Pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

e-BMD adalah sistem aplikasi keuangan yang diimplementasikan secara teknis untuk mengakomodasi standarisasi tatakelola Informasi Keuangan Daerah yang disesuaikan berdasarkan Permendagri dan mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan berbasis Akrual, yang telah terintegrasi secara online dimulai dari modul Penganggaran, modul Perbendaharaan, modul BUD, modul Akuntansi dan modul Pengelolaan Aset.

e-BMD dirancang dan dibangun secara bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah e-BMD yang dibangun telah selaras dengan semua muatan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Hal ini memudahkan bagi Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan dengan pengaturan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021.

1. Pengantar : Tujuan dan Mamfaat Penggunaan Aplikasi e-BMD
2. Alur Proses e-BMD :

• Login ;
• Pengenalan Dashboard;
• Peta Tematik 
• Penjabaran Proses : Proses Pengadaan, Proses Perolehan dan Penerimaan dan Proses Pengelolaan
• Operasional Menu Aplikasi : Perolehan, Pengelolaan, Pelaporan dan Persediaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.

Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang ini memberikan pengertian akuisisi/pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui direksi perusahaan atau langsung dari pemegang saham, untuk memahami Hukum Akuisisi melalui penguraian Langkah-langkah secara perspektif legal, ekonomi manajemen, dan keterlibatan pihak professional.

1. Pengertian Akuisisi
2. Persiapan Yuridis Akuisisi
3. Due Diligance Akuisisi
4. Larangan dalam Akuisisi
5. Dokumentasi Hukum Akuisisi
6. Hukum Akuisisi Perusahaan Terbuka
7. Hukum Akuisisi Bank
8. Akuisisi Perspektif Manajemen

​​​​​​​​​​​​​​Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Audit berbasis risiko adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (risk appetite) yang telah ditetapkan oleh institusi. menilai kemampuan manajemen PT dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko. audit internal memiliki peran penting dalam struktur tata kelola perguruan tinggi untuk memastikan manajemen risiko yang efektif. Untuk memastikan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko organisasi, manajemen senior perlu mengandalkan tiga fungsi garis pertahanan audit yang termuat pada konsep three lines of defence dalam audit. Konsep ini menjelaskan bahwa:

1. Garis pertahanan pertama, merupakan fungsi yang memiliki dan mengelola risiko;

2. Garis pertahanan kedua, merupakan fungsi yang mengawasi atau berspesialisasi dalam manajemen risiko;

3. Garis pertahanan ketiga, merupakan fungsi yang memberikan jaminan independen di atas semua audit internal.

Materi Bimtek Audit Internal Berbasis Resiko Untuk Perguruan Tinggi Tahun 2024

• Tata Kelola Satuan Audit Internal

Pergeseran paradigma audit internal
Tata aturan satuan audit internal
Struktur dan Tugas Pokok Audit Internal
Piagam Audit Internal
Pedoman Audit Interal

• Perencanaan Audit Internal

Penyusunan Rencana Audit Tahunan
Penyusunan Program Audit
Program audit berdasar Risk Based Audit
Dokumentasi Rencana Audit

• Pekerjaan Lapangan dan Teknik Audit

Prosedur Audit Wajib
Audit Kecurangan (Fraud Audit)
Prosedur Analitis

• Penyusunan Kertas Kerja & Review

Dasar-dasar penyusunan Kertas Kerja
Teknik Review
Dokumentasi Kertas Kerja

• Pelaporan dan Tindak Lanjut

Penyelesaian Audit
Pelaporan Audit

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Penyajian Laporan Keuangan BLUD diatur dalm Pernyataan SAP (PSAP) 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap Pernyataan SAP (PSAP) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Dokumentasi Kelas Bimtek PPK BLUD 

Bimtek Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah /SAP Dalam Penerapan PPK-BLUD 2024Bimtek Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah /SAP Dalam Penerapan PPK-BLUD 2024Bimtek Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah /SAP Dalam Penerapan PPK-BLUD 2024

Materi Bimtek Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah /SAP Dalam Penerapan PPK-BLUD 2024

• Laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports),
• LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
• Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)
• Laporan finansial,
• Neraca
• LO (Laporan Operasional)
• LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)
• LAK (Laporan Arus Kas)
• CaLK (Catatan atas laporan keuangan) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran BLUD dilaksanakan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA). RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD (pasal 75 Permendagri 61/2007). RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA (RKA SKPD/RKA-Unit Kerja). RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dltetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.Secara teknis, penyusunan penganggaran BLUD-SKPD selama ini masih terikat dalam format penganggaran SKPD, dimana RKA/DPA pada masing-masing kegiatan masih harus dirinci sampai dengan rincian obyek belanja (digit 5), serta menjadi bagian dari rekapitulasi rincian obyek belanja dalam Lampiran Penjabaran APBD yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi ini menjadikan pergeseran yang terjadi antar obyek belanja maupun rincian obyek belanja dalam kegiatan yang sama terikat pada ketentuan tentang pergeseran belanja dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 160.

