Pemeriksaan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pemeriksaan yang terencana, profesional, dan berbasis regulasi, pemerintah daerah dapat memastikan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeriksaan Pajak Daerah yang ditujukan khusus bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan OPD Pengelola PAD di seluruh Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dalam struktur APBD. Namun, masih banyak daerah menghadapi tantangan dalam pemungutan, pemeriksaan, serta pengawasan pajak daerah. Pemeriksaan pajak yang lemah dapat membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan dan kehilangan potensi penerimaan.

Melalui pelatihan ini, aparatur daerah akan dibekali pemahaman teknis dan praktis mengenai strategi pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

🎯 Tujuan Pelatihan

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah.

• Memperkuat peran Bapenda dan OPD terkait dalam optimalisasi PAD.

• Mendorong kepatuhan wajib pajak daerah melalui sistem pemeriksaan yang transparan dan profesional.

• Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

🧾 Materi Pokok Bimtek

• Kebijakan dan regulasi terkini terkait pajak daerah.

• Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak daerah.

• Teknik identifikasi dan analisis potensi pajak.

• Strategi pengawasan dan penagihan pajak daerah.

• Penguatan koordinasi antar OPD dalam pengelolaan PAD.

👥 Sasaran Peserta

• Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota.

• OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

• Inspektorat Daerah.

• BPKAD, Sekretariat Daerah, dan unit kerja terkait lainnya.

⚖️ Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Regulasi teknis lainnya yang relevan.

📅 Waktu & Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara nasional, dengan jadwal yang dapat disesuaikan oleh instansi peserta. LINK PEMDA menyediakan opsi pelaksanaan tatap muka (luring) maupun hybrid/online untuk memudahkan keikutsertaan peserta dari berbagai daerah.

🏢 Penyelenggara

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com | ✉️ info@linkpemda.com | 📞 0813-8766-6605 (WA)

✨ Dengan mengikuti Bimtek ini, diharapkan Bapenda dan OPD pengelola PAD dapat memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

#BimtekLINKPEMDA #PemeriksaanPajakDaerah #PengelolaanPAD #Bapenda #OPDPengelolaPAD #PelatihanASN #PenguatanPAD #PelatihanPemerintahDaerah #LINKPEMDA

Tingkatkan kompetensi aparatur pemerintah dengan Bimtek & Diklat resmi dari LINK PEMDA. Penawaran pelatihan lengkap untuk semua bidang dinas, termasuk Perkebunan, Pertanahan, Koperasi & UMKM, Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kominfo, dan lainnya.

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menghadirkan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat resmi untuk seluruh instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, implementasi regulasi terbaru, dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Semua Bimtek & Diklat dapat diselenggarakan:

• Tatap muka minimal 5 peserta

• Online/Zoom minimal 2 peserta

Materi disusun praktis, berbasis regulasi, dan sesuai dengan bidang dinas masing-masing.

Daftar Bimtek & Diklat per Bidang Dinas

1. Bidang Perkebunan

Bimtek & Diklat Perkebunan LINK PEMDA membekali aparatur dengan kemampuan:

• Pengelolaan perkebunan daerah

• Pemanfaatan teknologi modern

• Optimasi produksi dan pengawasan perkebunan

2. Bidang Pertanahan

Materi Bimtek & Diklat Pertanahan mencakup:

• Tata kelola aset pertanahan

• Sertifikasi tanah

• Implementasi regulasi pertanahan terbaru

3. Bidang Koperasi & UMKM

Pelatihan fokus pada:

• Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM

• Digitalisasi usaha

• Optimalisasi program ekonomi lokal

4. Bidang Perindustrian & Perdagangan

Materi mencakup:

• Manajemen industri dan perdagangan daerah

• Strategi digitalisasi industri kecil dan menengah

• Implementasi regulasi perdagangan

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pelatihan mencakup:

• Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

• Mitigasi dampak lingkungan

• Regulasi perlindungan lingkungan

6. Bidang Perpustakaan & Kearsipan

Materi:

