(Integrated Planning | Performance Measurement | Data-Driven Reporting | SIPD-RI | SAKIP | Reformasi Birokrasi )

Perubahan kebijakan perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2026 menuntut seluruh OPD untuk mampu menyusun dokumen Renja dan LAKIP secara terintegrasi, selaras, dan berbasis data.

Dokumen perencanaan dan pelaporan harus dapat menggambarkan kesinambungan antara:

✔ Perencanaan (Renja)
✔ Penganggaran (SIPD-RI)
✔ Pengukuran (IKU/IKD/Program/Kegiatan/Subkegiatan)
✔ Pelaporan kinerja (LAKIP)
✔ Monitoring & Evaluasi

Di berbagai daerah, masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksinkronan indikator, kelemahan data dukung, kesalahan logika perencanaan, hingga lemahnya penyusunan LAKIP.

Untuk itu, Bimbingan Teknis Penyusunan Renja & LAKIP Terintegrasi 2026 ini disusun sangat komprehensif, sistematis, dan aplikatif, sehingga OPD dapat langsung menerapkannya dalam penyusunan dokumen resmi tahun 2026.

DASAR HUKUM

Bimtek ini berpedoman pada:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri terkait perencanaan & pembangunan daerah

• PermenPAN RB tentang SAKIP

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIPD-RI

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029

• Peraturan mengenai evaluasi perencanaan dan pelaporan kinerja

• Kebijakan nasional penguatan tata kelola kinerja

TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

🎯 1. Meningkatkan kompetensi OPD dalam menyusun Renja 2026

• Penyelarasan RPJMD – Renstra – Renja
• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan
• Penyusunan indikator kinerja yang SMART
• Penentuan target dan rumus perhitungan

🎯 2. Memperkuat kemampuan penyusunan LAKIP 2026

• Pengukuran capaian kinerja
• Analisis capaian target
• Penyusunan rekomendasi strategis

🎯 3. Mendorong integrasi penuh Renja–SIPD–LAKIP

• Penyusunan perencanaan berbasis data
• Konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran
• Sinkronisasi IKU–IKD–IKP–SIPD

🎯 4. Menjamin OPD memahami tata cara Monev kinerja

• Pengumpulan data
• Monev triwulan
• Evaluasi kinerja OPD

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami integrasi Renja–LAKIP
⚠ Indikator tidak berfungsi sebagai alat ukur kinerja
⚠ Data dukung lemah dan tidak konsisten
⚠ Kualitas Renja memengaruhi kualitas anggaran
⚠ LAKIP menentukan nilai SAKIP OPD
⚠ Kinerja OPD menjadi dasar pengambilan keputusan kepala daerah

Dengan Bimtek ini, OPD mendapatkan standar teknis terbaru dan pendampingan aplikatif.

AGENDA & MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan & SAKIP 2026

Materi:

• Kebijakan perencanaan dan penguatan SAKIP terbaru

• Hubungan RPJMD – Renstra – Renja – RKA – LAKIP

• Struktur kinerja (IKU, IKD, IKK, Program, Subkegiatan)

• Penyebab rendahnya nilai SAKIP OPD

• Strategi memperkuat perencanaan & kinerja 2026

📘 Modul 2 — Penyusunan Renja 2026 yang Benar & Terintegrasi

Fokus materi:

• Alur penyusunan Renja 2026

• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan

• Penyusunan indikator kinerja (SMART & relevan)

• Penetapan target berbasis data

• Integrasi Renja dengan SIPD-RI

• Output Renja yang siap diunggah

Disertai template premium Renja 2026 siap pakai.

Hari Kedua

📘 Modul 3 — Penyusunan LAKIP 2026 Berbasis Data & Analisis

Materi teknis:

• Struktur LAKIP terbaru

• Penyusunan capaian kinerja

• Teknik analisis capaian indikator

• Penyusunan narasi evaluasi

• Penyusunan rekomendasi perbaikan

• Matriks kinerja: input – output – outcome

Disertai contoh LAKIP OPD nilai A.

