Pemerintah Indonesia terus mendorong kemudahan berusaha dan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - OSS). Sistem ini wajib diikuti oleh semua bentuk badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), dalam proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan usaha.

Namun demikian, masih banyak badan usaha yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab administratif, prosedur pemenuhan izin, serta risiko hukum jika tidak patuh terhadap ketentuan OSS-RBA. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan Diklat Nasional untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem OSS

5. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

7. Surat Edaran Kementerian Investasi/BKPM tentang Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Memberikan pemahaman mendalam kepada badan usaha tentang aspek administratif dan teknis dalam sistem OSS-RBA serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha nasional.

Tujuan:

• Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi perizinan OSS

• Mendorong kepatuhan administrasi badan usaha terhadap ketentuan OSS-RBA

• Menghindari risiko sanksi administratif akibat kelalaian atau ketidaktahuan

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penggunaan sistem OSS

• Menyusun strategi pemantauan dan pelaporan kegiatan usaha melalui LKPM

NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama Kegiatan:
Diklat Nasional Kepatuhan Administrasi Badan Usaha terhadap Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA

Tema:
"Mendorong Legalitas, Kepatuhan, dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yang Terintegrasi dan Transparan"

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Perizinan Nasional dan Fungsi OSS-RBA

2. Tata Cara Pendaftaran dan Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)

3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Sertifikat Standar

4. Klasifikasi Risiko Usaha: Rendah, Menengah, dan Tinggi

5. Tata Cara Pelaporan LKPM dan Kewajiban Pemantauan Usaha

6. Sanksi Administratif atas Ketidakpatuhan OSS

7. Simulasi Aplikasi OSS-RBA (praktik langsung)

PESERTA YANG DITARGETKAN

• Direksi dan pengurus PT atau CV

• Penanggung jawab legal dan administrasi perusahaan

• Konsultan hukum dan notaris

• Perwakilan asosiasi bisnis dan UMKM

• Perangkat daerah yang membina sektor usaha

METODE PELAKSANAAN

• Paparan Materi (Presentasi Interaktif)

• Tanya Jawab dan Konsultasi

• Simulasi Pengisian dan Pemanfaatan Sistem OSS

• Evaluasi dan Rekomendasi Perusahaan Peserta

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu:
Tersedia dalam beberapa gelombang pelaksanaan nasional atau berdasarkan permintaan kelompok peserta (minimal 10 peserta)

Tempat:
Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya sesuai kebutuhan

Metode:
Tatap muka atau daring (Zoom Meeting)

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Diklat 

• Materi Cetak dan Softcopy

• Modul Panduan OSS-RBA Terbaru

• Konsumsi, Akomodasi, dan Transport Lokal (untuk kelas tatap muka)

• Konsultasi Teknis OSS-RBA Pasca Pelatihan

NARASUMBER

• Perwakilan Kementerian Investasi/BKPM

• Praktisi OSS dan Sistem Informasi Perizinan

• Konsultan Hukum Bisnis dan Administrasi Korporasi

• Akademisi bidang administrasi publik dan kebijakan investasi

PENUTUP

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi, kepatuhan administrasi, dan percepatan transformasi sistem perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Diharapkan melalui Diklat ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal, aman, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi menjadi sangat penting. Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan memiliki peran vital dalam menjamin keberlangsungan informasi, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan.

Dengan semakin kompleksnya tantangan di bidang kearsipan dan munculnya regulasi-regulasi baru, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur khususnya bagi pejabat fungsional Arsiparis, pengelola arsip SKPD, dan perangkat daerah lainnya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):

   • Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

   • Peraturan Kepala ANRI No. 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip

   • Peraturan Kepala ANRI No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

5. Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya

6. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:
Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme aparatur khususnya Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip dinamis, statis, dan elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan:

• Meningkatkan kompetensi jabatan fungsional Arsiparis

• Mendorong penerapan tata kelola kearsipan yang baik di SKPD

• Mempersiapkan instansi pemerintah menghadapi audit kearsipan dari ANRI atau BPK

• Menyusun kebijakan internal dan strategi pengelolaan arsip secara sistematis dan berkelanjutan

TEMA KEGIATAN

“Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Pengelolaan Kearsipan Berbasis Regulasi dan Teknologi Informasi”

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Kearsipan Terbaru

2. Strategi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis

3. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan (Srikandi/SPBE)

4. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip dan Tata Naskah Dinas

5. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis

6. Simulasi dan Studi Kasus Pengelolaan Arsip Elektronik

7. Audit Kearsipan dan Persiapan Penilaian ANRI

PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan ini adalah:

• Jabatan Fungsional Arsiparis

• Pengelola Arsip dan Tata Usaha SKPD

• Sekretariat Daerah/Badan/Dinas yang menangani urusan kearsipan

• Pejabat yang membina dan mengelola Jabatan Fungsional Arsiparis

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu: Disesuaikan dengan permintaan instansi atau berdasarkan jadwal nasional yang ditetapkan
Tempat: Jakarta / Bandung / Yogyakarta / Surabaya / Bali / Kota lain sesuai permintaan

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Kementerian PAN-RB

• Praktisi Kearsipan dan Akademisi

METODE PELAKSANAAN

• Presentasi Interaktif

• Diskusi dan Tanya Jawab

• Studi Kasus / Simulasi

• Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

FASILITAS PESERTA

• Modul dan Materi Pelatihan

• Sertifikat Bimtek 

• Konsumsi dan Akomodasi selama kegiatan

• Dokumentasi dan Foto Bersama

• Transportasi lokal (jika diperlukan)

• Penginapan 

PENUTUP

Demikian susunan kegiatan  untuk menjadi acuan pelaksanaan dan pengajuan kepada instansi yang berminat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung profesionalisme ASN khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis dan pengelola kearsipan daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang tinggi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel melalui penguatan manajemen SDM berbasis sistem merit dan digitalisasi layanan kepegawaian.

Peraturan terbaru seperti PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN, serta PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, menjadi landasan kuat dalam transformasi tata kelola ASN secara menyeluruh.

Namun, di banyak daerah, implementasi regulasi kepegawaian masih menemui kendala:

• Lemahnya pemahaman teknis pengelolaan data dan dokumen kepegawaian,

• Ketidaksiapan dalam penerapan sistem merit, manajemen kinerja, dan perencanaan kebutuhan ASN,

• Kurangnya konsistensi dalam pelaporan dan pemanfaatan aplikasi seperti SIASN, e-Kinerja, dan Sapk-BKN.

Maka dari itu, pelatihan ini dirancang agar dapat wajib diikuti oleh pejabat pengelola kepegawaian maupun ASN terkait agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan target reformasi birokrasi tematik tahun 2025.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

3. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

4. PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN

5. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan ASN

6. PermenPANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dalam Manajemen ASN

7. Surat Edaran BKN tentang Pengelolaan Kepegawaian Terintegrasi melalui Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja

8. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

9. Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

TUJUAN PELATIHAN

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi terbaru kepegawaian ASN.

2. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk PNS dan PPPK.

3. Mendorong penerapan sistem merit secara menyeluruh di instansi pemerintah.

4. Menyiapkan SDM dalam penggunaan sistem digital (SIASN, MySAPK, e-Kinerja, Simpeg) secara optimal.

5. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja ASN.

PESERTA PELATIHAN

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala Sub Bagian/Pejabat Pengelola Kepegawaian

• ASN yang menangani e-Kinerja, SIASN, atau administrasi SDM

• Kasubbag Umum/Kepegawaian OPD

• Analis SDM Aparatur / Analis Kepegawaian

MATERI KEGIATAN

1. Kebijakan Nasional Sistem Merit dan Penguatan ASN di Era Digital

2. Tata Kelola Manajemen ASN Berdasarkan PP 11/2017 jo. PP 17/2020

3. Penerapan Manajemen Kinerja ASN Sesuai PermenPANRB No. 6 Tahun 2022

4. Pengelolaan Jabatan ASN dan Pemetaan Talenta ASN (Talent Pooling)

5. Pemanfaatan Sistem Aplikasi SIASN, MySAPK, e-Kinerja, dan Integrasi Data BKN

6. Manajemen PPPK dan Strategi Penataan Formasi ASN yang Efisien

7. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN dan Laporan Evaluasi Kepegawaian Instansi

8. Simulasi dan Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Kepegawaian

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Luring Nasional atau In-house)

• Online (Zoom / LMS)

• Dapat disesuaikan dengan permintaan instansi (minimal 10 peserta per angkatan)

WAKTU & TEMPAT

Waktu dan tempat pelatihan akan dijadwalkan berdasarkan permintaan pemerintah daerah atau OPD. Jadwal nasional rutin juga tersedia secara berkala di kota-kota besar.