Menyusun Draft Perkada Tentang Penganggaran BLUD

• Pagu Anggaran (Pagu Sumber Dana dan Pagu Kegiatan)
• Proyeksi Pendapatan
• Proyeksi Belanja
• Anggaran Kas Pendapatan
• Anggaran Kas Belanja

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Pelayanan kesehatan di rumah sakit pada Tahun 2026–2027 menghadapi tantangan yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan, keselamatan pasien, transparansi, serta responsivitas tenaga kesehatan. Dalam kondisi tersebut, komunikasi yang tidak efektif, pelayanan yang tidak konsisten, serta penanganan keluhan yang tidak profesional berpotensi menimbulkan kesalahan medis, ketidakpuasan pasien, hingga menurunnya citra dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.

Komunikasi efektif merupakan komponen fundamental dalam pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien terbukti mampu menurunkan risiko kesalahan pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), serta memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien.

Di sisi lain, penerapan Service Excellent di rumah sakit tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas frontliner, tetapi merupakan budaya pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh sumber daya manusia rumah sakit, baik tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga penunjang medis, maupun tenaga administrasi. Service excellent menuntut setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, empatik, profesional, dan melebihi ekspektasi pasien, sehingga pasien merasa dihargai, aman, dan nyaman selama mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penanganan pengaduan (complaint handling) merupakan instrumen penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Komplain dari pasien dan keluarga sejatinya merupakan masukan berharga untuk mengidentifikasi kelemahan sistem operasional dan kualitas layanan. Oleh karena itu, setiap rumah sakit wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan yang jelas, terstruktur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia Nomor HK.02.04/III.8/066/2016, yang menegaskan 8 prinsip penerimaan dan penanganan pengaduan di rumah sakit, mulai dari keterbukaan, objektivitas, hingga perlindungan hak pasien.

Memasuki periode 2026/2027, penguatan kapasitas SDM rumah sakit dalam aspek komunikasi efektif, service excellent, dan complaint handling menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, pemenuhan standar akreditasi rumah sakit, serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien (patient centered care).

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia Nomor HK.02.04/III.8/066/2016 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

5. Standar Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang berlaku.

6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan perlindungan pasien.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia rumah sakit dalam menerapkan komunikasi efektif, service excellent, dan penanganan komplain secara profesional guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Tahun 2026/2027.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan penerapan komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan.

2. Membangun budaya service excellent yang berorientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien.

3. Meningkatkan kemampuan petugas rumah sakit dalam menangani keluhan pasien secara tepat, empatik, dan sistematis.

4. Mengurangi potensi konflik, komplain berulang, dan ketidakpuasan pasien.

5. Mendukung peningkatan mutu layanan dan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.

MATERI PEMBAHASAN

1. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan

• Prinsip dasar komunikasi efektif di rumah sakit

• Komunikasi terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien

• Komunikasi lintas profesi (dokter, perawat, tenaga penunjang, dan manajemen)

• Komunikasi dalam situasi kritis dan berisiko tinggi

• Dampak komunikasi efektif terhadap keselamatan pasien

2. Service Excellent di Rumah Sakit

• Konsep dan filosofi service excellent

• Peran seluruh SDM rumah sakit dalam pelayanan prima

• Sikap, perilaku, dan etika pelayanan kesehatan

• Membangun SDM yang responsif, empatik, dan profesional

• Strategi menciptakan pengalaman positif pasien (patient experience)