📘 Modul 4 — Integrasi Renja – SIPD – Penganggaran – LAKIP

Fokus materi:

✔ Sinkronisasi indikator di semua level dokumen
✔ Integrasi target Renja dengan data SIPD
✔ Teknik menghindari ketidaksesuaian perencanaan
✔ Mekanisme Monev Triwulan
✔ Penyusunan Matriks Konsistensi

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Dokumen

Setiap peserta akan menghasilkan:

📄 Draft Renja 2026
📄 Matriks Indikator Kinerja
📄 Draft LAKIP 2026 (Bab I–III)
📄 Matriks integrasi Renja–SIPD–LAKIP

Pendampingan langsung oleh fasilitator nasional.

TARGET PESERTA

• BAPPEDA

• Inspektorat

• Bagian Organisasi

• Perencana OPD

• Penyusun Renja

• Penyusun LAKIP

• Operator SIPD-RI

• Pejabat fungsional perencana

NARASUMBER

• Kementerian PANRB (Bidang SAKIP)

• Kementerian Dalam Negeri (SIPD-RI)

• BAPPENAS (Perencanaan & Indikator)

• Inspektorat Ahli Madya/Utama

• Konsultan Perencanaan & Kinerja Nasional

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode:
✓ Tatap Muka
✓ In House Training
✓ Daring / Online

Lokasi fleksibel di seluruh kota besar Indonesia.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:

✔ Sertifikat
✔ Materi lengkap & e-book Renja–LAKIP 2026
✔ Template premium Renja & LAKIP
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional
✔ Ruang pelatihan & fasilitas

PENUTUP

Bimtek ini dirancang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja OPD pada tahun 2026.

Dengan mengikuti kegiatan ini, OPD akan mampu:

✔ Menyusun Renja yang akurat & selaras dengan anggaran
✔ Menyusun LAKIP berstandar nasional
✔ Mengintegrasikan perencanaan–pengukuran–pelaporan
✔ Meningkatkan nilai SAKIP OPD secara signifikan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Digital Talent Mapping | Digital Skill Upskilling | SPBE | Layanan Publik Digital | AI Tools for Government)

Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintah serta peningkatan kualitas SDM aparatur, Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tenaga Non-ASN menjadi Digital Talent yang kompeten, adaptif, dan mampu menjalankan layanan publik berbasis digital.

Tingginya ketergantungan Pemda terhadap tenaga Non-ASN, dibarengi dengan kebijakan efisiensi dan penataan SDM, menuntut adanya peningkatan kapasitas yang terstruktur, terukur, dan sesuai tuntutan era digital. Non-ASN yang sebelumnya dominan pada pekerjaan administratif kini harus diarahkan untuk:

• Menguasai keterampilan digital dasar–menengah
• Mendukung implementasi SPBE
• Mengoperasikan layanan publik digital
• Menggunakan aplikasi pemerintahan: SIPD, SRIKANDI, SP4N-LAPOR, PPID, DSS, AI Tools, dan lainnya
• Mengelola data dan dokumen digital
• Beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi

Namun pada tataran implementasi daerah, masih ditemui berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, belum adanya standar kompetensi, kurangnya skema transformasi SDM, serta belum tersedianya roadmap Digital Talent tingkat OPD.

