Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang terus diperkuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Salah satu pilar utama reformasi birokrasi tersebut adalah penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan sistem merit dan manajemen kinerja.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum baru dalam pengelolaan ASN. Pada tahun 2026, implementasi undang-undang ini semakin ditekankan melalui berbagai kebijakan turunan yang mengatur mutasi dan rotasi jabatan, penguatan disiplin dan kode etik, sistem Talent Pool ASN, serta perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan digitalisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas ASN dan pejabat pengelola kepegawaian agar mampu memahami dan mengimplementasikan regulasi ASN terbaru secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ketentuan terbaru)

3. Peraturan Menteri PANRB tentang Manajemen Kinerja ASN

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait sistem merit, Talent Pool, dan pengembangan karier ASN

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025–2029

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi ASN serta pejabat pengelola kepegawaian dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit dan kinerja sesuai regulasi terbaru.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang kebijakan ASN pasca UU No. 20 Tahun 2023

2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan SDM aparatur yang profesional dan akuntabel

3. Mendukung penerapan manajemen kinerja ASN yang terukur dan berorientasi hasil

4. Mendorong optimalisasi pelayanan publik melalui penguatan kualitas aparatur

RUANG LINGKUP MATERI

Materi Bimbingan Teknis meliputi:

1. Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi dan Manajemen ASN Tahun 2026

2. Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN

3. Ketentuan Mutasi dan Rotasi Jabatan ASN (Batas Maksimal 6 Bulan)

4. Penyesuaian Batas Usia Pensiun ASN

5. Penguatan Kode Etik dan Sistem Disiplin ASN

6. Penerapan Talent Pool ASN dan Manajemen Talenta

7. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berbasis Kinerja dan Digital

8. Studi Kasus dan Praktik Implementasi Manajemen ASN di Pemerintah Daerah

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• ASN Pemerintah Daerah

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Kepala BKD/BKPSDM

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim Reformasi Birokrasi dan Manajemen SDM Aparatur

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode:

• Ceramah dan paparan narasumber

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan praktik implementasi

• Evaluasi pemahaman peserta

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• Kementerian PANRB

• Badan Kepegawaian Negara (BKN)

• Praktisi dan akademisi bidang manajemen ASN

• Tenaga ahli LINKPEMDA

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimtek Keuangan Daerah 2025 | Jadwal, Materi Terbaru & Pelatihan ASN Nasional

Apakah Anda ingin menjadi aparat pemerintah yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah? Mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja daerah bukan sekadar administrasi – tapi kunci untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Keuangan Daerah 2025 hadir untuk membantu Anda menguasai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dengan cara praktis, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru.

Mengapa Pelatihan Ini Wajib Diikuti?

Setiap aparatur daerah menghadapi tantangan dalam:

• Menyusun anggaran yang tepat dan akurat

• Memastikan penggunaan anggaran efisien dan transparan

• Mengelola laporan keuangan yang sesuai peraturan terbaru

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menghadapi semua tantangan tersebut.

Materi Pelatihan yang Lengkap dan Praktis

1. Peraturan Keuangan Daerah Terbaru
   Pahami UU, Permendagri, dan regulasi terbaru untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
   Studi kasus dan simulasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan praktik.

3. Pemanfaatan SIKD/SIPD
   Gunakan teknologi informasi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat.

4. Audit dan Akuntabilitas Keuangan
   Pelajari mekanisme pengawasan agar anggaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa yang Cocok Mengikuti?

• Bendahara dan staf keuangan daerah

• Kepala bagian atau sekretariat yang menangani anggaran

• Aparatur yang ingin meningkatkan karier dan kompetensi profesional

Keuntungan Mengikuti Pelatihan

• Meningkatkan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan

• Memahami peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah

• Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas di instansi pemerintah

• Mendapat sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Daftar Sekarang, Tempat Terbatas!

Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan mempercepat karier Anda.

✨ Bergabunglah sekarang dan jadilah aparatur pemerintah yang siap menghadapi tantangan keuangan daerah 2025!

