Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Berbasis SIPD-RI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola tersebut adalah keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, serta evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam praktiknya, keterpaduan antartahapan tersebut membutuhkan keselarasan data, ketepatan penginputan, konsistensi dokumen, serta pemahaman yang memadai terhadap mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kendala dalam penatausahaan, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung integrasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatannya perlu dioptimalkan agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami kebijakan, prosedur, dan implementasi SIPD-RI menjadi kebutuhan penting. Aparatur dituntut tidak hanya memahami penggunaan sistem, tetapi juga mampu memastikan keselarasan dokumen, ketepatan data, tertib administrasi, serta keterkaitan antara alokasi anggaran dan pencapaian kinerja OPD.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI, LINKPEMDA menyelenggarakan program peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja OPD yang lebih tertib, terukur, transparan, dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Ketentuan dan pedoman teknis terkait perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja yang berlaku.

Catatan: Penerapan ketentuan teknis disesuaikan dengan regulasi terbaru, kebijakan pemerintah pusat, serta pedoman dan konfigurasi SIPD-RI yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.

TEMA KEGIATAN

BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA OPD MELALUI SIPD-RI

MATERI BIMTEK

A. Kebijakan dan Implementasi SIPD-RI dalam Pemerintahan Daerah

• Kebijakan pemerintah dalam penerapan SIPD-RI.

• Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

• Ruang lingkup serta fungsi SIPD-RI dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

• Struktur data, kodefikasi, nomenklatur, program, kegiatan, dan subkegiatan.

• Peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pemanfaatan SIPD-RI.

• Permasalahan umum dalam implementasi SIPD-RI dan strategi penyelesaiannya.

B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui SIPD-RI

• Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

• Keterkaitan RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD sesuai siklus perencanaan yang berlaku.

• Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah.

• Penetapan indikator, target, serta keluaran dan hasil pembangunan.

• Sinkronisasi perencanaan OPD dengan prioritas pembangunan daerah.

• Identifikasi ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan langkah perbaikannya.

C. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD-RI

• Kebijakan dan mekanisme penyusunan anggaran pemerintah daerah.

• Penyelarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan.

• Penyusunan indikator kinerja dan kebutuhan anggaran.

• Penyusunan RKA-SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen penganggaran lainnya.

• Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan target kinerja OPD.

• Identifikasi permasalahan dalam proses penginputan dan verifikasi data anggaran.

• Strategi meningkatkan konsistensi antara rencana kerja dan alokasi anggaran.

D. Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SIPD-RI

• Kebijakan dan prosedur penatausahaan keuangan daerah.

• Penatausahaan pendapatan daerah dan penerimaan OPD sesuai kewenangan.

• Penatausahaan belanja daerah dan pelaksanaan anggaran.

• Pengelolaan dokumen transaksi dan administrasi keuangan.

• Prosedur verifikasi serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

• Rekonsiliasi data penatausahaan dan realisasi anggaran.

• Identifikasi kesalahan administrasi dan upaya pencegahannya.

E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI

• Kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

• Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.

• Keterkaitan data penatausahaan dengan penyusunan laporan keuangan.

• Rekonsiliasi data transaksi, anggaran, dan realisasi.

• Pemeriksaan kelengkapan serta konsistensi data laporan.

• Identifikasi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

• Upaya meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas pelaporan.

F. Integrasi Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI

• Konsep dan kebijakan evaluasi kinerja perangkat daerah.

• Penyelarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

• Pengukuran indikator, target, dan realisasi kinerja OPD.

• Evaluasi capaian program, kegiatan, dan subkegiatan.

• Analisis keterkaitan realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja.

• Identifikasi hambatan pelaksanaan program dan pencapaian target.

• Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran berikutnya.

G. Praktik, Simulasi, dan Studi Kasus Integrasi SIPD-RI

• Simulasi keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran.

• Praktik identifikasi ketidaksesuaian data antarproses.

• Studi kasus penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

• Simulasi analisis realisasi anggaran dan capaian kinerja.

• Penyusunan langkah perbaikan atas permasalahan implementasi SIPD-RI.

• Diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut pada masing-masing OPD.

Materi praktik disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan, ketersediaan akses sistem, serta ketentuan dan fitur SIPD-RI yang berlaku.

TUJUAN BIMTEK

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam penerapan SIPD-RI pada proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja.

2. Mendorong keterpaduan data dan sinkronisasi dokumen antarproses pengelolaan pemerintahan daerah.

3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan indikator serta target kinerja OPD.

4. Memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas penatausahaan serta pelaporan keuangan daerah.

5. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian data dalam SIPD-RI.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan data anggaran dan kinerja sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan.

7. Mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SASARAN PESERTA

Bimtek ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja, antara lain:

• Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan pimpinan OPD.

• Pejabat dan staf pada Bappeda/Bapperida.

• Pejabat dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

• Pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

• Pejabat perencana dan pengelola program OPD.

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan bendahara sesuai ketentuan.

• Pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengelola anggaran.

• Aparatur yang menangani pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

• Operator SIPD-RI serta staf administrasi terkait.

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik, meliputi:

Pemaparan Materi → Diskusi → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi → Evaluasi → Rencana Tindak Lanjut

Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, memahami alur kerja, dan menerapkan prinsip integrasi pengelolaan pemerintahan daerah melalui SIPD-RI.

SUSUNAN ACARA

HARI PERTAMA — CHECK-IN DAN REGISTRASI PESERTA

• 14.00 – 17.00: Check-in dan registrasi peserta.

• 17.00 – Selesai: Istirahat dan persiapan kegiatan.

HARI KEDUA

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS – HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 — Registrasi Peserta dan Pembagian Materi

09.00 – 09.30 — Pembukaan

09.30 – 10.45 — Materi 1: Konsep Dasar, Kebijakan, dan Implementasi SIPD-RI dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah

10.45 – 12.00 — Materi 2: Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui SIPD-RI

12.00 – 13.00 — ISHOMA

13.00 – 14.15 — Materi 3: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD-RI

14.15 – 15.15 — Materi 4: Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Berbasis Kinerja dalam SIPD-RI

15.15 – 16.00 — Diskusi dan Tanya Jawab

16.00 – 16.30 — Review Materi dan Penutupan Sesi Hari Pertama

HARI KETIGA

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS – HARI KEDUA

08.00 – 09.15 — Materi 5: Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SIPD-RI

09.15 – 10.15 — Materi 6: Penatausahaan Keuangan Daerah dan Keterkaitannya dengan Pengelolaan Aset Daerah

10.15 – 11.00 — Praktik Penggunaan Fitur Penatausahaan dalam SIPD-RI

11.00 – 12.00 — Materi 7: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI

12.00 – 13.00 — ISHOMA

13.00 – 14.00 — Materi 8: Evaluasi Kinerja OPD yang Terintegrasi dengan Perencanaan dan Penganggaran

14.00 – 14.45 — Materi 9: Pengukuran Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi Kinerja OPD

14.45 – 15.15 — Praktik dan Simulasi Evaluasi Kinerja OPD

15.15 – 15.45 — Simulasi Terpadu: Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja melalui SIPD-RI

15.45 – 16.00 — Diskusi, Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis, dan Penutupan

HARI KEEMPAT — CHECK-OUT PESERTA

07.00 – 08.00 — Sarapan Peserta

08.00 – 10.00 — Persiapan dan Penyelesaian Administrasi Check-out

Susunan acara dan waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan.

BIAYA KEGIATAN

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, biaya kontribusi peserta ditetapkan berdasarkan paket yang dipilih sebagai berikut.

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN (SINGLE ROOM)

Rp5.500.000,- per peserta

Fasilitas penginapan satu kamar untuk satu orang peserta.

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN (TWIN SHARING)

Rp5.000.000,- per peserta

Fasilitas penginapan satu kamar untuk dua orang peserta.

PAKET C — NON AKOMODASI

Rp4.000.000,- per peserta

Paket tanpa fasilitas penginapan hotel.

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:

• Penginapan hotel selama 4 hari 3 malam bagi peserta paket menginap.

• Sertifikat kegiatan.

• Modul atau materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Makalah atau bahan pembelajaran.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.

Ketentuan penginapan: Check-in dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan materi dan check-out satu hari setelah kegiatan berakhir, khusus peserta paket menginap.

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kontribusi peserta dapat dilakukan melalui:

1. Pembayaran langsung (on the spot) pada saat registrasi di hotel.

2. Transfer bank ke rekening resmi penyelenggara.

Informasi rekening pembayaran:

• Bank: BRI

• Nomor Rekening: 0424-01-000925-30-7

• Atas Nama: LINKPEMDA

Peserta diharapkan melakukan konfirmasi pembayaran kepada panitia untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan kepesertaan.

INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN

Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan, ketersediaan tempat, serta prosedur pendaftaran, silakan menghubungi LINKPEMDA melalui saluran berikut.

Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com

Jadwal Bimtek:
https://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta

Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

Peserta dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, pilihan paket, serta persyaratan administrasi pendaftaran.

PENUTUP

Integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui Bimtek Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja OPD melalui SIPD-RI, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan setiap tahapan pengelolaan pemerintahan daerah, memperbaiki kualitas data dan dokumen, serta mengoptimalkan pemanfaatan SIPD-RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

LINKPEMDA berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.

Strategi Peningkatan Kompetensi Digital Aparatur melalui Penguasaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Administrasi, Pengolahan Data, Pelaporan dan Presentasi Pemerintahan

Penguasaan teknologi perkantoran merupakan salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi dan pekerjaan sehari-hari. Dalam lingkungan kerja pemerintahan, Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint digunakan secara luas untuk penyusunan surat dan dokumen kedinasan, pengolahan data, penyusunan laporan, perhitungan, rekapitulasi, analisis serta penyajian informasi dalam bentuk presentasi.

Kemampuan menggunakan aplikasi tersebut secara optimal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan fungsi dasar, tetapi juga bagaimana aparatur dapat memanfaatkan berbagai fitur untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan ketelitian, mengurangi kesalahan, menghindari pekerjaan yang berulang serta menghasilkan dokumen, data dan bahan presentasi yang lebih sistematis dan profesional.

