Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 resmi mengubah mekanisme kenaikan pangkat ASN.
Sebelumnya, pengajuan kenaikan pangkat hanya dilakukan dua kali dalam setahun (April dan Oktober), kini dapat dilakukan setiap bulan melalui sistem digital nasional.

Perubahan ini mendukung reformasi birokrasi, mempercepat penghargaan atas kinerja ASN, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan kepegawaian berbasis teknologi.

Tujuan Panduan Teknis

• Menjadi acuan bagi ASN dan pengelola kepegawaian daerah dalam pengajuan kenaikan pangkat setiap bulan.

• Menstandarkan alur kerja pengusulan, verifikasi, dan penetapan melalui SIASN (Sistem Informasi ASN).

• Mendorong percepatan layanan kepegawaian dengan basis data nasional terintegrasi.

Dasar Hukum

• Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat ASN.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Ruang Lingkup Panduan

• Pengajuan usulan kenaikan pangkat ASN melalui SIASN.

• Verifikasi kelengkapan dan validasi data kepegawaian.

• Penetapan SK Kenaikan Pangkat oleh BKN.

• Penyampaian SK secara digital dan otomatis ke database ASN nasional.

• Tanggung jawab ASN, OPD, BKD dan BKN.

Alur Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN (Melalui SIASN)

📝 Catatan: Jadwal ini bersifat umum. Setiap instansi dapat menyesuaikan sesuai SOP internal dan kesiapan sistem.

Dokumen Persyaratan Pengajuan

• SK pangkat terakhir.

• SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 2 tahun terakhir.

• Surat rekomendasi dari atasan langsung.

• Ijazah dan/atau dokumen pendukung (bila kenaikan berdasarkan pendidikan).

• KTP dan Kartu ASN.

• Dokumen lain sesuai ketentuan jabatan dan golongan.

📎 Seluruh dokumen harus diunggah dalam format PDF ke SIASN.

Peran dan Tanggung Jawab

Keuntungan dan Manfaat Kenaikan Pangkat Setiap Bulan

• ⏳ Proses lebih cepat dan fleksibel, tidak menunggu periode April/Oktober.

• 🧾 SK diterbitkan dan tersimpan secara digital di SIASN.

• 🧍 ASN mendapat penghargaan atas kinerja lebih tepat waktu.

• 🔐 Transparansi dan akuntabilitas meningkat.

• 📊 Sinkronisasi data ASN nasional lebih akurat.

Tips Praktis untuk ASN

• Pastikan SKP dan penilaian kinerja sudah valid dan lengkap.

• Dokumen diunggah dalam format dan ukuran file yang sesuai ketentuan.

• Gunakan akun SIASN resmi dan jangan menunda pengajuan.

• Cek status usulan secara berkala melalui dashboard SIASN.

Informasi dan Layanan Bantuan

Untuk membantu ASN dan instansi daerah dalam memahami dan melaksanakan kebijakan ini, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyediakan program Bimbingan Teknis Nasional Percepatan Kenaikan Pangkat ASN.

📍 Kontak Resmi LINKPEMDA:
🌐 Website: https://linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
📩 Email: info@linkpemda.com

✅ Catatan Penting:
Panduan ini mengacu pada Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 dan dapat diperbarui menyesuaikan Surat Edaran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh BKN.
Instansi pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan SOP internal kepegawaian dengan kebijakan nasional ini.

Mengapa Jabatan Fungsional Jadi Sorotan?

Tahukah Anda, lebih dari 60% ASN di Indonesia saat ini menduduki jabatan fungsional — mulai dari guru, tenaga kesehatan, auditor, perencana, hingga pranata komputer?
Namun, banyak dari mereka terjebak stagnasi karier karena tidak memahami mekanisme DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan kurang mendapat pelatihan untuk menguatkan kompetensinya.

Pertanyaannya:
👉 Apakah ASN bisa naik jenjang tanpa memahami DUPAK?
👉 Bagaimana cara mempercepat pengembangan karier fungsional di tengah aturan baru?

⚖️ Regulasi Terbaru yang Wajib Dipahami

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
   Menegaskan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban instansi dan hak setiap ASN.

2. PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
   Menyederhanakan aturan angka kredit, mempercepat proses DUPAK, dan mendorong transparansi karier.

3. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
   Mengatur angka kredit, kenaikan pangkat, serta jenjang jabatan fungsional secara detail.

