Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Daerah (WPR) merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Dokumen tata ruang yang berkualitas menjadi landasan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan investasi, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan kawasan strategis dan lingkungan hidup.
Seiring dengan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan investasi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen RTRW, RDTR, serta memastikan integrasinya dengan RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ketidaksinkronan antara tata ruang dan kebijakan pembangunan seringkali menjadi hambatan dalam percepatan investasi, pelayanan perizinan, dan pelaksanaan program prioritas daerah.
Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penyusunan, evaluasi, revisi, serta harmonisasi dokumen tata ruang daerah sesuai regulasi terbaru, sekaligus memperkuat kapasitas teknis dalam implementasinya.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan dan evaluasi dokumen RTRW dan RDTR
Mendorong sinkronisasi tata ruang dengan RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
Meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang
Mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur daerah
Mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi risiko dan perlindungan lingkungan
Materi Pokok
1. Kebijakan Nasional Penataan Ruang Tahun 2026–2027
Arah kebijakan penataan ruang nasional
Integrasi tata ruang dengan pembangunan ekonomi daerah
Tantangan dan isu strategis implementasi di daerah
2. Penyusunan dan Revisi RTRW Daerah
Tahapan teknis penyusunan RTRW
Penyelarasan dengan kebijakan provinsi dan pusat
Proses persetujuan substansi dan legalisasi
3. Penyusunan RDTR dan Pemanfaatan OSS-RBA
Integrasi RDTR dengan sistem perizinan berbasis risiko
Dukungan tata ruang terhadap percepatan investasi
Digitalisasi dan pemetaan berbasis sistem informasi
4. Sinkronisasi Tata Ruang dengan RPJMD dan Renstra OPD
Harmonisasi perencanaan wilayah
Integrasi dengan dokumen penganggaran daerah
Monitoring dan evaluasi implementasi tata ruang
5. Mitigasi Konflik dan Sengketa Tata Ruang
Identifikasi potensi konflik lahan dan kawasan
Strategi penyelesaian dan pendekatan koordinatif
Studi kasus implementasi di daerah
Sasaran Peserta
Kepala Bappeda
Dinas PUPR
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bagian Hukum Setda
Tim Penyusun RTRW/RDTR
Perencana Pembangunan Daerah
Output Kegiatan
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:
✔ Menyusun dan mengevaluasi dokumen tata ruang daerah secara tepat dan sesuai regulasi
✔ Mengharmonisasikan RTRW dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya
✔ Mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang
✔ Mendukung percepatan investasi dan pembangunan daerah berbasis tata ruang yang tertib
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Reguler Nasional
In House Training di Pemerintah Daerah
Kelas Khusus Tim Penyusun RTRW/RDTR
Pendampingan Penyusunan atau Revisi Dokumen Tata Ruang
Konsultasi Teknis Permasalahan Penataan Ruang

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com