Beranda
Jadwal
Materi
Artikel
Profile
March 04, 2026 / Materi BIDANG PEMERINTAHAN Admin

Bimtek SP4N-LAPOR 2026: Penguatan Pengelolaan Pengaduan & Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan layanan yang transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) merupakan kanal resmi pemerintah dalam menerima, mengelola, serta menindaklanjuti laporan masyarakat secara terintegrasi. Implementasi SP4N-LAPOR! yang optimal menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, cepat tanggap, serta berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterlambatan respon laporan, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tata kelola pengaduan masyarakat berbasis SP4N-LAPOR!, strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik Tahun 2026.


Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan masyarakat secara profesional dan terstandar

Memperkuat implementasi SP4N-LAPOR! secara efektif dan terintegrasi

Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel

Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan laporan masyarakat

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah


Materi Pokok

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Tahun 2026

Arah kebijakan reformasi pelayanan publik nasional

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem pengaduan nasional

Standar pelayanan dan indikator kinerja pelayanan publik


2. Optimalisasi Implementasi SP4N-LAPOR!

Alur dan mekanisme pengelolaan laporan masyarakat

Proses disposisi dan tindak lanjut laporan

Strategi percepatan respon dan penyelesaian pengaduan

Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan laporan


3. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pembagian peran dan tanggung jawab antar OPD

Integrasi sistem pengaduan internal dengan SP4N-LAPOR!

Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal


4. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta tindak lanjut hasil evaluasi

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik


5. Permasalahan dan Studi Kasus Implementasi di Daerah

Tantangan keterlambatan respon dan penyelesaian laporan

Penanganan laporan berulang dan isu viral di media sosial

Praktik baik (best practice) pengelolaan pengaduan di pemerintah daerah


Sasaran Peserta

Bagian Organisasi Setda

Dinas Komunikasi dan Informatika

Inspektorat Daerah

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Admin dan Operator SP4N-LAPOR!

Perangkat Daerah teknis terkait pelayanan masyarakat


Output Kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur
✔ Mengoptimalkan pemanfaatan SP4N-LAPOR! sebagai instrumen akuntabilitas
✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi dan data
✔ Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan laporan masyarakat
✔ Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah


Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Metode: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom Meeting)


Lokasi Pelaksanaan

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.


Pilihan Paket Kegiatan

Paket Reguler Nasional

In House Training pada Pemerintah Daerah

Kelas Khusus Admin dan Operator SP4N-LAPOR!

Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan

Konsultasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan


📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam penguatan tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Share :

Tingkatkan Skill Anda Bersama LINKPEMDA