Perkembangan teknologi informasi dalam dunia kesehatan menuntut tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk mampu beradaptasi terhadap sistem digital yang terus berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan seperti SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah), SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit), dan SATUSEHAT, sebagai bagian dari upaya membangun Satu Data Kesehatan Nasional.

Namun, di lapangan masih banyak tenaga kesehatan, pengelola puskesmas, dan rumah sakit daerah yang menghadapi kendala dalam implementasi, penginputan data, dan sinkronisasi pelaporan melalui sistem tersebut. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelaporan kinerja kesehatan daerah, serta keterlambatan dalam penyampaian data ke pusat.

Melihat kondisi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam administrasi dan pelaporan kinerja melalui sistem digital kesehatan nasional.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2022 tentang Penyelenggaraan Platform SATUSEHAT.

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

6. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/MENKES/1427/2023 tentang Implementasi Satu Data Kesehatan.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan tentang fungsi dan integrasi SIKDA, SIRANAP, dan SATUSEHAT.

2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam administrasi, pelaporan, dan analisis data kesehatan berbasis digital.

3. Mendorong percepatan implementasi Satu Data Kesehatan Nasional di tingkat daerah.

4. Menjamin akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan data dalam pelaporan kinerja sektor kesehatan.

SASARAN PESERTA

Peserta kegiatan ini berasal dari:

• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;

• Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSUD);

• Unit Rekam Medis dan IT Fasyankes;

• Tenaga Analis Kesehatan dan Petugas Pelaporan Data Kesehatan;

• Administrator Sistem Informasi Kesehatan di Daerah.

Jumlah peserta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi (± 40–60 orang per angkatan).

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Transformasi Digital Kesehatan dan Satu Data Kesehatan.

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

3. Tata Kelola SIRANAP untuk Pelaporan Kapasitas Tempat Tidur dan Ketersediaan Layanan.

4. Implementasi dan Integrasi SATUSEHAT Platform di Daerah.

5. Pengelolaan Data, Keamanan, dan Standar Metadata Kesehatan.

6. Praktik Pengisian dan Pelaporan Data melalui SIKDA, SIRANAP, dan SATUSEHAT.

7. Simulasi dan Troubleshooting Kasus Nyata di Fasyankes Daerah.

8. Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Implementasi Satu Data Kesehatan.

NARASUMBER

Kegiatan akan menghadirkan narasumber dari:

• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat Data dan Teknologi Informasi – Pusdatin);

• Dinas Kesehatan Provinsi;

• Akademisi bidang kesehatan masyarakat dan teknologi informasi;

• Praktisi pengembang sistem SIKDA & SATUSEHAT;

• Tenaga ahli LINK PEMDA di bidang digitalisasi pemerintahan.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan selama 2 (dua) hari efektif, dengan pilihan tempat:

• Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Bali, Makassar, atau Lombok (menyesuaikan jadwal nasional LINK PEMDA).
  Tanggal kegiatan akan disesuaikan dengan permintaan dan kesiapan peserta.

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan materi oleh narasumber ahli;

• Diskusi interaktif dan tanya jawab;

• Simulasi dan praktik langsung penggunaan sistem;

• Evaluasi dan penyusunan rencana aksi daerah.

FASILITAS PESERTA

1. Modul dan bahan ajar lengkap;

2. Sertifikat Bimtek resmi dari LINK PEMDA;

3. Perlengkapan kegiatan (tas, alat tulis, blocknote);

4. Konsumsi (coffee break dan makan siang);

5. Dokumentasi kegiatan;

6. Akses pembinaan dan konsultasi lanjutan pasca pelatihan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan mampu meningkatkan kompetensinya dalam hal administrasi, pengelolaan, dan pelaporan kinerja melalui sistem digital terintegrasi.
Implementasi yang baik atas SIKDA, SIRANAP, dan SATUSEHAT akan mendukung terwujudnya tata kelola data kesehatan yang efektif, efisien, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

📍
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Perpustakaan pada era digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat informasi, pembelajaran, dan literasi digital. Perubahan ini menuntut sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah, untuk memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Di tengah percepatan transformasi digital, pustakawan dituntut mampu mengelola data, menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan (seperti SLiMS, INLISLite, atau sistem berbasis cloud), serta memberikan layanan informasi berbasis teknologi. Selain itu, kemampuan menciptakan inovasi layanan literasi, konten digital, dan pengelolaan e-resources menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing perpustakaan modern.

Melihat kebutuhan tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas SDM Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan di Era Digital, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan di seluruh Indonesia.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah dan Madrasah.

4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

5. Kebijakan Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) oleh Perpustakaan Nasional RI.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas literasi dan SDM unggul.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kompetensi pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

2. Mendorong transformasi layanan perpustakaan menuju digital library dan smart library.

3. Mengembangkan kemampuan inovasi, literasi digital, dan manajemen informasi bagi pustakawan.

4. Mewujudkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, literasi, dan inklusi sosial di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Kebijakan Nasional Transformasi Perpustakaan di Era Digital.

