Penguatan Efisiensi Organisasi Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Grobogan

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Sekretariat Daerah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24–25 Juni 2025 bertempat di Hi Hotel Jakarta, dan diikuti oleh perwakilan pejabat struktural dan pelaksana dari berbagai unit kerja di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan.

Dokumen Peta Proses Bisnis merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Dokumen ini menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unit organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Melalui peta proses bisnis yang baik, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi alur kerja, menyederhanakan proses, serta mengurangi tumpang tindih atau duplikasi fungsi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pentingnya penyusunan dokumen ini diatur dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, landasan hukum lainnya termasuk Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, serta Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan arsip dan pembinaan pemerintahan daerah.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta mengenai tahapan teknis penyusunan peta proses bisnis, sekaligus memberikan keterampilan praktis dalam menyusun dan mengimplementasikan dokumen tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung penerapan SPBE yang menuntut setiap instansi memiliki proses kerja yang terdokumentasi secara digital.

Metode pelaksanaan Bimtek dilakukan melalui penyampaian materi oleh narasumber berkompeten, disertai dengan sesi diskusi dan praktik langsung penyusunan peta proses bisnis. Pendekatan interaktif ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas peserta dan menghasilkan dokumen yang dapat langsung diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat lebih siap menghadapi tantangan transformasi digital dalam pemerintahan, serta semakin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang efisien dan berbasis data.

LINK PEMDA sebagai lembaga pelatihan nasional siap menyelenggarakan BIMTEK REGULASI TERBARU 2025 di berbagai kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Kota Kota Besar Lainya

Jadwal pelatihan tersedia setiap bulan.
Informasi selengkapnya tersedia di https://www.linkpemda.com
atau hubungi kami via WhatsApp: +62 813-8766-6605

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan memberikan pembaruan yang signifikan dalam tata kelola pengadaan di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

• Pokok-Pokok Perubahan Utama:
• Mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan.
• Penekanan pada perencanaan pengadaan tahunan yang lebih matang dan strategis.
• Kewajiban penggunaan sistem informasi pengadaan terintegrasi sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik.
• Dampak Langsung bagi Pemerintah Daerah:
• Kebutuhan untuk melakukan pelatihan ulang (retraining) terhadap SDM dan unit pengadaan di daerah.
• Penyesuaian dokumen administrasi seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta struktur kontrak.
• Integrasi sistem kerja dengan LPSE, e-Katalog, dan platform digital pengadaan lainnya.

Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (BIMTEK) PERPRES 46 TAHUN 2025, dengan menghadirkan narasumber dari LKPP RI serta praktisi profesional dari daerah.

Pelatihan ini dirancang khusus untuk mempersiapkan pemerintah daerah dalam:

• Menyesuaikan regulasi dan kebijakan internal.
• Memahami teknis implementasi pengadaan terbaru.
• Meningkatkan efektivitas kinerja unit pengadaan daerah.

Pelatihan  akan diselenggarakan pada bulan Juli 2025.
Silakan cek jadwal resmi pelatihan di https://linkpemda.com/jadwal atau hubungi kami langsung melalui WhatsApp untuk informasi pendaftaran.

Bimbingan Teknis SIPD Kabupaten Nabire: Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Nabire telah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Nabire. Acara ini berlangsung di Hotel Ibis Styles Gajah Mada, Jakarta, pada 12 - 13 Juni 2025, dengan registrasi peserta dilakukan sehari sebelumnya, pada 11 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah. Peserta yang hadir berasal dari berbagai OPD di Kabupaten Nabire, mengenakan tanda pengenal dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi serta praktik langsung.

Materi yang Disampaikan

Selama dua hari pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan terkait implementasi SIPD untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Para narasumber memberikan arahan tentang bagaimana sistem ini dapat digunakan secara efektif dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.

Harapan dan Manfaat

Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan setiap OPD di Kabupaten Nabire semakin siap dalam mengimplementasikan SIPD secara optimal. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur daerah agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan semakin profesional dan akuntabel. Semoga hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik!

Banjarmasin, 27 Mei 2025 — Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Perencanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan Keuangan BLUD”.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 26 hingga 27 Mei 2025, bertempat di Pyramid Suites Hotel, Banjarmasin, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural dan staf pengelola keuangan dari lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta unit pelaksana teknis lainnya.

