Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berbasis Digital

Pengelolaan layanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari prinsip good governance yang harus diwujudkan oleh setiap badan publik.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengelolaan layanan informasi publik. Transformasi digital, keterbukaan informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan modern.

Sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan di bidang keterbukaan informasi publik, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan informasi yang dikecualikan, pelayanan permohonan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.

Untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah agar mampu memahami substansi regulasi, menerapkan standar pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, serta mengembangkan sistem layanan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Saya juga mengusulkan sedikit perubahan dari template lama. Bagian "BACA JUGA" tidak diletakkan di awal, tetapi dipindahkan ke bagian akhir (setelah Output Peserta). Ini lebih baik untuk SEO karena pengunjung akan membaca isi materi terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke Panduan Teknis sebagai bacaan lanjutan. Dengan demikian, alur membaca menjadi lebih alami dan peluang pengguna mengunjungi halaman lain di website juga meningkat.

MENGAPA BIMTEK INI PENTING?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman terbaru dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital.

Dalam implementasinya, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah perlu memahami secara menyeluruh substansi regulasi, mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ini, peserta akan memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di instansi masing-masing. Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, meminimalkan potensi sengketa informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat Mengikuti BIMTEK

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memahami substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 secara komprehensif.

• Memahami kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.

• Memperkuat peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

• Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik sesuai standar pelayanan.

• Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik.

• Mengurangi risiko sengketa informasi publik melalui penerapan prosedur yang sesuai ketentuan.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan layanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menjadi landasan utama dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan transparan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mengatur prinsip, standar, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tata cara pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

5. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

Menjadi pedoman teknis bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), mengelola informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi sesuai standar nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

Merupakan regulasi terbaru yang menjadi fokus utama kegiatan BIMTEK ini. Peraturan ini mengatur kelembagaan PPID, pengelolaan layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan dokumentasi informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

7. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Meliputi seluruh regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan publik, pengelolaan arsip, dan transformasi digital pemerintahan.

Pentingnya Memahami Dasar Hukum

Pemahaman terhadap dasar hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dengan memahami keterkaitan antarregulasi, aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengurangi potensi sengketa informasi, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.

TUJUAN PELAKSANAAN BIMTEK

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan terbaru mengenai pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami substansi regulasi, tetapi juga mampu menerapkan berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 secara efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

Tujuan Khusus

Pelaksanaan BIMTEK ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik.

2. Memperkuat Kelembagaan PPID

Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Informasi Publik

Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Dokumen

Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

5. Mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik agar lebih cepat, mudah, tepat, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6. Mendorong Transformasi Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik melalui pengembangan website PPID, sistem informasi digital, serta media elektronik lainnya.

7. Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Sengketa Informasi

Memberikan pemahaman mengenai mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan terjadinya sengketa informasi.

8. Mendukung Reformasi Birokrasi

Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.

9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Mendorong terciptanya pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

10. Mewujudkan Good Governance

Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip Good Governance.

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami secara menyeluruh substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

• Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

• Mengoptimalkan fungsi dan peran PPID.

• Menyusun dokumen layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

• Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

• Mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas, fungsi, maupun tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Program ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami substansi regulasi terbaru, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta yang Direkomendasikan

Kementerian dan Lembaga

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

• Instansi Pemerintah Pusat lainnya

Pemerintah Daerah

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten

• Pemerintah Kota

• Pemerintah Desa

Perangkat Daerah (OPD)

• Sekretariat Daerah

• Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

• Bappeda

• BPKAD

• BKPSDM

• Inspektorat Daerah

• Bagian Organisasi

• Bagian Pemerintahan

• Bagian Hukum

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

• Dinas Arsip dan Perpustakaan

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• PPID Utama

• PPID Pelaksana

• Tim Pengelola Website Pemerintah

• Pengelola Portal PPID

• Pengelola Media Informasi Pemerintah

• Administrator Sistem Informasi Publik

Badan dan Lembaga Daerah

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

• Rumah Sakit Khusus Daerah

• Badan Pengelola Kawasan

• Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dunia Pendidikan

• Perguruan Tinggi Negeri

• Perguruan Tinggi Swasta

• Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

• Pusat Kajian Kebijakan Publik

Peserta Lainnya

• Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Pejabat Administrator

• Pejabat Pengawas

• Pejabat Fungsional

• Auditor Internal Pemerintah

• Tenaga Ahli Pemerintah

• Konsultan Pemerintahan

• Instansi pemerintah maupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik.