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta meliputi:

• Honorarium narasumber

• Sertifikat pelatihan 

• Modul dan bahan ajar

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan luring)

• Akses LMS dan materi online (jika daring)

• Dokumentasi dan bantuan teknis

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan

• Modul digital & cetak

• Seminar kit (untuk luring)

• Akses platform pelatihan

• Konsumsi & akomodasi (jika diperlukan)

• Pendampingan implementasi (opsional)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. Diharapkan seluruh instansi dapat mengikutsertakan pejabat kepegawaian dan ASN terkait dalam kegiatan ini demi memastikan implementasi kebijakan SDM yang berkualitas dan akuntabel.

Sekolah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah swasta menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, akreditasi, tata kelola keuangan, hingga pelaporan berbasis data.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui berbagai regulasi telah mengarahkan seluruh satuan pendidikan, termasuk swasta, untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, pelaporan melalui ARKAS dan SIPLah, serta peningkatan mutu berbasis manajemen berbasis sekolah.

Untuk itu, diperlukan pelatihan teknis yang wajib diikuti oleh sekolah swasta, agar dapat menjalankan operasional secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku dan siap dalam menghadapi audit, penjaminan mutu, serta asesmen nasional.

DASAR HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS

4. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik sebagai sistem pendataan resmi

6. Permendikbud No. 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaporan SIPLah dan ARKAS

7. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Pendidikan dan Akreditasi

8. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan

9. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Kewajiban Sekolah Swasta dalam Pelaporan dan Evaluasi Dapodik dan RKAS Digital

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru yang wajib diikuti sekolah swasta.

2. Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengelola dalam manajemen operasional dan pelaporan.

3. Membantu sekolah swasta memenuhi kewajiban pelaporan BOS, Dapodik, dan akreditasi.

4. Menyiapkan sekolah swasta menghadapi audit keuangan, supervisi mutu, dan perubahan kurikulum.

PESERTA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI

• Kepala Sekolah

• Bendahara Sekolah / Pengelola Keuangan

• Operator Sekolah (Dapodik/ARKAS/SIPLah)

• Wakil Kepala Sekolah (Kurikulum / Sarpras)

• Yayasan / Pengelola Sekolah

• Tim Penjaminan Mutu Internal Sekolah Swasta

MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Wajib Sekolah Swasta: Dapodik, BOS, dan Akreditasi

2. Manajemen Keuangan Sekolah Swasta dan Penggunaan BOS yang Akuntabel

3. Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah untuk Sekolah Swasta

4. Kurikulum Merdeka: Implikasi dan Strategi Implementasi di Sekolah Swasta

5. Penyusunan dan Pelaporan Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKAS)

6. Supervisi dan Penjaminan Mutu Sekolah Swasta Berbasis Evaluasi Diri (EDS)

7. Persiapan Audit Sekolah dan Pemeriksaan Berbasis Kinerja

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan akan disesuaikan berdasarkan permintaan Dinas Pendidikan atau Perkumpulan Sekolah Swasta.
Metode pelaksanaan dapat diselenggarakan secara:

• Tatap muka (Luring: regional/nasional/in-house)

• Daring (Online melalui Zoom Meeting)

BIAYA PELATIHAN

Biaya kontribusi peserta akan disesuaikan dengan lokasi pelatihan dan jumlah peserta. Rincian lengkap akan tercantum dalam surat penawaran dan undangan resmi. Biaya mencakup:

• Narasumber

• Modul pelatihan

• Sertifikat resmi

• Konsumsi & akomodasi (jika luring)

• Seminar kit & dokumentasi

• Penginapan ( Akomodasi ) dan Non akomodasi 

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Pelatihan Resmi (terakreditasi lembaga)

• Modul dan bahan ajar lengkap

• Akses e-materi & rekaman (untuk peserta daring)

• Pendampingan konsultatif (opsional)

• Konsumsi & akomodasi (untuk pelatihan tatap muka)

PENUTUP

Pelatihan ini menjadi bentuk dukungan terhadap sekolah swasta agar mampu memenuhi tanggung jawab administratif, keuangan, dan mutu pendidikan sesuai standar nasional dan regulasi terbaru. Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi penting dan strategis bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang kredibel dan akuntabel di lingkungan sekolah swasta.