BANDUNG — Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam Mendukung Penataan Kelembagaan dan Kebutuhan ASN yang dilaksanakan di Fave Hotel Braga, Bandung, pada 30 September sampai dengan 3 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam mendukung penataan kelembagaan, pemetaan jabatan, serta perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Diikuti 6 Peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 6 (enam) peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang berasal dari beberapa jabatan di lingkungan organisasi, yaitu:
Keikutsertaan aparatur dari berbagai jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, terutama dalam mendukung proses pemetaan jabatan, pengukuran beban kerja, serta penyusunan kebutuhan pegawai.
Memperkuat Pemahaman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pembahasan mengenai berbagai aspek penting dalam pelaksanaan Anjab dan ABK, mulai dari identifikasi jabatan, penyusunan uraian jabatan, informasi jabatan, pengukuran beban kerja, hingga pemetaan kebutuhan pegawai.
Analisis Jabatan diperlukan untuk memperoleh informasi yang sistematis mengenai suatu jabatan, termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan yang dibutuhkan. Sementara itu, Analisis Beban Kerja digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai volume pekerjaan dan kebutuhan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
Pembahasan juga diarahkan pada keterkaitan antara struktur organisasi, tugas dan fungsi, jabatan, beban kerja, serta kebutuhan ASN, sehingga hasil analisis dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam proses penataan organisasi.
Mendukung Penataan Kelembagaan dan Kebutuhan ASN
Penerapan Anjab dan ABK memiliki peran penting dalam membantu organisasi memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan jabatan dan sumber daya aparatur.
Melalui proses analisis yang dilakukan secara sistematis, organisasi dapat melakukan pemetaan jabatan, mengidentifikasi kebutuhan pegawai, serta menyesuaikan sumber daya aparatur dengan beban dan kebutuhan pekerjaan.
Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya aparatur yang lebih terarah sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur
Selain memperoleh pemahaman secara konseptual, peserta juga mengikuti pembahasan dan diskusi yang berkaitan dengan penerapan Anjab dan ABK dalam lingkungan pemerintahan. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami penerapan materi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan penataan jabatan, analisis beban kerja, pemetaan kebutuhan pegawai, dan penguatan kelembagaan.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung di Fave Hotel Braga, Bandung, ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur serta mendukung upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan tata kelola organisasi dan pengelolaan sumber daya aparatur yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
INFORMASI KEGIATAN
| Keterangan | Informasi |
|---|---|
| Instansi | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong |
| Jumlah Peserta | 6 Orang |
| Tema Kegiatan | Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam Mendukung Penataan Kelembagaan dan Kebutuhan ASN |
| Tempat | Fave Hotel Braga |
| Lokasi | Bandung |
| Tanggal | 30 September – 3 Oktober 2026 |
LINKPEMDA Membuka Penawaran Bimtek untuk Instansi Pemerintah
Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan, dan Diklat bagi Pemerintah Daerah, OPD, ASN, maupun instansi lainnya, LINKPEMDA membuka kesempatan bagi instansi yang membutuhkan program peningkatan kompetensi aparatur.
Program Bimtek dapat diselenggarakan dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi, baik secara tatap muka maupun online, serta dapat disiapkan berdasarkan kebutuhan dan agenda masing-masing organisasi.
Beberapa bidang materi Bimtek yang tersedia antara lain:
LINKPEMDA juga dapat membantu menyiapkan materi, narasumber, jadwal kegiatan, proposal, serta konsep pelaksanaan Bimtek sesuai kebutuhan peserta dan instansi.
Butuh Materi Bimtek untuk Instansi Anda?
Bagi Pemerintah Daerah, OPD, Dinas, Badan, Kecamatan, maupun instansi lainnya yang membutuhkan informasi program Bimtek, dapat menghubungi LINKPEMDA untuk mendapatkan daftar materi, proposal, jadwal, dan informasi pelaksanaan kegiatan.
