Bimtek Keuangan Daerah 2025 | Jadwal, Materi Terbaru & Pelatihan ASN Nasional

Apakah Anda ingin menjadi aparat pemerintah yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah? Mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah bukan sekadar administrasi – tapi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Keuangan Daerah 2025 hadir untuk membantu Anda menguasai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dengan cara praktis, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru.

Mengapa Pelatihan Ini Wajib Diikuti?

Setiap aparatur daerah menghadapi tantangan dalam:

• Menyusun anggaran yang tepat dan akurat

• Memastikan penggunaan anggaran efisien dan transparan

• Mengelola laporan keuangan yang sesuai peraturan terbaru

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menghadapi semua tantangan tersebut.

Materi Pelatihan yang Lengkap dan Praktis

1. Peraturan Keuangan Daerah Terbaru
   Pahami UU, Permendagri, dan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
   Studi kasus dan simulasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan praktik.

3. Pemanfaatan SIKD/SIPD
   Gunakan teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat.

4. Audit dan Akuntabilitas Keuangan
   Pelajari mekanisme pengawasan agar anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa yang Cocok Mengikuti?

• Bendahara dan staf keuangan daerah

• Kepala bagian atau sekretariat yang menangani anggaran

• Aparatur yang ingin meningkatkan karier dan kompetensi profesional

Keuntungan Mengikuti Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan

• Memahami peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah

• Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di instansi pemerintah

• Mendapat sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Daftar Sekarang, Tempat Terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan mempercepat karier Anda.

✨ Bergabunglah sekarang dan jadilah aparatur pemerintah yang siap menghadapi tantangan keuangan daerah 2025!

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terus menjadi sorotan utama dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu persoalan klasik yang sering muncul adalah ketidakakuratan data aset, tidak sinkronnya laporan keuangan dengan kondisi riil di lapangan, serta lemahnya pelaksanaan inventarisasi dan opname aset.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LinkPemda menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inventarisasi & Opname Aset Daerah 2025. Program ini dirancang guna meningkatkan pemahaman teknis dan keterampilan ASN/OPD dalam mengelola, mencatat, dan melaporkan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

🎯 Tujuan Bimtek

1. Memberikan pemahaman teknis mengenai inventarisasi dan opname aset sesuai regulasi terbaru.

2. Menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam tata kelola BMD.

3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD/SIPD-BMD).

4. Mencegah temuan BPK akibat pencatatan aset yang tidak tertib.

📚 Materi Pokok Bimtek

• Kebijakan Nasional Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025.

• Mekanisme Inventarisasi, Kodefikasi, dan Opname Aset Daerah.

• Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) & Daftar Inventaris Barang (DIB).

• Integrasi laporan aset ke dalam laporan keuangan daerah sesuai PP 12 Tahun 2019.

• Tata cara pencatatan aset hasil pembangunan dan hibah.

• Strategi penyelesaian aset bermasalah & penyusunan berita acara opname.

• Praktik penggunaan aplikasi SIMBMD/SIPD-BMD.

⚖️ Dasar Hukum

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

5. Peraturan dan Surat Edaran terbaru dari Kemendagri & BPK terkait Inventarisasi Aset.

🏢 Sasaran Peserta

• Kepala BPKAD / Bidang Aset

• Kepala Subbag Perlengkapan & Aset SKPD

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB)

• Pengurus Barang / Pengelola Barang

• Auditor Inspektorat & Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah

📰 Berita Resmi

LinkPemda menegaskan bahwa Bimtek Inventarisasi & Opname Aset 2025 ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar audit BPK.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu:
✅ Menyusun laporan aset yang akurat & valid,
✅ Mengurangi temuan BPK terkait aset,
✅ Mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah.

📌 Informasi lengkap jadwal dan pendaftaran Bimtek dapat diakses melalui website resmi: LinkPemda.com

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri kembali menekankan penggunaan SIPD berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai acuan standar pengelolaan keuangan daerah.

Artikel ini membahas secara lengkap & praktis cara input data keuangan daerah di SIPD & SIKD, mulai dari pendapatan hingga belanja daerah, yang sangat bermanfaat bagi bendahara, PPK-SKPD, dan operator keuangan daerah.

