Program Nasional Bimtek & Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026

Materi Lengkap Berbasis Regulasi Terbaru
Bimtek dan Diklat  terkait  APBD, SIPD, dan Pengelolaan Keuangan Daerah – Pelaporan ASN & Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja – Penguatan Inspektorat & Kapabilitas APIP Daerah - Penatausahaan & Optimalisasi Barang Milik Daerah – Manajemen Keuangan & Layanan Kesehatan Terpadu – E-Katalog, SPSE, dan Perpres Pengadaan Terbaru - Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas -   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam menghadapi dinamika regulasi, sistem digitalisasi pemerintahan, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi ASN.

Sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan aparatur daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintahan, LinkPemda Indonesia kembali membuka Program Nasional Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan berbagai bidang strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional seperti RPJPD 2025–2045, RKPD 2026, serta penerapan sistem SIPD RI, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Kinerja.

📘 Bidang Materi dan Pilihan Program Bimtek 2026

A. Bidang Keuangan Daerah & Penganggaran

1. Bimtek Penyusunan RKA, DPA, dan APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026

2. Bimtek Penguatan Sistem Penganggaran Daerah Berbasis SIPD RI Tahun 2026

3. Bimtek Pengelolaan Kas Daerah, Bendahara, dan Penatausahaan Keuangan OPD Sesuai Regulasi Terbaru

4. Bimtek Standar Biaya dan Analisis Kebutuhan Anggaran (ASB, SSH, HSPK) Tahun 2026

5. Bimtek Penyusunan Dokumen Perubahan APBD (P-APBD) dan Tata Cara Revisi Anggaran

B. Bidang Penatausahaan & Pelaporan

1. Bimtek Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui SIPD Keuangan

2. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Menuju Opini WTP

3. Bimtek Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD/BLUD

4. Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berbasis SAKIP

5. Bimtek Penyusunan Renstra, Renja, dan IKU Berbasis Kinerja Tahun 2026

C. Bidang Audit & Pengawasan

1. Bimtek Penguatan Kapabilitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) Berbasis Risiko

3. Bimtek Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

4. Bimtek Teknik Audit Kinerja, Audit Kepatuhan, dan Audit Tujuan Tertentu

5. Bimtek Pengendalian Fraud, Korupsi, Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemda

D. Bidang Barang Milik Daerah (BMD)

1. Bimtek Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang

3. Bimtek Penyusunan RKBMD dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

4. Bimtek Pengamanan dan Penilaian Aset Pemerintah Daerah

5. Bimtek Rekonsiliasi BMD dengan Laporan Keuangan (LKPD)

E. Bidang BLUD & Rumah Sakit/Puskesmas

1. Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

3. Bimtek Penyusunan Standar Tarif Layanan dan Analisa Kelayakan BLUD

4. Bimtek Manajemen Akuntansi dan Pelaporan BLUD RSUD/Puskesmas

5. Bimtek Sistem Pelayanan Kesehatan Publik dan Integrasi Digital (RME / ILP)

F. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Implementasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Terbaru Tahun 2026

2. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan

3. Bimtek Penyusunan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis Pengadaan

4. Bimtek Penggunaan dan Optimalisasi E-Katalog, SIRUP, SPSE, dan Marketplace Pemerintah

5. Bimtek Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

G. Bidang Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi

1. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat

2. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Layanan

3. Bimtek Pelayanan Publik Inovatif Menggunakan Teknologi Digital

4. Bimtek Penerapan SAKIP, RB, dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

5. Bimtek Etika Profesi, Disiplin ASN, Komunikasi Layanan, dan Manajemen Pengaduan

⚖️ Dasar Hukum Penyelenggaraan

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (berbasis kinerja) merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelayanan publik agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan:

• Perencanaan yang belum sepenuhnya terhubung dengan penganggaran.

• Program kerja yang belum memiliki indikator kinerja yang jelas.

• Pelayanan publik yang belum berfokus pada kepuasan dan kebutuhan warga.

• Pengendalian kinerja yang belum terukur secara sistematis.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, LINK PEMDA memberikan pendampingan komprehensif kepada aparatur pemerintah daerah agar mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam integrasi perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pelaporan kinerja.