Microsoft Word dapat dimanfaatkan untuk menyusun berbagai dokumen administrasi, surat, laporan, proposal, tabel dan dokumen kedinasan secara lebih terstruktur. Microsoft Excel dapat digunakan untuk pengolahan data, perhitungan, rekapitulasi, analisis, penyusunan tabel, grafik dan dashboard sederhana. Sementara Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk menyusun bahan paparan, laporan kegiatan, presentasi program, penyampaian hasil pekerjaan dan berbagai kebutuhan komunikasi kedinasan.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan Artificial Intelligence (AI) yang dapat dimanfaatkan secara bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas kerja, seperti membantu menyusun kerangka dokumen, merangkum informasi, mengembangkan ide, membantu pengolahan informasi dan mendukung persiapan bahan presentasi.

Pemanfaatan AI tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketepatan informasi, keamanan data, kerahasiaan dokumen dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu memanfaatkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan teknologi pendukung AI secara efektif, efisien, produktif dan sesuai kebutuhan pekerjaan.

Melalui Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Penguasaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai fungsi aplikasi, tetapi juga diarahkan untuk melakukan praktik berdasarkan kebutuhan pekerjaan administrasi, pengolahan data, penyusunan laporan dan presentasi di lingkungan instansi masing-masing.

MATERI BIMTEK

A. STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN MICROSOFT OFFICE

• Peran teknologi perkantoran dalam mendukung pekerjaan aparatur.

• Pemanfaatan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint dalam pekerjaan kedinasan.

• Prinsip bekerja secara efektif, efisien dan produktif.

• Pengelolaan dokumen dan data kerja secara sistematis.

• Pengaturan folder dan file pekerjaan.

• Penamaan dokumen secara terstruktur.

• Penggunaan shortcut untuk mempercepat pekerjaan.

• Strategi mengurangi pekerjaan manual dan berulang.

• Pengelolaan dokumen secara tertib dan aman.

• Strategi meningkatkan ketelitian pekerjaan.

• Pengelolaan versi dokumen.

• Integrasi pekerjaan Word, Excel dan PowerPoint.

• Workflow pekerjaan administrasi berbasis Microsoft Office.

B. MICROSOFT WORD UNTUK ADMINISTRASI DAN DOKUMEN KEDINASAN

• Pengenalan lingkungan kerja Microsoft Word.

• Membuat, membuka, menyimpan dan mengelola dokumen.

• Pengaturan halaman, margin, ukuran kertas dan orientasi.

• Pengaturan font, paragraf dan format dokumen.

• Penggunaan Heading dan Styles.

• Penyusunan struktur dokumen yang profesional.

• Penggunaan tabulasi dan indentasi.

• Pembuatan tabel.

• Pengaturan tabel dan format data.

• Penyisipan gambar, logo dan objek.

• Header dan Footer.

• Penomoran halaman.

• Page Break dan Section Break.

• Pembuatan daftar isi otomatis.

• Pembuatan daftar gambar dan daftar tabel.

• Footnote dan Endnote.

• Find and Replace.

• Pemeriksaan ejaan dan konsistensi dokumen.

• Pengaturan dokumen untuk pencetakan.

• Konversi dokumen ke PDF.

• Penyusunan dokumen administrasi secara profesional.

C. MICROSOFT WORD UNTUK SURAT, LAPORAN, PROPOSAL DAN DOKUMEN PEMERINTAHAN

• Struktur dan format dokumen kedinasan.

• Penyusunan surat secara sistematis.

• Penyusunan laporan kegiatan.

• Penyusunan proposal dan dokumen program.

• Penyusunan laporan dengan format yang konsisten.

• Pembuatan template dokumen.

• Pembuatan kop surat dan elemen dokumen.

• Penomoran otomatis.

• Penggunaan Styles untuk dokumen panjang.

• Pembuatan daftar isi otomatis.

• Penggabungan beberapa dokumen.

• Pengaturan tabel dalam laporan.

• Pengelolaan dokumen yang memiliki banyak halaman.

• Pemeriksaan akhir sebelum dokumen dicetak atau dikirim.

• Praktik penyusunan dokumen administrasi pemerintahan.

D. MAIL MERGE MICROSOFT WORD UNTUK ADMINISTRASI MASSAL

• Konsep dan fungsi Mail Merge.

• Menyiapkan sumber data penerima.

• Menghubungkan Microsoft Word dengan Microsoft Excel.

• Membuat surat secara massal.

• Membuat undangan secara massal.

• Membuat daftar peserta.

• Membuat sertifikat.

• Membuat label dan amplop.

• Menghasilkan dokumen individual secara otomatis.

• Pengelolaan data penerima.

• Pemeriksaan hasil Mail Merge.

• Praktik pembuatan dokumen massal.

MICROSOFT EXCEL UNTUK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

E. MICROSOFT EXCEL UNTUK ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN DATA

• Pengenalan lingkungan kerja Microsoft Excel.

• Workbook, Worksheet, Cell, Row dan Column.

• Input dan pengelolaan data.

• Format angka, tanggal dan teks.

• Pengaturan tabel data.

• Sort dan Filter.

• Freeze Panes.

• Find dan Replace.

• Data Validation.

• Pengelolaan database sederhana.

• Rekapitulasi administrasi.

• Pembuatan daftar dan database sederhana.

• Pengaturan Print Area.

• Pengaturan halaman dan pencetakan.

• Pengelolaan data dalam jumlah besar.

• Prinsip menjaga konsistensi dan ketelitian data.

F. FORMULA DAN FUNGSI MICROSOFT EXCEL

• Konsep formula dan fungsi.

• Operator perhitungan.

• Referensi relatif dan absolut.

• SUM.

• AVERAGE.

• MIN dan MAX.

• COUNT dan COUNTA.

• IF.

• AND dan OR.

• SUMIF dan SUMIFS.

• COUNTIF dan COUNTIFS.

• IFERROR.

• Fungsi teks.

• Fungsi tanggal dan waktu.

• Fungsi pembulatan.

• Fungsi pencarian data.

• VLOOKUP dan HLOOKUP.

• XLOOKUP sesuai dukungan versi aplikasi.

• Kombinasi fungsi untuk kebutuhan pekerjaan.

• Penerapan formula pada data administrasi pemerintahan.

• Praktik membuat perhitungan dan rekapitulasi otomatis.

G. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA DENGAN MICROSOFT EXCEL

• Penyusunan database sederhana.

• Data Validation.

• Conditional Formatting.

• Pengelompokan dan penyaringan data.

• Analisis data berdasarkan kriteria.

• Rekapitulasi data secara otomatis.

• Penggunaan PivotTable.

• Penggunaan PivotChart.

• Penyusunan tabel analisis.

• Perbandingan data.

• Analisis target dan realisasi.

• Analisis data kepegawaian.

• Analisis data kegiatan.

• Analisis data administrasi.

• Analisis data anggaran sederhana.

• Penyajian data untuk kebutuhan laporan.

• Pembuatan dashboard sederhana.

• Praktik analisis data berdasarkan studi kasus.

H. VISUALISASI DATA DAN DASHBOARD SEDERHANA

• Prinsip penyajian data yang mudah dipahami.

• Pemilihan jenis grafik sesuai kebutuhan.

• Column Chart.

• Bar Chart.

• Line Chart.

• Pie Chart.

• Kombinasi tabel dan grafik.

• Pengaturan judul dan label grafik.

• Penyajian indikator kinerja.

• Visualisasi target dan realisasi.

• Visualisasi perkembangan data.

• Penyajian data untuk laporan.

• Penyajian data untuk bahan rapat.

• Pembuatan dashboard sederhana.

• Penyusunan visualisasi yang informatif dan mudah dipahami.

MICROSOFT POWERPOINT UNTUK PRESENTASI PEMERINTAHAN

I. MICROSOFT POWERPOINT UNTUK PRESENTASI KEDINASAN

• Pengenalan Microsoft PowerPoint.

• Membuat dan mengatur Slide.

• Pemilihan Layout.

• Penggunaan Template dan Theme.

• Pengaturan font dan warna.

• Penyusunan struktur presentasi.

• Penggunaan gambar dan ikon.

• Penyisipan tabel dan grafik.

• Memasukkan data dari Microsoft Excel.

• Penggunaan SmartArt.

• Penggunaan diagram dan visualisasi.

• Pengaturan Transition.

• Penggunaan Animation secara efektif.

• Penyusunan slide yang sederhana dan informatif.

• Prinsip desain presentasi profesional.

• Teknik menyampaikan informasi secara efektif.

J. POWERPOINT UNTUK PRESENTASI PROGRAM, KEGIATAN, LAPORAN DAN KINERJA

• Penyusunan slide pembuka.

• Penyajian latar belakang.

• Penyajian tujuan dan sasaran.

• Penyajian program dan kegiatan.

• Penyajian target dan realisasi.

• Penyajian capaian kinerja.

• Penyajian data dalam bentuk grafik.

• Penyajian tabel secara efektif.

• Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

• Penyusunan bahan paparan untuk rapat.

• Penyusunan bahan presentasi pimpinan.

• Teknik menyederhanakan informasi yang kompleks.

• Penyusunan presentasi yang komunikatif.

• Penyusunan presentasi yang mudah dipahami.

• Praktik membuat bahan paparan berdasarkan studi kasus.

INTEGRASI MICROSOFT OFFICE

K. INTEGRASI MICROSOFT WORD, EXCEL DAN POWERPOINT

• Menghubungkan data Excel dengan Word.

• Penggunaan data Excel dalam dokumen Word.

• Penyisipan tabel Excel ke dalam Word.

• Penyisipan grafik Excel ke PowerPoint.

• Penggunaan data yang sama pada beberapa dokumen.

• Menjaga konsistensi data antar-aplikasi.

• Pengelolaan perubahan data.

• Mengurangi duplikasi pekerjaan.

• Integrasi dokumen, data dan presentasi.

• Penyusunan workflow pekerjaan administrasi.

• Praktik membuat dokumen, data dan presentasi secara terpadu.

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

L. PEMANFAATAN AI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR

• Pengenalan Artificial Intelligence dalam pekerjaan perkantoran.

• Peran AI sebagai alat bantu produktivitas.

• Prinsip penggunaan AI secara efektif dan bertanggung jawab.

• Teknik menyusun instruksi atau prompt yang baik.

• Pemanfaatan AI untuk membuat kerangka dokumen.

• Pemanfaatan AI untuk membantu menyusun ide dan struktur tulisan.

• Pemanfaatan AI untuk meringkas informasi.

• Pemanfaatan AI untuk membantu penyusunan bahan presentasi.

• Pemanfaatan AI untuk membantu mengembangkan ide pengolahan data.

• Pemanfaatan AI sebagai pendukung pekerjaan Microsoft Office.

• Pemeriksaan dan verifikasi hasil AI.

