Tata kelola pemerintahan daerah saat ini diarahkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan keuangan yang akuntabel, serta pelaporan kinerja yang transparan dan terukur. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala sinkronisasi antar dokumen:

• RPJMD → Renstra OPD

• RKPD → Renja OPD

• KUA-PPAS → APBD

• Penatausahaan → Pelaporan SPIP / SAKIP / LPPD

Selain itu, pengelolaan keuangan dan perencanaan masih sering berjalan dalam sistem informasi yang terpisah, sehingga menyulitkan koordinasi antar Setda, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat.

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan kinerja secara terstandardisasi.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami, menerapkan, dan memaksimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) / Sistem terintegrasi lainnya, agar sinkronisasi administrasi pemerintahan berjalan lebih terarah, akuntabel, efisien dan terdigitalisasi.

Tujuan

Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan proses perencanaan → penganggaran → penatausahaan → pelaporan kinerja ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah secara efektif dan akuntabel.

Tujuan Khusus

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kerangka regulasi sistem informasi pemerintahan daerah.

2. Mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.

3. Mengelola penatausahaan dan pelaporan kinerja berbasis data digital.

4. Menyusun roadmap internal implementasi integrasi sistem informasi di perangkat daerah masing-masing.

5. Mengidentifikasi hambatan implementasi dan merumuskan strategi solusinya.

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini adalah:

• Sekretariat Daerah (Setda)

• Bappeda / Bappelitbangda

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Inspektorat Daerah

• OPD terkait lainnya

Ruang Lingkup Materi

1. Kebijakan Nasional Terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

2. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah & Penganggaran Berbasis Kinerja.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) / Sistem Terintegrasi Lainnya.

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) & SPIP.

6. Penyusunan Roadmap Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi di OPD.

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Sharing session studi kasus antar daerah

• Simulasi penggunaan sistem informasi

• Workshop penyusunan rencana tindak lanjut (RTL)

Durasi pelatihan:
2–3 Hari 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Waktu: Disesuaikan dengan Jadwal Linkpemda atau konfirmasi OPD

• Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Lokasi yang disepakati

Narasumber

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• Bappenas

• BPKP / Auditor SPIP & SAKIP

• Praktisi Sistem Pemerintahan Digital

IX. Output Kegiatan

Peserta akan memperoleh:

• Sertifikat Bimtek 

• Modul digital + materi presentasi

• Contoh SOP pengelolaan terintegrasi

• Rencana Tindak Lanjut implementasi di OPD masing-masing

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. PermenPAN-RB terkait SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

 Besar harapan kegiatan ini dapat meningkatkan sinkronisasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi terintegrasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pembangunan daerah.

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com