2. Memperkuat kemampuan penyusunan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Mengembangkan kualitas pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi kebutuhan masyarakat.

4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

5. Membentuk rencana aksi (action plan) yang dapat diterapkan langsung di perangkat daerah peserta.

Sasaran Peserta

• Sekretariat Daerah

• Bappeda / BPKAD / Inspektorat

• Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan

• Seluruh SKPD/OPD terkait pengelolaan kinerja dan pelayanan publik

• Tim RB / Admin/perencana SIPD / Penyusun Laporan Kinerja

Materi Pokok Pelatihan

1. Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Kinerja

2. Integrasi RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan SAKIP

3. Penganggaran Berbasis Kinerja & Penguatan SIPD

4. Peran Inspektorat dalam Sistem Pengendalian Kinerja

5. Standar Pelayanan Publik dan Pengukuran Kinerja Layanan

6. Digitalisasi Kinerja (Dashboard, Monitoring, Open Data)

7. Workshop Penyusunan Indikator Kinerja (IKU/IKK/Output/Outcome)

8. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan di Instansi Peserta

Metode Pelaksanaan

• Paparan Interaktif Narasumber

• Diskusi dan Studi Kasus Daerah

• Workshop Penyusunan Dokumen

• Simulasi & Coaching One-on-One

• Penyusunan Action Plan implementasi pasca pelatihan

Output pelatihan langsung siap diterapkan di OPD peserta.

Hasil yang Diharapkan

Peserta mampu:

• Menyusun indikator kinerja yang tepat & terukur.

• Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

• Memperkuat pengendalian dan pelaporan kinerja.

• Merancang perbaikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

• Menghasilkan Rencana Aksi 3 Bulan siap implementasi.

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Sharing session studi kasus antar daerah

• Simulasi penggunaan sistem informasi

• Workshop penyusunan rencana tindak lanjut (RTL)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

Kontak & Pendaftaran

Silakan hubungi kami:

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp (Admin Pendaftaran): +62 813-8766-6605

Tata kelola pemerintahan daerah pada tahun 2026 semakin diarahkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan keuangan yang akuntabel, serta pelaporan kinerja yang transparan, terukur, dan terdigitalisasi. Integrasi antar proses tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil (outcome).

Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, antara lain:

• RPJMD → Renstra OPD

• RKPD → Renja OPD

• KUA–PPAS → APBD

• Penatausahaan → Pelaporan (SPIP / SAKIP / LPPD)

Selain itu, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan kinerja sering kali masih dijalankan melalui sistem informasi yang terpisah, sehingga menyulitkan koordinasi dan konsolidasi data antar perangkat daerah, khususnya antara Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat.

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan kinerja secara terstandar, terintegrasi, dan berbasis data.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2026 guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, menerapkan, serta mengoptimalkan SIPD dan/atau sistem informasi terintegrasi lainnya, agar proses administrasi pemerintahan berjalan lebih sinkron, akuntabel, efisien, dan mendukung transformasi digital pemerintahan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan proses perencanaan → penganggaran → penatausahaan → pelaporan kinerja ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami kerangka regulasi dan kebijakan nasional terkait sistem informasi pemerintahan daerah.

2. Mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

3. Mengelola penatausahaan serta pelaporan kinerja berbasis data digital.

4. Menyusun roadmap internal implementasi integrasi sistem informasi di perangkat daerah masing-masing.

5. Mengidentifikasi hambatan implementasi serta merumuskan strategi dan solusi yang tepat.

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini meliputi:

• Sekretariat Daerah (Setda)

• Bappeda / Bappelitbangda

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Inspektorat Daerah

• Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya

Ruang Lingkup Materi

1. Kebijakan Nasional terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

2. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Terintegrasi Lainnya.

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan SPIP.

6. Penyusunan Roadmap Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi di OPD.

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Sharing session dan studi kasus antar daerah

• Simulasi penggunaan sistem informasi

• Workshop penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam era desentralisasi, aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik, agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terstruktur, berbasis kinerja, dan sesuai regulasi terbaru, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aparatur dituntut mampu menyusun anggaran yang tepat sasaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mengefektifkan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, dan indikator kinerja daerah, harus berbasis data dan kinerja yang jelas. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Aparatur perlu memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan inovasi pelayanan berbasis teknologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas dan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik berbasis kinerja, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Maksud dan Tujuan 

Maksud:

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam:

• Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

• Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja.

• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan partisipatif.

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru.

2. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan berbasis kinerja daerah.

Sasaran Peserta

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

• Aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

• Stakeholder terkait yang mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Materi Bimtek

Materi yang akan disampaikan dalam Bimtek ini antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah:

   • Regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.

   • Teknik penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

   • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah:

   • Penyusunan RPJMD dan RKPD.

   • Penyusunan indikator kinerja daerah.

   • Strategi pencapaian target pembangunan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Berbasis Kinerja:

   • Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

   • Evaluasi dan monitoring pelayanan publik.

   • Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan digitalisasi.

Metodologi 

Metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Bimtek ini meliputi:

• Pemaparan Materi: Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya.

• Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendalami materi.

• Studi Kasus: Analisis kasus nyata dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelayanan publik.

• Simulasi Praktik: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem terkait.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

🏢 PenyelenggaraLembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
📍Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun yang disusun guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sinergitas antara pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Memasuki tahun perencanaan RKPD 2026, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan baru untuk menyelaraskan rencana kerja daerah dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan kerangka RPJMN 2025–2029. Fokus pembangunan nasional ke depan mengarah pada penguatan ekonomi hijau, transformasi digital, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah daerah dituntut mampu:

1. Memahami arah kebijakan dan prioritas nasional 2026,

2. Menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan RKP,

3. Mengoptimalkan peran Bappeda dan perangkat daerah dalam perencanaan yang berbasis data dan kinerja, serta

4. Memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai alat integrasi dan akuntabilitas perencanaan.

Melihat pentingnya hal tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema:

“Penyusunan RKPD 2026: Arah Kebijakan Nasional dan Peran Pemerintah Daerah”
guna memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun RKPD yang selaras, terukur, dan berbasis hasil.

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman mendalam tentang arah kebijakan nasional tahun 2026.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan dokumen RKPD sesuai ketentuan terbaru.

3. Menguatkan peran Bappeda dan perangkat daerah dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

4. Mendorong sinkronisasi antara RKP, RKPD, dan APBD.

5. Mengembangkan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Nasional dan Arah Pembangunan Tahun 2026

   • Prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

   • RKP 2026: Tema, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan nasional.

2. Penyusunan RKPD 2026 Sesuai Regulasi dan Standar Nasional

   • Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.

   • Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

   • Integrasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 terkait kodefikasi program dan kegiatan.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Sinkronisasi Pusat–Daerah

   • Strategi menyelaraskan RKPD dengan prioritas nasional.

   • Peran Bappeda dan perangkat daerah dalam koordinasi lintas sektor.

4. Implementasi dan Integrasi SIPD RI dalam Penyusunan RKPD 2026

   • Mekanisme input data, verifikasi, dan validasi program/kegiatan.

   • Integrasi SIPD dengan dokumen perencanaan keuangan daerah.

5. Studi Kasus & Praktik Penyusunan RKPD 2026

   • Simulasi penyusunan dokumen RKPD berbasis data.

   • Analisis indikator kinerja dan hasil pembangunan.

6. Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah

   • Sistem pemantauan berbasis kinerja dan hasil.

   • Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah:

• Pejabat dan staf Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan dan Perekonomian)

• Perangkat Daerah teknis yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran

• Inspektorat Daerah

• Tim penyusun dokumen RKPD dan RPJMD

Jumlah peserta ideal: 50–100 orang per angkatan

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR

• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

• Kementerian PPN/Bappenas

• Akademisi dan praktisi perencana pembangunan daerah

• Konsultan ahli perencanaan & SIPD RI

METODE PELAKSANAAN

• Paparan materi kebijakan dan regulasi

• Diskusi dan studi kasus interaktif

• Workshop praktik penyusunan RKPD

• Pendampingan dan evaluasi hasil penyusunan dokumen

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

7. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

Penyelenggara:

LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINK PEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Penguatan Perencanaan dan Program Perlindungan Sosial Berbasis Data Nasional

Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) selama ini menjadi basis utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Memasuki tahun 2026, pemerintah secara resmi mendorong transformasi DTKS menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Transformasi ini ditandai dengan pengembangan DTKS+, yaitu sistem data kesejahteraan sosial yang telah terintegrasi dengan berbagai sumber data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Satu Data Indonesia. DTKS+ mengedepankan pendekatan verifikasi digital, interoperabilitas sistem, analisis spasial, serta pemanfaatan data secara real-time.