• Menghindari ketergantungan terhadap hasil AI.

• Perlindungan data dan informasi kedinasan.

• Prinsip kerahasiaan dokumen pemerintah.

• Penggunaan AI secara etis, aman dan bertanggung jawab.

Catatan: AI digunakan sebagai alat bantu produktivitas dan bukan sebagai pengganti penilaian, verifikasi dan tanggung jawab aparatur terhadap hasil pekerjaan.

PRAKTIK DAN SIMULASI PEKERJAAN APARATUR

M. PRAKTIK TERPADU BERBASIS STUDI KASUS

Peserta diarahkan untuk menyelesaikan simulasi pekerjaan yang umum dilakukan dalam lingkungan pemerintahan, antara lain:

• Membuat surat dan dokumen kedinasan menggunakan Microsoft Word.

• Membuat laporan kegiatan.

• Membuat daftar peserta menggunakan Microsoft Excel.

• Membuat rekapitulasi data.

• Menggunakan formula untuk perhitungan.

• Menggunakan fungsi pencarian data.

• Membuat tabel dan grafik.

• Membuat analisis data sederhana.

• Membuat dashboard sederhana.

• Membuat bahan presentasi menggunakan PowerPoint.

• Mengintegrasikan data Excel ke Word.

• Mengintegrasikan data Excel ke PowerPoint.

• Menggunakan AI sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan.

• Memeriksa dan menyempurnakan hasil pekerjaan.

• Menyusun satu paket dokumen kerja secara terpadu.

• Evaluasi hasil pekerjaan peserta.

TUJUAN BIMTEK

Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penggunaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan administrasi.

3. Meningkatkan kemampuan penyusunan dokumen kedinasan.

4. Meningkatkan kemampuan pengolahan dan analisis data.

5. Meningkatkan kemampuan penyusunan laporan.

6. Meningkatkan kemampuan penyajian data dan informasi.

7. Meningkatkan kemampuan membuat bahan presentasi yang profesional.

8. Mengurangi pekerjaan manual dan berulang.

9. Meningkatkan ketelitian dan kualitas hasil pekerjaan.

10. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan dokumen, data dan presentasi.

11. Mengenalkan pemanfaatan AI sebagai alat bantu produktivitas kerja.

12. Mendorong pemanfaatan teknologi digital secara aman, efektif dan bertanggung jawab.

13. Mendukung peningkatan produktivitas aparatur dalam pelaksanaan tugas.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• Menyusun dokumen administrasi dan dokumen kedinasan secara profesional.

• Membuat surat, laporan dan dokumen dengan format yang sistematis.

• Menggunakan Mail Merge untuk pekerjaan administrasi massal.

• Mengolah data menggunakan Microsoft Excel.

• Menggunakan formula dan fungsi Excel sesuai kebutuhan pekerjaan.

• Membuat rekapitulasi dan analisis data.

• Membuat grafik dan dashboard sederhana.

• Menyajikan data secara lebih informatif.

• Membuat bahan presentasi program, kegiatan dan kinerja.

• Mengintegrasikan data Excel dengan Word dan PowerPoint.

• Memanfaatkan AI secara tepat sebagai alat bantu produktivitas.

• Melakukan verifikasi terhadap hasil pekerjaan sebelum digunakan dalam pelaksanaan tugas.

SASARAN PESERTA

Bimtek ini ditujukan bagi:

ASN, pejabat dan staf pemerintah daerah, Sekretariat Daerah, SKPD/OPD, BPKAD/BKAD, Bapperida, Inspektorat, Bagian Kepegawaian, Bagian Umum, tenaga administrasi, staf pengelola data, staf perencanaan, staf keuangan, operator serta personel lain yang membutuhkan keterampilan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas.

METODE

Pemaparan Materi → Demonstrasi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Evaluasi

Metode pelaksanaan dirancang agar peserta tidak hanya memahami fungsi aplikasi secara teoritis, tetapi mampu menerapkannya secara langsung dalam pekerjaan administrasi, pengolahan data, penyusunan laporan dan presentasi.

Peserta akan diarahkan untuk menyelesaikan latihan berdasarkan contoh pekerjaan yang umum ditemui dalam lingkungan pemerintahan.

CATATAN PESERTA

Peserta disarankan membawa Laptop yang telah terpasang Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint untuk kebutuhan praktik.

Peserta juga dapat membawa contoh dokumen atau data pekerjaan yang tidak bersifat rahasia sebagai bahan latihan dan studi kasus.

Untuk praktik AI, peserta dapat menggunakan akun atau layanan AI yang tersedia sesuai kebijakan dan fasilitas masing-masing.

Peserta tidak diperkenankan memasukkan data rahasia, data pribadi yang dilindungi, informasi internal atau dokumen kedinasan yang bersifat sensitif ke dalam layanan AI yang tidak mendapat otorisasi instansi.

FAQ

Apa saja yang dipelajari dalam Bimtek ini?

Materi mencakup Microsoft Word untuk dokumen dan laporan, Microsoft Excel untuk pengolahan dan analisis data, Microsoft PowerPoint untuk penyusunan bahan presentasi, integrasi antar-aplikasi serta pengenalan pemanfaatan AI untuk mendukung produktivitas kerja.

Apakah Bimtek hanya untuk pemula?

Tidak. Materi dirancang untuk dapat diikuti oleh peserta dengan kemampuan dasar hingga menengah, dengan penekanan pada penerapan Microsoft Office dalam pekerjaan aparatur.

Apakah peserta akan melakukan praktik?

Ya. Kegiatan menggunakan pendekatan praktik, simulasi dan studi kasus agar peserta dapat langsung menerapkan materi.

Apakah Microsoft Excel membahas formula?

Ya. Materi mencakup formula dan fungsi yang umum digunakan dalam pekerjaan, rekapitulasi, pencarian data, pengolahan, analisis dan penyajian data.

Apakah membahas pembuatan laporan menggunakan Word?

Ya. Peserta mempelajari penyusunan dokumen dan laporan secara sistematis, termasuk pengaturan format, tabel, penomoran, daftar isi, Styles dan pengelolaan dokumen.

Apakah PowerPoint membahas presentasi untuk pekerjaan pemerintahan?

Ya. Materi diarahkan untuk kebutuhan presentasi program, kegiatan, laporan, capaian kinerja, data dan bahan paparan rapat.

Apakah ada materi Artificial Intelligence?

Ya. Peserta diperkenalkan pada pemanfaatan AI sebagai alat bantu produktivitas dalam penyusunan dokumen, pengembangan ide, peringkasan informasi, persiapan bahan presentasi dan pekerjaan pendukung lainnya.

Apakah penggunaan AI aman untuk dokumen pemerintah?

Penggunaan AI harus memperhatikan kebijakan instansi, keamanan informasi, perlindungan data dan kerahasiaan dokumen. Peserta tidak dianjurkan memasukkan data rahasia atau informasi sensitif ke layanan AI yang tidak mendapatkan otorisasi.

Siapa yang cocok mengikuti kegiatan ini?

Kegiatan relevan bagi ASN, pejabat/staf SKPD/OPD, tenaga administrasi, pengelola data, staf keuangan, staf perencanaan, operator dan aparatur yang menggunakan Microsoft Office dalam pekerjaan sehari-hari.

PENUTUP

Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Penguasaan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi perkantoran secara efektif, efisien dan produktif.

Penguasaan Microsoft Office yang baik tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas dokumen, ketepatan pengolahan data, penyusunan laporan yang sistematis serta penyajian informasi yang lebih profesional.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengoptimalkan Microsoft Word untuk penyusunan dokumen, Microsoft Excel untuk pengolahan dan analisis data, Microsoft PowerPoint untuk penyajian informasi dan presentasi, serta memanfaatkan teknologi AI secara bijak sebagai alat bantu produktivitas.

Dengan pendekatan berbasis praktik dan studi kasus, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai fungsi aplikasi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dokumen, data, laporan dan bahan presentasi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Pada akhirnya, peningkatan kompetensi digital aparatur diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, efisiensi proses kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Penguatan Perencanaan, Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas dan Keterkaitan Kinerja dengan Anggaran Daerah
Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, yang dituangkan dalam berbagai dokumen seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA dan dokumen penganggaran lainnya.

Dalam paradigma pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, penganggaran tidak hanya dipandang sebagai proses mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan, tetapi harus mampu menunjukkan keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan kinerja yang dihasilkan. Setiap pengeluaran daerah diharapkan memberikan hasil yang terukur melalui indikator output, outcome, benefit, bahkan impact sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Semakin baik proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan, semakin jelas pula arah penggunaan anggaran, target kinerja yang harus dicapai, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penatausahaan, serta berakhir pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta ketentuan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beserta berbagai regulasi terkait lainnya.

Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah daerah, khususnya pejabat dan personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, penyusunan indikator kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, perubahan anggaran, serta pengukuran dan akuntabilitas kinerja.

Melalui Bimtek Perencanaan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja, peserta diharapkan mampu memahami keterkaitan antara perencanaan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, anggaran dan pencapaian hasil pembangunan, sehingga proses penganggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel.

MATERI BIMTEK

A. Pengantar Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kebijakan dan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah.

• Siklus pengelolaan keuangan daerah.

• Hubungan antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

• Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

• Kedudukan dan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran.

• Pembagian tugas dan tanggung jawab pejabat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

B. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah

• Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

• Penyusunan RPJPD.

• Penyusunan RPJMD.

• Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

• Keterkaitan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

• Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

• Penyusunan indikator kinerja pembangunan.

• Cascading kinerja dari tingkat daerah sampai perangkat daerah.

• Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

C. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Kinerja

• Konsep dan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

• Penyusunan RKPD.

• Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

• Penyusunan KUA dan PPAS.

• Penyusunan RKA-SKPD.

• Keterkaitan Renja, KUA-PPAS dan RKA-SKPD.

• Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan.

• Penyusunan indikator dan target kinerja.

• Penyusunan standar biaya dan kebutuhan anggaran.

• Analisis keterkaitan antara input, output, outcome, benefit dan impact.

• Penyusunan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil.

• Sinkronisasi target kinerja dengan alokasi anggaran.

• Identifikasi kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran.

• Efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

D. Penyusunan Indikator Kinerja

• Konsep dasar indikator kinerja.

• Jenis dan tingkatan indikator kinerja.

• Penyusunan indikator output dan outcome.

• Hubungan indikator dengan tujuan dan sasaran organisasi.

• Penyusunan indikator kinerja yang SMART.

• Penetapan target kinerja yang realistis dan terukur.

