Strategi Profesional Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2026 yang Efektif, Tepat Sasaran, Transparan, Akuntabel dan Sesuai Regulasi Terbaru

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu instrumen fiskal strategis pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, penegakan hukum, pembinaan lingkungan sosial, peningkatan kualitas bahan baku tembakau, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional penguatan tata kelola keuangan daerah Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 22 Tahun 2026 sebagai regulasi terbaru yang mengatur mekanisme penggunaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan serta pertanggungjawaban DBH CHT secara lebih terarah, efektif dan akuntabel.

Regulasi terbaru tersebut membawa sejumlah perubahan penting terkait:

✔ Proporsi penggunaan DBH CHT
✔ Prioritas program dan kegiatan
✔ Relaksasi penggunaan anggaran
✔ Mekanisme penganggaran daerah
✔ Penguatan pengawasan dan evaluasi
✔ Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan

Dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya pemahaman terhadap PMK terbaru Tahun 2026
✔ Ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan ketentuan DBH CHT
✔ Risiko kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban
✔ Kendala sinkronisasi program dengan RKPD dan APBD
✔ Lemahnya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan
✔ Tingginya potensi temuan pemeriksaan BPK dan APIP
✔ Belum optimalnya penyusunan dokumen pelaporan dan administrasi
✔ Kurangnya pemahaman OPD terhadap implementasi DBH CHT berbasis kinerja

Melalui implementasi pengelolaan DBH CHT Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut mampu melaksanakan tata kelola penggunaan anggaran secara profesional, tepat sasaran, berbasis kinerja dan sesuai prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional yang fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan, penganggaran, pelaporan serta pertanggungjawaban DBH CHT Tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif dan sesuai regulasi terbaru.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• PMK Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pengelolaan dan Penggunaan DBH CHT
• Kebijakan Pengelolaan APBD Tahun 2026
• Regulasi terbaru terkait pengelolaan DBH CHT Tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Adanya regulasi terbaru PMK Nomor 22 Tahun 2026
⚠ Tingginya risiko temuan pemeriksaan penggunaan DBH CHT
⚠ Pentingnya sinkronisasi program dengan APBD dan RKPD
⚠ Kebutuhan penguatan tata kelola administrasi dan pelaporan
⚠ Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
⚠ Pentingnya efektivitas penggunaan DBH CHT berbasis kinerja
⚠ Kebutuhan peningkatan kapasitas OPD pengelola DBH CHT
⚠ Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan daerah

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami substansi PMK Nomor 22 Tahun 2026
✔ Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan DBH CHT
✔ Memahami mekanisme penganggaran dan pelaporan DBH CHT
✔ Mengoptimalkan efektivitas penggunaan DBH CHT
✔ Memahami tata cara pertanggungjawaban dan administrasi kegiatan
✔ Meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan temuan audit
✔ Mewujudkan tata kelola DBH CHT yang profesional dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda
• Inspektorat Daerah
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pertanian / Perkebunan
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
• Bagian Perekonomian Setda
• DPRD Komisi terkait
• Operator SIPD RI
• PPK-SKPD
• PPTK
• Bendahara Pengeluaran
• Seluruh OPD Pengelola DBH CHT
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional DBH CHT Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Arah kebijakan fiskal nasional
• Strategi penggunaan DBH CHT Tahun 2026
• Prioritas program pemerintah pusat dan daerah
• Penguatan tata kelola DBH CHT berbasis kinerja

Output:

Peserta memahami arah kebijakan nasional DBH CHT Tahun 2026.

Modul 2 — Pembahasan Lengkap PMK Nomor 22 Tahun 2026

Materi Pembahasan:

• Ketentuan terbaru pengelolaan DBH CHT
• Perubahan proporsi penggunaan dana
• Relaksasi penggunaan anggaran
• Ketentuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Output:

Peserta memahami implementasi PMK terbaru secara komprehensif.

Modul 3 — Strategi Penyusunan Program dan Kegiatan DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Sinkronisasi program dengan RKPD dan APBD
• Penyusunan indikator output dan outcome
• Strategi efektivitas program daerah
• Penyusunan kegiatan berbasis prioritas

Output:

Peserta mampu menyusun program DBH CHT yang tepat sasaran.

Modul 4 — Implementasi Penggunaan DBH CHT pada OPD Teknis

Materi Pembahasan:

• Implementasi kegiatan pada OPD
• Studi kasus penggunaan DBH CHT
• Monitoring dan evaluasi kegiatan
• Strategi pengendalian pelaksanaan program

Output:

Peserta memahami implementasi teknis penggunaan DBH CHT di daerah.

Modul 5 — Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Administrasi penggunaan DBH CHT
• Dokumen pertanggungjawaban kegiatan
• Mekanisme pelaporan keuangan
• Rekonsiliasi administrasi kegiatan

Output:

Peserta mampu melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban secara tertib.

Modul 6 — Strategi Pencegahan Temuan Pemeriksaan BPK dan APIP

Materi Pembahasan:

• Identifikasi potensi temuan pemeriksaan
• Penguatan pengendalian internal
• Strategi mitigasi risiko administrasi
• Penyelesaian permasalahan penggunaan DBH CHT

Output:

Peserta memahami strategi mitigasi temuan audit dan penguatan akuntabilitas.

Modul 7 — Workshop Penyusunan RKA dan Administrasi DBH CHT

Materi Pembahasan:

• Simulasi penyusunan kegiatan
• Penyusunan RKA DBH CHT
• Praktik penyusunan dokumen administrasi
• Evaluasi implementasi peserta

Output:

Peserta mampu menyusun administrasi dan kegiatan DBH CHT secara mandiri.

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice Pemerintah Daerah

Materi Pembahasan:

• Analisis permasalahan daerah
• Studi kasus implementasi DBH CHT
• Solusi pengelolaan dan pelaporan
• Praktik terbaik pemerintah daerah

Output:

Peserta memperoleh pemahaman aplikatif implementasi DBH CHT di daerah.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Penyusunan RKA
✅ Simulasi Administrasi dan Pelaporan
✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah
✅ Diskusi dan Konsultasi Teknis
✅ Coaching Clinic Pengelolaan DBH CHT

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Kebijakan Nasional DBH CHT Tahun 2026
10.30 – 12.00 Modul 1 & Modul 2
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.30 Workshop Penyusunan Program dan RKA

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & Modul 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 14.30 Modul 8
14.30 – 16.30 Evaluasi, Diskusi dan Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami implementasi PMK terbaru Tahun 2026
✔ Mampu menyusun program DBH CHT yang tepat sasaran
✔ Memahami mekanisme administrasi dan pelaporan kegiatan
✔ Mampu meminimalisir risiko temuan pemeriksaan
✔ Mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK
✔ Modul Pelatihan Lengkap
✔ Softcopy Materi
✔ Seminar Kit
✔ Konsultasi Pasca Pelatihan
✔ Konsumsi dan Coffee Break
✔ Dokumentasi Kegiatan

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimbingan Teknis ini dirancang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan, penganggaran dan pertanggungjawaban DBH CHT Tahun 2026 yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

✔ Mengoptimalkan penggunaan DBH CHT secara tepat sasaran
✔ Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
✔ Meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan kegiatan
✔ Meminimalisir risiko temuan pemeriksaan keuangan
✔ Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah

LinkPemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah Tahun 2026.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website :Linkpemda.com
📧 Email : info@linkpemda.com