Melalui DTKS+/DTSEN, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan pembangunan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, implementasi DTKS+/DTSEN di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data

• Belum optimalnya integrasi sistem lintas OPD

• Minimnya pemanfaatan data untuk analisis kebijakan dan perencanaan program sosial

Atas dasar tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) memandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026 dengan fokus pada:

“Pengelolaan dan Analisis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS+/DTSEN) Berbasis Transformasi Digital.”

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kementerian Sosial

5. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

6. Permensos Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

7. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

9. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD (penguatan basis data sosial)

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTKS+/DTSEN

2. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang integrasi DTKS+ dengan Satu Data Indonesia dan sistem informasi daerah

3. Melatih peserta dalam analisis, interpretasi, dan visualisasi data kesejahteraan sosial

4. Memperkuat kolaborasi lintas OPD dalam pemanfaatan data sosial untuk perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda

• Dinas Kominfo

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Operator dan Unit Pengelola DTKS/DTSEN Daerah

• Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Data Setda Daerah

MATERI POKOK BIMTEK

• Kebijakan Nasional Transformasi DTKS menjadi DTKS+/DTSEN Tahun 2025–2026

• Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial dan Mekanisme Pemutakhiran Data Daerah

• Integrasi DTKS+ dengan Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

• Teknik Analisis dan Visualisasi Data Sosial untuk Perencanaan Kebijakan

• Studi Kasus Pemanfaatan DTKS+/DTSEN dalam:

  • Bantuan Sosial

  • Program Keluarga Harapan (PKH)

  • PBI-JKN

• Simulasi Praktik Pengelolaan, Validasi, dan Pelaporan Data DTKS+

NARASUMBER

• Kementerian Sosial Republik Indonesia

• Bappenas (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

• Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri

• Praktisi Data dan Ahli Analisis Sosial Digital

METODE PELAKSANAAN

• Metode: Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi aplikasi

• Durasi: 2 (dua) hari efektif

• Bentuk: Tatap muka (offline) atau daring (hybrid)

• Output: Sertifikat Bimtek Nasional

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta   

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Jasa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri.

Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam percepatan iklim investasi daerah, karena:

• Menjamin kepastian hukum dan kualitas standar industri.

• Menyederhanakan proses perizinan usaha berbasis risiko.

• Menyesuaikan mekanisme perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

• Mendukung daya saing industri kecil, menengah, dan besar di daerah.

Bagi pemerintah daerah, khususnya dinas perindustrian dan penanaman modal, regulasi ini menuntut penguatan kapasitas aparatur dalam memahami standar kegiatan usaha, standar produk jasa, klasifikasi risiko, dan proses verifikasi teknis.

Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur daerah agar dapat mengimplementasikan regulasi ini dengan benar, cepat, dan sesuai standar nasional.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang substansi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penanganan perizinan berusaha berbasis risiko sektor industri.