Mengapa Peserta Perlu Mengikuti BIMTEK Ini?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 membawa berbagai penguatan dalam tata kelola layanan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan PPID, pengelolaan dokumentasi, digitalisasi layanan informasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik perlu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu menerapkan regulasi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KOMPETENSI YANG AKAN DIPEROLEH PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai substansi regulasi terbaru, tetapi juga dibekali kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya.

Kompetensi yang Akan Dikuasai Peserta

1. Memahami Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Peserta mampu memahami filosofi, tujuan, prinsip, serta arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Memahami Substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Peserta memahami secara komprehensif isi, ruang lingkup, tujuan, serta berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

3. Mengoptimalkan Fungsi PPID

Peserta mampu mengimplementasikan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)

Peserta memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, menyusun, memperbarui, dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) secara sistematis.

5. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Peserta memahami tata cara melakukan uji konsekuensi serta menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengelola Pelayanan Informasi Publik

Peserta mampu menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Digital

Peserta memahami strategi pengembangan website PPID, portal informasi publik, layanan digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

8. Mengelola Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Peserta mampu mengelola arsip, dokumentasi, dan penyimpanan informasi publik secara tertib, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Peserta memahami prosedur penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan agar sengketa dapat diminimalkan.

10. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Peserta mampu menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

11. Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan

Peserta memahami keterkaitan pengelolaan layanan informasi publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan modern.

12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peserta mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Manfaat Kompetensi bagi Instansi

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, instansi diharapkan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik.

• Memperkuat kelembagaan dan kinerja PPID.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi potensi sengketa informasi publik.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SPBE.

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

MATERI BIMTEK

Materi Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 disusun secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif. Kurikulum pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara efektif di lingkungan instansi masing-masing.

Setiap materi akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, praktisi, akademisi, maupun pejabat yang memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta transformasi digital.

Modul 1

Kebijakan Nasional Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai arah kebijakan nasional keterbukaan informasi publik, filosofi regulasi, serta implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Modul 2

Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai tujuan, asas, ruang lingkup, serta substansi utama pengaturan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Modul 3

Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembahasan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, struktur organisasi, serta hubungan kerja antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Modul 4

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Teknik identifikasi, klasifikasi, penyusunan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Modul 5

Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Pembahasan mengenai uji konsekuensi, mekanisme penetapan informasi yang dikecualikan, serta perlindungan informasi sesuai regulasi.

Modul 6

Standar Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelayanan permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, hak dan kewajiban pemohon, serta kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi.

Modul 7

Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumen, arsip, sistem penyimpanan informasi, serta tata kelola dokumentasi yang efektif dan mudah diakses.

Modul 8

Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, media elektronik, dan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Modul 9

Standar Pelayanan Informasi Publik Berbasis Digital

Strategi penerapan pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Modul 10

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Teknik penyusunan SOP pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

Modul 11

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Prosedur penyelesaian keberatan, penyelesaian sengketa informasi, serta strategi pencegahan sengketa informasi publik.

Modul 12

Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Penyusunan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan informasi publik.

Modul 13

Strategi Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Langkah-langkah meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi dan peningkatan pelayanan publik.

Modul 14

Integrasi dengan Reformasi Birokrasi dan SPBE

Sinkronisasi pengelolaan layanan informasi publik dengan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program transformasi digital pemerintah.

Modul 15

Best Practice Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Studi praktik terbaik dari kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam membangun sistem layanan informasi publik yang inovatif dan berkinerja tinggi.

Modul 16

Workshop Penyusunan Dokumen PPID

Praktik penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), SOP, serta dokumen pendukung lainnya.

Modul 17

Studi Kasus Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan berbagai studi kasus nyata beserta solusi implementasi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Modul 18

Coaching Clinic dan Konsultasi Implementasi

Sesi konsultasi interaktif untuk membahas kendala, tantangan, serta solusi implementasi pengelolaan layanan informasi publik di instansi peserta.

Modul 19

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Penyusunan program kerja dan strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dapat diterapkan setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.

Modul 20

Evaluasi Pembelajaran dan Rekomendasi Implementasi

Evaluasi hasil pembelajaran, penyampaian rekomendasi, diskusi tindak lanjut, serta penyusunan komitmen peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi di lingkungan kerja peserta. Seluruh materi dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep dan regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

Kegiatan pembelajaran dipandu oleh narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, praktisi pemerintahan, akademisi, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital.