Transformasi Layanan Rumah Sakit, Smart Hospital, dan Tata Kelola Kesehatan Digital

Memasuki Tahun 2026, sektor kesehatan Indonesia memasuki fase transformasi lanjutan pasca reformasi sistem kesehatan nasional. Pemerintah mendorong peningkatan mutu layanan, digitalisasi sistem kesehatan, serta penguatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan agar lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Seiring dengan terbitnya berbagai kebijakan dan regulasi terbaru, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan dituntut untuk tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu bertransformasi menuju Smart Hospital dan layanan kesehatan berbasis digital.

Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:

• Sistem manajemen pengaduan pasien belum terintegrasi

• Pemahaman regulasi kesehatan terbaru yang masih terbatas

• Kesiapan menuju Smart Hospital yang belum merata

• SDM kesehatan belum sepenuhnya adaptif terhadap layanan digital

• Kesiapan akreditasi dan audit mutu berbasis data elektronik

Sebagai respons atas tantangan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Kesehatan Nasional Tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit sesuai kebijakan nasional.

A. Arah Kebijakan & Tren Layanan Kesehatan 2026

1. Smart Hospital & Transformasi Digital Layanan

Pada tahun 2026, pemerintah memperkuat kebijakan transformasi digital kesehatan, meliputi:

• Implementasi Smart Hospital System

• Integrasi SIMRS & SIRS Terpadu

• Optimalisasi Rekam Medis Elektronik (RME)

• Pemanfaatan dashboard manajemen rumah sakit berbasis data

• Digitalisasi perizinan dan layanan kesehatan melalui OSS-RBA

2. AI & Sistem Digital Manajemen Pengaduan Pasien

Rumah sakit modern mulai menerapkan:

• AI Chatbot & Helpdesk Digital

• Sistem pengaduan pasien real-time

• Analisis kepuasan pasien berbasis data

Teknologi ini terbukti meningkatkan kecepatan respon, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.

3. Penguatan Akreditasi & Audit Mutu Rumah Sakit

Mulai 2026, proses:

• Akreditasi rumah sakit

• Audit mutu pelayanan

• Evaluasi kinerja fasilitas kesehatan

semakin terintegrasi dengan data digital dan indikator mutu nasional, sehingga rumah sakit wajib menyesuaikan sistem dan SDM-nya.

B. Update Regulasi Kesehatan Tahun 2026

Bimtek Kesehatan LINKPEMDA Tahun 2026 disusun berdasarkan regulasi dan kebijakan terbaru, antara lain:

• Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait Transformasi Sistem Kesehatan

• Regulasi terbaru tentang Standar Layanan Kesehatan Digital

• Penguatan SIMRS & SIRS Terintegrasi Nasional

• Implementasi OSS-RBA sektor kesehatan

• Standar pelayanan publik bidang kesehatan sesuai kebijakan KemenPAN-RB

• Kebijakan mutu dan keselamatan pasien berbasis digital

C. Program Bimtek & Pelatihan Kesehatan LINKPEMDA 2026

1. Bimtek Manajemen Pengaduan Rumah Sakit 5.0

• Sistem pengaduan pasien berbasis digital

• Dashboard pengaduan & analisis kepuasan pasien

• Pencegahan konflik dan penguatan citra rumah sakit

2. Pelatihan Smart Hospital & Digital Health

• Roadmap transformasi Smart Hospital

• Integrasi layanan klinis & non-klinis

• Digital leadership bagi manajemen rumah sakit

3. Diklat Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS & SIMRS)

• Integrasi data pasien & layanan

• Pemanfaatan big data kesehatan

• Pelaporan berbasis standar nasional

4. Bimtek Audit Mutu & Akreditasi Rumah Sakit

• Persiapan akreditasi berbasis indikator digital

• Standar mutu pelayanan kesehatan

• Simulasi audit dan evaluasi kinerja

5. Workshop OSS-RBA Perizinan Rumah Sakit

• Praktik langsung OSS-RBA sektor kesehatan

• Pemenuhan komitmen perizinan

• Pencegahan sanksi administratif

D. Jadwal & Skema Pelaksanaan

📍 Lokasi Pelaksanaan
Jakarta | Bandung | Yogyakarta | Surabaya | Bali
(tersedia In-House Training & Online)

📅 Periode Pelaksanaan
Sepanjang Tahun 2026 (jadwal fleksibel sesuai kebutuhan instansi)

