi Bimtek Kepegawaian di sini:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-kepegawaian

Jadwal Bimtek Kepegawaian 2026

Program Bimtek Kepegawaian 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala BKPSDM / Bagian Kepegawaian

• Kepala OPD

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• ASN yang bertanggung jawab pada SIMPEG

• Pejabat yang menangani Penilaian Kinerja ASN

• Inspektorat / Tim Pembinaan ASN

• Tim Manajemen Kompetensi ASN

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada regulasi kepegawaian terbaru tahun 2026

• Materi aplikatif dan berbasis praktik

• Narasumber profesional dan praktisi kepegawaian

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Bimtek Kepegawaian 2026

Apakah Bimtek Kepegawaian 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi ASN pengelola kepegawaian.

Apakah materi disesuaikan dengan regulasi terbaru tahun 2026?
Ya, seluruh materi disusun berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru tahun 2026.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh melalui WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605