Penguatan Fungsi Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran strategis sebagai motor koordinasi, pengendali administrasi pemerintahan, dan penghubung kebijakan Kepala Daerah dengan OPD. Namun dalam praktiknya, SETDA sering menghadapi tantangan berupa tumpang tindih fungsi, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta belum optimalnya pengendalian kinerja dan kebijakan daerah.

Tahun 2026 menuntut SETDA untuk bertransformasi menjadi center of policy coordination and performance control, sejalan dengan penguatan Reformasi Birokrasi, SAKIP, SPBE, serta tuntutan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman peran strategis SETDA dalam tata kelola pemerintahan daerah

• Mengoptimalkan fungsi koordinasi, asistensi, dan pengendalian kebijakan lintas OPD

• Memperkuat peran SETDA dalam pengendalian kinerja daerah dan program strategis

• Mendorong SETDA menjadi penggerak efektivitas implementasi kebijakan Kepala Daerah

📚 Materi Bimbingan Teknis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Strategis Sekretariat Daerah

2. Peran SETDA dalam Koordinasi Lintas OPD dan Sinkronisasi Program

3. Fungsi Asistensi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pemerintahan

4. Peran SETDA dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

5. Pengendalian Kinerja Makro Daerah oleh SETDA

6. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Kepala Daerah

7. Integrasi Peran SETDA dengan SPBE dan Sistem Informasi Pemerintahan

8. Studi Kasus Optimalisasi Peran SETDA di Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

• Asisten Sekda

• Kepala Biro/Bagian di lingkungan SETDA

• Pejabat Administrator dan Pengawas SETDA

• Perencana dan pejabat teknis terkait

⚙️ Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif dan studi kasus

• Sharing praktik baik (best practices)

• Pendampingan konseptual dan teknis

📜 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

5. Peraturan Menteri PANRB tentang Reformasi Birokrasi

6. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya

📌 Output yang Diharapkan

• Peningkatan efektivitas koordinasi SETDA dengan OPD

• Penguatan peran SETDA sebagai pengendali kebijakan dan kinerja daerah

• Tersusunnya rekomendasi optimalisasi fungsi SETDA

• Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan Kepala Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Meningkatkan Integrasi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja SKPD

Penerapan sistem digital terbaru seperti SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD menjadi kewajiban seluruh SKPD tahun 2026. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja secara digital, akuntabel, dan transparan. Kegagalan implementasi berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan, kesalahan pencatatan, dan rendahnya akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Digital Terbaru SKPD Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas ASN dalam mengelola keuangan dan kinerja berbasis sistem digital.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran serta kinerja secara digital

• Menjamin integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja dengan laporan keuangan daerah

• Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan regulasi keuangan daerah

Materi Bimtek

1. Regulasi dan Kebijakan Digitalisasi Keuangan dan Kinerja SKPD Tahun 2026

2. SIPD/SIKD: Integrasi perencanaan, anggaran, dan laporan

3. e-Budgeting: Penyusunan RKA dan RBA berbasis digital

4. e-SPM: Monitoring realisasi belanja dan pelaksanaan program secara real-time

5. SAKIP & e-LKD: Penyelarasan laporan keuangan dengan kinerja OPD

6. Rekonsiliasi, Penyesuaian, dan Integrasi Data Digital

7. Kesalahan Umum dan Pencegahan Temuan Digital

8. Studi Kasus dan Praktik Penggunaan Sistem Digital SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD & Sekretaris

• Bendahara & staf keuangan OPD

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola laporan keuangan, SAKIP, dan kinerja OPD

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

Output yang Diharapkan

• Terwujudnya pengelolaan anggaran dan laporan keuangan SKPD berbasis digital yang akuntabel

• Tersedianya data terintegrasi antara perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Meningkatnya kemampuan ASN dalam menggunakan SIPD/SIKD, e-Budgeting, e-SPM, dan SAKIP & e-LKD

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Akuntansi Pemerintah Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri terkait SIPD/SIKD dan e-Budgeting

• Peraturan perundang-undangan terkait SAKIP & e-LKD

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Kualitas Pencatatan, Pelaporan, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut ketepatan penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2026 guna meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

