BPK Fokus SAP Versi Terbaru 2025: Daerah Diminta Segera Persiapkan Laporan Keuangan  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
BPK mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian format dan konten laporan sesuai ketentuan terbaru.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) versi terbaru ditetapkan sebagai pedoman wajib dalam penyusunan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan SAP 2025 menjadi fokus utama pemeriksaan, sehingga setiap daerah harus segera melakukan penyesuaian format dan sistem pencatatan. Daerah yang tidak siap berisiko mendapatkan temuan signifikan dan opini audit yang kurang optimal.

Untuk itu, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek dan Diklat SAP 2025 sebagai solusi praktis bagi aparatur dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar terbaru dan menghadapi audit BPK dengan lebih percaya diri.

🎯 Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman regulasi SAP versi terbaru 2025.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis penyusunan LKPD.

• Mengantisipasi temuan BPK melalui penyesuaian laporan sesuai SAP.

• Mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

📚 Materi Pokok

1. Regulasi terbaru SAP 2025.

2. Penyesuaian sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Analisis temuan audit BPK dan solusi perbaikannya.

5. Strategi menghadapi audit tanpa temuan signifikan.

6. Studi kasus & best practices implementasi SAP di daerah.

👥 Sasaran Peserta

• Kepala dan staf BPKAD.

• Pejabat penatausahaan keuangan OPD.

• Auditor internal dan Inspektorat Daerah.

• Bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

🏛️ Narasumber

• Pejabat/Konsultan Ahli Kementerian Dalam Negeri.

• Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

📅 Jadwal & Lokasi

Pelatihan diselenggarakan secara nasional:

• Periode: Oktober – Desember 2025

• Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya.

🎁 Fasilitas Peserta

• Modul & materi pelatihan.

• Seminar kit.

• Sertifikat resmi bernilai 32 JP.

• Konsumsi & akomodasi (sesuai paket).

📖 Dasar Hukum

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

• Regulasi terbaru SAP 2025.

🔗 Informasi & Pendaftaran

📍 Penyelenggara: LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
👉 Pendaftaran Online: www.linkpemda.com/jadwal

Daftar lengkap Bidang Materi Bimtek & Diklat : Keuangan Daerah, PBJ, ASN, Kesehatan & BLUD, Tata Kelola Pemerintahan, Pajak & Retribusi, Desa, Bidang Teknis SKPD/OPD, hingga manajemen dan kepatuhan perusahaan swasta.

Bidang Materi Bimtek & Diklat 

Sebagai lembaga resmi di bawah binaan Kemendagri, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan program Bimtek & Diklat untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, desa, dan sektor swasta.

Berikut adalah daftar lengkap bidang materi pelatihan  yang meliputi semua dinas dan sektor:

1. Keuangan Daerah

• Penyusunan & Pertanggungjawaban APBD

• Penggunaan aplikasi SIPD & SIKD

• Implementasi Permendagri 77/2020

• Audit & Pengawasan Keuangan Daerah

• Pengelolaan Aset Daerah

2. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

• Perpres 16/2018 jo. 46/2025

• Pemanfaatan E-Katalog & Toko Daring

• Penyusunan Kontrak & Dokumen PBJ

• Etika & Pencegahan Penyimpangan PBJ

3. Manajemen ASN & Kepemimpinan

• Latsar CPNS

• PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)

• PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)

• MOT (Managing for Organizational Transformation)

• Implementasi TPP ASN (Permendagri 15/2024)

4. Kesehatan & BLUD

• Pengelolaan BLUD RSUD & Puskesmas

• Penyusunan RBA (Rencana Bisnis & Anggaran)

• Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME)

• Integrasi Layanan Primer (ILP)

5. Pembangunan & Tata Kelola Pemerintahan

• Penyusunan RKPD 2026

• Pemanfaatan aplikasi SIPD

• Penerapan SAKIP

• Reformasi Birokrasi berbasis digital & kinerja

6. Pajak & Retribusi Daerah

• Strategi Optimalisasi PAD

• Regulasi Pajak & Retribusi terbaru

• Sistem Pemungutan & Pengawasan

7. Materi Khusus

• Diklat Pustakawan

• Diklat Arsiparis

• Manajemen Data Instansi

• Literasi Digital Aparatur

8. Desa & Pemerintahan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)

• Perencanaan Pembangunan Desa

• Layanan Publik Desa

• Akuntabilitas Pemerintahan Desa

9. Bidang Teknis SKPD/OPD

a. Pendidikan

• Manajemen sekolah, BOS, Kurikulum Merdeka

b. PUPR (Pekerjaan Umum & Tata Ruang)

• Pengelolaan proyek infrastruktur

• Penataan ruang wilayah

c. Sosial

• Perlindungan sosial & bantuan masyarakat

• Penanganan fakir miskin & PMKS

d. Perhubungan

• Transportasi darat, laut, udara

• Manajemen lalu lintas

e. Lingkungan Hidup

• Pengelolaan sampah & limbah

• Energi baru terbarukan

• Konservasi lingkungan

f. Pariwisata

• Strategi pengembangan destinasi daerah

• Ekonomi kreatif berbasis wisata

g. Kominfo (Komunikasi & Informatika)

• Literasi digital & keamanan data

• Kehumasan & media pemerintah

h. Penanggulangan Bencana

• Mitigasi & kesiapsiagaan bencana

• Manajemen tanggap darurat

10. Perusahaan Swasta & Lembaga Lainnya

• Manajemen Organisasi & Tata Kelola

• Kepatuhan Regulasi & Akuntabilitas

• CSR & Inovasi Bisnis

• Literasi Digital untuk Dunia Usaha

Dengan materi yang komprehensif, mencakup seluruh bidang pemerintahan daerah, desa, SKPD/OPD, serta dunia usaha, LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis dalam penguatan kapasitas SDM aparatur dan sektor swasta 

📌 Untuk informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan:
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Bimtek Pemda Papua 2025 | Jadwal, Materi, dan Pendaftaran ASN
Daftar segera Bimtek Pemda Papua 2025 bersama LINK PEMDA. Materi terbaru untuk ASN, OPD, SKPD, dan DPRD se-Papua dan Papua Barat. Kuota terbatas, segera amankan kursi Anda!