Oleh karena itu diperlukan Bimbingan Teknis Transformasi Non-ASN menjadi Digital Talent 2026, untuk membekali pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM digital yang kompeten dan sesuai tuntutan nasional.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik Digital 2025–2029

• Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan

• Permendagri tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur

• Peraturan terkait penataan SDM Non-ASN

• Arahan Presiden mengenai peningkatan kompetensi ASN & Non-ASN berbasis digital

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi digital tenaga Non-ASN

• Menguatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan publik digital

• Meningkatkan kemampuan administrasi digital, pengelolaan data, dan dokumen

• Meningkatkan literasi digital keamanan siber (cyber awareness)

• Menyusun Roadmap Digital Talent tingkat OPD

• Mendukung percepatan SPBE dan transformasi SDM pemerintah daerah

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi sangat penting karena:

• Tuntutan transformasi digital semakin tinggi

• Peran Non-ASN sangat strategis dalam operasional layanan publik

• Rendahnya literasi digital tenaga Non-ASN di berbagai daerah

• Belum adanya standar kompetensi digital SDM

• Kebutuhan penguatan implementasi SPBE di seluruh OPD

• Efisiensi dan modernisasi tata kelola pemerintahan

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 — Kebijakan Nasional Transformasi Digital & Penguatan SDM Non-ASN 2026

Materi yang dibahas:

• Kebijakan transformasi digital nasional

• Kondisi dan peran Non-ASN dalam digitalisasi pemerintahan

• Standar kompetensi Digital Talent (Basic–Intermediate)

• Peran Diskominfo, BKPSDM, dan OPD pengguna

• Tantangan dan strategi peningkatan SDM digital daerah

• Studi kasus Digital Talent sukses di berbagai daerah

Hari Kedua

Modul 2 — Penguatan Kompetensi Digital Non-ASN

Materi teknis yang dibahas:

• Keterampilan Office Profesional (Word, Excel, PowerPoint lanjutan)

• Administrasi digital & pengelolaan dokumen (SRIKANDI)

• Manajemen Data Dasar

• Pengoperasian layanan publik digital (SP4N-LAPOR, PPID, dll)

• Cyber Awareness: keamanan data dan perangkat

Modul 3 — AI Tools & Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

Materi teknis dan aplikasi:

• Pemanfaatan AI untuk pekerjaan ASN & Non-ASN

• Otomatisasi tugas harian menggunakan tools digital

• Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

• Penetapan peran non-ASN berbasis kompetensi digital

• Monitoring dan evaluasi pencapaian digital talent

• Penyusunan rencana tindak lanjut OPD

TARGET / SASARAN PESERTA

• BKPSDM / Bagian Kepegawaian

• Diskominfo

• Bagian Organisasi

• Sekretariat Daerah

• Seluruh OPD pengguna tenaga Non-ASN

• Operator aplikasi layanan digital

• Tenaga Non-ASN administrasi

• SDM pendukung layanan publik

NARASUMBER

• Kementerian PANRB

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Komunikasi & Informatika

• BSSN

• Praktisi Transformasi Digital

• Akademisi & Konsultan SPBE

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali
Medan • Makassar • Lombok • Semarang

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

✔ Sudah termasuk:

• Sertifikat

• Materi lengkap

• Modul & e-book Digital Talent 2026

• Konsumsi & coffee break

• Narasumber nasional

• Ruang pelatihan & fasilitas lainnya

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga Non-ASN sehingga mampu mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah tahun 2026.

Partisipasi aktif instansi Saudara akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan SDM pemerintah yang adaptif, modern, dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Perpres 3/2026 | Pendataan NIK | Rencana Intervensi | Pelaporan Nasional)

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia serta meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah pada Tahun 2026.

Keberadaan ATS yang masih cukup tinggi di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan dalam aspek akses pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data dan pelayanan publik. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kualitas SDM di masa depan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, pemerintah menegaskan pentingnya penanganan ATS secara terpadu melalui pendekatan berbasis data, lintas sektor, dan intervensi yang tepat sasaran.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mampu:

• Melakukan pendataan ATS berbasis NIK (by name by address)
• Melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan (verval)
• Menyusun rencana intervensi per anak (individual approach)
• Melakukan pelaporan berbasis data terintegrasi

Namun dalam implementasinya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti ketidaksinkronan data, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta belum optimalnya sistem pelaporan ATS.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis agar pelaksanaan penanganan ATS dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan kebijakan nasional tahun 2026.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Permendikbudristek terkait pendataan dan layanan pendidikan