Metode Pembelajaran

1. Ceramah Interaktif (Interactive Lecture)

Penyampaian materi mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

3. Workshop Penyusunan Dokumen

Pelatihan praktik penyusunan berbagai dokumen penting, antara lain:

• Daftar Informasi Publik (DIP)

• Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

• Standar Operasional Prosedur (SOP)

• Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik

• Rencana implementasi di instansi

4. Studi Kasus (Case Study)

Analisis berbagai kasus nyata mengenai pelayanan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi, pengelolaan PPID, dan implementasi regulasi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Simulasi Pelayanan Informasi Publik

Peserta melakukan simulasi proses pelayanan permohonan informasi publik mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, pemberian jawaban, hingga penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok untuk membahas strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, penguatan kelembagaan PPID, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital.

7. Coaching Clinic

Sesi konsultasi langsung bersama narasumber untuk membahas berbagai kendala implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dihadapi oleh peserta.

8. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi implementasi di instansi masing-masing.

Pendekatan Pembelajaran

Pelaksanaan BIMTEK menggunakan pendekatan:

• Learning by Understanding – memahami konsep dan dasar hukum.

• Learning by Practice – mempraktikkan penyusunan dokumen dan prosedur.

• Learning by Discussion – bertukar pengalaman dan solusi antarpeserta.

• Learning by Case Study – menganalisis kasus nyata untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah.

• Learning by Implementation – menyusun rencana tindak lanjut yang siap diterapkan setelah pelatihan.

Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik di instansinya.

FASILITAS PESERTA

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, setiap peserta memperoleh berbagai fasilitas, antara lain:

• Modul atau bahan ajar BIMTEK.

• Materi presentasi narasumber.

• Sertifikat BIMTEK.

• Seminar kit (sesuai paket kegiatan).

• Konsumsi dan akomodasi (sesuai paket pelaksanaan).

• Kesempatan konsultasi dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

• Dokumentasi kegiatan.

• Akses informasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan materi pelatihan.

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif serta kemampuan praktis dalam mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Capaian Kompetensi Peserta

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian BIMTEK, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami Substansi Regulasi

Memahami secara komprehensif ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.

2. Mengimplementasikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Menerapkan ketentuan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

3. Mengoptimalkan Kinerja PPID

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

4. Menyusun Dokumen Layanan Informasi Publik

Mampu menyusun dan memperbarui berbagai dokumen penting, antara lain:

• Daftar Informasi Publik (DIP)

• Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

• Standar Operasional Prosedur (SOP)

• Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

6. Mengembangkan Layanan Informasi Berbasis Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, dan media elektronik sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat.

7. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Memahami mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Menyusun sistem monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

9. Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE

Mengintegrasikan pengelolaan layanan informasi publik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta transformasi digital pemerintahan.

10. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

MANFAAT BAGI INSTANSI

Implementasi hasil BIMTEK diharapkan memberikan manfaat nyata bagi instansi peserta, antara lain:

• Meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi publik.

• Memperkuat kelembagaan dan kapasitas PPID.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi potensi sengketa informasi publik.

• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPBE.

• Memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

📖 BACA JUGA

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, kami merekomendasikan Anda membaca Panduan Teknis yang telah disusun oleh LINKPEMDA.

Panduan tersebut mengulas secara komprehensif latar belakang diterbitkannya regulasi, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup pengaturan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi yang dikecualikan, standar pelayanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, hingga strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Dengan membaca panduan tersebut, peserta akan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai substansi regulasi sehingga lebih siap mengikuti pembahasan teknis, workshop, studi kasus, maupun implementasi di instansi masing-masing.

👉 Panduan Lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

https://linkpemda.com/artikel/panduan-teknis/panduan-lengkap-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-2-tahun-2026-tentang-pengelolaan-layanan-informasi-publik-di-kementerian-dalam-negeri-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-desa

📚 MATERI BIMTEK LAINNYA

LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, serta Pendampingan Teknis yang dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Program pelatihan tersedia dalam berbagai bidang strategis, antara lain:

• Keuangan Daerah

• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Perencanaan Pembangunan Daerah

• Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Reformasi Birokrasi

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Manajemen Risiko Pemerintah

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Keterbukaan Informasi Publik

• Pelayanan Publik

• Pemerintahan Daerah

• Pemerintahan Desa

• Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

• Tema-tema strategis lainnya yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi nasional.

📚 Lihat Seluruh Materi BIMTEK

https://linkpemda.com/materi

📅 Lihat Jadwal BIMTEK Terbaru

https://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai substansi regulasi, penguatan kelembagaan PPID, penyusunan dokumen layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, hingga strategi implementasi yang dapat diterapkan secara nyata di instansi masing-masing.

Dengan dukungan narasumber yang kompeten, materi yang aplikatif, serta metode pembelajaran yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya Good Governance, Reformasi Birokrasi, dan transformasi digital pemerintahan.

