Penguatan Tata Kelola Kas Daerah yang Efektif, Akuntabel, Tertib Administrasi, dan Sesuai Regulasi Terbaru

Kas Daerah | SP2D | UP/GU/TU | Bendahara Pengeluaran | Penatausahaan Keuangan | Pertanggungjawaban Bendahara | SIPD RI | Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan kas daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas daerah merupakan pusat pengelolaan arus penerimaan dan pengeluaran daerah yang berperan strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan APBD, pembayaran kegiatan perangkat daerah, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses penerbitan SP2D, mekanisme UP/GU/TU, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban bendahara.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak daerah menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Keterlambatan penerbitan SP2D
✔ Kesalahan administrasi pengajuan GU/TU
✔ Penumpukan kas dan rendahnya cash flow planning
✔ Ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban bendahara
✔ Temuan audit terkait penatausahaan keuangan
✔ Pemahaman regulasi bendahara masih belum merata
✔ Kendala penggunaan SIPD RI dalam proses pembayaran

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh dan praktik terbaik mengenai tata kelola kas daerah, mekanisme pembayaran daerah, serta sistem pertanggungjawaban bendahara sesuai regulasi terbaru.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan terkait SIPD RI dan sistem keuangan daerah
• Ketentuan pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Masih banyak kesalahan administrasi bendahara
⚠ Keterlambatan pembayaran kegiatan OPD
⚠ Pengelolaan kas belum berbasis perencanaan cash flow
⚠ Tingginya temuan audit pertanggungjawaban belanja
⚠ Bendahara belum memahami update regulasi terbaru
⚠ Perlunya sinkronisasi sistem manual dengan SIPD RI

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif pengelolaan kas daerah
✔ Strategi percepatan penerbitan SP2D
✔ Tata cara UP/GU/TU yang benar
✔ Teknik penyusunan LPJ bendahara yang rapi
✔ Pencegahan temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat
✔ Template administrasi bendahara siap pakai

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah

Mewujudkan tata kelola kas daerah yang sehat dan efisien

Meningkatkan kualitas administrasi bendahara

Meminimalisir kesalahan pembayaran dan pertanggungjawaban

Mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntabilitas

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2026

• Prinsip pengelolaan kas daerah
• Peran BUD, PPKD, dan OPD
• Sinkronisasi kas dengan APBD

Output: Pemahaman dasar pengelolaan kas

Modul 2 — Manajemen Arus Kas dan Cash Flow Daerah

• Perencanaan kebutuhan kas daerah
• Proyeksi penerimaan dan pengeluaran
• Strategi menjaga likuiditas kas

Output: Sistem cash flow efektif

Modul 3 — Tata Cara Penerbitan SP2D

• Jenis-jenis SP2D
• Proses verifikasi SPM sampai SP2D
• Percepatan layanan pembayaran daerah

Output: Proses SP2D cepat dan tepat

Modul 4 — Mekanisme UP, GU, TU dan LS

• Pengajuan Uang Persediaan
• Ganti Uang Persediaan
• Tambahan Uang Persediaan
• Pembayaran Langsung

Output: Pemahaman sistem pembayaran lengkap

Modul 5 — Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

• Bendahara pengeluaran
• Bendahara penerimaan
• Wewenang dan tanggung jawab hukum

Output: Pemahaman peran bendahara

Modul 6 — Pertanggungjawaban Bendahara

• Penyusunan LPJ bendahara
• Rekonsiliasi buku kas umum
• Kelengkapan bukti transaksi

Output: LPJ bendahara siap audit

Modul 7 — Penatausahaan dalam SIPD RI

• Input transaksi bendahara
• Integrasi pembayaran dengan SIPD
• Solusi error umum SIPD RI

Output: Penguasaan teknis aplikasi

Modul 8 — Pencegahan Temuan Audit

• Temuan umum BPK terkait bendahara
• Kesalahan administrasi yang sering terjadi
• Langkah pencegahan dan mitigasi

Output: Minim temuan pemeriksaan

Modul 9 — Studi Kasus Lapangan

• Kasus keterlambatan GU/TU
• Kesalahan bukti belanja
• Solusi penatausahaan bendahara

Output: Pemahaman praktis lapangan

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi SP2D
• Penyusunan LPJ bendahara
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (SP2D)
14.30 – 16.00 Modul 4 (UP/GU/TU/LS)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Peran Bendahara)
10.00 – 11.30 Modul 6 (LPJ Bendahara)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template LPJ Bendahara
✔ Template Administrasi GU/TU/SP2D
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BPKPD
• Badan Keuangan Daerah
• Bendahara Pengeluaran OPD
• Bendahara Penerimaan
• PPK-SKPD
• PPTK
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Seluruh OPD terkait

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
• Praktisi Pengelolaan Keuangan Daerah
• Auditor Pemerintah
• Akademisi
• Konsultan Keuangan Publik

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola kas daerah secara efektif dan sehat
✔ Mempercepat proses pembayaran SP2D
✔ Menjalankan mekanisme UP/GU/TU secara benar
✔ Menyusun LPJ bendahara yang tertib
✔ Mengurangi temuan audit keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com