Jakarta, 12–13 Mei 2026 — Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin dinamis, transparan, dan berbasis akuntabilitas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel H! Senen, Jakarta, dan difasilitasi oleh LINKPEMDA sebagai lembaga pendamping pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola keuangan, serta implementasi regulasi pemerintahan terbaru.

Kegiatan diikuti oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat penatausahaan keuangan, operator SIPD, serta pengelola keuangan dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan teknis dan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru Tahun 2026.

Penguatan Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah

Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan, kapasitas bendahara dan pengelola keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD. Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman teknis peserta terhadap proses administrasi keuangan, pertanggungjawaban anggaran, serta penguatan pengendalian internal pemerintah daerah.

Peserta mendapatkan pendalaman materi terkait:

• Pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru Tahun 2026

• Optimalisasi peran bendahara dan PPK-SKPD

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD

• Implementasi SIPD-RI dalam tata kelola keuangan daerah

• Penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko administrasi keuangan

• Penyusunan laporan keuangan yang efektif dan tepat waktu

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif, studi kasus, serta pembahasan kendala teknis yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mendorong Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berbasis digital.

Menurutnya, bendahara dan pengelola keuangan memiliki peran sentral dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, kepatuhan regulasi, serta mampu mendukung kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap sistem administrasi keuangan modern, meningkatkan ketepatan pengelolaan anggaran, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendampingan Teknis dan Implementasi Regulasi Terbaru

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pendampingan teknis langsung mengenai:

• Penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis akuntabilitas

• Optimalisasi penggunaan SIPD-RI

• Strategi percepatan penyerapan anggaran

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah

• Penguatan pengendalian internal pemerintah

• Mitigasi temuan pemeriksaan dan kepatuhan administrasi

Melalui proses pembelajaran dan pendampingan tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu:

• meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan daerah,

• memperkuat kualitas pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel,

• meningkatkan efektivitas administrasi keuangan daerah,

• mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

• serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

Penutup

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Pengelola Keuangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional.

Dengan dukungan fasilitasi dari LINKPEMDA, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing sehingga pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, dan akuntabel.

Penawaran Lanjutan untuk Instansi Pemerintah di Seluruh Indonesia

Sebagai lembaga yang berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINKPEMDA membuka kesempatan bagi:

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten

• Pemerintah Kota

• OPD dan Instansi Pemerintah lainnya di seluruh Indonesia

untuk mengikuti kegiatan:

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Workshop Nasional

• Diklat dan Pendampingan Teknis

• In-House Training Pemerintah Daerah

dengan berbagai tema strategis, antara lain:

• Pengelolaan Keuangan Daerah dan SIPD-RI

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Penyusunan APBD dan Penatausahaan Keuangan

• Penyusunan ASB, SSH, HSPK, dan SBU

• Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja OPD

• Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal Pemerintah

Format kegiatan tersedia:
✔ Tatap muka (offline)
✔ Pendampingan langsung ke daerah (on-site)
✔ In-house training sesuai kebutuhan instansi

Instansi yang berminat akan memperoleh:
✔ Undangan resmi
✔ Proposal & TOR kegiatan
✔ Jadwal dan rundown acara
✔ Modul dan materi bimtek terbaru
✔ Pendampingan narasumber profesional

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com