📞 INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Daerah, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, maupun Pendampingan Teknis, silakan menghubungi:

📱 WhatsApp
0813-8766-6605

🌐 Website
https://linkpemda.com

📧 Email
info@linkpemda.com

Pelatihan Strategic Human Capital Management | Diklat Human Capital & Talent Management Nasional

Pelatihan Nasional Strategic Human Capital Management untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan SDM melalui penerapan Human Capital, Talent Management, Performance Management, Leadership Development, dan strategi pengembangan organisasi yang berdaya saing.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis, organisasi dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengelolaan SDM telah berkembang dari pendekatan administratif menjadi Strategic Human Capital Management, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan organisasi.

Melalui penerapan Strategic Human Capital Management, perusahaan dapat membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, pengelolaan kinerja, pengembangan kepemimpinan, hingga perencanaan suksesi. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan Human Capital sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan organisasi modern.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan Nasional Strategic Human Capital Management bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi peserta dalam merancang serta mengimplementasikan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, dan kebutuhan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan sistem Human Capital yang efektif, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing organisasi, serta membangun budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kinerja.

MANFAAT PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep Strategic Human Capital Management secara komprehensif.

• Menyusun strategi pengelolaan SDM yang mendukung tujuan organisasi.

• Mengembangkan sistem manajemen talenta yang efektif.

• Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pegawai.

• Menyusun program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

• Mengoptimalkan pengembangan kepemimpinan dan kaderisasi organisasi.

• Membangun budaya kerja yang produktif, adaptif, dan kolaboratif.

• Mendukung transformasi organisasi melalui pengelolaan Human Capital yang modern.

POKOK BAHASAN

Modul 1

Konsep Strategic Human Capital Management

• Konsep Human Capital Management

• Peran strategis Human Capital dalam organisasi

• Perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management

• Human Capital sebagai keunggulan kompetitif organisasi

Modul 2

Perencanaan Strategis SDM

• Human Capital Planning

• Workforce Planning

• Analisis kebutuhan SDM

• Perencanaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang

Modul 3

Talent Management

• Identifikasi talenta

• Talent Mapping

• Talent Pool

• Talent Review

• Talent Development

• Retensi talenta

Modul 4

Performance Management

• Penyusunan Key Performance Indicators (KPI)

• Performance Appraisal

• Performance Review

• Coaching dan Mentoring

• Continuous Performance Improvement

Modul 5

Competency Management

• Kamus Kompetensi

• Competency Mapping

• Gap Analysis

• Individual Development Plan (IDP)

Modul 6

Leadership Development

• Leadership Competency

• Future Leaders

• Succession Planning

• Executive Development

• High Potential Employee Development

Modul 7

Learning & Development

• Training Need Analysis (TNA)

• Learning Roadmap

• Corporate Learning

• Evaluasi efektivitas pelatihan

• Learning Management System (LMS)

Modul 8

Human Capital Analytics

• People Analytics

• Dashboard Human Capital

• Analisis produktivitas SDM

• Pengambilan keputusan berbasis data

Modul 9

Digital Human Capital

• Digital HR

• Artificial Intelligence untuk Human Capital

• Otomasi proses SDM

• Digital Employee Experience

Modul 10

Best Practice Strategic Human Capital

• Studi kasus perusahaan nasional

• Studi kasus perusahaan multinasional

• Penyusunan Action Plan implementasi Strategic Human Capital Management

SASARAN PESERTA

Pelatihan Nasional Strategic Human Capital Management ditujukan bagi:

• Direktur Utama (CEO)

• Direktur Human Capital / SDM

• Direktur Operasional

• General Manager

• Human Capital Manager

• Human Resources Manager

• HR Business Partner (HRBP)

• Talent Management Manager

• Learning & Development Manager

• Organization Development Manager

• Performance Management Manager

• Recruitment Manager

• Industrial Relations Manager

• Compensation & Benefit Manager

• Human Capital Supervisor

• Human Resources Supervisor

• Human Capital Officer

• Human Resources Officer

• Staf Human Capital

• Staf Human Resources

• Konsultan SDM

• Praktisi Human Capital

• Pimpinan Perusahaan

• BUMN

• BUMD

• Perusahaan Swasta

• Rumah Sakit

• Yayasan

• Perguruan Tinggi

• Organisasi Nonprofit

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada praktik terbaik (best practices), meliputi:

• Presentasi Interaktif

• Diskusi dan Tanya Jawab

• Studi Kasus

• Simulasi

• Workshop

• Sharing Best Practices

• Penyusunan Action Plan

• Evaluasi Pembelajaran

FASILITAS PESERTA

Peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

• Modul Pelatihan

• Materi Presentasi

• Sertifikat Pelatihan

• Seminar Kit

• Blocknote dan Pulpen

• Dokumentasi Kegiatan

• Coffee Break

• Makan Siang (sesuai jadwal)

• Konsultasi dengan Narasumber

NARASUMBER

Pelatihan akan menghadirkan narasumber yang berasal dari unsur:

• Praktisi Human Capital Senior

• Konsultan Human Capital

• Akademisi

• Profesional Human Resources

• Pimpinan Perusahaan

• Asesor Kompetensi

• Trainer Bersertifikat Nasional maupun Internasional

yang memiliki pengalaman dalam pengembangan Human Capital, transformasi organisasi, manajemen talenta, serta peningkatan kinerja perusahaan.

OUTPUT PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep Strategic Human Capital Management secara komprehensif.

• Menyusun strategi Human Capital yang selaras dengan tujuan organisasi.

• Mengembangkan sistem manajemen talenta yang efektif.

• Meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja.

• Menyusun program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi.

• Mengimplementasikan strategi pengembangan kepemimpinan.

• Mendukung transformasi organisasi melalui pengelolaan SDM yang modern.

• Menyusun rencana tindak lanjut (Action Plan) yang dapat diterapkan di lingkungan kerja.

KEUNGGULAN PELATIHAN

• Materi disusun mengikuti praktik terbaik Human Capital modern.

• Menggabungkan konsep strategis dengan studi kasus implementasi.

• Berorientasi pada kebutuhan organisasi di era transformasi digital.

• Dibimbing oleh narasumber yang berpengalaman di bidang Human Capital.

• Dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan swasta, BUMN, BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, dan yayasan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. Apa yang dimaksud dengan Strategic Human Capital Management?

Strategic Human Capital Management adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui pengembangan kompetensi, manajemen talenta, pengelolaan kinerja, serta pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan.

2. Apa tujuan Pelatihan Strategic Human Capital Management?

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pengelolaan SDM yang efektif, produktif, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan dunia usaha.

3. Siapa yang perlu mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini direkomendasikan bagi pimpinan perusahaan, Direktur, General Manager, Human Capital Manager, Human Resources Manager, HR Business Partner, Learning & Development, Talent Management, Organization Development, praktisi SDM, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia.

4. Apa manfaat mengikuti Pelatihan Strategic Human Capital Management?

Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai strategi pengelolaan SDM, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, sistem manajemen kinerja, pengembangan kepemimpinan, serta penyusunan rencana pengembangan Human Capital yang mendukung peningkatan produktivitas organisasi.

5. Apakah pelatihan ini dapat diselenggarakan secara In House Training?

Ya. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk In House Training, Public Training, Executive Training, maupun Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

6. Apakah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?

Ya. Materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik industri, tantangan bisnis, serta tujuan pengembangan SDM masing-masing perusahaan atau organisasi.

7. Berapa lama durasi pelatihan?

Durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga program pengembangan yang lebih komprehensif.

8. Apakah peserta memperoleh sertifikat?

Ya. Setiap peserta yang mengikuti pelatihan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan sesuai ketentuan penyelenggara.

HUBUNGI KAMI

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelatihan, biaya, pelaksanaan In House Training, atau penyusunan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, silakan menghubungi tim LINKPEMDA.

Tim kami siap memberikan konsultasi mengenai pelaksanaan pelatihan bagi perusahaan swasta, BUMN, BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, yayasan, maupun organisasi lainnya.

PENDAFTARAN

Bagi perusahaan atau instansi yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, silakan menghubungi kami melalui:

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

🌐 Website : www.linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

📱 WhatsApp : 0813-8766-6605

PENUTUP

Pengelolaan sumber daya manusia yang strategis merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan organisasi. Melalui penerapan Strategic Human Capital Management, perusahaan dapat membangun sistem pengelolaan SDM yang lebih terarah, meningkatkan kompetensi karyawan, mengembangkan talenta unggul, serta memperkuat budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis bagi perusahaan dan organisasi dalam menyelenggarakan program pelatihan profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan praktik terbaik di bidang Human Capital.

Tingkatkan Kepatuhan Regulasi dan Kompetensi SDM Perusahaan Bersama LINKPEMDA

Perkembangan regulasi di bidang penanaman modal, perizinan berusaha, dan perpajakan menuntut setiap perusahaan untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu kewajiban utama pelaku usaha adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagai bentuk pelaporan realisasi investasi kepada pemerintah.