3. Complaint Handling dalam Pelayanan Kesehatan

• Pengertian dan klasifikasi komplain pasien

• SOP penanganan pengaduan di rumah sakit

• 8 prinsip penerimaan dan penanganan pengaduan

• Teknik menghadapi pasien dan keluarga yang emosional

• Dokumentasi dan tindak lanjut pengaduan

4. Integrasi Komunikasi, Service Excellent, dan Complaint Handling

• Keterkaitan komunikasi efektif dengan kualitas layanan

• Komplain sebagai alat evaluasi mutu pelayanan

• Peran manajemen rumah sakit dalam penguatan sistem pelayanan

5. Studi Kasus dan Simulasi

• Simulasi komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien

• Role play penanganan komplain di berbagai unit layanan

• Diskusi kasus nyata dan solusi implementatif

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan Materi

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus dan Role Play

• Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

NARASUMBER

• Praktisi dan Trainer Pelayanan Kesehatan

• Akademisi dan Konsultan Mutu Rumah Sakit

• Narasumber berpengalaman dalam komunikasi dan pelayanan prima rumah sakit

PESERTA

• Direksi dan Manajemen Rumah Sakit

• Dokter dan Tenaga Medis

• Perawat dan Tenaga Keperawatan

• Tenaga Penunjang Medis

• Petugas Frontliner dan Administrasi

• Unit Pengaduan dan Humas Rumah Sakit

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menjadi BLU, diharapkan instansi tersebut dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi ladasan hukum bagi instansi pemerintah lebih otonom dibidang keuangan. Pada tahun 2012, dikeluarkan PP No 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23 Tahun 2005. Badan Layanan Umum, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip efisiensi dan produktifitas yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

MATERI BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU /BADAN LAYANAN UMUM TERINTEGRASI 2024/2025

1. Memahami berbagai regulasi terkait BLU
2. Memahami Persyaratan menjadi BLU
3. Memahami aplikasi BLU pada unit penelitian di universitas dengan mendiskusikan kasus yang ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Tahun Anggaran 2026 dan 2027, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas layanan perpajakan sekaligus optimalisasi penerimaan pajak melalui penguatan aspek intensifikasi, salah satunya melalui pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, terukur, dan berlandaskan kepastian hukum.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan administratif dan yuridis yang dilakukan oleh pejabat pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan secara bertahap dan proporsional, mulai dari penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan, pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan Penyitaan, pengusulan Pencegahan, pelaksanaan Penyanderaan (Gijzeling), hingga penjualan Barang Sitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan kebutuhan pembaruan regulasi dan penyederhanaan ketentuan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020. PMK ini disusun untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan dinamika kegiatan usaha Wajib Pajak.

Pada tahap implementasi lanjutan di Tahun 2026/2027, aparatur perpajakan dan pengelola pendapatan di pusat maupun daerah dituntut tidak hanya memahami norma hukum PMK 61 Tahun 2023, tetapi juga mampu mengimplementasikan tata cara penagihan pajak secara profesional, proporsional, dan berorientasi pelayanan, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional, agar pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan efektif, meminimalkan potensi sengketa, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak.

6. Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan penagihan pajak dan pengelolaan penerimaan negara/daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memahami serta mengimplementasikan tata cara penagihan pajak sesuai PMK Nomor 61 Tahun 2023 guna meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan optimalisasi penerimaan pajak pada Tahun Anggaran 2026/2027.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan dan ketentuan penagihan pajak sesuai PMK 61 Tahun 2023.

2. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak secara tertib, profesional, dan sesuai prosedur hukum.

3. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penerapan strategi intensifikasi penagihan yang efektif.

4. Meminimalkan kesalahan prosedural dan risiko hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak.

5. Mendorong peningkatan kualitas layanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

RUANG LINGKUP DAN MATERI PEMBAHASAN

1. Kebijakan Umum Penagihan Pajak

• Peran penagihan pajak dalam optimalisasi penerimaan

• Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

• Hubungan penagihan pajak dengan peningkatan kualitas layanan

2. Substansi PMK Nomor 61 Tahun 2023

• Ruang lingkup dan ketentuan pokok PMK 61/2023

• Perubahan dan penyempurnaan dibanding PMK 189/PMK.03/2020

• Dasar hukum dan kewenangan pejabat penagihan pajak

3. Tata Cara Penagihan Pajak

• Surat Teguran dan Surat Peringatan

• Penagihan Seketika dan Sekaligus

• Surat Paksa dan implikasi hukumnya

• Penyitaan dan pengelolaan Barang Sitaan

• Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling)