📚 Lihat Daftar Materi Bimtek LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/materi
📱 Informasi & Konsultasi Bimtek:
WhatsApp: 0813-8766-6605
LINKPEMDA — Mitra Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
Malang, 14 September 2026 — LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) “Tahap II – Pendalaman, Praktik, dan Implementasi” di Gets Hotel Malang, Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Pelatihan Pendidikan Khusus SLB Tahap I – Penguatan Dasar dan Pemahaman yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap II dirancang sebagai program lanjutan dengan menggunakan hasil pembelajaran Tahap I sebagai dasar, kemudian diarahkan pada pendalaman materi, praktik, implementasi, monitoring, evaluasi, coaching, microteaching, peer review, dan rencana tindak lanjut.
Rangkaian kegiatan Tahap II dilaksanakan pada 13–19 September 2026 di Gets Hotel Malang. Hari pertama pelatihan dilaksanakan pada Senin, 14 September 2026, setelah peserta melakukan registrasi dan check-in hotel pada 13 September 2026.
Hari Pertama Tahap II Berlangsung dengan Pembelajaran Interaktif
Pelaksanaan hari pertama berlangsung pada Senin, 14 September 2026. Berdasarkan rundown kegiatan, rangkaian hari pertama diawali dengan absensi, pembukaan, dan foto bersama pada pukul 08.30–09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan sesi materi pada pukul 09.00–12.00 WIB.
Setelah istirahat, makan, dan ibadah, kegiatan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00–16.30 WIB. Hari pertama kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan penutup materi pembahasan pada pukul 16.30–17.00 WIB.
Pada Tahap II ini, proses pembelajaran diarahkan tidak hanya pada pemahaman konsep, tetapi juga pada pendalaman dan penerapan materi yang telah diperoleh peserta pada Tahap I.
Diikuti 30 Peserta dari Enam Wilayah Papua Barat
Pelatihan Tahap II diikuti oleh 30 peserta yang sama dengan peserta Tahap I, yang berasal dari satuan pendidikan khusus di wilayah Papua Barat.
Peserta berasal dari:
5 peserta dari Manokwari
5 peserta dari Manokwari Selatan (Mansel)
5 peserta dari Bintuni
4 peserta dari Wondama
6 peserta dari Fak-Fak
5 peserta dari Kaimana
Kehadiran peserta dari enam wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam kesinambungan program pelatihan. Dengan peserta yang sama, pembelajaran Tahap II dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta hasil pembelajaran yang telah diperoleh pada Tahap I.
Dr. Iva Every Robiyansah, S.Si., M.Pd. sebagai Narasumber
Pada pelaksanaan Tahap II ini, kegiatan menghadirkan Ibu Dr. Iva Every Robiyansah, S.Si., M.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri Taruna Madani Jawa Timur, sebagai narasumber.
Kehadiran narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai pendidikan khusus sekaligus mengembangkan perspektif praktis dalam penerapan pembelajaran dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dengan memberikan ruang kepada peserta untuk berdiskusi, menyampaikan pengalaman, mengembangkan pemahaman, serta menghubungkan materi dengan kondisi yang dihadapi di satuan pendidikan masing-masing.
Pendalaman Materi Pendidikan Khusus
Program Tahap II disusun sebagai kelanjutan dari Tahap I. Berdasarkan dokumen program, materi pelatihan meliputi beberapa bagian yang dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan.
Pada rangkaian pembelajaran, peserta akan memperdalam materi:
1. Orientasi Pendidikan Khusus dan SLB
Materi menjadi bagian dari penguatan pemahaman peserta mengenai pendidikan khusus dan penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Luar Biasa.
2. Karakteristik dan Keragaman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Peserta kembali mengembangkan pemahaman mengenai karakteristik dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai.
3. Identifikasi Kebutuhan Individual
Pembelajaran diarahkan pada kemampuan peserta dalam memahami kebutuhan individual peserta didik sebagai dasar untuk mendukung perencanaan dan penerapan layanan pendidikan.
Ketiga materi tersebut tercantum dalam program sebagai materi Hari Ke-1.
Dilanjutkan dengan Asesmen, PPI dan IBP
Pada hari-hari berikutnya, peserta akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang lebih mendalam.
Materi Hari Ke-2 mencakup Asesmen Kebutuhan dan Asesmen Fungsional, Analisis Kekuatan, Kebutuhan dan Hambatan, serta Penyusunan Tujuan Pembelajaran Individual.