🔹 Apa Itu SIPD & SIKD?

• SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) → aplikasi resmi Kemendagri untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah.

• SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) → basis data yang mengintegrasikan seluruh informasi keuangan daerah untuk kepentingan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan pemerintah pusat maupun daerah.

Keduanya saling terhubung untuk menciptakan transparansi & akuntabilitas pengelolaan APBD.

🔹 Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Kebijakan terbaru Kemendagri terkait digitalisasi tata kelola pemerintahan tahun 2025.

🔹 Langkah Praktis Input Data Keuangan Daerah di SIPD & SIKD 2025

Berikut panduan ringkas yang bisa diikuti oleh bendahara/OPD:

1. Login ke Aplikasi SIPD

   • Akses melalui portal resmi SIPD Kemendagri.

   • Gunakan username & password sesuai OPD masing-masing.

2. Pilih Menu Penganggaran

   • Masuk ke sub-menu RKA SKPD atau RKA-PPKD.

   • Pastikan kode rekening sesuai dengan struktur Permendagri 77/2020.

3. Input Pendapatan Daerah

   • Masukkan jenis pendapatan: PAD, Dana Transfer, atau Lain-lain Pendapatan Daerah.

   • Cek konsistensi dengan target yang ada di RKPD & KUA-PPAS.

4. Input Belanja Daerah

   • Pilih kegiatan/program sesuai urusan pemerintahan.

   • Masukkan detail belanja pegawai, barang/jasa, modal, hibah, dan bantuan sosial.

5. Verifikasi & Validasi

   • Gunakan fitur cek konsistensi pada aplikasi.

   • Pastikan tidak ada kesalahan kode rekening & total anggaran.

6. Sinkronisasi dengan SIKD

   • Data yang sudah divalidasi otomatis terhubung ke database SIKD.

   • Hal ini memastikan konsistensi antara daerah dan pusat.

🔹 Tips Sukses Input Data SIPD & SIKD

• Pastikan data pendukung lengkap (DPA, KUA-PPAS, RKA SKPD).

• Gunakan browser yang kompatibel (Google Chrome terbaru).

• Rutin lakukan backup & cetak dokumen.

• Ikuti Bimtek resmi agar update dengan fitur terbaru SIPD.

🔹 Penutup

Dengan memahami cara input data keuangan daerah di SIPD & SIKD 2025, bendahara dan operator keuangan daerah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi terbaru.

Untuk memperdalam pemahaman, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimtek SIPD & SIKD 2025 yang membahas secara detail teknis penginputan data, pemecahan masalah, dan update regulasi terkini.

Pelatihan Bimtek Nasional 2025/2026 untuk OPD, ASN, dan BLUD. Fokus pada digitalisasi pemerintah, keuangan daerah, smart governance, AI, big data, e-procurement, green government, dan inovasi pelayanan publik.

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah di era digital menuntut aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mulai dari pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cloud Computing, hingga penerapan Smart Governance dan Green Government, semua menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 2025/2026, LinkPemda menghadirkan berbagai materi strategis yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah, mencakup bidang digitalisasi layanan publik, keuangan dan pengadaan, lingkungan berkelanjutan, manajemen ASN, hingga inovasi smart city.

Ruang Lingkup Materi Pelatihan

1. Digitalisasi & AI Pemerintahan

• Pemanfaatan AI untuk analisis kinerja OPD dan perencanaan strategis.

• Digitalisasi layanan publik berbasis Big Data & Cloud.

• RPA (Robotic Process Automation) untuk otomatisasi administrasi.

• Keamanan siber dan proteksi data publik.

• Pemanfaatan GIS untuk perencanaan tata ruang.

• Integrasi SIKD/SIPD dengan dashboard analitik keuangan.

• Digital Twin untuk simulasi layanan publik.

• Smart Dashboard monitoring kinerja dan keuangan OPD.

• Pemanfaatan Blockchain untuk transparansi keuangan & pengadaan.

Kata kunci SEO: Bimtek Digitalisasi Pemerintah, AI OPD, Big Data Pemda, RPA ASN, Keamanan Siber Pemerintah, Blockchain Pemerintah, Dashboard Keuangan OPD.