3. Menjamin penerapan standar kegiatan usaha dan produk jasa secara seragam di seluruh daerah.

4. Mendukung percepatan investasi industri di daerah.

5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Sasaran Peserta

• Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dan Provinsi

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

• Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

• OPD terkait sektor industri

• Aparatur pengelola perizinan OSS daerah

• Analis kebijakan dan staf teknis bidang industri

Materi Pokok Pelatihan

1. Garis Besar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 dan arah kebijakan industri nasional.

2. Standar kegiatan usaha dan produk jasa dalam sistem perizinan berbasis risiko.

3. Integrasi OSS dengan sistem pengawasan standar industri.

4. Klasifikasi risiko industri: rendah, menengah, tinggi.

5. Tata cara verifikasi dan pengawasan pemenuhan standar.

6. Strategi percepatan layanan perizinan industri di daerah.

7. Simulasi proses perizinan berbasis risiko.

8. Mekanisme pembinaan dan sanksi.

Metode Pelaksanaan

• Bimbingan Teknis (Bimtek) / Workshop Teknis

• Pemaparan materi regulasi oleh narasumber Kemenperin

• Diskusi interaktif dan studi kasus daerah

• Simulasi OSS dan proses standar industri

• Tanya jawab teknis lapangan

Waktu dan Tempat

• Waktu: 3 Hari (sesuai kesepakatan)

• Tempat: Hotel / Aula Pelatihan / atau secara daring (online)

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

Narasumber

• Narasumber dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

• Praktisi OSS dan pengawasan standar industri

• Akademisi dan konsultan industri daerah

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Jasa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman OSS Berbasis Risiko.

Output 

• ASN memahami dan mampu mengimplementasikan Permenperin 37/2025 dengan benar.

• Daerah memiliki SOP perizinan industri yang lebih cepat, efisien, dan berbasis standar.

• Peningkatan jumlah investasi industri di daerah.

• Harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam sektor industri.

• Terwujudnya pelayanan perizinan industri daerah yang modern dan transparan.

Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 merupakan langkah strategis mempercepat transformasi perizinan industri di daerah. Melalui bimbingan teknis ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan kompeten, profesional, dan berorientasi pada kemudahan berusaha serta peningkatan daya saing industri nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah minimnya evaluasi dampak kebijakan secara sistematis dan terukur.

Akibatnya, banyak program daerah yang sulit diukur efektivitas dan efisiensinya, bahkan sebagian tidak memberikan hasil optimal terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah. Padahal, evaluasi dampak (impact evaluation) merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan atau program benar-benar memberikan manfaat dan hasil yang diharapkan.

Melalui pendekatan kajian ekonomi daerah seperti Cost-Benefit Analysis (CBA), Cost-Effectiveness Analysis (CEA), dan analisis sosial ekonomi, pemerintah daerah dapat:

• Menilai efektivitas dan efisiensi program,

• Menentukan prioritas anggaran dengan lebih tepat,

• Menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih kuat,

• Mendukung evidence-based policy making di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan secara terstruktur dan berbasis data.

Maksud dan Tujuan 

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang evaluasi dampak kebijakan publik.

2. Melatih peserta dalam penyusunan logic model dan theory of change sebagai dasar evaluasi program.

3. Meningkatkan kemampuan OPD dalam melakukan analisis ekonomi sederhana untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan/program.

4. Membekali peserta dalam penyusunan laporan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan lanjutan.

5. Mendorong penerapan evidence-based policy making di lingkungan pemerintah daerah.

Sasaran Peserta 

• Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

• Badan/Dinas Keuangan Daerah

• Inspektorat Daerah

• Dinas/OPD teknis (PU, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dsb.)

• Bagian Organisasi dan Setda

• Tim perencana dan pengelola program pembangunan daerah

Materi Bimtek 

1. Konsep Dasar Evaluasi Dampak Kebijakan Publik.

2. Evidence-Based Policy Making dan siklus kebijakan.

3. Penyusunan logic model dan theory of change.

4. Metodologi Kajian Ekonomi Daerah: CBA, CEA, Analisis Sosial Ekonomi.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data Evaluasi.

6. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan.

7. Studi Kasus dan Simulasi Praktik Evaluasi Program Daerah.

Metode Pelaksanaan 

• Metode: Pemaparan Materi, Diskusi Interaktif, Studi Kasus, dan Simulasi

• Narasumber: Akademisi, Praktisi Perencanaan & Evaluasi, dan Tenaga Ahli Kebijakan Publik

• Durasi: 2–3 Hari (disesuaikan)

• Bentuk Kegiatan: Tatap muka (Luring) atau Hybrid / Online

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan kesepakatan

• Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Tempat yang ditentukan

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

Kontribusi Keikutsertaan 

Kontribusi peserta untuk pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan dan fasilitas yang diberikan, yang mencakup:

• Akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan,

• Bahan dan modul pelatihan,

• Sertifikat Bimtek,

• Narasumber dan fasilitator,

• Dokumentasi kegiatan.