• Peraturan Menteri Sosial terkait perlindungan anak dan DTKS

• Kebijakan nasional terkait peningkatan akses pendidikan dan penurunan ATS tahun 2026

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan Perpres 3 Tahun 2026

• Meningkatkan kompetensi dalam pendataan ATS berbasis NIK

• Meningkatkan kemampuan verifikasi dan validasi data lapangan

• Menyusun rencana intervensi ATS secara tepat sasaran

• Meningkatkan kualitas pelaporan ATS berbasis data

• Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan ATS

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

• Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah di berbagai daerah

• Data ATS belum terintegrasi antar instansi

• Lemahnya verifikasi dan validasi data lapangan

• Intervensi program belum berbasis kebutuhan individu anak

• Belum adanya sistem pelaporan ATS yang standar dan terukur

• Adanya kebijakan baru Perpres 3 Tahun 2026 yang wajib diimplementasikan

• Tuntutan peningkatan kualitas SDM dan capaian IPM daerah

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 – Kebijakan Nasional & Strategi Penanganan ATS 2026

Materi yang akan dibahas:

• Kebijakan Perpres Nomor 3 Tahun 2026

• Gambaran nasional dan daerah terkait ATS

• Permasalahan umum penanganan ATS

• Strategi percepatan penurunan ATS

• Peran pemerintah daerah dalam implementasi ATS

• Integrasi program pendidikan dan sosial

• Studi kasus penanganan ATS di daerah

Hari Kedua

Modul 2 – Pendataan ATS Berbasis NIK & Verifikasi Lapangan

Materi teknis yang dibahas:

• Metode pendataan ATS by name by address (BNBA)

• Integrasi data (Dapodik, DTKS, Dukcapil)

• Teknik verifikasi dan validasi lapangan (verval)

• Penyusunan instrumen pendataan ATS

• Klasifikasi ATS (ekonomi, sosial, akses, dll)

• Penyusunan database ATS tingkat daerah

Modul 3 – Rencana Intervensi & Pelaporan Nasional ATS

Materi yang akan dibahas:

• Penyusunan rencana intervensi per anak (Individual Action Plan)

• Intervensi pendidikan formal dan nonformal

• Program bantuan sosial untuk ATS

• Pelibatan lintas OPD dalam intervensi

• Penyusunan laporan ATS bulanan dan triwulan

• Dashboard monitoring ATS

• Evaluasi capaian penanganan ATS

TARGET / SASARAN PESERTA

• Dinas Pendidikan

• Dinas Sosial

• Bappeda

• Dinas Dukcapil

• Kecamatan & Desa/Kelurahan

• Inspektorat Daerah

• OPD terkait layanan sosial dan pendidikan

• Operator data pendidikan

• ASN di seluruh unit kerja terkait

NARASUMBER

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Kementerian Sosial Republik Indonesia

• Kementerian Dalam Negeri

• Bappenas

• Praktisi pendidikan dan kebijakan sosial

• Akademisi dan tenaga ahli penanganan ATS

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PILIHAN PAKET KEGIATAN

• Paket Reguler Nasional

• In House Training

• Pendampingan Pendataan ATS

• Pendampingan Intervensi Program

• Konsultasi Teknis ATS Daerah

• Penyusunan Dashboard ATS

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menangani Anak Tidak Sekolah secara efektif, terukur, dan sesuai kebijakan nasional.

Partisipasi aktif pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Perencanaan | Penganggaran | Realisasi | Pelaporan | Evaluasi SIPD-RI)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan tepat waktu, percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026. Tingkat penyerapan anggaran yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik.