Materi Bimtek

1. Kebijakan dan Regulasi Akuntansi Pemerintahan Daerah Tahun 2026

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

3. Penatausahaan Transaksi Keuangan Daerah

4. Pencatatan Jurnal Akrual dan Penyesuaian

5. Rekonsiliasi dan Penutupan Buku

6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

7. Kesalahan Umum dan Pencegahan Temuan Akuntansi

8. Studi Kasus Akuntansi Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Aparatur OPD Pengelola Akuntansi

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya ketepatan penatausahaan dan pencatatan akuntansi

• Tersusunnya laporan keuangan daerah berbasis akrual yang berkualitas

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Kepatuhan, Akuntabilitas, dan Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat–Daerah

Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kompleksitas regulasi, mekanisme penyaluran, serta kewajiban pelaporan menuntut aparatur pengelola keuangan daerah untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil Tahun 2026 guna memastikan pengelolaan dana dilakukan secara tertib, patuh regulasi, dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026

2. Jenis dan Karakteristik Dana Transfer (DAU, DAK, DBH, DID)

3. Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer

4. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil

5. Penganggaran Dana Transfer dalam APBD

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer

7. Pengawasan dan Pengendalian Dana Transfer

8. Penanganan Permasalahan dan Temuan Dana Transfer

9. Studi Kasus Pengelolaan Dana Transfer dan DBH

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Aparatur Pengelola Dana Transfer dan DBH

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pengelolaan Dana Transfer dan DBH

• Tertib administrasi dan pelaporan keuangan daerah

• Berkurangnya potensi kesalahan dan temuan pemeriksaan

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait Dana Transfer dan DBH

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pencegahan Temuan, Kesalahan Administrasi, dan Tanggung Jawab Hukum Keuangan Daerah

Bendahara dan pejabat pengelola keuangan daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, dan kelalaian dalam penatausahaan keuangan berpotensi menimbulkan risiko hukum, temuan pemeriksaan, hingga tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang fokus pada mitigasi risiko hukum guna meningkatkan pemahaman, kehati-hatian, dan kepatuhan aparatur pengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan bendahara serta pejabat keuangan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko hukum pengelolaan keuangan daerah guna mendukung akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kedudukan Hukum Bendahara dan Pejabat Keuangan Daerah

2. Jenis dan Sumber Risiko Hukum Pengelolaan Keuangan

3. Kesalahan Administrasi yang Berpotensi TGR dan Temuan

4. Penatausahaan Keuangan dan SPJ yang Benar dan Aman

5. Pengendalian Internal dan Prinsip Kehati-hatian Keuangan

6. Peran APIP dalam Pencegahan Risiko Hukum

7. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan Penyelesaian TGR

8. Studi Kasus Risiko Hukum Bendahara dan Pejabat Keuangan

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• PPTK dan Pejabat Teknis Keuangan

• Aparatur Pengelola Keuangan OPD

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman risiko hukum bendahara dan pejabat keuangan

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Meningkatnya kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proyek Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah menuntut pengelolaan proyek yang terencana, terukur, dan akuntabel. Keterlambatan, pembengkakan biaya, dan rendahnya kualitas output proyek sering disebabkan oleh lemahnya manajemen proyek. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis Manajemen Proyek Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola proyek secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proyek pemerintah agar tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai anggaran.

Materi Bimtek

1. Konsep dan Prinsip Manajemen Proyek Pemerintah

2. Siklus Proyek Pemerintah (Perencanaan–Pelaksanaan–Pengendalian–Evaluasi)

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Proyek

4. Pengelolaan Biaya, Mutu, dan Risiko Proyek

5. Manajemen Kontrak dan Pengadaan dalam Proyek Pemerintah

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Proyek

7. Pengendalian Risiko dan Permasalahan Proyek

8. Studi Kasus Manajemen Proyek Pemerintah

Sasaran Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• PA/KPA dan Pejabat Pengadaan

• Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)

• Aparatur OPD pelaksana program dan kegiatan

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami prinsip dan tahapan manajemen proyek pemerintah.

• Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

• Berkurangnya risiko keterlambatan dan permasalahan proyek.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan proyek pemerintah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Peningkatan Akuntabilitas, Efektivitas Program, dan Kepatuhan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Audit Kinerja dan Audit Ketaatan merupakan instrumen strategis APIP dalam menilai efektivitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis yang terstruktur guna meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan sesuai kebijakan nasional tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap konsep dan standar Audit Kinerja dan Audit Ketaatan.

• Memperkuat kemampuan teknis perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko.

• Meningkatkan kualitas laporan hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

• Mendukung pencegahan temuan pemeriksaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

2. Konsep dan Ruang Lingkup Audit Kinerja dan Audit Ketaatan

3. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAIP)

4. Perencanaan Audit Berbasis Risiko

5. Teknik Audit Kinerja (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas)

6. Audit Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

7. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKP)

8. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)

9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

10. Studi Kasus Audit Kinerja dan Ketaatan Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• APIP (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)

• Pejabat Pengawas dan Administrator

• Pejabat Perencanaan dan Keuangan OPD

• Tim Monitoring dan Evaluasi Program

Output yang Diharapkan

• Peserta mampu memahami dan menerapkan Audit Kinerja dan Audit Ketaatan sesuai standar.

• Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan laporan hasil audit.

• Berkurangnya potensi temuan pemeriksaan eksternal.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• Peraturan BPKP tentang Standar Audit APIP

• Permendagri tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Kebijakan Pengawasan Pemerintah Tahun 2026

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Pohon Kinerja dan Cascading OPD sebagai bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja secara terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil.

Melalui Bimtek ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan sasaran strategis daerah ke dalam kinerja OPD, unit kerja, hingga individu ASN secara selaras dan akuntabel, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja organisasi dan nilai evaluasi SAKIP.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep dan kebijakan SAKIP terkait Pohon Kinerja dan Cascading OPD.

• Memperkuat kemampuan teknis penyusunan Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD.

• Menyelaraskan sasaran strategis daerah dengan kinerja OPD dan unit kerja.

• Meningkatkan kualitas indikator kinerja dan target yang terukur dan relevan.

• Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Materi Pembahasan

• Kebijakan nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Konsep dan peran Pohon Kinerja dalam sistem akuntabilitas pemerintah

• Teknik penyusunan Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD

• Penyusunan sasaran strategis, program, kegiatan, dan subkegiatan

• Cascading kinerja OPD hingga unit kerja dan individu ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

• Penyelarasan Pohon Kinerja dengan RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD

• Studi kasus dan praktik penyusunan Pohon Kinerja & Cascading OPD

• Permasalahan umum implementasi SAKIP dan solusi teknis

Sasaran Peserta

• Pimpinan OPD

• Bappeda/Bapperida

• Tim SAKIP Pemerintah Daerah dan OPD

• Pejabat perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional terkait kinerja

• Aparatur pengelola perencanaan dan akuntabilitas kinerja

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kompetensi ASN dalam penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading OPD

• Dokumen Pohon Kinerja OPD tersusun lebih sistematis dan terukur

• Terwujudnya keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP di lingkungan OPD

• Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah secara berkelanjutan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, data, serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan arah perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

2. Memperkuat kemampuan teknis penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027.

3. Mendorong keterpaduan antara RPJMD, RKPD, dan penganggaran daerah.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan hasil.

5. Mendukung keselarasan program dan kegiatan OPD dengan prioritas pembangunan daerah.

Materi Pembahasan

1. Kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah

2. Arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah Tahun 2027

3. Tahapan dan mekanisme penyusunan RKPD

4. Penyusunan prioritas, sasaran, dan target pembangunan daerah

5. Penyelarasan RKPD dengan RPJMD dan Renstra OPD

6. Integrasi RKPD dengan penganggaran dan SIPD

7. Penyusunan indikator kinerja dan target pembangunan

8. Permasalahan umum penyusunan RKPD dan solusi teknis

Sasaran Peserta

• Bappeda/Bapperida

• Pejabat perencana OPD

• Pejabat struktural dan fungsional terkait perencanaan

• Aparatur pengelola perencanaan dan penganggaran daerah

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya kompetensi ASN dalam perencanaan pembangunan daerah

