Pelayanan publik merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dalam era digital dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik harus adaptif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis kompetensi, teknologi, dan inovasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik
7. PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024
8. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital dan SPBE
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum

TUJUAN PELATIHAN

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima dan profesional.
• Mendorong penerapan pelayanan berbasis digital dan integrasi sistem SPBE.
• Meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen pengaduan.
• Menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap dinamika pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Nasional Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2025
2. Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya
3. Membangun Budaya Pelayanan Prima pada Instansi Pemerintah
4. Pelayanan Publik Berbasis Digital dan SPBE
5. Teknik Komunikasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
6. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital
7. Penerapan Sistem Pengukuran Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Studi Kasus & Best Practice Pelayanan Terpadu dan MPP Digital

METODOLOGI

• Ceramah Interaktif
• Diskusi dan Tanya Jawab
• Simulasi dan Studi Kasus
• Pemutaran Video dan Analisis Kasus Nyata
• Evaluasi dan Umpan Balik

PESERTA KEGIATAN

Peserta pelatihan ini adalah aparatur penyelenggara pelayanan publik dari:

• Dinas/Badan/Bagian pelayanan
• Kecamatan dan Kelurahan
• RSUD, Puskesmas, dan instansi teknis lainnya
• DPMPTSP atau MPP
• OPD lain yang menjalankan fungsi pelayanan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Kementerian PANRB
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
• Praktisi pelayanan publik dan digitalisasi
• Akademisi ahli reformasi birokrasi dan SPBE