📌 Bidang Jabatan Fungsional yang Paling Membutuhkan Penguatan

• Kesehatan: dokter, perawat, bidan, apoteker – perlu pelatihan penyusunan DUPAK digital.

• Pendidikan: guru dan dosen – fokus pada integrasi DUPAK dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

• Administrasi & Teknis: arsiparis, pustakawan, pranata komputer, auditor – diarahkan pada penggunaan e-DUPAK nasional.

🚀 Berita Terbaru (September 2025)

1. Kemendikbudristek: Guru Wajib Ajukan DUPAK via Digital
   Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh guru harus mengajukan angka kredit secara online. Langkah ini diharapkan mengurangi praktik “menunggu antrian manual” yang bisa bertahun-tahun.

2. Kemenkes Gelar Bimtek Nasional Tenaga Kesehatan
   Fokus pada tenaga kesehatan di daerah terpencil dengan target 10.000 ASN fungsional kesehatan.

3. BKN & LAN Uji Coba Aplikasi e-DUPAK Nasional
   ASN kini bisa mengunggah bukti kinerja, sertifikat, hingga laporan harian langsung ke sistem. Proses penilaian akan lebih cepat dan akuntabel.

🧩 Mengapa ASN Harus Peduli?

Karier fungsional bukan hanya soal angka kredit.
📈 Naik jenjang berarti:

• Gaji dan tunjangan meningkat,

• Lebih dihargai secara profesional,

• Kesempatan promosi terbuka luas,

• Pensiun lebih terjamin.

Tetapi tanpa pemahaman DUPAK dan penguatan kapasitas, ASN bisa terjebak di posisi yang sama selama 10–15 tahun.

💡 Solusi: Panduan & Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional

1. Ikuti Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional → belajar menyusun DUPAK yang benar.

2. Gunakan e-DUPAK → manfaatkan aplikasi resmi BKN dan LAN.

3. Bangun Portofolio Kinerja Sejak Dini → simpan bukti kegiatan, pelatihan, dan capaian harian.

4. Manfaatkan Manajemen Talenta ASN (MTASN) → untuk pengembangan karier berbasis kompetensi, bukan senioritas.

✨ Kesimpulan

Jabatan fungsional adalah tulang punggung birokrasi modern. Dengan memahami regulasi terbaru dan menguasai DUPAK, ASN bisa meningkatkan kapasitas diri sekaligus mempercepat karier.

Pertanyaannya:
➡️ Apakah Anda sudah siap mengajukan DUPAK tahun ini?
➡️ Atau masih bingung bagaimana cara menyusunnya?

Jawabannya ada pada pelatihan dan pendampingan yang tepat.

Panduan lengkap optimalisasi PAD 2025/2026 melalui pengelolaan pajak & retribusi daerah sesuai regulasi terbaru. Strategi, kebijakan, dan solusi praktis.
 

Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah: Optimalisasi PAD 2025/2026

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dua komponen utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, keduanya dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2025/2026, pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan regulasi terbaru, digitalisasi perpajakan, serta penerapan kebijakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan.

📌 Dasar Hukum Pajak & Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah diatur melalui sejumlah regulasi terbaru, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Permendagri Nomor 56 Tahun 2025 (terbaru, bila berlaku di tahun berjalan) mengenai pedoman teknis pengelolaan PAD.

• Kebijakan Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional (SHSR) 2025 sebagai acuan efisiensi belanja daerah.

🎯 Strategi Optimalisasi PAD 2025/2026

Agar pajak dan retribusi daerah benar-benar menjadi sumber pendapatan yang produktif, berikut strategi yang perlu dilakukan:

1. Digitalisasi Pajak Daerah

• Implementasi aplikasi e-Pajak dan e-Retribusi berbasis SIPD.

• Integrasi dengan sistem perbankan untuk memudahkan wajib pajak.

• Transparansi pembayaran untuk mencegah kebocoran.

2. Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

• Memperluas basis pajak melalui pendataan ulang objek pajak.

• Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan sistem monitoring digital.

• Penegakan hukum pajak daerah sesuai regulasi.

3. Optimalisasi Retribusi Daerah

• Evaluasi tarif retribusi agar sesuai prinsip keadilan & manfaat layanan publik.

• Penerapan sistem non-tunai (cashless) untuk retribusi pasar, parkir, dan layanan perizinan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

• Pelatihan rutin aparatur mengenai pengelolaan PAD sesuai UU HKPD 2022.

• Pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru terkait pajak dan retribusi.

5. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

• Kerja sama dengan perbankan, fintech, dan BUMD dalam memaksimalkan penagihan.

• Pemanfaatan big data untuk analisis potensi pajak & retribusi.

🔍 Tantangan dalam Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah

Meskipun regulasi dan sistem sudah tersedia, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi:

• Rendahnya kesadaran wajib pajak.

• Kebocoran pendapatan akibat lemahnya pengawasan.

• Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah.

• Kesenjangan kapasitas SDM antar daerah.

✅ Kesimpulan

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah kunci penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2025/2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Dengan penerapan strategi yang tepat, daerah dapat mencapai kemandirian fiskal, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang lebih baik.

📢 Call to Action

LINKPEMDA siap mendukung pemerintah daerah melalui bimbingan teknis (Bimtek), diklat, dan pendampingan pengelolaan pajak & retribusi daerah sesuai regulasi terbaru.

🔗 Kunjungi: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Mutasi dan pemberhentian ASN adalah instrumen penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kinerja birokrasi.
Dengan adanya regulasi terbaru tahun 2025, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan mekanisme mutasi dan pemberhentian ASN sesuai standar yang telah ditetapkan.

A. Mutasi ASN 2025

1. Jenis Mutasi ASN

• Mutasi antar-jabatan dalam satu instansi.

• Mutasi antar-instansi pusat dan daerah.

• Mutasi antar-provinsi/kabupaten/kota.

2. Persyaratan Mutasi

• Kinerja minimal kategori “Baik” pada SKP 2 tahun terakhir.

• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

• Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

3. Mekanisme Mutasi

• Pengajuan usulan mutasi melalui Sistem Informasi ASN (SIASN).

• Persetujuan dari BKN dan KemenPANRB.

• Penetapan keputusan mutasi oleh PPK.

B. Pemberhentian ASN Bermasalah

1. Alasan Pemberhentian

• Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

• Terlibat kasus pidana dengan putusan inkrah.

• Tidak memenuhi kompetensi jabatan setelah pembinaan.

2. Prosedur Pemberhentian

• Pemberian surat peringatan dan pembinaan.

• Sidang kode etik ASN (jika diperlukan).

• Penetapan keputusan pemberhentian melalui BKN.

C. Peran Bimtek Nasional 2025

Untuk memahami mekanisme terbaru ini, ASN dan pejabat kepegawaian wajib mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2025.
Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan simulasi kasus nyata, penjelasan pasal demi pasal regulasi, serta format dokumen resmi terkait mutasi dan pemberhentian ASN.

Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

• Peraturan BKN No. 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mutasi ASN

• Peraturan BKN No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberhentian ASN Bermasalah

• PermenPANRB No. 4 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja ASN Fleksibel
   

  Segera ikuti Bimtek Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA.
  Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman regulasi ASN terbaru 2025.

• Panduan teknis penerapan kebijakan mutasi dan pemberhentian ASN bermasalah.

• 📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta
  📅 Jadwal: September–Desember 2025
  📞 Kontak Pendaftaran 081387666605

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya berbagai perubahan regulasi, teknologi, dan tantangan global, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Tujuan Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan kebijakan fiskal nasional.
2. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran, agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengendalian keuangan.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah, seperti implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
5. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah dan standar pemeriksaan keuangan.

Materi yang Dibahas

1. Regulasi Terbaru

• Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Pemutakhiran Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah.
• Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

2. Perencanaan dan Penganggaran

• Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Strategi pengelolaan belanja yang berorientasi pada hasil (value for money).
• Penguatan sistem pengendalian internal (SPI).

3. Penerapan Teknologi Informasi

• Optimalisasi penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Pemanfaatan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal.
• Keamanan data dan sistem dalam era digital.

4. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

•     Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
•  Audit dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
•  Strategi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Peserta bimtek ini meliputi:

• Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Aparatur yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.
• Tim pengelola keuangan daerah.

Metode Pelaksanaan

• Kuliah dan Diskusi Interaktif: Pemaparan materi oleh narasumber ahli dan diskusi terkait kasus nyata di daerah.
• Workshop Praktik: Simulasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPD.
• Studi Kasus: Pembahasan contoh sukses pengelolaan keuangan daerah.

Manfaat yang Diharapkan

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menyusun APBD yang tepat sasaran dan sesuai regulasi.
2. Mengelola anggaran daerah dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja keuangan.
4. Meningkatkan opini audit BPK atas laporan keuangan daerah.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 dapat berjalan lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.