🏢 Penyelenggara
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

E. Manfaat Mengikuti Bimtek Kesehatan LINKPEMDA

✅ Memahami regulasi kesehatan terbaru
✅ Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit
✅ Mempercepat transformasi Smart Hospital
✅ Mendukung persiapan akreditasi & audit mutu
✅ Akses studi kasus nyata & praktik langsung
✅ Konsultasi pasca-pelatihan

📌 Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📲 WhatsApp: 0813-8766-6605
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Memasuki tahun 2026, berbagai temuan audit masih menunjukkan permasalahan klasik, seperti ketidakakuratan data aset, ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil di lapangan, serta lemahnya pelaksanaan inventarisasi dan opname aset daerah.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik serta memengaruhi opini audit BPK. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan aset daerah secara tertib, sistematis, dan sesuai regulasi terbaru.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inventarisasi dan Opname Aset Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman teknis serta keterampilan ASN dan OPD dalam pengelolaan BMD yang akuntabel, transparan, dan memenuhi standar pemeriksaan BPK.

🎯 Tujuan Bimbingan Teknis

Bimtek Inventarisasi dan Opname Aset Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman teknis mengenai inventarisasi dan opname aset daerah sesuai regulasi yang berlaku hingga tahun 2026.

• Menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam tata kelola Barang Milik Daerah (BMD).

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD/SIPD-BMD).

• Mencegah dan meminimalkan temuan BPK akibat pencatatan dan penatausahaan aset yang tidak tertib.

📚 Materi Pokok Bimtek

Materi yang disampaikan dalam Bimtek Inventarisasi dan Opname Aset Daerah Tahun 2026 meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026.

2. Mekanisme inventarisasi, kodefikasi, dan opname aset daerah.

3. Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Barang (DIB).

4. Integrasi laporan aset ke dalam laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tata cara pencatatan aset hasil pembangunan, pengadaan, dan hibah.

6. Strategi penyelesaian aset bermasalah serta penyusunan berita acara opname aset.

7. Praktik langsung penggunaan aplikasi SIMBMD/SIPD-BMD.

⚖️ Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek Inventarisasi dan Opname Aset Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

• Peraturan dan surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK terkait inventarisasi dan penatausahaan aset daerah.

🏢 Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan bagi:

• Kepala BPKAD / Bidang Aset

• Kepala Subbag Perlengkapan dan Aset SKPD

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB)

• Pengurus Barang / Pengelola Barang

• Auditor Inspektorat

• Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah

📰 Pernyataan Resmi LINKPEMDA

LINKPEMDA menegaskan bahwa Bimtek Inventarisasi dan Opname Aset Daerah Tahun 2026 bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemeriksaan BPK.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu:

• ✅ Menyusun laporan aset yang akurat dan valid,

• ✅ Mengurangi temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah,

• ✅ Mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan aset daerah.

📌 Informasi lengkap terkait jadwal dan pendaftaran Bimtek dapat diakses melalui website resmi:
👉 www.linkpemda.com

Metode Terbaru Input & Pengendalian Data Keuangan Daerah Berbasis Regulasi dan Kinerja

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari ketepatan input data, tetapi juga dari konsistensi perencanaan, akurasi pelaksanaan, keterlacakan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional.

Untuk itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ditegaskan sebagai satu kesatuan sistem nasional dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.

Pada 2026, SIPD berkembang dari sekadar aplikasi administrasi menjadi instrumen pengendalian fiskal, monitoring kinerja OPD, dan basis evaluasi kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.

Panduan ini disusun sebagai referensi teknis terbaru Tahun 2026 bagi:

• Bendahara Penerimaan & Pengeluaran

• PPK-SKPD / PPKD

• Operator SIPD OPD

• BPKAD / Bappeda

• Inspektorat Daerah

1. Posisi Strategis SIPD & SIKD Tahun 2026

🔹 SIPD RI

Merupakan aplikasi resmi Kemendagri yang digunakan untuk:

• Perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD)

• Penganggaran (KUA-PPAS, RKA, DPA)

• Penatausahaan & pelaksanaan

• Akuntansi dan penyusunan LKPD

• Monitoring kinerja dan realisasi anggaran

🔹 SIKD

Merupakan basis data nasional keuangan daerah yang berfungsi untuk:

• Evaluasi fiskal daerah

• Pengawasan belanja dan pendapatan

• Analisis kebijakan pusat–daerah

• Dasar pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri & Kemenkeu

📌 Tahun 2026 → Data SIPD menjadi data resmi negara. Kesalahan input = risiko administratif dan audit.

