Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan mandat konstitusional yang menuntut setiap kebijakan, rencana, dan program pemerintah daerah memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Dalam praktiknya, masih terdapat dokumen perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan secara sistematis dan terukur.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hadir sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan telah mempertimbangkan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap perencanaan. KLHS tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga alat strategis untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain KLHS, pemerintah daerah juga berkewajiban memahami mekanisme penyusunan dan pengendalian dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, serta Persetujuan Lingkungan berbasis risiko sesuai regulasi terbaru. Ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dapat berdampak pada terhambatnya investasi, tertundanya proyek strategis daerah, serta munculnya sanksi administratif.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penyusunan KLHS, integrasi ke dalam RPJMD, RKPD, dan RTRW, serta tata kelola dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun 2026–2027.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan KLHS secara sistematis dan aplikatif

Memperkuat integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah

Meningkatkan pemahaman penyusunan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP 22 Tahun 2021

Mendorong sinkronisasi dokumen lingkungan dengan RPJMD, RKPD, dan RTRW

Meminimalkan risiko sanksi administratif dan permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup

Materi Pokok

1. Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026–2027

Arah kebijakan nasional pembangunan berkelanjutan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup

Konsekuensi hukum dan administratif

2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan

Analisis pengaruh kebijakan terhadap kondisi lingkungan

Perumusan alternatif kebijakan yang berkelanjutan

Penyusunan rekomendasi KLHS

3. Integrasi KLHS ke Dokumen Perencanaan Daerah

Sinkronisasi KLHS dengan RPJMD dan RKPD

Integrasi dengan RTRW dan RDTR

Penyelarasan indikator kinerja pembangunan berkelanjutan

4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Mekanisme AMDAL dan UKL-UPL terbaru

Persetujuan Lingkungan berbasis risiko

Perizinan berusaha dan pengawasan lingkungan

5. Permasalahan dan Studi Kasus Implementasi di Daerah

Tantangan integrasi KLHS dalam perencanaan

Kendala teknis penyusunan AMDAL dan UKL-UPL

Best practice daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran Peserta

Dinas Lingkungan Hidup

Bappeda

Dinas PUPR / Tata Ruang

Inspektorat

Bagian Hukum Setda

OPD teknis terkait perizinan dan investasi

Output Kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Menyusun KLHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
✔ Mengintegrasikan hasil KLHS dalam dokumen RPJMD dan RKPD
✔ Memahami mekanisme AMDAL dan UKL-UPL berbasis regulasi terbaru
✔ Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup daerah

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

Paket Reguler Nasional

In House Training di Pemerintah Daerah

Kelas Khusus Dinas Lingkungan Hidup

Pendampingan Penyusunan Dokumen KLHS

Konsultasi Teknis Integrasi KLHS ke RPJMD & RKPD

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com