Bimtek dan Diklat  terkait  APBD, SIPD, dan Pengelolaan Keuangan Daerah – Pelaporan ASN & Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja – Penguatan Inspektorat & Kapabilitas APIP Daerah - Penatausahaan & Optimalisasi Barang Milik Daerah – Manajemen Keuangan & Layanan Kesehatan Terpadu – E-Katalog, SPSE, dan Perpres Pengadaan Terbaru - Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas -   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam menghadapi dinamika regulasi, sistem digitalisasi pemerintahan, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi ASN.

Sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan aparatur daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintahan, LinkPemda Indonesia kembali membuka Program Nasional Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan berbagai bidang strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional seperti RPJPD 2025–2045, RKPD 2026, serta penerapan sistem SIPD RI, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Kinerja.

📘 Bidang Materi dan Pilihan Program Bimtek 2026

A. Bidang Keuangan Daerah & Penganggaran

1. Bimtek Penyusunan RKA, DPA, dan APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026

2. Bimtek Penguatan Sistem Penganggaran Daerah Berbasis SIPD RI Tahun 2026

3. Bimtek Pengelolaan Kas Daerah, Bendahara, dan Penatausahaan Keuangan OPD Sesuai Regulasi Terbaru

4. Bimtek Standar Biaya dan Analisis Kebutuhan Anggaran (ASB, SSH, HSPK) Tahun 2026

5. Bimtek Penyusunan Dokumen Perubahan APBD (P-APBD) dan Tata Cara Revisi Anggaran

B. Bidang Penatausahaan & Pelaporan

1. Bimtek Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui SIPD Keuangan

2. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Menuju Opini WTP

3. Bimtek Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD/BLUD

4. Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berbasis SAKIP

5. Bimtek Penyusunan Renstra, Renja, dan IKU Berbasis Kinerja Tahun 2026

C. Bidang Audit & Pengawasan

1. Bimtek Penguatan Kapabilitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) Berbasis Risiko

3. Bimtek Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

4. Bimtek Teknik Audit Kinerja, Audit Kepatuhan, dan Audit Tujuan Tertentu

5. Bimtek Pengendalian Fraud, Korupsi, Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemda

D. Bidang Barang Milik Daerah (BMD)

1. Bimtek Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang

3. Bimtek Penyusunan RKBMD dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

4. Bimtek Pengamanan dan Penilaian Aset Pemerintah Daerah

5. Bimtek Rekonsiliasi BMD dengan Laporan Keuangan (LKPD)

E. Bidang BLUD & Rumah Sakit/Puskesmas

1. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

3. Bimtek Penyusunan Standar Tarif Layanan dan Analisa Kelayakan BLUD

4. Bimtek Manajemen Akuntansi dan Pelaporan BLUD RSUD/Puskesmas

5. Bimtek Sistem Pelayanan Kesehatan Publik dan Integrasi Digital (RME / ILP)

F. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Implementasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan

3. Bimtek Penyusunan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis Pengadaan

4. Bimtek Penggunaan dan Optimalisasi E-Katalog, SIRUP, SPSE, dan Marketplace Pemerintah

5. Bimtek Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

G. Bidang Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi

1. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat

2. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Layanan

3. Bimtek Pelayanan Publik Inovatif Menggunakan Teknologi Digital

4. Bimtek Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

5. Bimtek Etika Profesi, Disiplin ASN, Komunikasi Layanan, dan Manajemen Pengaduan

⚖️ Dasar Hukum Penyelenggaraan

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

📅 Pelaksanaan dan Mekanisme

Kegiatan diselenggarakan secara nasional dan regional dengan jadwal yang dapat disesuaikan oleh setiap pemerintah daerah.
Pelaksanaan dapat dilakukan:

• Tatap muka (offline) di Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan kota lainnya

• Daring (online) melalui platform resmi LinkPemda

Peserta akan mendapatkan:

• Sertifikat Bimtek Nasional

• Materi/modul lengkap

• Konsultasi teknis pasca pelatihan

🏢 Penyelenggara

Lembaga LinkPemda Indonesia
Terdaftar resmi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintahan daerah berbasis kinerja dan reformasi birokrasi.

📞 Informasi & Pendaftaran

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: Admin LinkPemda
📍 Kegiatan berlaku untuk seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

📰 Penutup

Program Bimtek & Diklat LinkPemda Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen nasional untuk membangun aparatur pemerintah yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil.
Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis regulasi terkini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.