Dalam sambutannya, perwakilan dari LINKPEMDA menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengelola BLUD dalam memahami kerangka regulasi dan teknis perencanaan hingga pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip fleksibilitas BLUD. Hal ini menjadi krusial untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor kesehatan. untuk mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Materi yang disampaikan dalam bimtek mencakup antara lain:

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

• Penganggaran dan pengelolaan fleksibilitas keuangan BLUD

• Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD

• Simulasi penyusunan dokumen keuangan dengan pendekatan digital

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta, yang aktif dalam diskusi maupun sesi tanya jawab. Harapannya, setelah mengikuti bimtek ini, seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yang telah menerapkan atau akan mengimplementasikan BLUD dapat lebih siap dan profesional dalam mengelola keuangannya secara efisien dan sesuai regulasi.

Dalam era transformasi digital nasional, pemerintah daerah dituntut membangun sistem komunikasi dan infrastruktur jaringan yang andalan, aman, dan terintegrasi untuk menunjang tata kelola berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peran strategis dalam penyediaan jaringan komunikasi yang mendukung semua aspek layanan publik digital, pengelolaan data, pusat komando (command center), dan integrasi antar-OPD. Namun tantangan seperti keterbatasan SDM teknis, infrastruktur yang belum optimal, dan ancaman siber yang meningkat memerlukan peningkatan kapasitas secara menyeluruh.
Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis dan strategis aparatur Dinas Kominfo dalam membangun dan mengamankan infrastruktur jaringan komunikasi sesuai kebijakan nasional SPBE dan perlindungan data.

DASAR HUKUM TERBARU

1. Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

2. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Pengamanan Informasi Lingkup Pemerintah

3. Permen Kominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintah

4. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

5. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD

6. Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah

7. SE MenPAN-RB No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Implementasi SPBE dan Integrasi Infrastruktur Pemerintah Daerah

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kapasitas teknis SDM Kominfo dalam pengelolaan jaringan komunikasi pemerintah.

2. Mendorong penyusunan arsitektur jaringan sesuai kebijakan SPBE Nasional.

3. Menyusun strategi keamanan siber dan mitigasi risiko jaringan daerah.

4. Mewujudkan integrasi jaringan dan sistem layanan antar-OPD serta pusat data.

5. Mempersiapkan daerah terhadap regulasi perlindungan data dan interkoneksi nasional.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional SPBE dan Tata Kelola Infrastruktur TIK Pemerintah

2. Desain Arsitektur Jaringan Komunikasi dan Konektivitas Antar-OPD

3. Manajemen Infrastruktur: Monitoring, Uptime, dan Redundansi

4. Strategi Keamanan Jaringan dan Mitigasi Ancaman Siber

5. Zero Trust Security & Enkripsi Jaringan Pemerintah

6. Integrasi dengan Pusat Data Daerah (PDD), SIPD, dan Layanan Publik

7. Studi Kasus Penerapan Infrastruktur TIK Pemerintah yang Sukses

PESERTA YANG DITUJUKAN

• Kepala dan Sekretaris Dinas Kominfo

• Kabid TIK dan Infrastruktur

• Analis sistem, pengelola jaringan dan server

• Tim SPBE daerah, Admin Data Center, Helpdesk

METODE KEGIATAN

• Pemaparan Narasumber dan Diskusi Interaktif

• Simulasi Teknis dan Studi Kasus

• Penilaian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

• Pemberian Sertifikat 

NARASUMBER

• Pejabat Kementerian Kominfo RI

• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

• Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin & Ditjen Bina Pemerintahan)

• Praktisi dan Konsultan Infrastruktur SPBE

  PENUTUP
  Melalui kegiatan Bimtek ini, Dinas Kominfo diharapkan dapat memperkuat posisi strategisnya dalam mendukung layanan publik digital yang aman dan terintegrasi. Kami dari LINK PEMDA, sebagai lembaga yang dibina Kementerian Dalam Negeri, siap menjadi mitra profesional Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas ASN dan pengembangan teknologi informasi pemerintahan.
  Bekasi, Mei 2025
  Hormat kami,
  LINK PEMDA