Dengan adanya kegiatan Bimtek ini, diharapkan OPD di daerah dapat memiliki kemampuan teknis dan analitis untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan secara mandiri, sistematis, dan terukur. Hal ini akan memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja.

📍 Informasi & Pendaftaran:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

#EvaluasiKebijakan #KajianEkonomiDaerah #EvidenceBasedPolicy #EvaluasiDampak #Bappeda #PerencanaanDaerah #BimtekPemerintahan #EfektivitasProgram #LINKPEMDA #BimtekDaerah

Dalam era birokrasi modern, kinerja pemerintah daerah dituntut semakin transparan, terukur, dan berbasis hasil (result-based). Salah satu instrumen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah adalah pengukuran kinerja melalui Indeks Kinerja Daerah (IKD).

IKD digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah. Pengukuran IKD yang baik memungkinkan pemerintah daerah:

• Mengevaluasi capaian pembangunan,

• Mendorong peningkatan kinerja OPD,

• Menjadi dasar pemberian insentif dan reward bagi OPD berprestasi,

• Menyediakan data dan analisis untuk perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Sayangnya, masih banyak OPD yang belum memiliki pemahaman teknis dalam penyusunan IKD secara menyeluruh dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Kinerja Daerah (IKD).

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Memberikan pemahaman dan kemampuan teknis kepada aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, mengukur, dan memanfaatkan IKD sebagai instrumen pengambilan kebijakan dan reward OPD.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman konsep IKD dan regulasi terkait.

2. Melatih aparatur dalam menyusun indikator kinerja utama daerah.

3. Menyusun instrumen dan metodologi pengukuran kinerja OPD.

4. Mengintegrasikan hasil IKD ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.

5. Menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) OPD berbasis kinerja.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Konsep dan Struktur Indeks Kinerja Daerah (IKD).

3. Penyusunan Indikator dan Bobot Kinerja OPD.

4. Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data Kinerja.

5. Integrasi IKD dengan Perencanaan dan Penganggaran.

6. Sistem Reward dan Insentif OPD Berbasis IKD.

7. Studi Kasus: Implementasi IKD pada Pemerintah Daerah.

8. Praktik Penyusunan IKD oleh Peserta.

Sasaran Peserta

• Pejabat Perencana dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappeda).

• Pimpinan dan pejabat struktural OPD.

• Tim penyusun perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

• Aparatur pengelola keuangan dan program daerah.

• ASN Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Narasumber

Narasumber akan berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pembangunan Daerah / Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Kementerian PANRB.

• Akademisi dan praktisi perencana pembangunan daerah.

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan jadwal pendaftaran peserta.

• Durasi: 2 (dua) s.d. 3 (tiga) hari.

• Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan yang representatif (Pusat/Daerah).

Fasalitas Peserta

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Seminar kit dan alat tulis

• Sertifikat resmi pelatihan

• Konsumsi (coffee break & lunch)

• Narasumber nasional

• Pendampingan teknis

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

• Menyusun dan mengimplementasikan IKD secara sistematis,

• Mendorong OPD meningkatkan kinerja pembangunan,

• Menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini demi penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja.

Hormat kami,

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
(LINK PEMDA)
📞 WA: 0813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
#BimtekIKD #IndeksKinerjaDaerah #KinerjaOPD #RewardOPD #EvaluasiOPD #PelatihanOPD #BimtekPemerintahan #LINKPEMDA

Banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas terus meningkat.

Salah satu solusi strategis adalah melalui skema kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta (Public Private Partnership/PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tanpa sepenuhnya mengandalkan APBD.

Dengan PPP/KPBU, pemda dapat:

• Meningkatkan investasi swasta ke daerah,

• Mendorong pembangunan infrastruktur strategis,

• Meningkatkan efisiensi pembiayaan,

• Menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tujuan Pelatihan

• Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan regulasi PPP/KPBU.

• Mendorong pemda mampu menyusun proyek KPBU yang bankable dan menarik minat swasta.