2. Kompetensi Dasar Pustakawan Profesional dan Standar Layanan Modern.

3. Implementasi Aplikasi Otomasi Perpustakaan (SLiMS, INLISLite, Cloud System).

4. Pengelolaan Koleksi Digital, Metadata, dan Preservasi Informasi.

5. Literasi Digital dan Pembuatan Konten Edukatif untuk Penguatan Literasi Masyarakat.

6. Manajemen Inovasi dan Promosi Perpustakaan di Dunia Maya.

7. Strategi Penguatan SDM Perpustakaan Berbasis Kompetensi dan Kinerja.

8. Workshop Praktik: Digitalisasi Koleksi, Layanan Online, dan Sistem Database Perpustakaan.

SASARAN PESERTA

• Pustakawan sekolah dan universitas

• Pengelola perpustakaan instansi pemerintah

• Guru atau dosen pembina literasi

• Tenaga administrasi dan staf pendukung perpustakaan

• Mahasiswa bidang ilmu perpustakaan dan informasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu: 3 hari (dapat disesuaikan dengan jadwal instansi peserta)
Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan di wilayah peserta atau secara daring (Zoom Meeting).

VII. METODE PELAKSANAAN

1. Pemaparan materi dan kebijakan terkini oleh narasumber dari Perpusnas RI dan Kemendikbudristek.

2. Workshop interaktif menggunakan aplikasi otomasi dan sistem digital perpustakaan.

3. Diskusi dan studi kasus nyata pengelolaan perpustakaan modern.

4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing peserta.

VIII. NARASUMBER

• Pejabat dan Fasilitator dari Perpustakaan Nasional RI

• Akademisi dan Praktisi Perpustakaan Digital

• Perwakilan dari Kemendikbudristek RI

• Tim Ahli Literasi Digital LINK PEMDA

KELUARAN (OUTPUT)

1. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan SDM perpustakaan dalam layanan digital.

2. Tersusunnya rencana pengembangan SDM pustakawan di masing-masing lembaga.

3. Sertifikat Bimtek 

4. Penerapan sistem otomasi dan layanan perpustakaan digital di instansi peserta.

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Dengan terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas SDM Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan di Era Digital, diharapkan pustakawan di seluruh Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta menjadi motor penggerak literasi dan pengetahuan di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun SDM unggul dan literasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan efisien, terutama dalam perencanaan dan pemanfaatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Fiskal.

Tantangan yang sering muncul adalah:

• Perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan daerah,

• Pemanfaatan dana transfer yang belum optimal,

• Lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dalam menyusun perencanaan fiskal yang terarah, akuntabel, serta mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai target nasional dan prioritas lokal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Dana Transfer ke Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan Dana Transfer dan Kebijakan Fiskal Daerah.

Maksud dan Tujuan 

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah dan kebijakan fiskal nasional dan daerah.

2. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam menyusun perencanaan pemanfaatan dana transfer secara efektif.

3. Mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

4. Meningkatkan sinergi antara dana transfer pusat dan prioritas pembangunan daerah.

5. Menjadi sarana penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana transfer.

Sasaran peserta 

• Pejabat Perencana Daerah (Bappeda)

• Pejabat Keuangan Daerah (BPKAD)

• OPD teknis pengelola Dana Transfer

• PPK, PPTK, Bendahara, dan pejabat pelaksana kegiatan

• DPRD dan pejabat terkait kebijakan anggaran daerah

Materi Bimtek

1. Arah Kebijakan Fiskal Nasional dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah

2. Strategi Perencanaan Dana Transfer Pusat untuk Prioritas Daerah

3. Sinkronisasi Dana Transfer dengan RKPD dan APBD

4. Strategi Optimalisasi DAU, DAK, dan DBH untuk Pembangunan Daerah

5. Tata Kelola Dana Transfer secara Akuntabel dan Efektif

6. Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Dana Transfer

7. Studi Kasus dan Best Practice Pengelolaan Fiskal Daerah

Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan)

• Akademisi dan praktisi kebijakan fiskal daerah

• Konsultan kebijakan publik & keuangan daerah

Waktu dan Tempat 

• Waktu: Sesuai jadwal Linkpemda atau  kesepakatan (4 Hari 3 Malam)

• Tempat: Hotel berbintang / Tempat pelatihan yang representatif (Nasional / Daerah)

Metode Bimtek

• Presentasi & Pemaparan Materi

• Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

• Simulasi Penyusunan Perencanaan Dana Transfer

• Studi Kasus dan Praktik Lapangan (jika diperlukan)

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Binaan: Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat memahami secara komprehensif kebijakan fiskal daerah dan mampu merencanakan serta memanfaatkan dana transfer secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Kami berharap Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas fiskal dan perencanaan pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Peran Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat menentukan ketertiban penatausahaan keuangan serta transparansi anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan terbitnya dan diperkuatnya beberapa regulasi keuangan daerah seperti:

• 📜 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

• 📜 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

• 📜 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR),

• serta penguatan sistem informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),

maka diperlukan strategi baru dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah dalam penatausahaan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital.