• Dokumen RKPD Tahun 2027 tersusun lebih berkualitas dan terarah

• Terwujudnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran daerah

• Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini menekankan penguatan administrasi keuangan, ketepatan penyusunan pertanggungjawaban, serta mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas bendahara.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai regulasi Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Mendorong tertib administrasi SPJ, pembukuan, dan pengendalian kas

• Meminimalkan risiko hukum dan temuan pemeriksaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

• Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Penatausahaan keuangan, pembukuan, dan pengendalian kas

• Penyusunan dan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

• Risiko hukum bendahara dan strategi pencegahannya

Sasaran Peserta

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Aparatur SKPD/OPD yang terlibat dalam penatausahaan keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu merupakan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Kegiatan ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah terbaru serta kejelasan peran dan tanggung jawab para pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah secara terpadu

• Memperjelas peran dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

• Mendorong tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah

• Meminimalkan risiko kesalahan dan temuan pemeriksaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

• Siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan)

• Tugas, wewenang, dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara

• Penerapan regulasi keuangan daerah terbaru

• Praktik pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel

Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• PA/KPA, PPK, PPTK

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Aparatur SKPD/OPD terkait pengelolaan keuangan daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Tahun 2026 menjadi fase krusial bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang terukur, terintegrasi, dan berbasis hasil.

Nilai SAKIP dan RB tidak lagi dipandang sebagai formalitas administrasi, melainkan telah menjadi indikator utama kinerja kepala daerah, pimpinan OPD, serta dasar kebijakan anggaran dan evaluasi nasional. Rendahnya pemahaman teknis dalam penyusunan perencanaan kinerja, cascading indikator, pengukuran, pelaporan, hingga tindak lanjut evaluasi seringkali menjadi penyebab rendahnya nilai SAKIP dan RB di daerah.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2026, LINKPEMDA menghadirkan pelatihan komprehensif dan aplikatif untuk membantu OPD memahami secara utuh siklus SAKIP, keterkaitannya dengan Reformasi Birokrasi, serta strategi menghadapi Evaluasi Kinerja oleh Kementerian PANRB.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan nasional SAKIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2026

• Memperkuat kemampuan OPD dalam menyusun perencanaan dan indikator kinerja yang selaras

• Meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja OPD

• Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan RB pemerintah daerah

• Mempersiapkan OPD menghadapi evaluasi kinerja oleh KemenPANRB secara sistematis dan terukur

Materi Bimtek

Materi disusun berbasis regulasi terbaru dan praktik terbaik nasional, meliputi:

1. Kebijakan Nasional SAKIP & Reformasi Birokrasi Tahun 2026

2. Sinkronisasi RPJMD, Renstra OPD, Renja, dan PK dalam SAKIP

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Berkualitas & Terukur

4. Cascading Kinerja dari Kepala Daerah hingga Level Individu ASN

5. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja OPD yang Efektif

6. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) sesuai Pedoman KemenPANRB

7. Reformasi Birokrasi Tematik & General Tahun 2026

8. Teknik Menghadapi Evaluasi SAKIP dan RB oleh KemenPANRB

9. Studi Kasus & Praktik Baik Peningkatan Nilai SAKIP Daerah

10. Workshop Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Evaluasi

Sasaran Peserta

Bimtek ini direkomendasikan untuk:

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Tim SAKIP dan Tim Reformasi Birokrasi Daerah

• Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Bagian Organisasi

• Kasubbag Program, Perencanaan, dan Evaluasi

• Fungsional Perencana, Analis Kebijakan, Auditor

• ASN yang terlibat dalam penyusunan kinerja dan pelaporan OPD

(Sasaran peserta fleksibel dan dapat disesuaikan kebutuhan instansi)

Susunan Acara (2 Hari / 16 JP)

Hari Pertama

• Registrasi & Pembukaan

• Kebijakan Nasional SAKIP & RB 2026

• Penyelarasan Dokumen Perencanaan & Kinerja OPD

• Penyusunan IKU & Cascading Kinerja

• Diskusi & Tanya Jawab

Hari Kedua

• Review Materi Hari Pertama

• Teknik Penyusunan LKjIP Berkualitas

• Reformasi Birokrasi & Evaluasi KemenPANRB

• Workshop RTL & Studi Kasus

• Konsultasi Teknis, Penutup & Sertifikat

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com