Selamat Datang di Bimtek Pemda Papua 2025

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi pemerintah daerah di Papua untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), OPD, SKPD, dan DPRD. LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemda khusus se-Provinsi Papua dan Papua Barat dengan materi terbaru sesuai regulasi pemerintah pusat.

Materi Bimtek Unggulan Papua 2025

✅ Pengelolaan Keuangan Daerah & Dana Otsus
✅ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 46/2025)
✅ Manajemen Aset dan BMN/BMD
✅ Peningkatan Kapasitas ASN & SKPD
✅ Diklat DPRD dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
✅ Manajemen Rumah Sakit dan Layanan Publik

Jadwal dan Lokasi Bimtek Papua 2025

📍 Jayapura → 18–20 September 2025
📍 Timika → 2–4 Oktober 2025
📍 Sorong → 16–18 Oktober 2025

Catatan: Jadwal bisa berubah sesuai kuota peserta dan kebijakan penyelenggara.

Sasaran Peserta

👩‍💼 ASN, OPD, dan SKPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Papua
👨‍💼 Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
🏛️ Dinas Keuangan, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan
🏥 RSUD dan Manajemen Rumah Sakit Daerah

Cara Pendaftaran

📌 Via Website: Daftar Sekarang
📌 Via WhatsApp: +62 81387666605
📌 Via Email: info@linkpemda.com

LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) kembali menghadirkan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Nasional pada bulan November 2025. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan publik berbasis regulasi terbaru.

📌 Daftar Materi Unggulan November 2025

1. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Menghadapi Audit

   • Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta strategi menghadapi audit BPK.

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

   • Membahas sinkronisasi regulasi, dana transfer, dan penguatan desentralisasi fiskal.

3. Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

   • Penyesuaian dengan kebijakan baru untuk efisiensi transaksi belanja daerah.

4. Jabatan Pelaksana ASN sesuai Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024

   • Pemahaman tata kelola jabatan pelaksana ASN untuk mendukung efektivitas birokrasi.

5. Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024

   • Strategi manajemen aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan bernilai tambah.

6. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

   • Mengacu pada Kepmenpan No. 173 Tahun 2024 untuk mendukung reformasi birokrasi.

7. Optimalisasi Peran Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)

   • Bagian dari transformasi kesehatan nasional untuk meningkatkan mutu layanan dasar masyarakat.

🎯 Sasaran Peserta

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD, Sekretariat Daerah, Badan/Dinas terkait

• Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Auditor Internal

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

📖 Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, di antaranya:

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN

• Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 tentang Anjab & ABK

• Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Daerah

📅 Jadwal Pelaksanaan

Bulan November 2025 tersedia beberapa periode pelaksanaan:

• 5–6 November 2025

• 12–13 November 2025

• 19–20 November 2025

• 26–27 November 2025

Lokasi pelaksanaan akan disesuaikan (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, dan kota lainnya).

📞 Informasi & Pendaftaran

📍 LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
      Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimbingan Teknis Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta seluruh pemangku kepentingan pengadaan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru PBJ yang berlaku dan diimplementasikan secara penuh pada Tahun Anggaran 2026.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian strategis dalam tata kelola PBJ, meliputi penguatan perencanaan pengadaan, optimalisasi pemanfaatan katalog elektronik, penyesuaian mekanisme pemilihan penyedia, penguatan peran PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, serta pengendalian risiko dan akuntabilitas kontrak. Seluruh perubahan kebijakan tersebut menjadi fokus utama implementasi PBJ di lingkungan pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2026.

Materi Bimtek PBJ 2026 disusun secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis studi kasus aktual, sehingga peserta tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola PBJ dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif terhadap implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 pada Tahun Anggaran 2026

2. Meningkatkan kompetensi teknis pelaku PBJ dalam seluruh tahapan pengadaan

3. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan hukum dalam PBJ

4. Mendorong pengadaan yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja

RUANG LINGKUP MATERI BIMTEK PBJ 2026

1. Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

2. Substansi dan Perubahan Penting dalam Perpres No. 46 Tahun 2025

3. Perencanaan Pengadaan dan RUP Berbasis Kinerja

4. Pemanfaatan E-Katalog dan Digitalisasi PBJ

5. Mekanisme Pemilihan Penyedia dan Swakelola

6. Pelaksanaan Kontrak dan Manajemen Risiko PBJ

7. Peran dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan

8. Pengawasan, Audit, dan Pencegahan Permasalahan Hukum PBJ

9. Studi Kasus dan Praktik Implementasi PBJ Pemerintah Daerah

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terbaru

4. Kebijakan PBJ Pemerintah Tahun Anggaran 2026

SASARAN PESERTA

• PA/KPA

• PPK

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• Aparatur Pengelola PBJ Pemerintah Daerah

• Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan materi oleh narasumber berkompeten

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan praktik teknis PBJ

• Evaluasi pemahaman peserta

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com