Di samping itu, perusahaan juga dituntut untuk mengelola administrasi perpajakan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tidak hanya mengurangi risiko sanksi administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Optimalisasi Pelaporan LKPM Berbasis OSS-RBA, Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Perizinan Berusaha Tahun 2026. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi terbaru, teknik penyusunan laporan, praktik implementasi, serta solusi atas berbagai kendala yang sering dihadapi perusahaan.

Mengapa Mengikuti Bimtek Ini?

Mengikuti pelatihan ini akan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan maupun peserta, antara lain:

• Memahami ketentuan terbaru mengenai Pelaporan LKPM melalui OSS-RBA.

• Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan penyampaian LKPM secara tepat dan sesuai regulasi.

• Memperkuat pemahaman mengenai administrasi perpajakan perusahaan.

• Mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan potensi sanksi administratif.

• Mendukung penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).

• Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghadapi perkembangan regulasi dan kebutuhan dunia usaha.

Tujuan Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Nasional ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pelaporan LKPM berbasis OSS-RBA.

• Meningkatkan kompetensi dalam penyusunan LKPM dan administrasi perpajakan perusahaan.

• Meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi investasi, perizinan berusaha, dan perpajakan.

• Mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika regulasi.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

• Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

• Ketentuan pelaksanaan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sesuai regulasi yang berlaku.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Nasional ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai implementasi Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), administrasi perpajakan, serta kepatuhan terhadap perizinan berusaha melalui kombinasi penyampaian materi, studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif.

Hari Pertama

Modul I – Kebijakan Penanaman Modal dan Implementasi OSS-RBA

Materi yang akan dibahas meliputi:

• Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia.

• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

• Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

• Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

• Mekanisme dan Jadwal Pelaporan LKPM.

• Pengelolaan Data Perusahaan pada Sistem OSS-RBA.

Modul II – Penyusunan dan Pelaporan LKPM

Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai:

• Tata Cara Penyusunan LKPM.

• Pengisian Data Realisasi Investasi.

• Pengisian Data Tenaga Kerja.

• Pengisian Data Produksi/Kegiatan Usaha.

• Validasi dan Verifikasi Data.

• Simulasi Pengisian LKPM melalui OSS-RBA.

• Diskusi dan Tanya Jawab.

Hari Kedua

Modul III – Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Perusahaan

Materi meliputi:

• Ketentuan Umum Administrasi Perpajakan Perusahaan.

• Kewajiban Perpajakan Badan Usaha.

• Pengelolaan Administrasi Perpajakan yang Efektif.

• Hubungan Data LKPM dengan Administrasi Perusahaan.

• Mitigasi Risiko Ketidakpatuhan Regulasi.

• Pengelolaan Dokumen Pendukung.

Modul IV – Studi Kasus dan Implementasi

Peserta akan mengikuti sesi:

• Studi Kasus Pelaporan LKPM.

• Identifikasi Permasalahan yang Sering Terjadi.

• Strategi Penyelesaian Permasalahan Pelaporan.

• Konsultasi Interaktif bersama Narasumber.

• Evaluasi Pembelajaran.

• Penutupan.

METODE PELAKSANAAN

Agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat mengimplementasikan materi dalam pekerjaan sehari-hari, kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode pembelajaran, yaitu:

• Presentasi Interaktif.

• Pembahasan Regulasi Terkini.

• Studi Kasus.

• Simulasi Pengisian LKPM.

• Diskusi dan Tanya Jawab.

• Konsultasi Bersama Narasumber.

TARGET PESERTA

Bimbingan Teknis Nasional ini ditujukan bagi:

• Direksi / Manajemen Perusahaan.

• Finance & Accounting.

• Tax / Perpajakan.

• Legal & Compliance.

• Administrator OSS-RBA.

• Pengelola Pelaporan LKPM.

NARASUMBER

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, yang berasal dari unsur kementerian/lembaga terkait, praktisi profesional, akademisi, serta konsultan sesuai dengan materi yang disampaikan.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan

Menyesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan LINKPEMDA atau berdasarkan kesepakatan dengan peserta.

Tempat Pelaksanaan

Hotel berbintang di Jakarta atau lokasi lain yang disepakati bersama.

MANFAAT MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memahami regulasi terbaru mengenai Pelaporan LKPM berbasis OSS-RBA.

• Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan penyampaian LKPM secara tepat dan sesuai ketentuan.

• Memperkuat pemahaman mengenai administrasi perpajakan perusahaan.

• Meminimalkan risiko kesalahan pelaporan dan potensi sanksi administratif.

• Meningkatkan kompetensi SDM dalam mendukung tata kelola perusahaan yang profesional.