• Pengukuran capaian kinerja.

• Keselarasan indikator kinerja dengan anggaran.

• Kesalahan umum dalam penyusunan indikator dan target kinerja.

E. Pergeseran dan Perubahan Anggaran

• Kebijakan pergeseran anggaran.

• Mekanisme perubahan anggaran.

• Faktor dan kondisi yang menyebabkan perubahan anggaran.

• Penyesuaian target dan indikator kinerja.

• Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan.

• Keterkaitan perubahan anggaran dengan perubahan dokumen perencanaan.

• Penatausahaan perubahan anggaran.

• Pengendalian terhadap perubahan anggaran agar tetap mendukung pencapaian kinerja.

F. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

• Konsep dasar akuntabilitas kinerja.

• Hubungan perencanaan dengan akuntabilitas kinerja.

• SAKIP dan komponen-komponennya.

• Penyelarasan sasaran strategis dengan indikator kinerja.

• Perjanjian kinerja.

• Pengukuran kinerja.

• Pelaporan kinerja.

• Evaluasi akuntabilitas kinerja.

• Keterkaitan SAKIP dengan perencanaan dan penganggaran.

• Penguatan budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

G. Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja

• Integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran.

• Keterkaitan RPJPD → RPJMD → Renstra → RKPD → Renja → KUA-PPAS → RKA → APBD.

• Sinkronisasi target pembangunan dengan program dan kegiatan.

• Keterkaitan anggaran dengan indikator kinerja.

• Pengendalian kualitas usulan perencanaan dan penganggaran.

• Reviu terhadap usulan program dan kegiatan.

• Identifikasi ketidaksesuaian antara target, kegiatan dan anggaran.

H. Studi Kasus dan Simulasi

• Simulasi penyusunan indikator kinerja.

• Simulasi penyusunan target kinerja.

• Simulasi keterkaitan program/kegiatan dengan anggaran.

• Simulasi reviu RKA berbasis kinerja.

• Studi kasus permasalahan perencanaan dan penganggaran daerah.

• Pembahasan kesalahan umum dalam penyusunan dokumen.

• Praktik penyelarasan target kinerja dengan alokasi anggaran.

TUJUAN BIMTEK

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi SDM pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan mereviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

• Memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja.

• Meningkatkan kemampuan menyusun indikator kinerja yang SMART.

• Meningkatkan kemampuan menetapkan target kinerja yang terukur.

• Meningkatkan kualitas penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan.

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

• Memperkuat keterkaitan antara output, outcome, anggaran dan sasaran pembangunan.

• Meningkatkan pemahaman terhadap perubahan dan pergeseran anggaran.

• Memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

• Mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

• Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

SASARAN PESERTA

Kepala/sekretaris perangkat daerah, Bappeda/Bapperida, BPKAD/BKAD, pejabat dan staf perencanaan, pejabat pengelola keuangan, TAPD, PPK-SKPD, PPTK, pejabat fungsional perencana, APIP/Inspektorat, serta ASN yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

METODE

Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Reviu Dokumen → Konsultasi

Metode pelaksanaan dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat memahami penerapannya dalam proses penyusunan dan reviu dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

CATATAN

Peserta disarankan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik, simulasi penyusunan indikator dan target kinerja, pembahasan dokumen perencanaan/penganggaran, serta studi kasus sesuai dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room
Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat.

• Modul/materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi/makalah.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Perencanaan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, mereviu dan mengevaluasi proses perencanaan serta penganggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara dokumen perencanaan, program, kegiatan, indikator kinerja, target, anggaran dan hasil pembangunan, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, terukur dan berbasis kinerja, penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.

Penguatan Kapabilitas APIP, Pengembangan Informasi Awal, Pengumpulan Bukti, Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi, mengungkap, dan menangani indikasi penyimpangan secara profesional.

Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, termasuk penanganan informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah.

Penguatan SPIP juga terus berkembang. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam praktik audit investigatif, APIP juga perlu memiliki kemampuan dalam pengembangan informasi awal, perencanaan penugasan, pengumpulan dan evaluasi bukti, wawancara investigatif, penyusunan kertas kerja, penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pelaporan, serta pemberian keterangan ahli.

Melalui Bimtek Audit Investigatif, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pelaksanaan audit investigatif secara sistematis, profesional, berbasis bukti, serta sesuai dengan ketentuan dan standar pengawasan yang relevan.

MATERI BIMTEK

• Pengantar SPIP dan Pengawasan Intern Pemerintah

• Penguatan efektivitas SPIP Terintegrasi

• Konsep dan prinsip Audit Investigatif

• Identifikasi indikasi fraud dan penyimpangan

• Pengembangan Informasi Awal

• Telaah dan penelitian investigatif awal

• Penentuan kriteria dan ruang lingkup penugasan

• Perencanaan Audit Investigatif

• Identifikasi dan analisis risiko penyimpangan

• Teknik pengumpulan dan evaluasi bukti

• Teknik wawancara investigatif

• Analisis dokumen dan data transaksi

• Penyusunan Kertas Kerja Audit Investigatif

• Identifikasi modus dan pola fraud

• Analisis indikasi kerugian keuangan negara/daerah

• Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN)

• Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif

• Penyusunan temuan dan rekomendasi

• Monitoring dan tindak lanjut hasil audit

• Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangan dan ketentuan

• Pemberian Keterangan Ahli

• Persiapan auditor dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan persidangan

• Pengelolaan dokumentasi dan hasil audit berbasis komputer

• Studi Kasus dan Simulasi Audit Investigatif

Sebagai referensi praktik, materi pelatihan investigatif BPKP juga mencakup pengembangan informasi awal, aspek hukum, perencanaan audit, pengumpulan/evaluasi bukti, wawancara investigatif, worksheet dan pelaporan, serta studi kasus komprehensif.

TUJUAN BIMTEK

• Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP dalam melaksanakan audit investigatif.

• Meningkatkan kemampuan APIP dalam mengembangkan informasi awal dan indikasi penyimpangan.

• Meningkatkan kemampuan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit.

• Memperkuat kemampuan melakukan analisis indikasi fraud dan kerugian keuangan negara/daerah.

• Meningkatkan kualitas penyusunan laporan hasil audit investigatif.

• Meningkatkan kemampuan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sesuai penugasan dan kewenangan.

• Meningkatkan pemahaman mengenai pemberian keterangan ahli.

• Memperkuat pengelolaan tindak lanjut hasil audit investigatif.

SASARAN PESERTA

Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, Pengawas/P2UPD, pejabat dan staf pengawasan, pejabat pengelola keuangan daerah, serta perangkat daerah terkait.

METODE

Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi

CATATAN

Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik analisis dokumen, penyusunan kertas kerja, dokumentasi hasil audit, serta simulasi Audit Investigatif.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room
Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat.

• Modul/materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi/makalah.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Audit Investigatif diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi APIP dalam menangani informasi dan indikasi penyimpangan secara sistematis, profesional, objektif, dan berbasis bukti.

Melalui pendekatan praktik, studi kasus, simulasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu memahami tahapan audit investigatif mulai dari pengembangan informasi awal, perencanaan penugasan, pengumpulan bukti, analisis penyimpangan, penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, penyusunan laporan, hingga pemberian keterangan ahli dan tindak lanjut.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Mengungkap Penyimpangan, Memperkuat Pengawasan, Menjaga Akuntabilitas.

Penguatan Kapabilitas APIP, Audit Kinerja, Manajemen Risiko, Evaluasi Pengendalian, Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan, sasaran, ketentuan, serta memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pengawasan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga kegiatan audit tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas, efisiensi, ekonomis, pencapaian sasaran, serta hasil dan manfaat program/kegiatan.

Penguatan penyelenggaraan SPIP juga terus dikembangkan. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Melalui Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai perencanaan audit, identifikasi risiko, penilaian pengendalian, pelaksanaan audit kinerja, penyusunan temuan dan rekomendasi, penyusunan laporan hasil audit, serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

MATERI BIMTEK

• Pengantar SPIP dan Pengawasan Intern Pemerintah

• Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP

• Konsep dan prinsip Audit Kinerja

• Manajemen Risiko dalam pelaksanaan pengawasan

• Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

• Identifikasi dan penilaian Risiko Audit

• Penyusunan Program Kerja Audit

• Teknik pengumpulan dan pengujian Bukti Audit

• Evaluasi efektivitas Pengendalian Intern

• Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko

• Penilaian Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas (3E)

• Penilaian pencapaian kinerja program dan kegiatan

• Penyusunan Kertas Kerja Audit

• Identifikasi dan analisis Temuan Audit

• Penyusunan Rekomendasi Hasil Audit

• Penyusunan Laporan Hasil Audit Kinerja

• Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit

• Pengelolaan dokumentasi hasil pengawasan berbasis komputer

• Studi Kasus dan Simulasi Audit Kinerja

TUJUAN BIMTEK

• Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP dalam melaksanakan audit kinerja.

• Meningkatkan kemampuan melaksanakan pengawasan berbasis risiko.

• Memperkuat kemampuan APIP dalam menilai efektivitas pengendalian intern.

• Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit kinerja.

• Meningkatkan kualitas penyusunan temuan, rekomendasi, dan laporan hasil audit.

• Meningkatkan efektivitas monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan.

• Mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pencapaian sasaran pemerintah daerah.

SASARAN PESERTA

Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, Pengawas/P2UPD, pejabat dan staf pengawasan, serta perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan.

METODE

Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi

CATATAN

Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik penyusunan dokumen, kertas kerja audit, analisis risiko, serta simulasi pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room
Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat.

• Modul/materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi/makalah.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal Kegiatan:
linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang lebih sistematis, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Melalui pendekatan praktik, studi kasus, simulasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit, menyusun temuan dan rekomendasi yang tepat, serta melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara efektif.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Mengawasi Berbasis Risiko, Mendorong Kinerja, Memperkuat Akuntabilitas.

Penguatan Kapabilitas APIP, Pengelolaan Penugasan, Audit, Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Berbasis Komputer

Akuntabilitas keuangan negara dan daerah merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, tertib, dan akuntabel. Inspektorat Daerah dan APIP memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan, audit, monitoring, evaluasi, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikelola dengan baik.

Seiring bertambahnya dokumen hasil pengawasan, diperlukan pengelolaan yang mampu memberikan keamanan dokumen, kemudahan akses, ketepatan data, serta efektivitas monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Melalui Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA), peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai pengelolaan penugasan, hasil audit/pengawasan, dokumentasi, temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut dengan dukungan aplikasi komputer.

