Penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi agenda strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2026. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pajak daerah dituntut semakin akuntabel, transparan, serta berbasis pengendalian intern dan manajemen risiko.
Dalam praktiknya, pengawasan PBJT atas Tenaga Listrik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksinkronan data konsumsi, perbedaan klasifikasi pelanggan, lemahnya rekonsiliasi penyetoran, serta belum optimalnya pemetaan risiko penerimaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan pelaporan serta risiko temuan pemeriksaan.
Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, aparatur pemerintah daerah akan dibekali pemahaman teknis dan strategi implementatif dalam memperkuat pengawasan PBJT atas Tenaga Listrik berbasis manajemen risiko guna meningkatkan penerimaan PAD secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Pemerintah Daerah.
Tujuan Kegiatan
Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan PBJT atas Tenaga Listrik
Memperkuat sistem pengawasan dan rekonsiliasi penerimaan pajak
Menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan PAD
Meminimalisir potensi kebocoran penerimaan
Meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pelaporan pajak daerah
Ruang Lingkup Materi
1️⃣ Kebijakan dan Regulasi PBJT Tenaga Listrik
Ketentuan objek dan subjek pajak
Dasar pengenaan dan tarif pajak
Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah
Sinkronisasi Perda dengan regulasi nasional
2️⃣ Mekanisme Pemungutan dan Rekonsiliasi
Prosedur pemungutan PBJT
Rekonsiliasi data konsumsi dan penyetoran
Validasi laporan pajak
Identifikasi selisih dan koreksi data
Monitoring periodik penerimaan
3️⃣ Penerapan Manajemen Risiko
Identifikasi risiko kebocoran penerimaan
Analisis dampak fiskal
Penyusunan matriks risiko PBJT
Strategi mitigasi dan pengendalian
Evaluasi berbasis risiko
4️⃣ Audit Kepatuhan dan Pengawasan Internal
Uji kepatuhan tarif dan klasifikasi pelanggan
Review dokumen penyetoran pajak
Audit tematik PBJT oleh Inspektorat
Monitoring tindak lanjut hasil audit
5️⃣ Strategi Optimalisasi PAD Tahun 2026
Analisis tren penerimaan per sektor
Pemutakhiran basis data pelanggan
Penyusunan rencana aksi optimalisasi
Penguatan koordinasi Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat
Sasaran Peserta
Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota
BPKAD
Inspektorat Daerah
Bagian Pendapatan Daerah
Auditor Internal Pemerintah
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Admin Sistem Pajak Daerah
Output yang Diharapkan
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:
Mampu melakukan rekonsiliasi data PBJT secara sistematis
Memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pajak daerah
Meningkatkan kualitas pengawasan dan audit kepatuhan
Mengurangi potensi temuan pemeriksaan
Mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan
Manfaat Strategis bagi Pemerintah Daerah
✔ Meningkatkan penerimaan PAD secara optimal
✔ Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah
✔ Mengurangi risiko kebocoran pajak daerah
✔ Mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan
✔ Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah
🗓 Jadwal Pelaksanaan
Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari efektif, dengan total 16 Jam Pelajaran (masing-masing 8 JP per hari).
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)
📍 Lokasi
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com