BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.
Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.
🎯 Tujuan Kegiatan
Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.
Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.
Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.
Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
📚 Materi Pokok
Regulasi terbaru SAP 2025.
Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.
Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.
Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.
👥 Sasaran Peserta
Kepala dan staf BPKAD.
Pejabat penatausahaan keuangan OPD.
Auditor internal dan Inspektorat Daerah.
Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.
Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
🏛️ Narasumber
Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.
📅 Jadwal & Lokasi
Pelatihan diselenggarakan secara nasional:
Periode: Oktober – Desember 2025
Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.
🎁 Fasilitas Peserta
Modul & materi pelatihan.
Seminar kit.
Sertifikat resmi bernilai 32 JP.
Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).
📖 Dasar Hukum
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Regulasi terbaru SAP 2025.
🔗 Informasi & Pendaftaran
📍 Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
👉 Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal
