Peningkatan Akuntabilitas, Efektivitas Program, dan Kepatuhan Pemerintah Daerah
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Audit Kinerja dan Audit Ketaatan merupakan instrumen strategis APIP dalam menilai efektivitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang terstruktur guna meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan sesuai kebijakan nasional tahun 2026.
Tujuan Kegiatan
Bimtek ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap konsep dan standar Audit Kinerja dan Audit Ketaatan.
Memperkuat kemampuan teknis perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko.
Meningkatkan kualitas laporan hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
Mendukung pencegahan temuan pemeriksaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Materi Bimtek
Kebijakan Nasional Pengawasan Pemerintah Tahun 2026
Konsep dan Ruang Lingkup Audit Kinerja dan Audit Ketaatan
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAIP)
Perencanaan Audit Berbasis Risiko
Teknik Audit Kinerja (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)
Audit Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKP)
Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Studi Kasus Audit Kinerja dan Ketaatan Pemerintah Daerah
Sasaran Peserta
APIP (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)
Pejabat Pengawas dan Administrator
Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD
Tim Monitoring dan Evaluasi Program
Output yang Diharapkan
Peserta mampu memahami dan menerapkan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan sesuai standar.
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan laporan hasil audit.
Berkurangnya potensi temuan pemeriksaan eksternal.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan BPKP tentang Standar Audit APIP
Permendagri tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kebijakan Pengawasan Pemerintah Tahun 2026
JADWAL PELAKSANAAN
Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)
📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta
|
Paket |
Keterangan |
Biaya |
|---|---|---|
|
Paket A |
Penginapan Single |
Rp 5.500.000 |
|
Paket B |
Penginapan Twin Share |
Rp 5.000.000 |
|
Paket C |
Non Akomodasi |
Rp 4.000.000 |
|
Paket D |
Online via Zoom |
Rp 3.000.000 |
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan:
On the spot saat registrasi
Atau transfer ke:
Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA
FASILITAS PESERTA
✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)
KONTAK RESMI
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