MATERI BIMTEK

• Pengantar SPIP dan Audit

• Pengelolaan Penugasan dan Surat Tugas

• Pengelolaan Laporan Hasil Audit/Pengawasan

• Pengelolaan Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

• Pengelolaan Dokumen Hasil Pengawasan

• Monitoring hasil pengawasan internal dan eksternal

• PKPT dan Ikhtisar Hasil Pengawasan

• Praktik Pengelolaan Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA)

TUJUAN BIMTEK

• Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat dan APIP.

• Meningkatkan kapabilitas organisasi dan individu APIP.

• Memperkuat pengelolaan dokumen hasil pengawasan.

• Meningkatkan efektivitas monitoring temuan dan tindak lanjut.

• Mendukung pengelolaan pengawasan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

SASARAN PESERTA

Inspektorat Daerah, APIP, Auditor, pejabat/staf pengawasan, serta perangkat daerah terkait.

METODE

Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi → Konsultasi

CATATAN

Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan instalasi dan simulasi aplikasi pengelolaan pengawasan.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A — DENGAN PENGINAPAN

Single Room
Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B — DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C — NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

Peserta memperoleh fasilitas:

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat.

• Modul/materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Materi/makalah.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal

Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi

Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com

WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605

Email:
info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer (SIMWASDA) diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pengawasan, pengelolaan penugasan, dokumentasi hasil audit/pengawasan, serta monitoring temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut secara tertib, efektif, akuntabel, dan sistematis.

Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta mengoptimalkan pengelolaan hasil pengawasan berbasis komputer untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP.

LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Tertib Mengawasi, Akurat Mendokumentasikan, Efektif Menindaklanjuti.

Penguatan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Integritas ASN, Akuntabilitas, Perubahan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Reformasi Birokrasi & Zona Integritas Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, membangun budaya kerja yang berintegritas serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK REFORMASI BIROKRASI & ZONA INTEGRITAS 2027

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Membahas konsep, kebijakan, strategi dan implementasi reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Bimtek Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik

Membahas penerapan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan prioritas pemerintah serta menghasilkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.

3. Bimtek Evaluasi Reformasi Birokrasi

Membahas proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, identifikasi kelemahan, pengukuran kemajuan serta penyusunan strategi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Membahas teknik penyusunan dan pengembangan Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi agenda reformasi birokrasi.

5. Bimtek Agen Perubahan Pemerintah Daerah

Membahas peran dan strategi Agen Perubahan dalam mendorong perubahan pola pikir, budaya kerja, integritas dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

6. Bimtek Manajemen Perubahan dalam Reformasi Birokrasi

Membahas strategi mengelola perubahan organisasi, membangun komitmen pimpinan dan pegawai serta mengatasi berbagai hambatan dalam proses reformasi birokrasi.

7. Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Membahas strategi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembahasan mencakup pembangunan komitmen, perubahan manajemen, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. Bimtek Persiapan Pembangunan Zona Integritas

Membahas langkah-langkah persiapan unit kerja sebelum melaksanakan pembangunan Zona Integritas, termasuk identifikasi kondisi awal, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja dan pemenuhan berbagai komponen pembangunan.

9. Bimtek Penguatan Integritas ASN

Membahas penguatan nilai integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun budaya kerja yang jujur, profesional, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

10. Bimtek Budaya Kerja ASN dalam Reformasi Birokrasi

Membahas strategi membangun budaya kerja yang produktif, profesional, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada hasil dalam mendukung reformasi birokrasi.

11. Bimtek Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam Reformasi Birokrasi

Membahas hubungan antara reformasi birokrasi dengan manajemen kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi.

12. Bimtek Penguatan Pengawasan dalam Pembangunan Zona Integritas

Membahas strategi memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembangunan unit kerja yang berintegritas.

13. Bimtek Manajemen Risiko dalam Reformasi Birokrasi

Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.

14. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Reformasi Birokrasi

Membahas strategi pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, integritas dan pengelolaan risiko.

15. Bimtek Penguatan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Membahas pemahaman mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan serta strategi pencegahan dan pengelolaannya dalam lingkungan pemerintah daerah.

16. Bimtek Penguatan Whistleblowing System Pemerintah Daerah

Membahas mekanisme penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran, perlindungan pelapor, proses tindak lanjut serta penguatan budaya pelaporan dalam organisasi.

17. Bimtek Penataan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Membahas penataan proses kerja, prosedur, SOP, proses bisnis dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

18. Bimtek Penataan Organisasi dan Kelembagaan dalam Reformasi Birokrasi

Membahas strategi penataan organisasi agar struktur, tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pencapaian tujuan pemerintahan.

19. Bimtek Penguatan Manajemen SDM Aparatur

Membahas penguatan pengelolaan SDM aparatur melalui penataan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja dan pengembangan profesionalisme ASN.

20. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi

Membahas strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu hasil utama reformasi birokrasi.

Materi mencakup standar pelayanan, kepuasan masyarakat, pengaduan, inovasi dan perbaikan kualitas pelayanan.

21. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas

Membahas mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas untuk memastikan seluruh rencana aksi dan perubahan yang ditargetkan benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan.

22. Bimtek Penyusunan Eviden Zona Integritas

Membahas strategi pengumpulan, pengelolaan, dokumentasi dan penyajian eviden/dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas secara tertib, sistematis dan mudah ditelusuri.

23. Bimtek Strategi Pemenuhan Komponen Evaluasi Zona Integritas

Membahas strategi pemerintah daerah/unit kerja dalam mempersiapkan berbagai komponen evaluasi Zona Integritas serta melakukan identifikasi terhadap area yang masih perlu diperbaiki.

24. Bimtek Strategi Menuju WBK dan WBBM

Membahas strategi komprehensif bagi unit kerja yang ingin membangun dan mempertahankan predikat WBK/WBBM, dengan fokus pada perubahan nyata, integritas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan.

25. Bimtek Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja

Membahas bagaimana reformasi birokrasi diarahkan tidak hanya pada pemenuhan administrasi, tetapi menghasilkan perbaikan kinerja, efisiensi pemerintahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

26. Bimtek Reformasi Birokrasi Berbasis Digital

Membahas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung penyederhanaan proses kerja, peningkatan efisiensi, integrasi layanan, transparansi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

27. Bimtek Penguatan SPIP untuk Mendukung Reformasi Birokrasi

Membahas penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, terkendali dan akuntabel.

28. Bimtek Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membahas strategi memperkuat tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

29. Bimtek Pembangunan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Membahas strategi membangun budaya organisasi yang menolak korupsi dan mendorong perilaku aparatur yang berintegritas melalui edukasi, keteladanan, pengendalian dan pengawasan.

30. Bimtek Strategi Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Membahas pendekatan terpadu untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat, melalui penguatan reformasi birokrasi, Zona Integritas dan budaya kerja aparatur.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Reformasi Birokrasi & Zona Integritas Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai reformasi birokrasi.

• Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

• Memperkuat manajemen perubahan organisasi.

• Meningkatkan kualitas Road Map Reformasi Birokrasi.

• Meningkatkan peran Agen Perubahan.

• Memperkuat integritas dan budaya kerja ASN.

• Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

• Memperkuat sistem pengawasan pemerintah daerah.

• Meningkatkan penerapan manajemen risiko.

• Mencegah korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan.

• Memperkuat Whistleblowing System.

• Meningkatkan kualitas tata laksana dan proses bisnis.

• Memperkuat kelembagaan dan manajemen SDM aparatur.

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

• Meningkatkan kesiapan pembangunan Zona Integritas.

• Meningkatkan kemampuan penyusunan eviden Zona Integritas.

• Meningkatkan kesiapan evaluasi WBK/WBBM.

• Mendorong reformasi birokrasi berbasis kinerja dan digital.

• Memperkuat SPIP.

• Membangun budaya anti korupsi.

• Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Sekretaris Daerah

• Asisten Sekretariat Daerah

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Bagian Organisasi

• Inspektorat/APIP

• Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Zona Integritas

• Tim pembangunan WBK/WBBM

• Agen Perubahan

• Pejabat/staf pengelola kinerja

• Pejabat/staf kepegawaian

• Pejabat/staf pelayanan publik

• Pejabat/staf pengawasan

• Pengelola SPIP

• Pengelola manajemen risiko

• Pengelola pengaduan

• ASN yang terlibat dalam reformasi birokrasi

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan reformasi birokrasi dan Zona Integritas

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan kebijakan, konsep, strategi dan implementasi reformasi birokrasi serta Zona Integritas.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dan unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat mendiskusikan kondisi dan permasalahan reformasi birokrasi sesuai dengan kebutuhan instansi.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penyusunan rencana aksi, eviden, pemetaan risiko, penguatan pengawasan dan persiapan evaluasi Zona Integritas.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi dan kesiapan implementasi di unit kerja masing-masing.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi, kebutuhan dan target reformasi birokrasi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami arah dan strategi reformasi birokrasi;

• menyusun dan mengimplementasikan rencana reformasi birokrasi;

• memperkuat manajemen perubahan;

• meningkatkan peran Agen Perubahan;

• membangun budaya kerja berintegritas;

• memperkuat akuntabilitas kinerja;

• meningkatkan pengawasan dan pengendalian;

• mengelola risiko organisasi;

• mencegah korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan;

• memperkuat sistem pelaporan pelanggaran;

• meningkatkan kualitas tata laksana;

• memperkuat manajemen SDM aparatur;

• meningkatkan kualitas pelayanan publik;

• mempersiapkan pembangunan Zona Integritas;

• menyusun dan mengelola eviden Zona Integritas;

• mempersiapkan evaluasi WBK/WBBM;

• serta membangun pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan melayani.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual reformasi birokrasi dan Zona Integritas.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reformasi birokrasi.

• Kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi.

• Ketentuan mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

• Ketentuan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

• Ketentuan mengenai manajemen risiko pemerintah.

• Ketentuan mengenai pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur.

• Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik.

• Ketentuan mengenai manajemen ASN dan pengembangan kompetensi aparatur.

• Ketentuan mengenai tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah.

• Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan Zona Integritas.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Reformasi Birokrasi & Zona Integritas, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, target reformasi birokrasi, kesiapan Zona Integritas serta permasalahan yang dihadapi instansi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Prima, Standar Pelayanan, Pengaduan, Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan perangkat daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PELAYANAN PUBLIK 2027

1. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Membahas prinsip, strategi dan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik agar pelayanan pemerintah daerah semakin efektif, mudah diakses, transparan, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Bimtek Pelayanan Publik Prima

Membahas konsep dan penerapan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah.

