BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

OPTIMALISASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Terintegrasi, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel dalam Mendukung Stabilitas Fiskal serta Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka good governance, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas belanja daerah, efisiensi anggaran, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain:

• Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran

• Rendahnya efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran

• Ketidaktertiban administrasi penatausahaan keuangan

• Kualitas laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar

• Temuan hasil pemeriksaan oleh auditor

• Terbatasnya kapasitas teknis aparatur pengelola keuangan

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diselenggarakan kegiatan Bimtek Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat kompetensi aparatur serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

DASAR PELAKSANAAN

• Undang-Undang tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

• Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Tahun 2026

• Program Reformasi Birokrasi Nasional

• Kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

• Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM aparatur keuangan daerah

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman komprehensif aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

• Mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

• Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran

• Mewujudkan penatausahaan keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan

• Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

• Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan temuan audit

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah

• Mendukung pencapaian opini WTP secara berkelanjutan

• Memperkuat integrasi sistem keuangan daerah

• Meningkatkan kinerja keuangan dalam mendukung pembangunan daerah

TEMA KEGIATAN

Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2026

Sub Tema:

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Terintegrasi, Profesional, Tertib, Transparan, dan Akuntabel Berbasis Kinerja serta Kepatuhan terhadap Regulasi

SASARAN PESERTA

Program ini diperuntukkan bagi:

• BPKAD / BKAD

• Bappeda

• Inspektorat

• Bagian Keuangan Setda

• OPD / SKPD

• Pengguna Anggaran (PA/KPA)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• Sekretariat DPRD

• BLUD / RSUD

• BUMD

• Kecamatan / Kelurahan

• ASN pengelola keuangan daerah

MATERI BIMTEK

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Kebijakan fiskal nasional dan daerah

• Reformasi pengelolaan keuangan

• Strategi penguatan tata kelola

2. Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi

• Penyusunan RKPD, KUA-PPAS

• Penyusunan RKA-SKPD

• Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

3. Penganggaran Berbasis Kinerja

• Konsep performance based budgeting

• Pengukuran output dan outcome

• Efektivitas penggunaan anggaran

4. Pelaksanaan Anggaran Daerah

• Mekanisme pelaksanaan APBD

• Strategi percepatan penyerapan anggaran

• Pengendalian pelaksanaan kegiatan

5. Penatausahaan Keuangan Daerah

• Tugas dan fungsi bendahara

• Pengelolaan kas daerah

• Administrasi keuangan

6. Pengelolaan Pajak dan Kewajiban Perpajakan

• Jenis pajak dalam belanja daerah

• Mekanisme pemotongan dan pelaporan

• Kepatuhan perpajakan

7. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

• Struktur dan komponen LKPD

• Teknik penyusunan laporan

• Penyajian sesuai SAP

8. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan

• Rekonsiliasi internal dan eksternal

• Konsolidasi laporan keuangan

• Penyelesaian perbedaan data

9. Pengawasan dan Audit Keuangan

• Peran APIP dan BPK

• Strategi menghadapi pemeriksaan

• Pencegahan temuan

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

• Penyelesaian temuan audit

• Perbaikan sistem pengendalian

• Monitoring tindak lanjut

11. Manajemen Risiko Keuangan Daerah

• Identifikasi risiko

• Mitigasi dan pengendalian

• Penguatan sistem internal

12. Praktik dan Studi Kasus

• Simulasi penyusunan anggaran

• Penyusunan laporan keuangan

• Studi kasus temuan audit

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Workshop Praktik Teknis
✅ Diskusi Kelompok
✅ Studi Kasus
✅ Simulasi
✅ Coaching Clinic
✅ Evaluasi dan Tindak Lanjut

WAKTU & TEMPAT

Pilihan Durasi

• 2 Hari (16 JP)

• 3 Hari (24 JP)

• 4 Hari (Full Workshop)

Pilihan Tempat

• Hotel / Meeting Room

• In House Training

• Online (Zoom Meeting)

• Hybrid Learning

FASILITAS PESERTA

✅ Sertifikat Nasional
✅ Modul Lengkap
✅ Softcopy Materi
✅ Narasumber Profesional
✅ Konsultasi Gratis
✅ Seminar Kit
✅ Konsumsi (Offline)
✅ Dokumentasi Kegiatan
✅ Pendampingan Pasca Pelatihan

KEUNGGULAN PROGRAM

⭐ Tema sangat relevan dengan kebutuhan instansi Tahun 2026
⭐ Fokus pada implementasi nyata di lapangan
⭐ Membantu mengurangi risiko temuan audit
⭐ Mendukung pencapaian opini WTP
⭐ Materi sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami
⭐ Narasumber profesional berpengalaman nasional
⭐ Cocok untuk seluruh perangkat daerah
⭐ Disertai pendampingan hingga tahap implementasi

PROFIL PENYELENGGARA

Sebagai lembaga profesional peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, Linkpemda berkomitmen menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan:

• Bimbingan Teknis (Bimtek)

• Workshop Nasional

• Seminar Pemerintahan

• Sosialisasi Regulasi Terbaru

• Pelatihan dan Pengembangan ASN

• Pendampingan Teknis Daerah

PENAWARAN KERJA SAMA

Kami membuka peluang kerja sama dengan:

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten/Kota

• BPKAD / Bappeda

• Inspektorat

• Sekretariat Daerah

• Sekretariat DPRD

• BLUD / RSUD

• BUMD

• Seluruh OPD / SKPD

MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pemilihan tema kegiatan

2. Konsultasi awal (materi, jadwal, lokasi, peserta)

3. Penyampaian data instansi

4. Pengiriman proposal dan dokumen resmi

5. Pelaksanaan kegiatan secara profesional

INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

PENUTUP

Demikian Panduan Teknis ini disampaikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pembangunan daerah Tahun 2026.

Besar harapan kami dapat menjalin kerja sama yang baik dengan instansi Bapak/Ibu dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Linkpemda