Bimbingan teknis ini disusun sebagai jawaban atas tantangan tersebut, dengan pendekatan “strategi cerdas” untuk memperkuat peran Bendahara, PPK, dan PPTK sebagai penggerak utama dalam siklus keuangan daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Ketentuan teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan melalui SIPD.

Maksud dan Tujuan

Maksud:
Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan secara profesional dan sesuai ketentuan terbaru.

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas Bendahara, PPK, dan PPTK dalam memahami regulasi keuangan daerah.

2. Mendorong penerapan sistem penatausahaan digital melalui SIPD.

3. Memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

4. Memberikan solusi praktis terhadap permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan OPD.

5. Menstandarkan prosedur dan pelaporan keuangan sesuai regulasi terkini.

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Staf/Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD)

Ruang Lingkup Materi

1. Regulasi Terbaru Penatausahaan Keuangan Daerah (2025)

   • PP 12/2019, Permendagri 77/2020, Perpres 53/2023

   • Integrasi keuangan daerah dengan SIPD

2. Peran Strategis Bendahara dalam Era Digital

   • Tugas & tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran

   • Pengendalian internal & pelaporan keuangan

3. Optimalisasi Fungsi PPK dan PPTK

   • Kewenangan, alur kerja, dan koordinasi kegiatan

   • Mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran

4. Teknik Penatausahaan dan Rekonsiliasi Kas

   • Proses penerimaan dan pengeluaran

   • Pengarsipan dan audit trail digital

5. Penerapan SHSR & Pengaruhnya terhadap Penatausahaan

   • Implementasi Perpres 53/2023

   • Studi kasus penganggaran belanja daerah

6. Strategi Digitalisasi Proses Keuangan Daerah

   • Pemanfaatan SIPD untuk efisiensi tata kelola keuangan

   • Langkah praktis transformasi digital OPD

Metode Pelaksanaan 

• Presentasi dan ceramah interaktif

• Diskusi dan tanya jawab

• Simulasi dan studi kasus nyata OPD

• Latihan penggunaan SIPD keuangan daerah

• Penugasan dan evaluasi akhir

Narasumber

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI

• Praktisi dan konsultan keuangan daerah

• Auditor internal dan BPKP

• Narasumber ahli SIPD

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu: 2 Hari 

• Tempat: Hotel/Pusat Pelatihan di kota penyelenggaraan atau secara daring (online)

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

Output yang Diharapkan 

1. Meningkatnya kompetensi peserta dalam penatausahaan keuangan daerah.

2. Tersusunnya standar prosedur pengelolaan keuangan OPD yang lebih efektif.

3. Terbentuknya budaya kerja akuntabel dan transparan di bidang keuangan.

4. Peserta memperoleh sertifikat resmi dan bahan ajar digital.

Melalui Bimbingan Teknis “Strategi Cerdas Penatausahaan Keuangan Daerah 2025”, diharapkan aparatur daerah dapat menguasai teknik penatausahaan keuangan modern berbasis regulasi terbaru dan digitalisasi sistem keuangan. Kegiatan ini menjadi langkah nyata mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

📌 Kontak Penyelenggara
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Akhir tahun anggaran merupakan periode kritis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mengelola sisa dana dan saldo kas yang belum terserap secara optimal. Sisa dana tersebut, apabila tidak ditata dan dikelola dengan benar, dapat berdampak pada efektivitas APBD tahun berikutnya, ketidaksesuaian pelaporan keuangan, bahkan penilaian opini audit.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penataan saldo kas daerah secara sistematis, akurat, dan tepat waktu, termasuk dalam memastikan tidak ada dana yang mengendap terlalu lama tanpa perencanaan penggunaannya. Selain itu, pengelolaan sisa dana yang baik juga menjadi bagian dari strategi memperkuat likuiditas kas daerah dan mendukung perencanaan keuangan tahun berikutnya.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Sisa Dana dan Strategi Penataan Saldo Kas Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025, aparatur pemerintah daerah akan diperkuat kemampuannya dalam melakukan analisis, penataan, dan pelaporan saldo kas sesuai dengan regulasi terbaru serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Maksud dan Tujuan 

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam manajemen sisa dana dan saldo kas akhir tahun.

2. Meningkatkan kemampuan teknis dalam melakukan rekonsiliasi, penataan, dan pelaporan saldo kas secara transparan dan akuntabel.

3. Meminimalkan sisa dana mengendap dan mendorong optimalisasi perencanaan keuangan daerah tahun berikutnya.

4. Mendukung peningkatan kinerja keuangan dan kualitas LKPD.

5. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan kas daerah.

Sasaran Peserta

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• Tim Rekonsiliasi Keuangan Daerah

• Inspektorat Daerah dan Auditor Internal.

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan regulasi terkini terkait pengelolaan sisa dana dan saldo kas daerah.

2. Identifikasi dan klasifikasi sisa dana menjelang akhir tahun anggaran.

3. Strategi penataan saldo kas daerah: perencanaan – pengendalian – pelaporan.

4. Mekanisme rekonsiliasi dan penutupan kas daerah akhir tahun.

5. Simulasi teknis pengelolaan sisa dana pada sistem keuangan daerah.

6. Strategi optimalisasi kas daerah dan perencanaan pembiayaan tahun berikutnya.

7. Praktik terbaik (best practice) pengelolaan sisa dana di berbagai daerah.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

• Peraturan teknis lainnya terkait pengelolaan kas dan pelaporan keuangan daerah.

Narasumber

• Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Praktisi dan Konsultan Pengelolaan Kas Daerah

• Tenaga ahli SIPD dan pelaporan keuangan

• Auditor dan akademisi di bidang keuangan daerah.

Metode Pelaksanaan 

• Paparan dan Diskusi Interaktif

• Simulasi dan Studi Kasus Nyata Daerah

• Pendampingan Teknis Pengelolaan Sisa Dana

• Tanya jawab dan konsultasi lapangan.

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu : November – Desember 2025 (menjelang penutupan tahun anggaran)

• Tempat : Hotel / Ruang Pelatihan / Via Hybrid (Offline & Online)

• Durasi : 2  Hari

Pembiayaan 

Kegiatan ini dapat dibiayai melalui:

• APBD (Belanja Pelatihan / Pengembangan SDM / Penguatan Pengelolaan Keuangan)

• DPA SKPD terkait

• Sumber pembiayaan sah lainnya yang tidak mengikat.

📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
✉️ Email: info@linkpemda.com

Dengan mengikuti Bimtek ini, pemerintah daerah akan mampu mengelola sisa dana dan saldo kas akhir tahun secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya mendukung kelancaran penutupan tahun anggaran 2025, tetapi juga menjadi dasar perencanaan keuangan yang sehat di tahun 2026.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bentuk inovasi kelembagaan dan keuangan yang lebih fleksibel, efisien, serta berorientasi pada peningkatan layanan.

Selama ini penerapan BLUD banyak dilakukan pada sektor kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Namun, sesuai regulasi terbaru, unit pelayanan publik lainnya seperti sekolah negeri, UPT, dan lembaga layanan daerah lainnya juga dapat ditetapkan menjadi BLUD Non-Kesehatan.

Transformasi kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk:

• Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan,

• Memperkuat tata kelola kelembagaan,

• Meningkatkan mutu layanan publik,

• Dan mendorong kemandirian pembiayaan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola BLUD Non-Kesehatan, aparatur pemerintah daerah akan memperoleh pemahaman regulasi, teknis pembentukan BLUD, penyusunan RBA, hingga strategi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 📜 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. 📜 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. 📜 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. 📜 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

5. 📜 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. 📜 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terkait fleksibilitas PBJ pada BLUD).

7. 📜 Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan BLUD.

8. 📜 Ketentuan teknis sektoral sesuai bidang unit pelayanan publik terkait (misalnya sektor pendidikan dan layanan umum lainnya).

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola BLUD Non-Kesehatan sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan publik daerah.

Tujuan:

• Mendorong percepatan transformasi sekolah dan UPT menjadi BLUD.

• Memperkuat kelembagaan dan tata kelola unit pelayanan publik daerah.

• Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan BLUD.

• Meningkatkan kemandirian pembiayaan dan efektivitas pelayanan publik.

Materi Pelatihan 

1. Kebijakan dan Regulasi BLUD Non-Kesehatan.

2. Prosedur Pembentukan dan Pengesahan BLUD.

3. Tata Kelola Keuangan dengan Pola BLUD.

4. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

5. Penguatan SDM dan Manajemen Kelembagaan BLUD.

6. Strategi Optimalisasi Pendapatan dan Layanan Publik.

7. Praktik Penyusunan Dokumen dan Simulasi Kasus.

Sasaran Peserta 

• Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan.

• Kepala Sekolah dan Tim Pengelola Keuangan Sekolah.

• UPT/Unit Pelayanan Publik Daerah.

• BPKAD, Bappeda, dan OPD terkait.

• Tim Penyusun RBA dan Pejabat Pengelola BLUD.