Selanjutnya, pada Hari Ke-3, peserta mendapatkan materi mengenai PPI (Program Pembelajaran Individual) dan IBP (Individualized Behavior Plan).
Pada Hari Ke-4, pembelajaran diarahkan pada Lingkungan Belajar yang Aman dan Suportif serta Dasar Intervensi dan Dukungan Individual.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan studi banding pada Hari Ke-5 sebagai pembelajaran lapangan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengamati praktik pengelolaan dan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Teori dan Praktik
Pelatihan Tahap II dilaksanakan menggunakan pendekatan teori dan praktik.
Metode pembelajaran yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, praktik penyusunan perangkat pembelajaran, presentasi, studi lapangan, sharing session, dan evaluasi.
Pendekatan tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan penerapannya di satuan pendidikan masing-masing.
Mendorong Layanan Pendidikan yang Aman, Ramah, Inklusif dan Adaptif
Pelatihan Tahap II diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi profesional tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pendidikan di SLB.
Program ini juga mendorong kemampuan peserta dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan adaptif, serta memberikan dukungan terhadap layanan peserta didik berkebutuhan khusus.
Selain itu, kegiatan diarahkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan.
Menghasilkan Perangkat dan Rencana Implementasi
Melalui rangkaian kegiatan Tahap II, peserta diharapkan mampu menghasilkan berbagai keluaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan masing-masing.
Output kegiatan meliputi pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, rancangan pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar atau perangkat pembelajaran adaptif, instrumen asesmen sesuai karakteristik peserta didik, rencana implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta action plan penerapan hasil diklat di satuan pendidikan masing-masing.
Dengan demikian, Tahap II tidak berhenti pada proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi diarahkan agar hasil pelatihan dapat diterapkan dalam pelaksanaan layanan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
Studi Banding sebagai Pengalaman Pembelajaran Lapangan
Salah satu bagian penting dalam rangkaian Tahap II adalah kegiatan studi banding.
Studi banding dirancang sebagai pembelajaran lapangan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mengamati praktik pengelolaan dan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
Rangkaian Kegiatan Berlangsung di Gets Hotel Malang
Seluruh rangkaian Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahap II dilaksanakan pada 13–19 September 2026 di:
Gets Hotel Malang
Jl. Brigjend Slamet Riadi No. 38, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi dan check-in hotel pada 13 September 2026, dilanjutkan pembelajaran selama empat hari, studi banding pada 18 September 2026, dan ditutup dengan pembagian sertifikat serta check-out hotel pada 19 September 2026.
Komitmen LINKPEMDA dalam Pengembangan Kompetensi
Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan SLB Tahap II – Pendalaman, Praktik, dan Implementasi menjadi bagian dari komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan.
Tahap II menjadi kelanjutan penting dari proses pembelajaran sebelumnya. Jika Tahap I memberikan fondasi penguatan dasar dan pemahaman, maka Tahap II diarahkan pada pendalaman, praktik, implementasi, evaluasi, serta penyusunan tindak lanjut.
Dengan mempertahankan peserta yang sama dari Tahap I, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya.
Hari pertama Tahap II menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat kompetensi tenaga kependidikan SLB melalui proses pendalaman materi, interaksi pembelajaran, dan persiapan penerapan hasil pelatihan di satuan pendidikan masing-masing.
Dokumentasi Kegiatan
Foto 1 — Suasana Pembelajaran
Peserta mengikuti proses pembelajaran Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahap II di Gets Hotel Malang.
Foto 2 — Foto Bersama Peserta
Peserta Pelatihan Pendidikan Khusus SLB Tahap II bersama narasumber dan tim pelaksana LINKPEMDA dalam rangkaian kegiatan hari pertama.
Foto 3 — Narasumber dan Perwakilan Peserta
Narasumber dan perwakilan peserta mengikuti sesi dokumentasi kegiatan dengan semangat pengembangan kompetensi pendidikan khusus.
Foto 4 — Interaksi dan Aktivitas Peserta
Peserta mengikuti proses pembelajaran dan interaksi selama pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Khusus SLB Tahap II.