Pada tahun 2026, pemerintah semakin memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai sistem terintegrasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. SIPD-RI menjadi instrumen utama dalam memastikan konsistensi data, transparansi, dan percepatan pelaksanaan anggaran di seluruh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala baik pada aspek teknis SIPD-RI, regulasi, maupun kapasitas SDM. Permasalahan seperti lambatnya input data, revisi anggaran yang berulang, sinkronisasi modul yang tidak optimal, hingga rendahnya kualitas perencanaan menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami strategi percepatan anggaran, penggunaan SIPD-RI secara optimal, serta penyusunan laporan realisasi anggaran yang akurat dan sesuai regulasi.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara profesional, sistematis, dan sesuai ketentuan terbaru tahun 2026.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri terkait SIPD-RI (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan)

• Kepmendagri terkait implementasi SIPD-RI Tahun 2026

• Regulasi teknis BPK dan BPKP terkait pelaksanaan anggaran dan pelaporan

• Kebijakan pemerintah mengenai percepatan realisasi anggaran tahun 2026

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai strategi percepatan penyerapan anggaran

• Meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan SIPD-RI pada seluruh modul

• Mengurangi hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan anggaran

• Meningkatkan kemampuan analisis penyerapan anggaran per triwulan

• Mengoptimalkan penggunaan dashboard SIPD-RI untuk monitoring realisasi

• Mendorong keterpaduan proses perencanaan – penganggaran – pelaksanaan – pelaporan

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

• Penyerapan anggaran masih rendah pada beberapa pemerintah daerah

• Banyak kendala teknis dalam penggunaan SIPD-RI yang menghambat realisasi

• Adanya regulasi baru terkait tata kelola keuangan daerah tahun 2026

• Tuntutan akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran semakin tinggi

• Perlunya penyelarasan data antara perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan

• Tingginya SILPA pada beberapa daerah akibat rendahnya kualitas perencanaan

• Perlu percepatan pembangunan fisik dan non-fisik mulai awal tahun anggaran

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 – Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2026

Materi yang akan dibahas:

• Permasalahan umum penyerapan anggaran di pemerintah daerah
• Analisis deviasi realisasi anggaran
• Strategi percepatan pelaksanaan kegiatan belanja operasi & modal
• Penguatan perencanaan: penyelarasan program – kegiatan – subkegiatan
• Penyusunan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran
• Penyempurnaan dokumen anggaran (RKA – DPA – Revisi Anggaran)
• Penguatan manajemen risiko penyerapan anggaran
• Studi kasus percepatan realisasi pada pemerintah daerah dengan serapan optimal

Hari Kedua

Modul 2 – Optimalisasi SIPD-RI (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan)

Materi teknis yang dibahas:

• Alur kerja SIPD-RI Tahun 2026 (end-to-end)
• Penanganan error dan kendala teknis pada modul Perencanaan
• Optimalisasi modul Penganggaran dan konsistensi kode rekening
• Mekanisme revisi anggaran di SIPD-RI
• Modul Penatausahaan: penyusunan SPD, SPM, SP2D
• Penyelesaian kendala realisasi belanja pada SIPD-RI
• Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada SIPD-RI
• Pemanfaatan dashboard SIPD-RI untuk monitoring serapan per OPD
• Best practice integrasi data SIPD-RI dan evaluasi kinerja keuangan daerah

TARGET / SASARAN PESERTA

• BPKAD
• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
• Pengelola keuangan daerah
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
• Bendahara Pengeluaran
• TAPD & Operator SIPD-RI
• ASN di seluruh unit kerja

NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Keuangan Daerah, SIPD-RI)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Kementerian Keuangan RI
• Akademisi dan praktisi pengelolaan keuangan daerah
• Tenaga ahli SIPD-RI dan tata kelola keuangan daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan
• Tatap Muka (Offline)
• In House Training
• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Semarang • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok
Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PILIHAN PAKET KEGIATAN

• Paket Reguler Nasional
• In House Training
• Kelas Khusus SIPD-RI
• Pendampingan Revisi dan Konsistensi Anggaran
• Konsultasi Teknis SIPD-RI (All Module)

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran serta mengoptimalkan penggunaan SIPD-RI secara komprehensif.

Partisipasi aktif pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com