Metode Pelaksanaan

• Ceramah dan Paparan Regulasi

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus

• Workshop / Praktik Teknis

• Pendampingan Penyusunan Dokumen BLUD

Narasumber

Narasumber berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

• Praktisi & Konsultan BLUD

• Akademisi dan Tenaga Ahli Keuangan Daerah

Waktu Dan Tempat 

• 🗓️ Waktu: Menyesuaikan jadwal instansi (2–3 hari pelatihan)

• 📍 Tempat: Jakarta / Kota lainnya atau In House Training di daerah

Pembiayaan 

Penyelenggaraan kegiatan ini dapat dibiayai dari:

• APBD/APBN melalui mekanisme belanja perjalanan dinas,

• DIPA satuan kerja, atau

• Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh:
📌 Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
🌐 www.linkpemda.com
📱 WA: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ info@linkpemda.com

Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat kelembagaan BLUD Non-Kesehatan, meningkatkan tata kelola keuangan, serta mempercepat reformasi layanan publik yang profesional, adaptif, dan mandiri.

Kami mengundang instansi Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan strategis ini demi terwujudnya pelayanan publik daerah yang lebih baik.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah daerah.

Salah satu instrumen penting dalam memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah pemeriksaan pajak daerah. Melalui pemeriksaan yang profesional, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi pajak yang belum tergali, mencegah kebocoran penerimaan, dan memastikan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi perpajakan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk implementasi digitalisasi sistem pajak daerah, penyesuaian ketentuan pemeriksaan, dan integrasi dengan sistem nasional. Oleh sebab itu, aparatur pengelola pajak daerah perlu mendapatkan pemahaman, kompetensi teknis, dan strategi terkini untuk melaksanakan pemeriksaan pajak daerah secara efektif.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

• Permendagri Nomor 105 Tahun 2016

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2023

• Peraturan Kepala Daerah terkait pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Melalui Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh pembekalan komprehensif terkait kebijakan terbaru, teknik pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta strategi peningkatan PAD melalui pengawasan pajak daerah.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

• Memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi terbaru pemeriksaan pajak daerah.

• Mendorong peningkatan PAD melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

• Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak daerah secara berkelanjutan.

• Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di bidang perpajakan.

Sasaran Peserta

• Pejabat dan Staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

• Aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.

• Pejabat pengawas dan auditor internal pemerintah daerah.

• Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah (BKD/BPKAD).

• Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD.

Materi Bimtek 

1. Kebijakan Nasional Perpajakan Daerah dan Strategi Peningkatan PAD.

2. Ketentuan Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai Regulasi Terbaru.

3. Proses Pemeriksaan Pajak Daerah: Perencanaan, Pelaksanaan, dan LHP.

4. Teknik Audit dan Pengawasan Wajib Pajak Daerah.

5. Penyelesaian Keberatan, Sengketa, dan Penagihan Pajak Daerah.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan Pajak Daerah (SIPD).

7. Strategi Optimalisasi PAD melalui Pemeriksaan Pajak Daerah.

8. Simulasi & Studi Kasus Pemeriksaan Pajak Daerah.

Narasumber

• Pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

• Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Praktisi dan Konsultan Perpajakan Daerah.

• Akademisi dan Auditor Pajak.

Metode Pelaksanaan 

• Pemaparan materi oleh narasumber.

• Diskusi dan tanya jawab interaktif.

• Studi kasus dan simulasi pemeriksaan pajak daerah.

• Workshop penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Melalui kegiatan Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan teknis dan memahami kebijakan terbaru dalam pemeriksaan pajak. Langkah ini akan mendukung penguatan tata kelola pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Tantangan utama ASN di era digital adalah memastikan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD), penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu menjadi kompetensi wajib bagi seluruh aparatur keuangan daerah.

Bimtek ini bertujuan membekali ASN dengan strategi praktis, teknik, dan simulasi langsung agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan terstandarisasi.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang prinsip penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Menguasai penggunaan SIKD/SIPD untuk penginputan dan pelaporan keuangan.

3. Memahami prosedur penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa.

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara, Kabid Keuangan, Kasubag Keuangan)

• Tim perencana dan pengelola anggaran di SKPD/OPD

• ASN pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah

Materi Pelatihan

Hari 1: Penatausahaan Keuangan Daerah

1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah

3. Penatausahaan Anggaran dan Pengelolaan Kas Daerah

4. Penginputan Data Keuangan di SIKD/SIPD

5. Simulasi Praktis Penatausahaan Keuangan

Hari 2: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

2. Evaluasi dan Monitoring Realisasi Anggaran

3. Pemanfaatan E-Katalog untuk Pengadaan Barang/Jasa

4. Studi Kasus dan Simulasi Laporan Pertanggungjawaban

5. Tips Praktis Meminimalisasi Kesalahan dan Temuan Audit

Metode Pelatihan

• Tatap Muka: Minimal 5 peserta untuk praktik langsung.

• Online / Zoom: Minimal 2 peserta dengan interaksi aktif dan simulasi online.

• Pendekatan: Ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung.