• Memperoleh kesempatan berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan narasumber yang berpengalaman.

FASILITAS PESERTA

Setiap peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

• Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.

• Modul dan Softcopy Materi Pelatihan.

• Seminar Kit.

• Coffee Break dan Makan Siang.

• Akomodasi Hotel (sesuai paket yang dipilih).

• Dokumentasi Kegiatan.

• Konsultasi Pasca Pelatihan.

BIAYA KEIKUTSERTAAN

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQ)

Apakah pelatihan ini hanya untuk perusahaan besar?

Tidak. Pelatihan ini dapat diikuti oleh perusahaan skala kecil, menengah, maupun besar yang memiliki kewajiban pelaporan LKPM dan administrasi perpajakan.

Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

Direksi, manajemen, Finance, Accounting, Tax, Legal & Compliance, Administrator OSS-RBA, serta personel yang menangani pelaporan LKPM.

Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?

Ya. Setiap peserta akan memperoleh Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional dari LINKPEMDA.

Apakah tersedia sesi konsultasi?

Ya. Peserta dapat berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

Apakah perusahaan dapat meminta pelatihan khusus?

Ya. LINKPEMDA juga melayani In House Training dengan materi, waktu, dan lokasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

PENDAFTARAN

Bagi perusahaan atau instansi yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, silakan menghubungi kami melalui:

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

🌐 Website : www.linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

📱 WhatsApp : 0813-8766-6605

DAFTAR SEKARANG

Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia perusahaan Anda melalui Bimbingan Teknis Nasional bersama LINKPEMDA.

Kami siap membantu perusahaan dalam meningkatkan pemahaman mengenai Pelaporan LKPM Berbasis OSS-RBA, Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Perizinan Berusaha melalui program pelatihan yang profesional, aplikatif, dan berbasis regulasi terkini.

Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan, konsultasi program, dan pendaftaran peserta.

Implementasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dalam Penyusunan RKPD, Sinkronisasi RPJMN 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Prioritas Pembangunan Nasional, dan Pemanfaatan SIPD RI

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan salah satu tahapan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD menjadi pedoman tahunan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, sasaran daerah, program, kegiatan, subkegiatan, serta arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan RKP Tahun 2027. Regulasi tersebut memuat tema pembangunan nasional, prioritas nasional, sasaran pembangunan, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, serta strategi pembangunan yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga harus memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, hasil Musrenbang, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kebijakan pembangunan sektoral lainnya. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, aparatur pemerintah daerah dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan perencanaan pembangunan, teknik penyusunan dokumen RKPD, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 diselenggarakan sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu mendukung tercapainya target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

📖 BACA JUGA

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, pokok-pokok pengaturan, arah kebijakan pembangunan nasional, tahapan penyusunan RKP Tahun 2027, serta implikasinya terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan membaca artikel berikut:

Panduan Lengkap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

http://linkpemda.com/artikel/artikel-dan-berita/peraturan-menteri-ppnkepala-bappenas-nomor-4-tahun-2026-tentang-rancangan-rencana-kerja-pemerintah-tahun-2027-panduan-lengkap-pokok-pengaturan-tahapan-pembahasan-arah-kebijakan-nasional-dan-implikasinya-bagi-pemerintah-daerah

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 (setelah ditetapkan).

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

URGENSI PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis Nasional ini penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa alasan penting pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

✔ Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan RKP Tahun 2027 yang menjadi acuan penyusunan RKPD.

✔ Pentingnya sinkronisasi antara RKP Tahun 2027, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Perlunya peningkatan kualitas dokumen RKPD agar lebih terukur, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

✔ Mendorong keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memanfaatkan SIPD RI sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah.

✔ Mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional melalui program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

✔ Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

TUJUAN KEGIATAN

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan peserta mampu:

✔ Memahami kebijakan nasional penyusunan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

✔ Memahami tema pembangunan, prioritas nasional, sasaran pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027.

✔ Memahami tahapan penyusunan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam menyelaraskan RKPD dengan RPJMN, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam menyusun indikator kinerja, target pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

✔ Memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah.

✔ Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis Nasional ini ditujukan kepada:

• Bappeda Provinsi.

• Bappeda Kabupaten/Kota.

• Sekretariat Daerah.

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

• Inspektorat Daerah.

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).

• Dinas Komunikasi dan Informatika.

• Bagian Organisasi.

• Bagian Pemerintahan.

• Bagian Hukum.

• Tim Penyusun RKPD.

• Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah.

• Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.

• Jabatan Fungsional Perencana.

• Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

• Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

KOMPETENSI YANG AKAN DIPEROLEH PESERTA

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, tetapi juga memperoleh kompetensi praktis dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu diimplementasikan secara efektif pada masing-masing pemerintah daerah.