• Manajemen perpustakaan modern

• Digitalisasi arsip pemerintah

• Pelayanan informasi publik berbasis teknologi

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A)

Pelatihan membekali aparatur dengan:

• Strategi pemberdayaan perempuan

• Perlindungan anak

• Penyusunan program DP3A yang efektif

8. Bidang ESDM

Materi:

• Pengelolaan energi dan sumber daya mineral

• Regulasi ESDM

• Perencanaan dan pengawasan proyek ESDM

9. Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi

Materi Bimtek & Diklat:

• Manajemen ketenagakerjaan

• Program transmigrasi

• Pemberdayaan masyarakat

10. Bidang BPBD / Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana

Materi:

• Mitigasi bencana

• Kesiapsiagaan

• SOP penanggulangan kebakaran dan bencana

11. Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

Materi:

• Perencanaan perumahan dan permukiman

• Pengembangan kawasan

• Regulasi pembangunan perumahan daerah

12. Bidang Kominfo

Materi:

• Transformasi digital instansi pemerintah

• Manajemen informasi publik

• Keamanan siber dan data

13. Bidang Sosial & Pemberdayaan Masyarakat

Materi:

• Penyusunan program sosial

• Pemberdayaan masyarakat

• Monitoring dan evaluasi berbasis data

14. Bidang Pemerintahan

Materi:

• Manajemen pemerintahan

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Optimalisasi sistem informasi daerah

Keunggulan Bimtek & Diklat LINK PEMDA

• Materi terbaru dan berbasis regulasi resmi

• Fleksibilitas penyelenggaraan: tatap muka atau Zoom

• Pengajar profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi mendukung karier ASN

Pendaftaran & Kontak Resmi

• Website: www.linkpemda.com

• Email: info@linkpemda.com

• WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan lamba)

LINK PEMDA adalah mitra resmi Bimtek & Diklat aparatur pemerintah. Segera daftarkan instansi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja seluruh aparatur di semua bidang dinas.
#BimtekLINKPEMDA #DiklatLINKPEMDA #PelatihanAparaturPemerintah #BimtekDiklatASN #PelatihanASN #PelatihanDinas #PengembanganSDM #BimtekSemuaBidangDinas #PelatihanResmiPemerintah #LINKPEMDA

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Materi ini mencakup pengelolaan dokumen, rekonsiliasi anggaran, audit internal, dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tujuan Pelatihan

1. Memahami prinsip dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah akhir tahun.

2. Menguasai mekanisme rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

3. Meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan dokumen pendukung untuk audit internal dan eksternal.

4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah untuk memudahkan pelaporan akhir tahun.

Materi Pelatihan

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun

2. Tahapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

   • Rekonsiliasi dan validasi data keuangan

   • Penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca saldo akhir tahun

   • Identifikasi selisih dan koreksi akuntansi

3. Pengelolaan Dokumen Pendukung

   • Bukti transaksi dan dokumen pendukung pembayaran

   • Arsip elektronik vs. manual

   • Persiapan untuk pemeriksaan BPK atau audit internal

4. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD)

   • Input data akhir tahun dan verifikasi otomatis

   • Analisis laporan keuangan melalui dashboard SIKD

   • Tips mempercepat validasi data untuk pertanggungjawaban

5. Strategi Penyampaian Laporan Keuangan

   • Format laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan

   • Monitoring tindak lanjut hasil audit

6. Studi Kasus dan Simulasi

   • Penyusunan laporan pertanggungjawaban TA 2025 (simulasi)

   • Identifikasi kesalahan umum dan cara koreksi

Sasaran Peserta

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

• Staff keuangan OPD dan badan layanan umum daerah (BLUD)

• Aparatur terkait pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Metode Pelatihan

• Presentasi materi dan diskusi interaktif

• Simulasi pengisian laporan keuangan akhir tahun

• Tanya jawab dan sharing pengalaman antar peserta

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu menyusun pertanggungjawaban keuangan akhir tahun sesuai regulasi.

• Peserta mampu menggunakan SIKD/SIPD untuk validasi dan laporan akhir tahun.