Durasi Pelatihan

2 Hari (masing-masing ±6 jam)

Biaya Kontribusi

• Tatap Muka: Rp 5.000.000,- / peserta Akomodasi 

• Tatap Muka: Rp 4.000.000,- / peserta  Non Akomodasi 

• Online / Zoom: Rp 3.000.000,- / peserta

Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

2. PP No. 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 & perubahannya terkait E-Katalog

5. Pedoman BLUD terbaru sesuai Permendagri & Kemenkeu

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu melakukan penatausahaan keuangan daerah secara tepat dan akuntabel.

• Peserta menguasai penginputan dan pemantauan data keuangan melalui SIKD/SIPD.

• Peserta memahami pertanggungjawaban anggaran, laporan keuangan, dan audit.

• Terbentuk laporan pertanggungjawaban dan RBA BLUD yang sesuai regulasi.

📍 Informasi & Pendaftaran:

• Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
  Bekasi – Jawa Barat
  🌐 www.linkpemda.com
  📧 info@linkpemda.com
  📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini menjadi terobosan penting dalam sistem manajemen ASN, karena memungkinkan proses kenaikan pangkat dilakukan setiap bulan — bukan lagi hanya 2–4 kali setahun seperti sebelumnya.

Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2025, dan bertujuan mempercepat pengembangan karier ASN, memperkuat sistem merit, serta meningkatkan motivasi kinerja aparatur negara.

Bagi pemerintah daerah, perubahan ini memiliki implikasi besar terhadap pengelolaan data kepegawaian, penyesuaian SOP pelayanan, serta integrasi sistem kepegawaian daerah dengan sistem nasional BKN. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional untuk memastikan seluruh pejabat kepegawaian, operator BKD/BKPSDM, dan ASN memahami serta mampu mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif dan seragam.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (beserta perubahannya).

3. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN.

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional untuk mendukung implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 dalam rangka mempercepat dan mengefektifkan proses kenaikan pangkat ASN secara nasional.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai substansi dan implementasi Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025.

2. Meningkatkan kapasitas pejabat dan pegawai pengelola kepegawaian dalam mengelola proses kenaikan pangkat ASN bulanan.

3. Menstandarkan prosedur dan SOP pelayanan kenaikan pangkat di lingkungan pemerintah daerah.

4. Mendukung digitalisasi layanan kepegawaian agar lebih responsif dan transparan.

Sasaran Peserta

• Kepala BKD/BKPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota.

• Pejabat Administrator dan Pengawas bidang Kepegawaian.

• Pengelola data kepegawaian (operator SIMPEG/SIASN).

• ASN yang berpotensi atau sedang dalam proses kenaikan pangkat.

• Unit kerja terkait kepegawaian di OPD.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Sistem Merit ASN dan Reformasi Kepegawaian.

2. Penjelasan Lengkap Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025.

3. Mekanisme dan Periodisasi Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan.

4. SOP dan Standar Administrasi Kenaikan Pangkat di Instansi Pemerintah.

5. Integrasi Sistem Kepegawaian Daerah dengan SIASN BKN.

6. Strategi Digitalisasi dan Monitoring Kinerja ASN.

7. Simulasi Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat.

8. Diskusi, studi kasus, dan tanya jawab teknis.

Narasumber

• Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara.

• Praktisi dan akademisi bidang manajemen ASN.

• Konsultan kepegawaian dan pengembang sistem kepegawaian digital.

• Tenaga ahli LINK PEMDA.

Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi.

• Diskusi interaktif dan studi kasus.

• Simulasi penggunaan aplikasi / sistem kepegawaian.

• Tanya jawab teknis dengan narasumber ahli.

• Evaluasi hasil pembelajaran.

Waktu dan Tempat

• 📅 Waktu: Oktober – Desember 2025 (jadwal menyesuaikan)

• 🏨 Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan di Jakarta / Kota-Kota Penyelenggara atau via Zoom Meeting (jika daring).

• ⏰ Durasi: 2 (dua) hari kerja.

Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui APBD / DPA SKPD, anggaran pelatihan instansi, atau sumber pembiayaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Output Kegiatan

1. Peserta memahami ketentuan dan mekanisme implementasi Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025.

2. Terwujudnya keseragaman prosedur kenaikan pangkat ASN di seluruh instansi pemerintah.

3. Peningkatan kecepatan dan transparansi layanan kepegawaian.

4. Sertifikat Bimtek bagi peserta.

Perubahan besar dalam sistem kepegawaian memerlukan kesiapan SDM aparatur di seluruh Indonesia. Bimtek Nasional ini menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 berjalan efektif, meningkatkan profesionalisme ASN, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi nasional.

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📱 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✉️ Email: info@linkpemda.com

#BimtekASN2025  #KenaikanPangkatASN  #PeraturanBKN4Tahun2025  #PercepatanKarierASN  #ASNNaikPangkatTiapBulan  #ReformasiBirokrasi  #ASNProfesional  #SDMApparaturUnggul  #TransformasiASN  #LinkPemdaTraining

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Jasa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri.

Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam percepatan iklim investasi daerah, karena:

• Menjamin kepastian hukum dan kualitas standar industri.

• Menyederhanakan proses perizinan usaha berbasis risiko.

• Menyesuaikan mekanisme perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

• Mendukung daya saing industri kecil, menengah, dan besar di daerah.

Bagi pemerintah daerah, khususnya dinas perindustrian dan penanaman modal, regulasi ini menuntut penguatan kapasitas aparatur dalam memahami standar kegiatan usaha, standar produk jasa, klasifikasi risiko, dan proses verifikasi teknis.

Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur daerah agar dapat mengimplementasikan regulasi ini dengan benar, cepat, dan sesuai standar nasional.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang substansi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penanganan perizinan berusaha berbasis risiko sektor industri.

3. Menjamin penerapan standar kegiatan usaha dan produk jasa secara seragam di seluruh daerah.

4. Mendukung percepatan investasi industri di daerah.

5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Sasaran Peserta

• Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota dan Provinsi

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

• Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

• OPD terkait sektor industri

• Aparatur pengelola perizinan OSS daerah

• Analis kebijakan dan staf teknis bidang industri

Materi Pokok Pelatihan

1. Garis Besar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 dan arah kebijakan industri nasional.

2. Standar kegiatan usaha dan produk jasa dalam sistem perizinan berbasis risiko.

3. Integrasi OSS dengan sistem pengawasan standar industri.

4. Klasifikasi risiko industri: rendah, menengah, tinggi.

5. Tata cara verifikasi dan pengawasan pemenuhan standar.

6. Strategi percepatan layanan perizinan industri di daerah.

7. Simulasi proses perizinan berbasis risiko.

8. Mekanisme pembinaan dan sanksi.

Metode Pelaksanaan

• Bimbingan Teknis (Bimtek) / Workshop Teknis

• Pemaparan materi regulasi oleh narasumber Kemenperin

• Diskusi interaktif dan studi kasus daerah

• Simulasi OSS dan proses standar industri

• Tanya jawab teknis lapangan

Waktu dan Tempat

• Waktu: 3 Hari (sesuai kesepakatan)

• Tempat: Hotel / Aula Pelatihan / atau secara daring (online)

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

Narasumber

• Narasumber dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

• Praktisi OSS dan pengawasan standar industri

• Akademisi dan konsultan industri daerah

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk Jasa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman OSS Berbasis Risiko.

Output 

• ASN memahami dan mampu mengimplementasikan Permenperin 37/2025 dengan benar.

• Daerah memiliki SOP perizinan industri yang lebih cepat, efisien, dan berbasis standar.

• Peningkatan jumlah investasi industri di daerah.

• Harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam sektor industri.

• Terwujudnya pelayanan perizinan industri daerah yang modern dan transparan.

Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 merupakan langkah strategis mempercepat transformasi perizinan industri di daerah. Melalui bimbingan teknis ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan kompeten, profesional, dan berorientasi pada kemudahan berusaha serta peningkatan daya saing industri nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah minimnya evaluasi dampak kebijakan secara sistematis dan terukur.

Akibatnya, banyak program daerah yang sulit diukur efektivitas dan efisiensinya, bahkan sebagian tidak memberikan hasil optimal terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah. Padahal, evaluasi dampak (impact evaluation) merupakan komponen penting dalam siklus kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan atau program benar-benar memberikan manfaat dan hasil yang diharapkan.

Melalui pendekatan kajian ekonomi daerah seperti Cost-Benefit Analysis (CBA), Cost-Effectiveness Analysis (CEA), dan analisis sosial ekonomi, pemerintah daerah dapat:

• Menilai efektivitas dan efisiensi program,

• Menentukan prioritas anggaran dengan lebih tepat,

• Menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih kuat,

• Mendukung evidence-based policy making di tingkat daerah.

Oleh karena itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan secara terstruktur dan berbasis data.

Maksud dan Tujuan 

1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang evaluasi dampak kebijakan publik.

2. Melatih peserta dalam penyusunan logic model dan theory of change sebagai dasar evaluasi program.

3. Meningkatkan kemampuan OPD dalam melakukan analisis ekonomi sederhana untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan/program.

4. Membekali peserta dalam penyusunan laporan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan lanjutan.

5. Mendorong penerapan evidence-based policy making di lingkungan pemerintah daerah.

Sasaran Peserta 

• Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

• Badan/Dinas Keuangan Daerah

• Inspektorat Daerah

• Dinas/OPD teknis (PU, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dsb.)

• Bagian Organisasi dan Setda

• Tim perencana dan pengelola program pembangunan daerah

Materi Bimtek 

1. Konsep Dasar Evaluasi Dampak Kebijakan Publik.

2. Evidence-Based Policy Making dan siklus kebijakan.

3. Penyusunan logic model dan theory of change.

4. Metodologi Kajian Ekonomi Daerah: CBA, CEA, Analisis Sosial Ekonomi.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data Evaluasi.

6. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan.

7. Studi Kasus dan Simulasi Praktik Evaluasi Program Daerah.

Metode Pelaksanaan 

• Metode: Pemaparan Materi, Diskusi Interaktif, Studi Kasus, dan Simulasi

• Narasumber: Akademisi, Praktisi Perencanaan & Evaluasi, dan Tenaga Ahli Kebijakan Publik

• Durasi: 2–3 Hari (disesuaikan)

• Bentuk Kegiatan: Tatap muka (Luring) atau Hybrid / Online

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan kesepakatan

• Tempat: Hotel / Aula Pemerintah Daerah / Tempat yang ditentukan

• Penyelenggara: Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)

Kontribusi Keikutsertaan 

Kontribusi peserta untuk pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan dan fasilitas yang diberikan, yang mencakup:

• Akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan,

• Bahan dan modul pelatihan,

• Sertifikat Bimtek,

• Narasumber dan fasilitator,

• Dokumentasi kegiatan.

Dengan adanya kegiatan Bimtek ini, diharapkan OPD di daerah dapat memiliki kemampuan teknis dan analitis untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan secara mandiri, sistematis, dan terukur. Hal ini akan memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja.

📍 Informasi & Pendaftaran:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

#EvaluasiKebijakan #KajianEkonomiDaerah #EvidenceBasedPolicy #EvaluasiDampak #Bappeda #PerencanaanDaerah #BimtekPemerintahan #EfektivitasProgram #LINKPEMDA #BimtekDaerah

Dalam era birokrasi modern, kinerja pemerintah daerah dituntut semakin transparan, terukur, dan berbasis hasil (result-based). Salah satu instrumen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah adalah pengukuran kinerja melalui Indeks Kinerja Daerah (IKD).

IKD digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah daerah. Pengukuran IKD yang baik memungkinkan pemerintah daerah:

• Mengevaluasi capaian pembangunan,

• Mendorong peningkatan kinerja OPD,

• Menjadi dasar pemberian insentif dan reward bagi OPD berprestasi,

• Menyediakan data dan analisis untuk perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Sayangnya, masih banyak OPD yang belum memiliki pemahaman teknis dalam penyusunan IKD secara menyeluruh dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Kinerja Daerah (IKD).

Maksud dan Tujuan 

Maksud:
Memberikan pemahaman dan kemampuan teknis kepada aparatur pemerintah daerah dalam menyusun, mengukur, dan memanfaatkan IKD sebagai instrumen pengambilan kebijakan dan reward OPD.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman konsep IKD dan regulasi terkait.

2. Melatih aparatur dalam menyusun indikator kinerja utama daerah.

3. Menyusun instrumen dan metodologi pengukuran kinerja OPD.

4. Mengintegrasikan hasil IKD ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan.

5. Menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) OPD berbasis kinerja.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Konsep dan Struktur Indeks Kinerja Daerah (IKD).

3. Penyusunan Indikator dan Bobot Kinerja OPD.

4. Metodologi Pengumpulan dan Analisis Data Kinerja.

5. Integrasi IKD dengan Perencanaan dan Penganggaran.

6. Sistem Reward dan Insentif OPD Berbasis IKD.

7. Studi Kasus: Implementasi IKD pada Pemerintah Daerah.

8. Praktik Penyusunan IKD oleh Peserta.

Sasaran Peserta

• Pejabat Perencana dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappeda).

• Pimpinan dan pejabat struktural OPD.

• Tim penyusun perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

• Aparatur pengelola keuangan dan program daerah.

• ASN Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Narasumber

Narasumber akan berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pembangunan Daerah / Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Kementerian PANRB.

• Akademisi dan praktisi perencana pembangunan daerah.

Waktu dan Tempat

• Waktu: Disesuaikan dengan jadwal pendaftaran peserta.

• Durasi: 2 (dua) s.d. 3 (tiga) hari.

• Tempat: Hotel/Tempat Pelatihan yang representatif (Pusat/Daerah).

Fasalitas Peserta

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Seminar kit dan alat tulis

• Sertifikat resmi pelatihan

• Konsumsi (coffee break & lunch)

• Narasumber nasional

• Pendampingan teknis

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu:

• Menyusun dan mengimplementasikan IKD secara sistematis,

• Mendorong OPD meningkatkan kinerja pembangunan,

• Menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan kompetitif.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini demi penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis kinerja.

Hormat kami,

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
(LINK PEMDA)
📞 WA: 0813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
#BimtekIKD #IndeksKinerjaDaerah #KinerjaOPD #RewardOPD #EvaluasiOPD #PelatihanOPD #BimtekPemerintahan #LINKPEMDA