Foto 5 — Kebersamaan Peserta dan Narasumber
Kebersamaan peserta dan narasumber menjadi bagian dari dokumentasi pelaksanaan Tahap II – Pendalaman, Praktik, dan Implementasi.
Malang, 8 September 2026 — LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINKPEMDA) menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) “Tahap I – Penguatan Dasar dan Pemahaman” di Gets Hotel Malang, Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan yang dilaksanakan pada 7–13 September 2026. Program tersebut difokuskan pada penguatan fondasi kompetensi melalui pemahaman konsep pendidikan khusus, identifikasi kebutuhan peserta didik, asesmen dasar, pengenalan PPI dan IBP, lingkungan belajar, serta persiapan penerapan hasil pembelajaran di satuan pendidikan.
Hari Pertama Berlangsung dengan Pembelajaran Interaktif
Pelaksanaan hari pertama berlangsung pada Selasa, 8 September 2026. Berdasarkan rundown kegiatan, rangkaian hari pertama diawali dengan absensi, pembukaan, dan foto bersama pada pukul 08.30–09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan sesi materi pukul 09.00–12.00 WIB.
Setelah istirahat, makan, dan ibadah, kegiatan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00–16.30 WIB. Rangkaian pembelajaran hari pertama kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan penutup materi pembahasan pada pukul 16.30–17.00 WIB.
Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti proses pembelajaran secara aktif melalui penyampaian materi, interaksi dengan narasumber, serta kegiatan diskusi yang menjadi bagian dari proses pembelajaran.
Diikuti 30 Peserta dari Enam Wilayah Papua Barat
Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari satuan pendidikan khusus di wilayah Papua Barat. Berdasarkan daftar peserta kegiatan, peserta berasal dari Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel), Bintuni, Wondama, Fak-Fak, dan Kaimana.
Peserta terdiri atas:
Keikutsertaan peserta dari berbagai wilayah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bidang pendidikan khusus. Keragaman asal peserta juga memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan memahami kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan kondisi satuan pendidikan masing-masing.
Rani Dewi Prawesti, S.Pd. sebagai Narasumber
Pada hari pertama, kegiatan menghadirkan Rani Dewi Prawesti, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama BBGTK Provinsi Jawa Timur, sebagai narasumber.
Penyampaian materi dilakukan melalui proses pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif. Peserta memperoleh kesempatan untuk mengikuti pembahasan, berdiskusi, serta menghubungkan materi dengan kebutuhan layanan pendidikan khusus di lingkungan satuan pendidikan.
Tiga Materi Utama Hari Pertama
Sesuai program pelatihan, terdapat tiga materi utama yang menjadi fokus pembelajaran pada hari pertama, yaitu:
1. Orientasi Pendidikan Khusus dan SLB
Materi ini memberikan pemahaman dasar mengenai pendidikan khusus dan Sekolah Luar Biasa sebagai landasan bagi peserta dalam memahami penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Karakteristik dan Keragaman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
Peserta mendapatkan pemahaman mengenai karakteristik dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.
3. Identifikasi Kebutuhan Individual
Materi berikutnya membahas identifikasi kebutuhan individual sebagai bagian dari proses memahami kebutuhan peserta didik. Pemahaman ini menjadi dasar dalam mendukung penyusunan layanan pendidikan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Ketiga materi tersebut tercantum sebagai materi pembelajaran Hari Ke-1 dalam program Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan SLB.
Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Teori dan Praktik
Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan teori dan praktik. Metode pembelajaran yang digunakan dalam program meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, praktik penyusunan perangkat pembelajaran, presentasi, studi lapangan, sharing session, dan evaluasi.
Pendekatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman materi, tetapi juga mendukung peserta dalam mempersiapkan penerapan hasil pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing.
Mendukung Layanan Pendidikan yang Aman, Ramah, Inklusif dan Adaptif
Program Pelatihan Pendidikan Khusus SLB Tahap I diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, memperkuat kompetensi profesional, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen sekolah.
Program ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Melalui rangkaian pembelajaran, peserta diharapkan dapat menghasilkan berbagai keluaran, antara lain pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, rancangan pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar atau perangkat pembelajaran adaptif, instrumen asesmen sesuai karakteristik peserta didik, rencana implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta action plan penerapan hasil diklat di satuan pendidikan masing-masing.