• Meningkatkan kapasitas OPD dalam menyusun dokumen perencanaan proyek kerja sama.

• Mendorong inovasi pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sasaran Peserta

• Bappeda

• BPKAD

• Dinas PUPR

• Dinas Perhubungan

• Bagian Kerjasama / Biro Perekonomian

• DPRD (Komisi Infrastruktur dan Anggaran)

Ruang Lingkup Materi

📌 A. Konsep dan Kebijakan Nasional PPP/KPBU

• Landasan hukum dan kebijakan PPP/KPBU di Indonesia

• Peran pemda dalam percepatan pembangunan infrastruktur

📌 B. Identifikasi dan Perencanaan Proyek KPBU

• Kriteria proyek potensial

• Skema pembiayaan dan struktur kerja sama

• Studi kelayakan dan business case

📌 C. Mekanisme Pelaksanaan dan Pengawasan

• Prosedur penunjukan mitra swasta

• Perjanjian kerja sama dan pengawasan proyek

• Manajemen risiko KPBU

📌 D. Studi Kasus & Praktik Baik

• Proyek KPBU sukses di daerah lain

• Diskusi strategi implementasi di daerah peserta

Metode Pelatihan

• Paparan narasumber nasional

• Diskusi interaktif dan studi kasus

• Simulasi perencanaan proyek KPBU

• Sharing pengalaman best practice

Dasar Hukum

• 🏛️ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• 🏛️ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

• 🏛️ Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU

• Regulasi teknis lainnya terkait investasi dan pembiayaan pembangunan daerah.

Output Pelatihan

✅ Peserta memahami konsep PPP/KPBU dan regulasinya.
✅ Draft rencana proyek KPBU prioritas daerah.
✅ Peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun proyek investasi.
✅ Rencana tindak lanjut implementasi kerja sama daerah-swasta.

Waktu & Tempat Pelaksanaan

• Waktu: 2–3 Hari

• Tempat: Disesuaikan dengan Jadwal Linkpemda 

Narasumber & Fasilitator

• Kementerian PPN/Bappenas

• Kementerian Keuangan RI

• Kementerian Dalam Negeri RI

• Praktisi KPBU dan investasi daerah

Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah menjadi agenda nasional yang semakin mendesak. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini bukan lagi pada ketersediaan aplikasi, melainkan fragmentasi data dan sistem antar-OPD yang membuat perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berjalan tidak sinkron.

Melalui kebijakan digital nasional, pemerintah daerah didorong untuk membangun arsitektur data dan integrasi sistem informasi lintas sektor sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data (data-driven government).

Untuk itu, dibutuhkan strategi percepatan atau accelerator yang dapat menjembatani konsep digitalisasi dengan aksi nyata. Salah satu inovasi strategis adalah Smart Region Accelerator — pendekatan percepatan integrasi data OPD, digitalisasi layanan publik, dan pemanfaatan AI Dashboard dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah.

Materi pelatihan ini tidak hanya membahas konsep, tetapi juga melatih peserta menyusun blueprint & mockup portal daerah terpadu, sehingga hasil pelatihan dapat langsung diimplementasikan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman strategis tentang konsep Smart Region Accelerator sebagai instrumen percepatan digitalisasi daerah.

2. Melatih peserta dalam menyusun arsitektur integrasi data lintas OPD.

3. Menyusun desain awal (blueprint) portal layanan publik digital satu pintu.

4. Memperkenalkan pemanfaatan AI Dashboard untuk mendukung perencanaan dan penganggaran daerah secara real-time.

5. Membentuk tim penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Pokok Materi

1. Arah Kebijakan Digitalisasi Daerah 2025–2030

   • SPBE, Satu Data Indonesia, interoperabilitas sistem OPD

2. Blueprint Smart Region Accelerator

   • Desain arsitektur data, alur integrasi, dan single sign-on

3. Desain Portal Pelayanan Publik Satu Pintu Daerah

   • Strategi integrasi perencanaan, penganggaran, dan layanan

4. AI Dashboard for Planning & Budgeting

   • Pemanfaatan AI dan data analitik dalam pengambilan keputusan daerah

5. Workshop & Simulasi Rencana Aksi

   • Penyusunan rencana implementasi daerah masing-masing peserta

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah

• Kepala Bappeda / Kabid Perencanaan

• Kepala Diskominfo / Bidang TIK

• Kepala BPKAD / Bidang Anggaran

• Kepala Dinas Teknis (Pelayanan Publik)