• Penjualan Barang Sitaan

4. Spesifikasi Penanggung Pajak Badan

• Kriteria Penanggung Pajak Badan

• Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 PMK 61 Tahun 2023

• Ketentuan Pasal 133 sampai dengan Pasal 138 PMK 61 Tahun 2023

5. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak

• Intensifikasi penagihan pajak

• Pendekatan persuasif dan penegakan hukum

• Integrasi data dan sistem administrasi perpajakan

6. Studi Kasus dan Simulasi

• Simulasi tahapan penagihan pajak

• Analisis permasalahan penagihan di lapangan

• Diskusi solusi dan best practice

METODE PELAKSANAAN

• Pemaparan Materi oleh Narasumber

• Diskusi Interaktif

• Studi Kasus dan Simulasi

• Tanya Jawab dan Konsultasi Teknis

NARASUMBER

• Praktisi dan Akademisi Perpajakan

• Pejabat/Pakar di bidang Penagihan Pajak

• Narasumber berpengalaman dalam optimalisasi penerimaan pajak

PESERTA

• Aparatur Pengelola Pajak

• Pejabat Penagihan Pajak

• Bendahara dan Pengelola Pendapatan

• OPD/Instansi terkait lainnya

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah melakukan penyesuaian signifikan terhadap kebijakan perpajakan nasional, termasuk perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Memasuki Tahun 2026, implementasi UU HPP semakin diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, khususnya PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme penghitungan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian dan kemudahan administrasi bagi pemberi kerja dan pemotong pajak.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan teknis mengenai penyesuaian tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tujuan Penerapan Tarif Efektif PPh Pasal 21

Penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 pada tahun 2026 bertujuan untuk:

• Menyederhanakan proses penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

• Memberikan kemudahan administrasi bagi pemberi kerja

• Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak

• Mengurangi potensi kesalahan perhitungan dan pelaporan

• Memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Tarif efektif PPh Pasal 21 ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur pengurang penghasilan bruto, antara lain:

• Biaya jabatan atau biaya pensiun

• Iuran pensiun

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dengan demikian, penerapan tarif efektif ini memberikan penyederhanaan sekaligus keadilan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

Materi Bimbingan Teknis PPh Pasal 21 Tahun 2026

1. Konsep Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

• Identifikasi transaksi yang terutang PPh Pasal 21

• Penentuan penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21

• Penentuan saat terutang dan tempat terutang PPh Pasal 21

2. Penentuan Golongan Penerima Penghasilan dan Jenis Penghasilan

• Pegawai tetap

• Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas

• Penerima penghasilan terkait BPJS Ketenagakerjaan dan premi asuransi

• Bukan pegawai (tenaga ahli, konsultan, narasumber, dan sejenisnya)

3. Mekanisme Pemotongan dan Teknis Penghitungan PPh Pasal 21

• Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap

• Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas

• Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai

• Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan

• Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun

4. Metode Pemotongan PPh Pasal 21

• Metode Gross (PPh ditanggung pegawai)

• Metode Gross-Up (PPh ditanggung pemberi kerja)

• Dampak metode pemotongan terhadap biaya perusahaan dan take home pay pegawai

5. Teknis dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

• Simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif

• Contoh kasus pemotongan PPh Pasal 21 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023

• Contoh penerapan tarif efektif sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023

• Studi kasus kesalahan umum dan cara koreksinya

6. Administrasi dan Pelaporan PPh Pasal 21

• Tata cara penyetoran PPh Pasal 21

• Pelaporan melalui DJP Online

• Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21

• Pengelolaan dokumen dan arsip perpajakan

Manfaat Mengikuti Bimtek Ini

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami regulasi terbaru PPh Pasal 21 Tahun 2026

• Melakukan penghitungan PPh Pasal 21 secara tepat dan sesuai ketentuan

• Menghindari kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan

• Meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan instansi/perusahaan

Undangan Bimbingan Teknis Nasional

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), selaku penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis Nasional, dengan dukungan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang perpajakan, mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan tema tersebut.

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

📌 Catatan:
Materi ini telah diperbarui dan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi perpajakan yang berlaku pada Tahun 2026.

Pesatnya Teknologi Informasi (IT) pada era Industri 4.0 ini memengaruhi pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajip pajak dalam rangka membantu wajib pajak memenuhi kewajiban  perpjakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Kewajiban perpjakan sesuai dengan prinsip  Self assessment System, memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dilaporkan.

DJP telah memulai konsep modernisasi perpajakan dengan mengeluarkan aplikasi pajak serba elektronik dalam hal pajak penghasilan (PPh), telah disediakan e-SPT digunakan untuk membantu wajib pajak melaporkan perhitungan pembayaran PPh, telah tersedia pula aplikasi e-Faktur bagi PKP untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik, system e-billing untuk pembayaran/penyetoran serta e-Filling untuk melaporkan pajak.