Rangkaian Pelatihan Berlanjut
Hari pertama merupakan bagian awal dari rangkaian kegiatan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan SLB yang berlangsung selama 7–13 September 2026.
Berdasarkan program pelatihan, materi berikutnya mencakup Asesmen Kebutuhan dan Asesmen Fungsional, Analisis Kekuatan, Kebutuhan dan Hambatan, Penyusunan Tujuan Pembelajaran Individual, PPI (Program Pembelajaran Individual), IBP (Individualized Behavior Plan), Lingkungan Belajar yang Aman dan Suportif, serta Dasar Intervensi dan Dukungan Individual. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan studi banding sebagai pembelajaran lapangan.
Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Gets Hotel Malang, Jl. Brigjend Slamet Riadi No. 38, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.
Komitmen LINKPEMDA dalam Pengembangan Kompetensi
Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan SLB menjadi bagian dari upaya LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan.
Melalui pelaksanaan pelatihan yang memadukan pembelajaran, diskusi, praktik, dan pengalaman lapangan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal yang relevan bagi peserta dalam mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan khusus di satuan pendidikan masing-masing.
Hari pertama menjadi tahap awal dalam membangun pemahaman peserta mengenai pendidikan khusus, karakteristik dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus, serta identifikasi kebutuhan individual sebagai dasar dalam mendukung layanan pendidikan yang lebih tepat, aman, ramah, inklusif, dan adaptif.
Dokumentasi Kegiatan
Foto 1 — Penyampaian Materi
Rani Dewi Prawesti, S.Pd., Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama BBGTK Provinsi Jawa Timur, menyampaikan materi pada hari pertama Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Gets Hotel Malang.
Foto 2 — Suasana Pembelajaran
Peserta mengikuti proses pembelajaran Pelatihan Pendidikan Khusus SLB pada hari pertama kegiatan.
Foto 3 — Interaksi Narasumber dan Peserta
Narasumber berinteraksi dengan peserta dalam proses pembelajaran dan diskusi pada hari pertama pelatihan.
Foto 4 — Aktivitas Peserta
Peserta mengikuti aktivitas pembelajaran secara berkelompok dalam rangka memahami materi pendidikan khusus dan kebutuhan peserta didik.
Foto 5 — Suasana Pelatihan
Suasana pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan SLB Tahap I – Penguatan Dasar dan Pemahaman di Gets Hotel Malang.
Jakarta, 27 Juli 2026 – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada 27 Juli 2026 di Hotel HI Senen, Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi yang bertujuan memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan nasional.
Bimbingan Teknis ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), di antaranya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
Antusiasme peserta dari berbagai daerah menunjukkan tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi transformasi digital pengadaan pemerintah melalui implementasi Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6.
Penguatan Kompetensi Aparatur Menghadapi Transformasi Digital Pengadaan Pemerintah
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu transformasi tersebut adalah implementasi Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mudah diawasi.
Melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA memberikan ruang pembelajaran yang komprehensif bagi aparatur pemerintah agar mampu memahami berbagai pembaruan sistem, mekanisme transaksi elektronik, serta praktik terbaik dalam pemanfaatan E-Katalog Versi 6.
Selain sebagai media pembelajaran, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar peserta sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat didiskusikan secara terbuka bersama narasumber yang kompeten dan berpengalaman.
Suasana Pelatihan Berlangsung Interaktif dan Penuh Antusiasme
Sejak proses registrasi hingga penyampaian materi, suasana pelatihan berlangsung tertib, kondusif, dan penuh semangat. Para peserta mengikuti setiap sesi dengan antusias, mencatat berbagai poin penting, berdiskusi secara aktif, serta menyampaikan berbagai pertanyaan terkait implementasi E-Katalog Versi 6 di instansi masing-masing.
Narasumber menyampaikan materi secara sistematis dengan disertai contoh kasus yang sering ditemui dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan pembelajaran yang interaktif membuat peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga memahami penerapan sistem secara praktis.
Diskusi yang berlangsung selama kegiatan menjadi salah satu sesi yang paling diminati karena peserta memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam implementasi E-Katalog.