2. Dasar Hukum SIPD & SIKD Tahun 2026

Pengelolaan SIPD & SIKD Tahun 2026 berpedoman pada:

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

• Kebijakan dan Surat Edaran Kemendagri tentang:

  • Optimalisasi SIPD RI

  • Integrasi perencanaan dan penganggaran

  • Digitalisasi tata kelola keuangan daerah Tahun 2026

3. Metode Terbaru Input Data Keuangan Daerah di SIPD & SIKD 2026

Tahap 1 — Persiapan Data (Critical Point 2026)

Sebelum login SIPD, pastikan:

• RKPD 2026 telah final

• KUA-PPAS telah disepakati

• Struktur akun mengikuti kode rekening Permendagri 77/2020

• Program & kegiatan selaras dengan urusan pemerintahan

📌 Kesalahan tahap ini menyebabkan error berantai di SIPD & SIKD.

Tahap 2 — Input Penganggaran di SIPD

1️⃣ Login SIPD RI

• Akses portal resmi SIPD Kemendagri

• Gunakan akun OPD sesuai kewenangan

2️⃣ Menu Penganggaran

• Pilih RKA-SKPD / RKA-PPKD

• Pastikan:

  • Kode rekening benar

  • Indikator kinerja terisi

  • Target output & outcome logis

Tahap 3 — Input Pendapatan Daerah

Input dilakukan secara terstruktur dan realistis, meliputi:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Pendapatan Transfer

• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

📌 Tahun 2026 → Pendapatan wajib sinkron dengan proyeksi fiskal & kinerja OPD.

Tahap 4 — Input Belanja Daerah

Belanja diinput berdasarkan:

• Program & kegiatan OPD

• Jenis belanja:

  • Belanja Pegawai

  • Belanja Barang/Jasa

  • Belanja Modal

  • Hibah & Bansos

📌 Pendekatan 2026:

• Tidak boleh hanya “habis anggaran”

• Harus menunjukkan korelasi dengan indikator kinerja

Tahap 5 — Validasi, Kontrol, dan Cek Konsistensi

Gunakan fitur SIPD untuk:

• Cek pagu anggaran

• Validasi kode rekening

• Konsistensi antara perencanaan & penganggaran

• Kesesuaian DPA dan RKA

📌 Tahap ini krusial untuk menghindari temuan Inspektorat & BPK.

Tahap 6 — Sinkronisasi Otomatis ke SIKD

• Data SIPD akan terintegrasi otomatis ke SIKD

• Menjadi data resmi nasional

• Digunakan untuk:

  • Evaluasi pusat

  • Pembinaan daerah

  • Analisis kebijakan fiskal

4. Tips Teknis Sukses SIPD & SIKD Tahun 2026

✅ Gunakan browser versi terbaru
✅ Input dilakukan oleh SDM yang sudah bimtek resmi
✅ Backup dokumen RKA, DPA, dan laporan
✅ Hindari copy–paste tanpa verifikasi kode rekening
✅ Lakukan rekonsiliasi internal OPD secara berkala

5. Penutup

Pengelolaan SIPD & SIKD Tahun 2026 menuntut ketelitian, pemahaman regulasi, dan pendekatan berbasis kinerja, bukan sekadar kemampuan teknis input data.

Dengan metode terbaru ini, pemerintah daerah akan mampu:

• Menyusun APBD yang tertib dan akuntabel

• Mengurangi risiko kesalahan administrasi

• Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan

• Mendukung kebijakan nasional secara terukur

Bimtek SIPD & SIKD Tahun 2026 – LINKPEMDA

Untuk pendalaman teknis dan praktik langsung, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek SIPD & SIKD Tahun 2026, meliputi:

• Praktik langsung input data

• Penyelesaian error & kendala teknis

• Sinkronisasi perencanaan–penganggaran

• Update kebijakan Kemendagri terbaru

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com