1. Review Dan Updating Ketentuan PPh Badan

• Objek Pajak, Final, Bukan Objek Pajak
• Biaya Fiskal (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi) Bukan Biaya Fiskal
• Kompensasi Kerugian Penghitungan PPh Badan
• Kredit Pajak (PPh 22, 23, 24, 25, 26)

2. Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

3. Pembuatan Kertas Kerja Ekualisasi

• PPh badan dengan PPN
• PPh Badan dengan PPh 21/26 PPh Badan dengan PPh 23/26 PPh Badan dengan PPh 4 ayat 2

4. Pengisian SPT PPh Badan Form 1771

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif, yang meliputi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dan Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD. Kemudian sasaran Strategis Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi, Ketepatan waktu penetapan RKBMD, Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD dan Ketepasan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian

Bimtek Penguatan Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Barang Milik Daerah (BMD), yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh di biaya APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan BMD. Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema tersebut, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

0822 -4131- 2016

0822 -4131- 2016

(Andi)

EMAIL

linkpemdabimtek@gmail.com

WEBSITE

www.linkpemda.com

Sebagai Dasar Perencanaan Anggaran Pemeliharaan Aset Daerah yang Efektif dan Akuntabel

Pengertian RKPBMD

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) adalah dokumen perencanaan yang memuat daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

RKPBMD menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aset daerah:

• Tetap dalam kondisi laik fungsi,

• Digunakan secara optimal,

• Tidak menimbulkan pemborosan anggaran,

• Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, penyusunan RKPBMD dituntut semakin terencana, berbasis data, terintegrasi dengan SIPD-BMD, serta selaras dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah.

Kedudukan RKPBMD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

RKPBMD memiliki peran strategis sebagai:

• Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,

• Bahan penyusunan RAPBD Tahun 2026,

• Instrumen pengendalian belanja pemeliharaan BMD,

• Pendukung kualitas laporan keuangan daerah dan opini audit BPK.

RKPBMD disusun secara terpadu dengan:

• Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD),

• Dokumen perencanaan OPD (Renja OPD),

• Kebijakan penganggaran daerah tahun berjalan.

Mekanisme Penyusunan RKPBU dan RKPBMD BMD Tahun 2026

Tahapan Mekanisme Penyusunan

1. Penyampaian Surat Permintaan Usulan

   • Tim Aset menyusun dan menyampaikan surat permintaan usulan RKBMD dan RKPBMD kepada seluruh Perangkat Daerah (OPD).

2. Penghimpunan Usulan dari OPD

   • OPD menyusun dan menyampaikan usulan RKBMD dan RKPBMD sesuai kondisi riil BMD di unit kerja masing-masing.

3. Analisis Awal Usulan

   • Tim Aset melakukan analisa teknis dan administratif.

   • Analisis dilakukan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan untuk memastikan:

     • Kesesuaian kebutuhan,

     • Kelayakan pemeliharaan,

     • Konsistensi dengan data inventaris BMD.

4. Penyampaian kepada Pengelola Barang

   • Hasil analisa usulan RKBMD dan RKPBMD disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditelaah lebih lanjut.

5. Penelaahan Rancangan Awal RKBMD & RKPBMD

   • Tim Aset bersama Pengelola Barang melakukan penelaahan rancangan awal.

   • Apabila sesuai, ditetapkan melalui Keputusan Pengelola Barang.

   • Apabila tidak sesuai, dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk dilakukan perbaikan.

6. Penetapan RKPBMD

   • RKBMD dan RKPBMD yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.

7. Distribusi Dokumen RKPBMD

   • Tim Aset mendistribusikan Buku RKBMD dan RKPBMD kepada:

     • Bappeda

     • Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD/BPKK)

     • Inspektorat

     • Bagian Organisasi

Distribusi ini bertujuan untuk mendukung sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Urgensi Penyusunan RKPBMD Tahun 2026

Penyusunan RKPBMD yang baik akan:

• Mencegah belanja pemeliharaan yang tidak tepat sasaran,

• Menekan risiko temuan BPK terkait aset dan belanja pemeliharaan,

• Menjamin aset daerah tetap berfungsi optimal,

• Mendukung efisiensi dan efektivitas APBD,

• Meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Daerah.

Dasar Hukum Penyusunan RKPBMD

Penyusunan RKPBMD Tahun 2026 berpedoman pada:

• PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan teknis pengelolaan BMD dan SIPD-BMD yang berlaku hingga Tahun Anggaran 2026

Undangan Bimbingan Teknis Nasional

Sehubungan dengan pentingnya penyusunan RKPBMD Tahun 2026 yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi,
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) sebagai penyelenggara bimtek nasional, didukung oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman, mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti:

Bimbingan Teknis Nasional

“Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Tahun Anggaran 2026”

Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman teknis, praktik langsung, serta solusi atas permasalahan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Informasi dan Pendaftaran

📱 HP & WhatsApp
081387666605 (Andi Hasan Lambah )

📧 Email
linkpemdabimtek@gmail.com

🌐 Website Resmi
www.linkpemda.com