• Laporan keuangan daerah lebih akurat, lengkap, dan siap diaudit.
   

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi tantangan utama ASN di era digital. Untuk itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2025. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi terbaru.

Bimtek ini mengupas secara mendalam:

• Penatausahaan anggaran: prinsip akuntabilitas, transparansi, dan teknik pengelolaan kas daerah.

• Pertanggungjawaban keuangan: penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar audit.

• Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD): penginputan dan monitoring data keuangan secara digital.

• Pemanfaatan E-Katalog: optimalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta akan mendapatkan pendekatan praktis melalui simulasi, studi kasus, dan praktik langsung, sehingga pengetahuan yang diperoleh bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.

Sasaran peserta Bimtek meliputi:

• Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah

• Tim perencana dan pengelola anggaran SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa

Jadwal dan Metode Pelatihan:

• Durasi: 2 hari (masing-masing ±6 jam)

• Metode: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung

Dasar Hukum Pelatihan:

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri dan Kemenkeu

Manfaat Bimtek:

• ASN mampu mengelola penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel

• Menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD

• Memahami mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan audit

Informasi pendaftaran:

• Kontak WA: +62 813-8766-6605 

• Website: www.linkpemda.com

Bimtek ini menjadi solusi strategis bagi ASN modern untuk meningkatkan kompetensi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut tersedianya data yang terintegrasi, valid, akurat, dan dapat diakses lintas OPD. Pemerintah pusat melalui kebijakan Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya penyelenggaraan tata kelola data sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan seperti:
- Fragmentasi data di berbagai OPD,
- Tidak adanya standar metadata dan interoperabilitas,
- Lemahnya tata kelola data (Data Governance),
- Minimnya SDM yang memahami pengelolaan dan pemanfaatan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Strategi Penguatan Satu Data Indonesia guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi, selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan dan kebijakan terkait transformasi digital pemerintahan dan Smart City.

Tujuan Kegiatan

1. Memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap kebijakan dan regulasi Satu Data Indonesia.
2. Menyusun kerangka tata kelola data (Data Governance Framework) di tingkat daerah.
3. Mengembangkan strategi integrasi portal informasi OPD berbasis data terpadu.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Mendukung implementasi Smart City dan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Materi Kegiatan

1. Kebijakan Nasional Satu Data Indonesia dan Implementasi di Daerah.
2. Penyusunan Arsitektur Tata Kelola Data Pemerintah Daerah.
3. Strategi Integrasi Data OPD melalui Portal Informasi.
4. Pemanfaatan Dashboard Analitik dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Tata Kelola Metadata dan Interoperabilitas Sistem.
6. Studi Kasus dan Best Practice Daerah.
7. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Narasumber

- Kementerian/Lembaga Terkait (Bappenas, Kominfo, Kemendagri)
- Praktisi dan Konsultan Data Governance Pemerintahan
- Akademisi dan Tenaga Ahli di bidang Transformasi Digital Pemerintah

Peserta Kegiatan

- Bappeda, Diskominfo, Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
- Tim IT dan perencana OPD.
- Analis kebijakan dan pejabat perencana daerah.
- Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Fleksibel (sesuai permintaan Pemerintah Daerah)
Tempat : Hotel Pelatihan / Virtual Meeting (Zoom)
Durasi : 2 Hari

Fasilitas Peserta

- Modul dan Materi Pelatihan
- Seminar Kit & Tas Pelatihan
- Konsumsi & Akomodasi (jika tatap muka)
- Sertifikat
- Akses aplikasi e-learning LINK PEMDA

Output dan Manfaat

- Rencana Aksi Daerah Penguatan Tata Kelola Data.
- SDM OPD yang memahami standar dan interoperabilitas data.
- Portal informasi daerah yang terarah pada Satu Data Indonesia.
- Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Mendukung penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Melalui Bimtek ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membangun pondasi kuat untuk tata kelola data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang dan dievaluasi secara akurat. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

Informasi & Pendaftaran:
LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINK PEMDA)
Alamat: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
Website: www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Email: info@linkpemda.com