Penguatan Kebijakan SIKD, Integrasi Data Keuangan, Peningkatan Kualitas Informasi, serta Optimalisasi Pemanfaatan Data untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi keuangan pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu diperlukan untuk mendukung evaluasi kebijakan fiskal, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Seiring dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional dan transformasi digital pemerintahan, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami mekanisme penyampaian data, standardisasi informasi, validasi data, serta integrasi dan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan SIKD dalam konteks kebijakan fiskal nasional perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui Bimtek Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Mendukung Integrasi Data dan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi terkait SIKD, mekanisme pengelolaan dan penyampaian data, peningkatan kualitas informasi keuangan, serta pemanfaatan data untuk mendukung koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akuntabel.
MATERI BIMTEK
Kebijakan dan regulasi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Peran SIKD dalam mendukung harmonisasi kebijakan fiskal nasional.
Kebijakan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
Mekanisme penyediaan dan penyampaian data keuangan pemerintah daerah.
Pengelolaan dan standardisasi data serta informasi keuangan daerah.
Validasi, verifikasi, dan peningkatan kualitas data keuangan daerah.
Integrasi dan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah.
Identifikasi permasalahan dan ketidaksesuaian data keuangan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan informasi keuangan.
Pemanfaatan data keuangan untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal.
Penguatan kualitas pelaporan dan penyajian informasi keuangan daerah.
Pengendalian kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi keuangan daerah.
Pengelolaan keamanan data dan mitigasi risiko informasi keuangan.
Studi kasus permasalahan integrasi dan konsistensi data keuangan daerah.
Diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut optimalisasi pemanfaatan SIKD.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi penyelenggaraan SIKD.
Meningkatkan pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan dan penyampaian data keuangan daerah.
Meningkatkan kualitas, akurasi, kelengkapan, dan konsistensi informasi keuangan daerah.
Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam integrasi informasi keuangan.
Mendorong pemanfaatan data keuangan untuk mendukung analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
Meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian kualitas dan keamanan informasi keuangan.
Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
SASARAN PESERTA
Kepala dan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BKAD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan, pejabat dan staf bidang akuntansi serta pelaporan keuangan, aparatur pengelola data keuangan daerah, pejabat perencana, bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan terkait, serta ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, penyampaian, dan pemanfaatan informasi keuangan pemerintah daerah.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Analisis Data → Evaluasi → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, analisis data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Materi dan praktik disesuaikan dengan kebutuhan peserta, ruang lingkup SIKD yang digunakan, ketersediaan akses sistem, serta ketentuan yang berlaku.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.
Sertifikat kegiatan.
Modul dan materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami kebijakan, meningkatkan kualitas data, serta mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan untuk mendukung tata kelola pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan akurasi informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang berkualitas. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan SIKD diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Akuntabilitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
