Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Persiapan Evaluasi AKIP Tahun 2026

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama reformasi birokrasi nasional. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah mendorong setiap instansi, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat bagi masyarakat.

Pada Tahun 2026, evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) semakin menekankan pada:

• Keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

• Kualitas indikator kinerja dan data dukung

• Analisis capaian kinerja dan efisiensi anggaran

• Konsistensi implementasi SAKIP di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam praktiknya, masih banyak OPD yang menghadapi kendala berupa lemahnya perumusan indikator kinerja, ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya nilai AKIP dan kualitas LAKIP instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2026 dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah dalam menyusun LAKIP yang berkualitas serta mempersiapkan OPD menghadapi Evaluasi AKIP secara efektif, sistematis, dan berbasis kinerja, sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian PANRB.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan pedoman AKIP dan LAKIP Tahun 2026, termasuk arah kebijakan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

2. Memperkuat kemampuan teknis peserta dalam penyusunan LAKIP, agar laporan kinerja yang dihasilkan akurat, terukur, informatif, dan berorientasi pada hasil.

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi kinerja, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan kinerja OPD.

4. Mempersiapkan OPD dalam menghadapi penilaian dan evaluasi AKIP, dengan memahami instrumen, indikator penilaian, serta strategi peningkatan nilai AKIP secara berkelanjutan.

📚 Materi Bimbingan Teknis

Materi disusun secara komprehensif dan aplikatif, meliputi:

1. Kebijakan Nasional AKIP dan LAKIP Tahun 2026

   • Arah kebijakan evaluasi AKIP Kementerian PANRB

   • Fokus penilaian dan isu strategis AKIP terbaru

2. Penyelarasan Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran

   • Keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja, dan LAKIP

   • Penguatan cascading kinerja OPD

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja

   • Prinsip perumusan IKU yang tepat dan terukur

   • Kesalahan umum dalam penetapan indikator kinerja

4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Validasi Data Kinerja

   • Standar data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

   • Mekanisme pengendalian dan validasi data

5. Teknik Penyusunan LAKIP yang Efektif dan Informatif

   • Struktur dan sistematika LAKIP

   • Penyajian data dan narasi kinerja yang berkualitas

6. Analisis Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran

   • Pengukuran efektivitas dan efisiensi program/kegiatan

   • Pemanfaatan hasil analisis untuk perbaikan kinerja

7. Mekanisme dan Instrumen Evaluasi AKIP

   • Komponen dan bobot penilaian AKIP

   • Proses evaluasi internal dan eksternal

8. Strategi Peningkatan Nilai AKIP OPD

   • Best practice peningkatan nilai AKIP

   • Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi

9. Kesalahan Umum dalam Penyusunan LAKIP dan Evaluasi AKIP

   • Studi kasus temuan evaluasi AKIP

   • Langkah pencegahan dan perbaikan

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Pimpinan OPD

• Sekretaris OPD

• Pejabat Perencana

• Pejabat Pengelola Kinerja dan SAKIP

• Tim Penyusun LAKIP dan AKIP

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

📌 Output Kegiatan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, diharapkan:

1. Peserta mampu menyusun LAKIP sesuai standar dan kriteria evaluasi AKIP.

2. Terjadi peningkatan kualitas laporan kinerja OPD, baik dari sisi substansi maupun penyajian.

3. Terwujud keterpaduan perencanaan, kinerja, dan anggaran di lingkungan OPD.

4. Meningkatnya nilai AKIP instansi pemerintah secara berkelanjutan.

⚖️ Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

3. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Penyusunan LAKIP (ketentuan terbaru).

4. Kebijakan dan Surat Edaran Kementerian PANRB Tahun 2026 terkait AKIP.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com