Materi pelatihan dirancang secara sistematis mulai dari pemahaman regulasi, sinkronisasi kebijakan, teknik penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan indikator kinerja, pemanfaatan SIPD RI, hingga penyusunan strategi implementasi dan evaluasi pembangunan daerah.

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

Modul 2

Tema Pembangunan Nasional, Prioritas Nasional, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, serta Target Pembangunan Tahun 2027.

Modul 3

Sinkronisasi RKP Tahun 2027 dengan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD, serta Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Modul 4

Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2027 mulai dari Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang, Penyempurnaan hingga Penetapan RKPD.

Modul 5

Teknik Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisis Permasalahan, Potensi Daerah, Data Statistik, dan Evidence-Based Planning.

Modul 6

Strategi Penyusunan Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Outcome, Output, dan Target Kinerja Perangkat Daerah.

Modul 7

Penyelarasan RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Modul 8

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Modul 9

Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Asta Cita, serta Prioritas Pembangunan Nasional ke dalam RKPD Tahun 2027.

Modul 10

Strategi Penyusunan Program Prioritas Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik.

Modul 11

Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Target Pembangunan yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Modul 12

Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance Based Planning) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting).

Modul 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, serta Pelaporan Pelaksanaan RKPD sebagai Instrumen Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Modul 14

Strategi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027.

Modul 15

Manajemen Risiko dalam Penyusunan RKPD serta Strategi Mitigasi Risiko terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.

Modul 16

Best Practice Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD yang Berkualitas, Inovatif, Adaptif, dan Berorientasi pada Hasil Pembangunan.

Modul 17

Workshop Penyusunan Matriks Sinkronisasi RKP Tahun 2027 dengan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Modul 18

Studi Kasus Penyusunan RKPD Tahun 2027 Berdasarkan Permasalahan Aktual yang Dihadapi Pemerintah Daerah.

Modul 19

Coaching Clinic Penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Konsultasi Implementasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

Modul 20

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai Strategi Implementasi Penyusunan RKPD Tahun 2027 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis Nasional ini diselenggarakan melalui metode pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi di lingkungan pemerintah daerah. Setiap materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Metode pembelajaran meliputi:

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027

✅ Studi Kasus Implementasi Penyusunan RKPD

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Simulasi Penyusunan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja

✅ Coaching Clinic dan Konsultasi

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026.

✔ Memahami tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✔ Menyusun RKPD yang selaras dengan RPJMN, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Menyusun sasaran, indikator kinerja, target pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur.

✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

✔ Meningkatkan kualitas dokumen RKPD yang berbasis data, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil.

✔ Memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

📖 BACA JUGA

Untuk memahami secara lebih mendalam substansi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, mulai dari pokok-pokok pengaturan, tema pembangunan, prioritas nasional, tahapan penyusunan RKP Tahun 2027, hingga implikasinya terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan membaca artikel berikut:

👉 Panduan Lengkap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

http://linkpemda.com/artikel/artikel-dan-berita/peraturan-menteri-ppnkepala-bappenas-nomor-4-tahun-2026-tentang-rancangan-rencana-kerja-pemerintah-tahun-2027-panduan-lengkap-pokok-pengaturan-tahapan-pembahasan-arah-kebijakan-nasional-dan-implikasinya-bagi-pemerintah-daerah

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp5.500.000/Peserta

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp5.000.000/Peserta

⭐ Paket Non Menginap : Rp4.000.000/Peserta

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi.

✔ Seminar Kit.

✔ Coffee Break dan Makan Siang.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

✔ Akses konsultasi implementasi pasca pelatihan.

📚 MATERI BIMTEK LAINNYA

LINKPEMDA juga menyelenggarakan berbagai Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, serta Pelatihan Teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepegawaian, Barang Milik Daerah (BMD), BLUD, Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, Digitalisasi Pemerintahan, dan berbagai tema strategis lainnya yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi.

📚 Selengkapnya dapat dilihat pada:

http://linkpemda.com/materi

📅 JADWAL BIMTEK NASIONAL

Jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional LINKPEMDA diselenggarakan secara berkala di berbagai kota di Indonesia maupun secara in-house sesuai kebutuhan instansi.

📅 Lihat Jadwal Terbaru:

http://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Melalui pemahaman terhadap regulasi terbaru, penguatan kompetensi perencana, serta penerapan praktik terbaik dalam penyusunan RKPD, diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih adaptif, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMD, BLUD, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Penyusunan RKPD Tahun 2027, silakan menghubungi:

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com