Materi yang Dibahas Mengikuti Perkembangan Regulasi Terbaru
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi yang disusun secara sistematis mulai dari aspek kebijakan hingga implementasi teknis.
Materi yang disampaikan meliputi:
Kebijakan terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Transformasi digital pengadaan melalui E-Katalog Versi 6.
Pengenalan fitur-fitur terbaru E-Katalog.
Tata cara pencarian produk.
Mekanisme pemesanan dan negosiasi.
Pengelolaan transaksi elektronik.
Pengelolaan pembayaran dan pelaporan.
Pencegahan fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Studi kasus implementasi E-Katalog.
Simulasi penggunaan aplikasi.
Diskusi dan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan.
Memberikan Solusi atas Tantangan di Lapangan
Selain penyampaian materi, peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala yang dihadapi selama menggunakan sistem pengadaan elektronik di instansi masing-masing.
Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, berbagai persoalan dibahas bersama sehingga peserta memperoleh solusi yang dapat langsung diterapkan ketika kembali melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing.
Model pembelajaran seperti ini menjadi salah satu keunggulan kegiatan LINKPEMDA karena peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman praktis berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Tujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengoperasikan E-Katalog Versi 6.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Mengurangi potensi kesalahan administrasi serta penyimpangan.
Memperkuat tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional.
Mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah.
Komitmen LINKPEMDA dalam Pengembangan SDM Pemerintah
Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur pemerintah, LINKPEMDA terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, workshop, coaching clinic, dan pendampingan teknis.
Program-program yang diselenggarakan selalu mengacu pada perkembangan regulasi terbaru sehingga materi yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Bidang pelatihan yang diselenggarakan meliputi:
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).
Pengelolaan Keuangan Daerah.
SIPD RI.
Barang Milik Daerah (BMD).
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
SPIP dan Manajemen Risiko.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepegawaian ASN.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
Dokumentasi Kegiatan
Dokumentasi kegiatan menunjukkan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif, dan penuh semangat. Peserta mengikuti penyampaian materi dengan penuh perhatian, berdiskusi secara langsung bersama narasumber, serta mengikuti sesi foto bersama sebagai simbol komitmen dalam meningkatkan kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Momentum ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas aparatur pemerintah memerlukan kolaborasi yang baik antara penyelenggara pelatihan, narasumber, dan peserta agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal di setiap instansi.
Mengapa Bimbingan Teknis Ini Penting?
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 tidak hanya bertujuan mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui peningkatan kompetensi aparatur, diharapkan setiap proses pengadaan dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Penutup
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penggunaan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 dalam Pengadaan Barang dan Jasa menjadi salah satu wujud nyata komitmen LINKPEMDA dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur pemerintah Indonesia.
Dengan menghadirkan materi yang relevan, narasumber yang kompeten, metode pembelajaran yang interaktif, serta suasana pelatihan yang kondusif, LINKPEMDA berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ke depan, LINKPEMDA akan terus menghadirkan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek), Workshop, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), In-House Training, Coaching Clinic, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, dan Pendampingan Teknis sebagai kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi maupun teknologi.
📞 Informasi dan Pendaftaran
LINKPEMDA membuka kesempatan bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Daerah, Perguruan Tinggi, serta instansi pemerintah maupun swasta yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan kapasitas.
Program yang tersedia meliputi:
✅ Bimbingan Teknis (BIMTEK)
✅ Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
✅ Workshop Nasional
✅ Seminar Nasional
✅ Sosialisasi Regulasi Terbaru
✅ In-House Training
✅ Coaching Clinic
✅ Pendampingan Teknis
✅ Konsultasi Implementasi Regulasi Pemerintah
Seluruh program dirancang secara fleksibel dan dapat diselenggarakan secara nasional maupun sesuai kebutuhan instansi, dengan materi yang selalu mengacu pada regulasi terbaru serta menghadirkan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.