Materi diarahkan pada peningkatan kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat, kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, sikap pelayanan dan kepuasan pengguna layanan.

3. Bimtek Standar Pelayanan Publik

Membahas unsur, penyusunan, penerapan dan evaluasi standar pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan

Membahas teknik penyusunan standar pelayanan pada perangkat daerah/unit pelayanan dengan memperhatikan jenis layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana dan mekanisme pengaduan.

5. Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Membahas perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, analisis dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik.

Pembahasan diarahkan agar hasil survei dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan.

6. Bimtek Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Membahas mekanisme penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, penyelesaian dan dokumentasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

7. Bimtek Manajemen Pengaduan Pelayanan Publik

Membahas pengelolaan pengaduan secara sistematis mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut dan evaluasi.

Materi diarahkan untuk membangun sistem pengaduan yang responsif, transparan dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

8. Bimtek Inovasi Pelayanan Publik

Membahas strategi merancang, mengembangkan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

9. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Publik

Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses, kecepatan, kemudahan dan efektivitas pelayanan publik.

Pembahasan dapat mencakup digitalisasi proses layanan, integrasi sistem, layanan online dan evaluasi pengalaman pengguna.

10. Bimtek Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun pelayanan publik yang semakin mudah diakses, terintegrasi dan responsif.

Materi dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan teknologi masing-masing perangkat daerah.

11. Bimtek Etika Pelayanan Publik

Membahas nilai, etika dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Materi diarahkan pada penguatan sikap profesional, sopan, adil, transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

12. Bimtek Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Publik

Membahas teknik komunikasi antara aparatur dengan masyarakat, termasuk penyampaian informasi, mendengarkan kebutuhan pengguna layanan, menghadapi pertanyaan dan menangani situasi pelayanan yang sulit.

13. Bimtek Customer Service bagi ASN

Membahas keterampilan pelayanan dan komunikasi bagi ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Materi meliputi komunikasi, sikap pelayanan, menangani pertanyaan, menghadapi keluhan dan membangun pengalaman pelayanan yang positif.

14. Bimtek Membangun Budaya Pelayanan Prima

Membahas strategi membangun budaya organisasi yang menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian dari nilai dan perilaku kerja aparatur.

Pembahasan mencakup mindset pelayanan, kepemimpinan, budaya kerja, standar perilaku dan evaluasi kualitas pelayanan.

15. Bimtek Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

Membahas teknik melakukan evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan standar, indikator, capaian, pengaduan, hasil survei kepuasan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Pelayanan Publik Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi pelayanan publik.

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.

• Meningkatkan penerapan prinsip pelayanan prima.

• Meningkatkan kemampuan menyusun dan menerapkan standar pelayanan.

• Meningkatkan kemampuan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

• Memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat.

• Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan pelayanan.

• Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik.

• Mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

• Meningkatkan kemampuan komunikasi aparatur dengan masyarakat.

• Memperkuat etika dan profesionalisme aparatur.

• Membangun budaya pelayanan prima pada perangkat daerah.

• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

• Meningkatkan evaluasi dan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Kepala unit pelayanan

• Pejabat/staf pelayanan publik

• Pejabat/staf front office

• Pejabat/staf customer service

• Pengelola pengaduan masyarakat

• Pengelola inovasi pelayanan publik

• Pengelola layanan digital

• Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Kesehatan

• Dinas Pendidikan

• Kecamatan dan kelurahan

• Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

• Inspektorat/APIP

• ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan praktik pelayanan publik.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta permasalahan pelayanan sesuai kondisi masing-masing instansi.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penyusunan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, komunikasi pelayanan dan evaluasi kepuasan masyarakat.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, jenis layanan dan permasalahan pelayanan yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelayanan publik serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami perkembangan kebijakan pelayanan publik;

• meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

• menerapkan prinsip pelayanan prima;

• menyusun dan menerapkan standar pelayanan;

• melakukan Survei Kepuasan Masyarakat;

• mengelola pengaduan secara sistematis;

• menangani keluhan dan permasalahan pelayanan;

• mengembangkan inovasi pelayanan;

• memanfaatkan teknologi dalam pelayanan;

• meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat;

• menerapkan etika pelayanan;

• membangun budaya pelayanan prima;

• melakukan evaluasi kualitas pelayanan;

• serta menyusun langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual penyelenggaraan pelayanan publik.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik.

• Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

• Ketentuan mengenai standar pelayanan.

• Ketentuan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat.

• Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

• Kebijakan mengenai inovasi pelayanan publik.

• Ketentuan mengenai digitalisasi dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi.

• Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu.

• Peraturan dan kebijakan kementerian/lembaga terkait pelayanan publik.

• Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 15 tema Bimtek Pelayanan Publik, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, jenis pelayanan, bidang tugas dan permasalahan pelayanan publik yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kelembagaan, Administrasi Pemerintahan, Koordinasi, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PEMERINTAHAN & TATA KELOLA 2027

1. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Membahas prinsip, mekanisme dan strategi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, proses kerja, koordinasi, pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan serta koordinasi antarperangkat daerah.

3. Bimtek Administrasi Pemerintahan Daerah

Membahas tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara tertib, efektif dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Bimtek Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Membahas strategi penguatan kelembagaan perangkat daerah agar struktur organisasi, tugas, fungsi, kewenangan dan proses kerja dapat berjalan secara efektif.

5. Bimtek Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Membahas teknik melakukan analisis terhadap struktur, tugas, fungsi, beban kerja dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah serta strategi perbaikannya.

6. Bimtek Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas strategi membangun koordinasi yang efektif antara kepala daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan.

7. Bimtek Pembagian Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Daerah

Membahas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

8. Bimtek Penyusunan dan Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan

Membahas teknik penyusunan, penataan, penerapan dan evaluasi SOP untuk menciptakan proses kerja pemerintahan yang lebih standar, efektif dan terukur.

9. Bimtek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Membahas teknik penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penataan organisasi, kebutuhan pegawai dan pembagian tugas.

10. Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Membahas pemetaan proses bisnis organisasi untuk mengetahui hubungan antarproses, unit kerja dan output sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terintegrasi.

11. Bimtek Manajemen Pemerintahan Daerah

Membahas konsep dan strategi manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

12. Bimtek Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

Membahas penguatan kemampuan kepemimpinan pejabat pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, mengelola organisasi, membangun koordinasi dan mendorong pencapaian tujuan organisasi.

13. Bimtek Pengambilan Keputusan bagi Pejabat Pemerintah Daerah

Membahas teknik pengambilan keputusan yang sistematis, objektif dan berbasis data dengan mempertimbangkan risiko, ketentuan yang berlaku dan kepentingan pelayanan masyarakat.

14. Bimtek Manajemen Konflik dalam Pemerintahan Daerah

Membahas identifikasi sumber konflik, teknik komunikasi, negosiasi dan strategi penyelesaian konflik dalam lingkungan pemerintahan.

15. Bimtek Komunikasi Pemerintahan

Membahas strategi komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi, penyampaian informasi, hubungan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.

16. Bimtek Pengelolaan Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah

Membahas pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif, tertib dan profesional, termasuk tata naskah, pengarsipan, pelayanan administrasi dan koordinasi pekerjaan.

17. Bimtek Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah

Membahas prinsip dan tata cara penyusunan, pengelolaan dan penggunaan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Bimtek Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintahan

Membahas pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan hingga penyusutan arsip.

19. Bimtek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta strategi meningkatkan kepatuhan, efektivitas program dan akuntabilitas perangkat daerah.

20. Bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Membahas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan, pengamanan aset serta kepatuhan terhadap ketentuan.

21. Bimtek Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Membahas proses identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

22. Bimtek Good Governance Pemerintah Daerah

Membahas penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan kepatuhan.

23. Bimtek Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Membahas strategi membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan integritas, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.

24. Bimtek Integritas dan Etika Pemerintahan

Membahas penguatan integritas dan etika aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

25. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas identifikasi risiko korupsi serta strategi pencegahan melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, transparansi dan integritas aparatur.

26. Bimtek Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan

Membahas mekanisme penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, penyelesaian dan pelaporan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

27. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membahas mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengetahui capaian, hambatan dan kebutuhan perbaikan.

28. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Membahas proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pengumpulan data, penyajian informasi kinerja serta pemenuhan ketentuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

29. Bimtek Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Membahas pemahaman dan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta strategi meningkatkan kualitas capaian kinerja pemerintah daerah.

30. Bimtek Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas strategi mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan dan penyelesaian permasalahan daerah.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan.

• Memperkuat kelembagaan perangkat daerah.

• Meningkatkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.

• Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

• Meningkatkan kemampuan penyusunan SOP dan proses bisnis.

• Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan Anjab dan ABK.

• Memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

• Meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan.

• Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.

• Meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko.

• Mendorong penerapan prinsip good governance.

• Memperkuat integritas dan etika aparatur.

• Mencegah potensi penyimpangan dan korupsi.

• Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

• Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pemerintahan.

• Meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

• Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• Asisten Sekretariat Daerah

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Kepala Bagian

• Camat

• Lurah

• Pejabat struktural dan fungsional

• Pejabat/staf bidang pemerintahan

• Bagian Organisasi

• Bagian Pemerintahan

• Inspektorat/APIP

• Pengelola administrasi pemerintahan

• Pengelola SOP dan proses bisnis

• Pengelola pengaduan masyarakat

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan praktik tata kelola pemerintahan daerah.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola organisasi.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penyusunan SOP, proses bisnis, Anjab/ABK, pengelolaan risiko, pengaduan dan evaluasi pemerintahan.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah;

• memperkuat tata kelola organisasi;

• meningkatkan efektivitas kelembagaan;

• meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan;

• menyusun SOP dan proses bisnis secara lebih baik;

• memahami Anjab dan ABK;

• meningkatkan kemampuan koordinasi dan kepemimpinan;

• meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;

• memperkuat pengawasan dan pengendalian internal;

• menerapkan manajemen risiko;

• memperkuat integritas dan etika pemerintahan;

• meningkatkan pencegahan korupsi;

• meningkatkan pengelolaan pengaduan;

• meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi;

• meningkatkan kualitas LPPD dan EPPD;

• serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

• Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.

• Ketentuan mengenai kelembagaan perangkat daerah.

• Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

• Ketentuan mengenai manajemen risiko pemerintah.

• Ketentuan mengenai tata naskah dinas.