2. Keuangan Daerah & Pengadaan Barang/Jasa

• Optimalisasi PAD dengan data analytics dan sistem pajak modern.

• E-Katalog & E-Procurement terintegrasi untuk OPD/BLUD.

• Analisis risiko keuangan dan pengelolaan APBD 2025.

• Pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

• Audit digital dan pengawasan keuangan berbasis IT.

• Manajemen investasi daerah untuk peningkatan PAD.

• Pengelolaan hibah & dana desa elektronik.

• Dashboard dinamis untuk pelaporan keuangan OPD.

• Tata kelola keuangan daerah dengan AI & Big Data.

• Manajemen risiko pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata kunci SEO: Bimtek PAD, E-Procurement OPD, Keuangan BLUD, Audit Digital Pemda, Investasi Daerah, Dana Desa Digital, APBD 2025.

3. Lingkungan & Green Government

• Integrasi Net Zero Emission (NZE) di OPD & BLUD.

• Audit lingkungan & green procurement.

• Strategi efisiensi energi dan pengelolaan sampah OPD.

• Teknologi ramah lingkungan untuk infrastruktur publik.

• Penilaian dampak lingkungan digital untuk perencanaan.

Kata kunci SEO: Green Government, NZE Pemda, Efisiensi Energi ASN, Audit Lingkungan Pemda, Infrastruktur Hijau.

4. Manajemen ASN & Smart Governance

• Transformasi organisasi OPD menuju Smart Governance 2025.

• Kapasitas ASN di era hybrid & remote working.

• Leadership digital untuk pejabat pengawas & Kepala OPD.

• Manajemen kinerja ASN berbasis data & AI.

• Optimalisasi tim lintas OPD untuk proyek strategis.

Kata kunci SEO: Bimtek ASN, Smart Governance, Leadership Digital ASN, Kinerja ASN AI.

5. Inovasi & Smart City

• Smart City & IoT untuk layanan publik daerah.

• Kolaborasi publik-swasta (PPP) dalam pembangunan daerah.

• Inovasi pelayanan publik berbasis digital.

• Sistem monitoring & evaluasi proyek OPD berbasis Cloud.

Kata kunci SEO: Smart City Pemda, IoT Pemerintah, PPP Pemda, Inovasi Layanan Publik, Cloud Monitoring OPD.

Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan kapasitas ASN dan OPD dalam memanfaatkan teknologi digital.

2. Memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis transparansi & akuntabilitas.

3. Mendukung penerapan smart governance dan layanan publik berbasis data.

4. Mewujudkan pemerintahan daerah hijau yang berorientasi pada keberlanjutan.

5. Mendorong inovasi pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat.

Kesimpulan

Melalui Bimtek Nasional 2025/2026, pemerintah daerah mendapatkan bekal komprehensif dalam menghadapi era digital, keuangan modern, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan materi pelatihan yang mencakup AI, Big Data, Blockchain, Green Government, Smart City, hingga Smart Governance, diharapkan aparatur pemerintah mampu mengoptimalkan kinerja, meningkatkan PAD, memperkuat transparansi, serta menghadirkan layanan publik yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.

Pelatihan Bimtek “Pemanfaatan AI untuk ASN” menghadirkan praktik penggunaan Artificial Intelligence dalam administrasi, analisis data, dan pelayanan publik. Tingkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah dengan ASN yang melek teknologi.

Tujuan Pelatihan:

• Memahami konsep dan implementasi AI di pemerintahan.

• Mengembangkan keterampilan praktis penggunaan AI.

• Mendukung transformasi digital ASN dan layanan publik.

Materi:

1. Pengenalan AI & Machine Learning di pemerintahan

2. AI untuk manajemen data dan layanan publik

3. Studi kasus implementasi AI di OPD

4. Etika dan regulasi penggunaan AI

Sasaran Peserta: ASN, pejabat pengelola data, tim IT OPD

Dasar Hukum: UU ASN, Perpres SPBE, Permen PANRB tentang Transformasi Digital ASN

Transformasi ASN dimulai dari kemampuan digital. Ikuti Bimtek AI untuk ASN dan jadilah bagian dari ASN masa depan yang efisien, inovatif, dan berbasis data