• Tim SPBE / Tim Pengembang Aplikasi Daerah

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Roadmap SPBE

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

• RPJMN 2025–2029 (Arah Smart Governance dan Digital Government)

Metode Pelatihan

• Pemaparan materi dan kebijakan nasional

• Studi kasus dan best practices implementasi Smart Region

• Workshop penyusunan blueprint & dashboard

• Simulasi rencana aksi daerah

• Coaching implementasi pascapelatihan (opsional)

Waktu & Tempat

• Durasi: 2 (dua) hari 

• Waktu: Sesuai kesepakatan

• Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Tempat yang ditentukan

Output Pelatihan

• Blueprint Smart Region Accelerator (dokumen awal)

• Desain mockup portal layanan publik digital daerah

• Draft AI Dashboard perencanaan dan anggaran

• Rencana aksi implementasi daerah peserta

• Sertifikat pelatihan

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
📞 WA: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
✉️ info@linkpemda.com

📢 “Percepatan Daerah Cerdas Dimulai dari Satu Blueprint.”
“Satu Data, Satu Portal, Satu Aksi Nyata.”

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi publik paling efektif dalam menyampaikan informasi program, kebijakan, dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi komunikasi yang transparan, responsif, dan partisipatif melalui berbagai platform media sosial.

Namun, banyak akun resmi pemerintah daerah yang belum dikelola secara optimal—baik dari sisi konten, strategi engagement, konsistensi, maupun manajemen krisis. Hal ini sering menyebabkan informasi publik tidak tersampaikan dengan maksimal, bahkan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, diharapkan aparatur pemerintah mampu meningkatkan kapasitas dalam mengelola media sosial instansi secara profesional, strategis, dan sesuai regulasi.

Tujuan Kegiatan 

1. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai strategi komunikasi publik melalui media sosial.

2. Membangun kemampuan teknis dalam membuat konten informatif, edukatif, dan persuasif.

3. Mengembangkan strategi manajemen media sosial yang efektif dan terukur.

4. Memperkuat citra positif pemerintah daerah di ruang digital.

5. Menumbuhkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan responsif.

Sasaran Peserta 

• Pejabat dan staf Dinas Kominfo

• Bagian Humas dan Protokol

• Admin akun media sosial OPD

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• ASN dan staf instansi pemerintah daerah yang terkait dengan komunikasi publik.

Materi Bimtek 

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Informasi Publik

   • UU dan peraturan terkait keterbukaan informasi publik dan komunikasi pemerintahan.

2. Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah di Era Digital

   • Strategi engagement dan membangun citra positif.

3. Teknik Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

   • Branding, editorial plan, manajemen konten, dan penggunaan insight analytics.

4. Pembuatan Konten Kreatif dan Informatif

   • Copywriting, desain visual, video pendek, storytelling kebijakan publik.

5. Manajemen Krisis dan Etika Digital

   • Penanganan komentar negatif, hoaks, dan komunikasi dalam situasi krisis.

6. Praktik Langsung & Simulasi Pengelolaan Akun Media Sosial Instansi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia — Pedoman Pemanfaatan Media Sosial oleh Instansi Pemerintah.

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi — Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah.

Metode Pelaksanaan 

• Metode: Presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik langsung (workshop), dan simulasi.

• Narasumber: Akademisi, praktisi komunikasi publik, dan pejabat dari instansi terkait.

• Output: Peserta mampu menyusun strategi media sosial dan mengelola akun resmi instansi secara profesional.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu: 2 (dua) hari pelatihan

• Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Tempat yang disepakati bersama

• Tanggal: Menyesuaikan kesepakatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh:

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Skt Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Alamat:  Bekasi – Jawa Barat
Website: https://linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat peran media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif, profesional, dan terpercaya. Pengelolaan media sosial yang baik akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat.

Kami siap menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan ini.