Hubungi Kami
📱 WhatsApp
0813-8766-6605
🌐 Website
https://linkpemda.com
📧 Email
info@linkpemda.com
Perusahaan Perlu Meningkatkan Kepatuhan Regulasi untuk Mendukung Tata Kelola Usaha yang Profesional dan Berkelanjutan
Dunia usaha di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Di tengah perkembangan tersebut, perusahaan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis, tetapi juga harus memastikan seluruh kewajiban administratif dan regulasi dipenuhi secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu kewajiban penting yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). LKPM merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memantau realisasi investasi, perkembangan kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta berbagai informasi strategis lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang investasi.
Bagi pelaku usaha, penyampaian LKPM bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, pelaporan LKPM menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi. Pelaporan yang dilakukan secara benar dan tepat waktu dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan sekaligus mengurangi potensi kendala administratif yang dapat menghambat kegiatan usaha di masa mendatang.
Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan perpajakan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mencakup pencatatan, pelaporan, dokumentasi, serta pengelolaan data yang terintegrasi dengan aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi investasi dan perpajakan menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional.
Menyadari pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali membuka penyelenggaraan Bimbingan Teknis Nasional Optimalisasi Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis OSS-RBA, Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Perizinan Berusaha Tahun 2026. Program ini dirancang sebagai media pembelajaran yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai regulasi, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan praktis dalam menyusun laporan, memahami administrasi perpajakan, serta mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
LKPM Menjadi Instrumen Penting dalam Pengawasan Investasi
Investasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan perizinan, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Melalui LKPM, pemerintah memperoleh informasi mengenai perkembangan realisasi investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Data yang disampaikan perusahaan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan investasi nasional, penyusunan kebijakan, hingga pemberian layanan dan pembinaan kepada pelaku usaha.
Bagi perusahaan, penyampaian LKPM yang tepat waktu dan sesuai ketentuan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan regulasi. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan dapat menimbulkan konsekuensi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa personel yang bertanggung jawab terhadap pelaporan LKPM memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pelaporan, jadwal penyampaian, pengisian data, serta penggunaan sistem OSS-RBA.
OSS-RBA Mendorong Transformasi Perizinan Berusaha
Penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan bagian dari transformasi layanan perizinan berusaha di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan proses perizinan dengan pendekatan berbasis tingkat risiko sehingga pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih efektif, transparan, dan terukur.
Melalui OSS-RBA, perusahaan dapat mengurus berbagai perizinan secara elektronik, melakukan pembaruan data usaha, serta menyampaikan kewajiban pelaporan secara lebih mudah. Namun demikian, penerapan sistem digital juga menuntut kesiapan sumber daya manusia agar mampu memahami setiap tahapan administrasi dengan benar.
Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem OSS-RBA, mulai dari pengelolaan data perusahaan, penyesuaian informasi investasi, hingga penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai implementasi OSS-RBA, mekanisme pelaporan LKPM, praktik pengisian data, serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang sering dihadapi di lapangan.
Administrasi Perpajakan yang Tertib Mendukung Kepatuhan Perusahaan
Selain kewajiban di bidang investasi, perusahaan juga dituntut untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara. Pengelolaan perpajakan yang profesional tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup pencatatan transaksi, dokumentasi, pelaporan, serta penyimpanan data yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Administrasi perpajakan yang tertib memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan akurasi data keuangan, mempermudah proses audit, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebaliknya, kelemahan dalam administrasi perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi berupa koreksi, sanksi administratif, maupun hambatan dalam kegiatan usaha.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap personel yang menangani administrasi perpajakan memiliki kompetensi yang memadai dan selalu mengikuti perkembangan regulasi. Bimbingan Teknis Nasional yang diselenggarakan LINKPEMDA menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat kompetensi tersebut melalui pembelajaran yang aplikatif dan berbasis kebutuhan dunia usaha.
Tantangan yang Sering Dihadapi Perusahaan dalam Pelaporan LKPM
Meskipun sistem OSS-RBA telah dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan pelaporan, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perubahan regulasi yang dinamis, tetapi juga karena keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, pengelolaan data internal, serta koordinasi antarbagian dalam perusahaan.
Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian data antara kondisi riil perusahaan dengan data yang tercantum dalam sistem OSS-RBA. Perubahan nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, maupun perubahan kegiatan usaha sering kali belum diperbarui secara tepat waktu sehingga memengaruhi kualitas pelaporan LKPM.