• Ketentuan mengenai pengelolaan arsip pemerintahan.

• Ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

• Ketentuan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

• Ketentuan mengenai inovasi pemerintahan daerah.

• Ketentuan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola daerah.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan pemerintahan serta tata kelola yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah

Penguatan Tata Kelola SPBE, Digitalisasi Pemerintahan, Data, Keamanan Informasi dan Transformasi Digital Pelayanan Publik

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi digital pemerintahan berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK SPBE & TRANSFORMASI DIGITAL 2027

1. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Membahas konsep, kebijakan, tata kelola dan strategi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan diarahkan pada penguatan penerapan SPBE secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan pemerintahan.

2. Bimtek Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah

Membahas prinsip dan mekanisme tata kelola SPBE, kelembagaan, proses bisnis, layanan, teknologi informasi, data serta pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

Materi diarahkan pada penguatan koordinasi dan integrasi SPBE antarperangkat daerah.

3. Bimtek Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Membahas penyusunan dan penerapan arsitektur SPBE sebagai kerangka integrasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Pembahasan mencakup keterkaitan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur serta keamanan SPBE.

4. Bimtek Evaluasi dan Pengukuran SPBE

Membahas pemahaman indikator, proses evaluasi dan pengukuran tingkat penerapan SPBE pemerintah daerah.

Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengidentifikasi kondisi penerapan SPBE, area yang perlu diperbaiki serta strategi peningkatan kinerja SPBE.

5. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Publik

Membahas strategi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, kecepatan dan efektivitas pelayanan publik.

Pembahasan dapat mencakup identifikasi kebutuhan layanan, digitalisasi proses layanan, integrasi layanan serta evaluasi kepuasan pengguna.

6. Bimtek Transformasi Digital Pemerintah Daerah

Membahas strategi transformasi digital secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Materi mencakup digitalisasi proses bisnis, perubahan budaya kerja, pemanfaatan teknologi, integrasi data, penguatan SDM digital dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan.

7. Bimtek Digital Mindset bagi ASN

Membahas perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan.

Materi diarahkan pada peningkatan kemampuan ASN dalam beradaptasi dengan teknologi, bekerja secara digital, memanfaatkan data dan menggunakan berbagai perangkat digital secara produktif.

8. Bimtek Strategi Implementasi Pemerintahan Digital

Membahas strategi membangun pemerintahan yang semakin terintegrasi, adaptif dan berbasis teknologi.

Pembahasan mencakup kesiapan organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, data, keamanan serta pengembangan layanan digital pemerintah daerah.

9. Bimtek Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Membahas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

Materi dapat mencakup digitalisasi dokumen, persuratan, disposisi, pengelolaan informasi, koordinasi internal dan proses administrasi perangkat daerah.

10. Bimtek Digitalisasi Arsip Pemerintah

Membahas strategi dan proses digitalisasi arsip pemerintah untuk meningkatkan kemudahan akses, keamanan, efisiensi penyimpanan dan pengelolaan dokumen pemerintahan.

Pembahasan dapat mencakup proses digitalisasi, klasifikasi dokumen, pengelolaan arsip digital serta tata kelola akses informasi.

11. Bimtek Digitalisasi Surat-Menyurat Pemerintahan

Membahas penerapan sistem digital dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, pencatatan, distribusi dan dokumentasi surat-menyurat pemerintahan.

Materi diarahkan untuk meningkatkan kecepatan, ketertiban dan efisiensi administrasi persuratan.

12. Bimtek Pengelolaan Data Pemerintah Daerah

Membahas prinsip, tata kelola dan strategi pengelolaan data pemerintah daerah agar data dapat tersedia secara akurat, konsisten, aman dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

13. Bimtek Data Driven Decision Making bagi Pemerintah Daerah

Membahas pemanfaatan data sebagai dasar dalam melakukan analisis, menentukan prioritas, menyusun kebijakan dan mengambil keputusan pemerintah daerah.

Materi diarahkan untuk membangun budaya pengambilan keputusan yang lebih objektif, terukur dan berbasis data.

14. Bimtek Integrasi Data Pemerintah Daerah

Membahas strategi integrasi dan pertukaran data antarperangkat daerah untuk mengurangi duplikasi data serta meningkatkan kualitas informasi pemerintah.

Pembahasan dapat mencakup kebutuhan integrasi, standardisasi data, interoperabilitas, mekanisme pertukaran data dan tata kelola akses.

15. Bimtek Tata Kelola Data Pemerintah

Membahas prinsip dan strategi membangun tata kelola data yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Materi mencakup kualitas data, keamanan data, kepemilikan data, pengelolaan akses, standardisasi serta pemanfaatan data untuk kebutuhan organisasi.

16. Bimtek Keamanan Informasi Pemerintah

Membahas prinsip dan strategi pengamanan informasi dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk identifikasi risiko, pengamanan sistem dan data serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi ASN.

17. Bimtek Keamanan Siber bagi ASN

Membahas peningkatan kesadaran dan kemampuan ASN dalam menghadapi berbagai risiko keamanan siber dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Materi mencakup keamanan akun, perangkat, data, email, jaringan, penggunaan aplikasi serta pencegahan berbagai bentuk serangan siber.

18. Bimtek Perlindungan Data dalam Administrasi Pemerintahan

Membahas prinsip perlindungan data dalam proses administrasi dan pelayanan pemerintahan serta pentingnya pengelolaan data secara aman, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.

19. Bimtek Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pemerintah

Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Materi diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengantisipasi risiko gangguan sistem, kehilangan data, keamanan informasi dan kegagalan layanan digital.

20. Bimtek Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Daerah

Membahas strategi merancang dan mengembangkan layanan digital pemerintah daerah yang mudah digunakan, terintegrasi, efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pembahasan mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, desain layanan, proses digitalisasi, integrasi sistem serta evaluasi kualitas layanan.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi SPBE.

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

• Memperkuat tata kelola SPBE pemerintah daerah.

• Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan arsitektur SPBE.

• Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi evaluasi SPBE.

• Mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan.

• Meningkatkan kemampuan ASN dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

• Meningkatkan kualitas digitalisasi administrasi pemerintahan.

• Mendorong digitalisasi arsip dan persuratan pemerintahan.

• Memperkuat tata kelola dan kualitas data pemerintah daerah.

• Mendorong pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

• Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas data pemerintah.

• Meningkatkan kesadaran ASN terhadap keamanan informasi dan keamanan siber.

• Memperkuat perlindungan data dalam administrasi pemerintahan.

• Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko teknologi informasi.

• Mendorong pengembangan layanan digital yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

• Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Pejabat/staf bidang teknologi informasi

• Pengelola SPBE

• Tim Koordinasi SPBE

• Pengelola data pemerintah daerah

• Pengelola sistem informasi

• Pengelola aplikasi pemerintah

• Pengelola keamanan informasi

• Pengelola arsip dan dokumen

• Bappeda

• Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

• Inspektorat/APIP

• Pejabat/staf pelayanan publik

• ASN yang terkait dengan transformasi digital pemerintahan

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan SPBE dan teknologi informasi

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan SPBE dan transformasi digital.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penerapan SPBE, digitalisasi proses kerja, pengelolaan data, keamanan informasi dan pengembangan layanan digital.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, tingkat kesiapan digital dan permasalahan transformasi digital yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai SPBE dan transformasi digital pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami konsep dan kebijakan SPBE;

• meningkatkan kualitas tata kelola SPBE;

• memahami penerapan arsitektur SPBE;

• mempersiapkan evaluasi dan pengukuran SPBE;

• mengembangkan pola kerja digital;

• meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi;

• melakukan digitalisasi proses administrasi;

• meningkatkan pengelolaan arsip dan persuratan digital;

• mengelola data pemerintah secara lebih baik;

• menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan;

• memahami integrasi dan pertukaran data;

• meningkatkan keamanan informasi;

• meningkatkan kesadaran keamanan siber;

• memahami prinsip perlindungan data;

• mengelola risiko teknologi informasi;

• serta mengembangkan layanan digital pemerintah daerah yang lebih efektif dan berorientasi kepada masyarakat.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual SPBE dan transformasi digital pemerintah daerah.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital pemerintahan.

• Ketentuan mengenai arsitektur dan tata kelola SPBE.

• Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah.

• Ketentuan mengenai pengelolaan dan integrasi data pemerintah.

• Ketentuan mengenai keamanan informasi dan keamanan siber.

• Ketentuan mengenai perlindungan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.

• Kebijakan terkait digitalisasi pelayanan publik.

• Ketentuan dan kebijakan kementerian/lembaga terkait SPBE dan transformasi digital.

• Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan pemerintahan digital.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 20 tema Bimtek SPBE & Transformasi Digital Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas, tingkat kesiapan digital serta permasalahan transformasi digital yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah

Penguatan Perencanaan Pembangunan, Penganggaran, Indikator Kinerja, SAKIP, Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan serta kinerja pemerintah daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan kinerja pemerintah daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KINERJA 2027

1. Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah

Membahas prinsip, tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan.

Pembahasan diarahkan pada penguatan perencanaan yang terintegrasi, terukur, realistis dan berorientasi pada hasil pembangunan.

2. Bimtek Penyusunan RPJPD

Membahas konsep, tahapan dan teknik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta keterkaitannya dengan arah pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

3. Bimtek Penyusunan RPJMD

Membahas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari perumusan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan hingga indikator kinerja.

4. Bimtek Penyusunan RKPD

Membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan, program perangkat daerah dan penganggaran.

5. Bimtek Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Membahas teknik penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang selaras dengan RPJMD serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

6. Bimtek Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Membahas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan, indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.

7. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan OPD

Membahas teknik merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah agar sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah.

8. Bimtek Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dukungan anggaran serta target kinerja yang jelas.

9. Bimtek Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Membahas mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pemantauan capaian program, kegiatan, indikator dan target pembangunan.

10. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja

Membahas teknik penyusunan indikator kinerja yang jelas, relevan, terukur dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah.

11. Bimtek Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah

Membahas pengelolaan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan kinerja.

12. Bimtek Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Membahas teknik evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan target, indikator, realisasi, output dan outcome serta identifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja.

13. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja

Membahas penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai instrumen untuk memperjelas komitmen pencapaian target kinerja antara pimpinan dan pejabat/organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

14. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Membahas teknik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), termasuk penyajian capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kegagalan, efisiensi serta tindak lanjut peningkatan kinerja.

15. Bimtek Implementasi SAKIP

Membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga tindak lanjut.

