Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan layanan yang transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) merupakan kanal resmi pemerintah dalam menerima, mengelola, serta menindaklanjuti laporan masyarakat secara terintegrasi. Implementasi SP4N-LAPOR! yang optimal menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, cepat tanggap, serta berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterlambatan respon laporan, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.
Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tata kelola pengaduan masyarakat berbasis SP4N-LAPOR!, strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik Tahun 2026.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan masyarakat secara profesional dan terstandar
Memperkuat implementasi SP4N-LAPOR! secara efektif dan terintegrasi
Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel
Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan laporan masyarakat
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
Materi Pokok
1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Arah kebijakan reformasi pelayanan publik nasional
Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem pengaduan nasional
Standar pelayanan dan indikator kinerja pelayanan publik
2. Optimalisasi Implementasi SP4N-LAPOR!
Alur dan mekanisme pengelolaan laporan masyarakat
Proses disposisi dan tindak lanjut laporan
Strategi percepatan respon dan penyelesaian pengaduan
Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan laporan
3. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah
Pembagian peran dan tanggung jawab antar OPD
Integrasi sistem pengaduan internal dengan SP4N-LAPOR!
Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal
4. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta tindak lanjut hasil evaluasi
Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
5. Permasalahan dan Studi Kasus Implementasi di Daerah
Tantangan keterlambatan respon dan penyelesaian laporan
Penanganan laporan berulang dan isu viral di media sosial
Praktik baik (best practice) pengelolaan pengaduan di pemerintah daerah
Sasaran Peserta
Bagian Organisasi Setda
Dinas Komunikasi dan Informatika
Inspektorat Daerah
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Admin dan Operator SP4N-LAPOR!
Perangkat Daerah teknis terkait pelayanan masyarakat
Output Kegiatan
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:
✔ Mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur
✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SP4N-LAPOR! sebagai instrumen akuntabilitas
✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi dan data
✔ Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan laporan masyarakat
✔ Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom Meeting)
Lokasi Pelaksanaan
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok
Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.
Pilihan Paket Kegiatan
Paket Reguler Nasional
In House Training pada Pemerintah Daerah
Kelas Khusus Admin dan Operator SP4N-LAPOR!
Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan
Konsultasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam penguatan tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.