Selain itu, pergantian personel yang menangani administrasi investasi dan perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit perusahaan yang harus melakukan penyesuaian kembali karena personel baru belum memahami prosedur pelaporan maupun penggunaan sistem OSS-RBA secara optimal.
Di sisi lain, perkembangan regulasi yang terus mengalami perubahan menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusianya. Tanpa adanya pembaruan informasi, perusahaan berpotensi menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun pelaporan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan dalam memperkuat tata kelola administrasi investasi, perpajakan, dan kepatuhan perizinan berusaha.
Bimbingan Teknis sebagai Investasi bagi Perusahaan
Di era persaingan usaha yang semakin kompetitif, pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Pelatihan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai regulasi, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari praktik terbaik dalam penyusunan LKPM, administrasi perpajakan, serta pengelolaan dokumen pendukung yang diperlukan dalam kegiatan usaha.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, sehingga solusi yang diperoleh dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi.
Dengan demikian, manfaat pelatihan tidak hanya dirasakan oleh peserta secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Ruang Lingkup Materi Bimbingan Teknis
Dalam kegiatan ini, peserta akan memperoleh materi yang disusun secara sistematis dan aplikatif, meliputi:
Hari Pertama
Modul I – Kebijakan Penanaman Modal dan Implementasi OSS-RBA
Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia.
Implementasi OSS-RBA.
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
Pelaporan LKPM.
Jadwal dan Mekanisme Pelaporan.
Pengelolaan Data Perusahaan.
Modul II – Penyusunan dan Pelaporan LKPM
Penyusunan LKPM.
Pengisian Data Investasi.
Pengisian Data Tenaga Kerja.
Validasi dan Verifikasi Data.
Simulasi Pengisian LKPM.
Diskusi Interaktif.
Hari Kedua
Modul III – Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Perusahaan
Administrasi Perpajakan.
Kewajiban Pajak Badan.
Pengelolaan Dokumen.
Mitigasi Risiko.
Hubungan Administrasi Perusahaan dengan LKPM.
Modul IV – Studi Kasus dan Implementasi
Analisis Studi Kasus.
Penyelesaian Permasalahan.
Konsultasi.
Evaluasi Pembelajaran.
Siapa yang Perlu Mengikuti?
Program ini sangat direkomendasikan bagi:
Direksi dan Manajemen Perusahaan.
Finance & Accounting.
Tax / Perpajakan.
Legal & Compliance.
Administrator OSS-RBA.
Pengelola Pelaporan LKPM.
Selain itu, program ini juga relevan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas tata kelola administrasi investasi, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang investasi dan perpajakan.
Mengapa Memilih LINKPEMDA?
Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, LINKPEMDA terus berkomitmen menghadirkan program pelatihan yang berkualitas, berbasis regulasi, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.
Keunggulan LINKPEMDA antara lain:
Materi selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi.
Narasumber kompeten dan berpengalaman.
Metode pembelajaran interaktif dan aplikatif.
Studi kasus yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.
Konsultasi pasca pelatihan.
Pelayanan profesional dan responsif.
Pelajari Materi Bimbingan Teknis Secara Lengkap
Untuk mengetahui tujuan pelatihan, dasar hukum, materi lengkap, target peserta, fasilitas, jadwal pelaksanaan, serta informasi pendaftaran, silakan mengunjungi halaman resmi berikut:
Pada halaman tersebut juga tersedia informasi mengenai pelaksanaan In House Training, pelatihan tatap muka, maupun pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Informasi dan Pendaftaran
Perusahaan, BUMN, BUMD, maupun instansi yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis Nasional Optimalisasi Pelaporan LKPM Berbasis OSS-RBA, Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Perizinan Berusaha Tahun 2026 dapat menghubungi:
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: https://linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
Penutup
Perubahan regulasi di bidang investasi, perizinan berusaha, dan perpajakan menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya agar mampu menjalankan kewajiban administrasi secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui Bimbingan Teknis Nasional Optimalisasi Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis OSS-RBA, Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Perizinan Berusaha Tahun 2026, LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kepatuhan regulasi, serta mendukung terciptanya organisasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Kami mengundang seluruh perusahaan, BUMN, BUMD, maupun instansi yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam program ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