16. Bimtek Evaluasi SAKIP

Membahas proses evaluasi penerapan SAKIP serta identifikasi area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

17. Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja

Membahas teknik menyusun pohon kinerja untuk menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, hasil yang ingin dicapai, indikator serta kontribusi masing-masing unit kerja terhadap pencapaian kinerja organisasi.

18. Bimtek Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Membahas teknik penurunan dan penyelarasan kinerja dari tingkat pemerintah daerah hingga perangkat/unit kerja agar setiap tingkatan organisasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

19. Bimtek Pengukuran Kinerja OPD

Membahas mekanisme pengukuran kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan serta teknik menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi.

20. Bimtek Perencanaan Berbasis Data

Membahas pemanfaatan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penetapan prioritas, penyusunan program dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Pendekatan diarahkan pada penguatan data-driven planning dan evidence-based decision making sehingga kebijakan dan program pemerintah daerah lebih tepat sasaran.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah.

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

• Meningkatkan kualitas penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

• Meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja.

• Meningkatkan kualitas perumusan program, kegiatan dan indikator kinerja.

• Memperkuat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

• Meningkatkan kemampuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

• Meningkatkan kualitas indikator kinerja pemerintah daerah.

• Memperkuat manajemen kinerja perangkat daerah.

• Meningkatkan kemampuan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP.

• Memperkuat implementasi SAKIP.

• Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP.

• Meningkatkan kemampuan menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja.

• Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja OPD.

• Mendorong pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan.

• Mendorong perencanaan yang lebih terintegrasi, terukur dan berorientasi hasil.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala Bappeda/Bapperida

• Sekretaris Bappeda/Bapperida

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Kepala bidang perencanaan

• Pejabat/staf perencana

• Tim penyusun RPJPD/RPJMD/RKPD

• Tim penyusun Renstra dan Renja perangkat daerah

• Pejabat/staf pengelola program dan kegiatan

• Pejabat/staf pengelola kinerja

• Tim SAKIP

• Inspektorat/APIP

• Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

• Pejabat/staf bidang keuangan dan penganggaran

• Pejabat/staf bidang monitoring dan evaluasi

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan kinerja

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan teknis perencanaan pembangunan serta pengelolaan kinerja pemerintah daerah.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan kinerja.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penyusunan dokumen perencanaan, indikator kinerja, pohon kinerja, cascading, pengukuran kinerja dan evaluasi.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan perencanaan serta kinerja yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan;

• meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah;

• menyusun perencanaan yang lebih terintegrasi dengan penganggaran;

• menyusun program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran;

• menyusun indikator kinerja yang terukur;

• melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan;

• meningkatkan kualitas manajemen kinerja OPD;

• menyusun Perjanjian Kinerja dan LKjIP;

• menerapkan SAKIP secara lebih efektif;

• menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja;

• melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja;

• memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan;

• serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan perundang-undangan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

• Peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.

• Ketentuan mengenai perencanaan pembangunan daerah.

• Ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD dan RKPD.

• Ketentuan mengenai perencanaan perangkat daerah.

• Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

• Ketentuan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

• Ketentuan mengenai pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

• Ketentuan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP.

• Ketentuan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 20 tema Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan perencanaan pembangunan serta kinerja yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah

Pengelolaan kegiatan pada Perangkat Daerah mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, administrasi hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki risiko dan titik rawan yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah kesalahan, kelemahan administrasi maupun potensi fraud.

Bimtek ini memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada aparatur pemerintah daerah untuk mengidentifikasi titik rawan, mengenali risiko fraud dan kesalahan, melakukan pemeriksaan mandiri (self-assessment), serta menyusun langkah pengendalian dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

TUJUAN BIMTEK

Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Memahami titik rawan kesalahan dan risiko fraud dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

2. Mampu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan, pengadaan dan aset.

3. Mengenali indikator awal atau red flags yang dapat menunjukkan adanya kelemahan pengendalian atau potensi fraud.

4. Meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban.

5. Mampu melakukan pemeriksaan mandiri terhadap pelaksanaan kegiatan.

6. Memperkuat pengendalian internal pada Perangkat Daerah.

7. Mampu melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap risiko sejak dini.

8. Meningkatkan kesiapan OPD dalam menghadapi reviu dan pemeriksaan.

DASAR REGULASI

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:

• Pemerintahan Daerah.

• Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Pengelolaan Barang Milik Daerah.

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

• Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

• Ketentuan lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Catatan: dasar regulasi dapat disesuaikan dan diperbarui mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku pada saat pelaksanaan.

MATERI BIMTEK

1. IDENTIFIKASI TITIK RAWAN KESALAHAN DAN RISIKO FRAUD OPD

Materi meliputi:

• Pemetaan titik rawan pada setiap tahapan kegiatan.

• Identifikasi risiko kesalahan dan kelemahan pengendalian.

• Perbedaan kesalahan, kelalaian, risiko dan fraud.

• Identifikasi indikator awal atau red flags.

• Titik rawan pada proses perencanaan sampai pertanggungjawaban.

• Identifikasi kelemahan pengendalian internal.

• Penyusunan checklist pemeriksaan mandiri.

2. TITIK RAWAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Materi meliputi:

• Perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

• Kesesuaian kegiatan dengan dokumen anggaran.

• Penatausahaan dan pembayaran.

• Verifikasi bukti transaksi.

• Kelengkapan pertanggungjawaban belanja.

• Risiko kesalahan pencatatan dan pembayaran.

• Rekonsiliasi dan pengendalian keuangan.

• Identifikasi transaksi atau dokumen yang berisiko.

• Langkah pencegahan dan perbaikan.

3. TITIK RAWAN PENGADAAN BARANG/JASA

Materi meliputi:

• Identifikasi risiko sejak perencanaan pengadaan.

• Penyusunan kebutuhan dan spesifikasi.

• Risiko dalam proses pemilihan penyedia.

• Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan.

• Pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

• Pemeriksaan hasil pekerjaan.

• Serah terima dan pembayaran pekerjaan.

• Identifikasi indikasi permasalahan dalam pengadaan.

• Pertanggungjawaban dan pengendalian risiko pengadaan.

4. TITIK RAWAN PENGELOLAAN ASET/BMD

Materi meliputi:

• Inventarisasi dan pencatatan aset.

• Penerimaan dan penggunaan aset.

• Pengamanan dan penatausahaan BMD.

• Rekonsiliasi data aset OPD.

• Identifikasi aset yang belum tertib administrasi.

• Risiko aset tidak tercatat atau tidak diketahui keberadaannya.

• Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan aset.

• Pemeriksaan dokumen pendukung aset.

5. ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN OPD

Materi meliputi:

• Kelengkapan dokumen kegiatan.

• Kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

• Pemeriksaan dokumen sebelum pertanggungjawaban.

• Pemeriksaan SPJ dan bukti pendukung.

• Penataan dan pengarsipan dokumen.

• Identifikasi ketidaksesuaian dokumen.

• Kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi permasalahan.

• Strategi perbaikan administrasi dan pertanggungjawaban.

6. SELF-ASSESSMENT, PENGENDALIAN DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN

Materi meliputi:

• Teknik pemeriksaan mandiri OPD.

• Pemetaan risiko dan titik rawan.

• Pemeriksaan kelengkapan dokumen.

• Identifikasi kelemahan pengendalian.

• Penyusunan langkah mitigasi risiko.

• Penguatan pengendalian internal.

• Persiapan menghadapi reviu dan pemeriksaan.

• Penyusunan tindak lanjut dan corrective action.

WORKSHOP, SIMULASI & STUDI KASUS

Bimtek dilengkapi dengan workshop, studi kasus dan simulasi untuk membantu peserta menerapkan materi secara praktis.

Simulasi dilakukan melalui alur:

Perencanaan → Penganggaran → Pengadaan → Pelaksanaan → Pembayaran → Aset → SPJ → Pelaporan → Pemeriksaan Mandiri

Peserta melakukan identifikasi titik rawan, pemetaan risiko, identifikasi red flags, pemeriksaan dokumen, self-assessment dan penyusunan langkah pengendalian serta perbaikan.

SASARAN PESERTA

Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah.

• Pejabat/staf pengelola keuangan.

• PPTK dan pelaksana kegiatan.

• Pejabat/staf pengadaan barang/jasa.

• Pengurus dan pengelola Barang Milik Daerah.

• Aparatur perencana.

• Inspektorat/APIP.

• Camat dan aparatur pemerintahan daerah.

• ASN yang menangani kegiatan, anggaran, aset dan pertanggungjawaban.

METODE BIMTEK

Bimtek menggunakan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis praktik, melalui:

• Pemaparan materi.

• Diskusi dan tanya jawab.

• Studi kasus.

• Analisis permasalahan.

• Simulasi.

• Praktik self-assessment.

• Pemeriksaan dokumen.

• Identifikasi risiko.

• Problem solving.

• Evaluasi dan tindak lanjut.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• Mengidentifikasi titik rawan kesalahan dan risiko fraud dalam kegiatan OPD.

• Mengenali indikator awal potensi permasalahan.

• Memetakan risiko pengelolaan kegiatan.

• Melakukan pemeriksaan mandiri sebelum reviu/pemeriksaan.

• Memeriksa kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban.

• Mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal.

• Menyusun langkah mitigasi dan pengendalian.

• Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan.

• Meningkatkan ketertiban, akuntabilitas dan kesiapan OPD.

BIAYA KEGIATAN

PAKET A – DENGAN PENGINAPAN

Single Room

Rp5.500.000,- / peserta

PAKET B – DENGAN PENGINAPAN

Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar

Rp5.000.000,- / peserta

PAKET C – NON AKOMODASI

Tanpa Penginapan

Rp4.000.000,- / peserta

FASILITAS PESERTA

• Penginapan hotel sesuai paket.

• Sertifikat peserta.

• Modul/materi pelatihan.

• Tas dan seminar kit.

• Konsumsi selama kegiatan.

• Coffee break.

• Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan panitia.

🚐 FREE ANTAR JEMPUT

Minimal 5 peserta dari 1 instansi.

INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN

📅 JADWAL BIMTEK
http://linkpemda.com/jadwal

📚 MATERI BIMTEK
http://linkpemda.com/materi

🌐 WEBSITE LINKPEMDA
http://linkpemda.com

📱 WHATSAPP PENDAFTARAN
081387666605

LINKPEMDA

LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

“Kenali Titik Rawan, Kendalikan Risiko, Cegah Kesalahan dan Perbaiki Sejak Dini.”