Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian 2026 merupakan program pelatihan utama bagi aparatur pemerintah daerah dalam manajemen ASN, disiplin PNS, penilaian kinerja hingga strategi pengembangan kompetensi. Di tengah perubahan regulasi kepegawaian terbaru tahun 2026, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM ASN semakin penting untuk mendukung pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Program ini dirancang untuk membantu OPD, BKPSDM/BKD, dan unit kepegawaian dalam memahami kebijakan kepegawaian terbaru, praktik SIMPEG, sistem penilaian kinerja ASN, serta manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 merupakan momentum penting dalam implementasi kebijakan ASN terbaru. Jangan biarkan aparatur kepegawaian tertinggal dalam memahami regulasi terbaru, inovasi manajemen ASN, serta praktik penilaian kinerja yang efektif.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Kepegawaian 2026 dengan pendekatan praktis dan berbasis regulasi, sehingga peserta siap menerapkan ilmu secara langsung di instansinya.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan daerah

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Bimtek Kepegawaian 2026

Materi pelatihan mencakup:

• Kebijakan ASN terbaru 2026

• Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

• Penilaian Kinerja ASN berdasarkan regulasi baru

• Manajemen Mutasi, Promosi dan Demosi ASN

• Disiplin PNS & Penyelesaian Masalah Kepegawaian

• Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Daerah

• Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional dan Struktural

• Harmonisasi status kepegawaian PNS, PPPK, dan ASN lainnya

Materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman yang memahami praktik implementasi di pemerintahan daerah.

👉 Lihat seluruh materi Bimtek Kepegawaian di sini:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-kepegawaian

Jadwal Bimtek Kepegawaian 2026

Program Bimtek Kepegawaian 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala BKPSDM / Bagian Kepegawaian

• Kepala OPD

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• ASN yang bertanggung jawab pada SIMPEG

• Pejabat yang menangani Penilaian Kinerja ASN

• Inspektorat / Tim Pembinaan ASN

• Tim Manajemen Kompetensi ASN

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada regulasi kepegawaian terbaru tahun 2026

• Materi aplikatif dan berbasis praktik

• Narasumber profesional dan praktisi kepegawaian

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Bimtek Kepegawaian 2026

Apakah Bimtek Kepegawaian 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi ASN pengelola kepegawaian.

Apakah materi disesuaikan dengan regulasi terbaru tahun 2026?
Ya, seluruh materi disusun berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru tahun 2026.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh melalui WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah Tahun 2026 merupakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi terbaru. Penguatan implementasi SIPD RI, reformulasi APBD 2026, serta tuntutan efisiensi anggaran menjadikan pelatihan teknis sebagai kebutuhan strategis bagi seluruh OPD dan pengelola keuangan daerah.

Program ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam memahami perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara sistematis dan terintegrasi. Materi disusun berdasarkan regulasi terbaru tahun 2026 serta praktik implementasi nyata di pemerintah daerah.

🎯 Segera Daftarkan Instansi Anda

Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Jangan sampai aparatur pengelola keuangan tertinggal dalam memahami regulasi terbaru, integrasi SIPD RI, serta kebijakan efisiensi dan reformulasi APBD.

LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Keuangan Daerah 2026 dengan pendekatan praktis, berbasis regulasi terbaru, serta studi kasus aktual dari pemerintah daerah.

📌 Kuota setiap sesi terbatas
📌 Jadwal berjalan setiap bulan
📌 Dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan daerah

📲 Konsultasi & Pendaftaran Cepat:
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: https://linkpemda.com

Materi Bimtek Keuangan Daerah 2026

Materi pelatihan mencakup:

• Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD Tahun 2026

• Implementasi SIPD RI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

• Penyusunan LKPJ dan LPPD Berbasis Kinerja

• Reformulasi APBD 2026 dan Strategi Efisiensi Anggaran

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

• Evaluasi dan Monitoring Realisasi Anggaran

Seluruh materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman dan praktisi yang memahami implementasi langsung di pemerintah daerah.

👉 Lihat seluruh materi Bimtek Keuangan di sini:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan

Jadwal Bimtek Keuangan Daerah 2026

Program Bimtek Keuangan Daerah 2026 dilaksanakan secara:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota lainnya)

• In House Training (Permintaan Pemerintah Daerah)

• Online / Hybrid Training

Jadwal kegiatan tersedia setiap bulan sepanjang tahun 2026.

👉 Lihat Jadwal Lengkap Bimtek 2026:
https://linkpemda.com/jadwal

Untuk mendapatkan proposal, TOR, dan rincian biaya kegiatan, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp resmi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala OPD

• Kepala BPKAD / BKAD

• Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK

• Inspektorat Daerah

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• ASN Pengelola Keuangan Daerah

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

• Fokus pada regulasi terbaru tahun 2026

• Materi aplikatif dan berbasis studi kasus

• Narasumber profesional dan berpengalaman

• Sertifikat resmi kegiatan

• Dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah daerah

• Pendampingan teknis pasca kegiatan

FAQ Bimtek Keuangan Daerah 2026

Apakah Bimtek Keuangan Daerah 2026 wajib diikuti?
Tidak bersifat wajib secara administratif, namun sangat direkomendasikan untuk peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah.

Apakah materi disesuaikan dengan regulasi terbaru tahun 2026?
Ya, seluruh materi disusun berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru tahun 2026.

Apakah tersedia In House Training?
Ya, kegiatan dapat dilaksanakan secara In House sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Bagaimana cara mendapatkan proposal resmi kegiatan?
Proposal resmi dapat diperoleh dengan menghubungi WhatsApp resmi LINKPEMDA di +62 813-8766-6605.

📞 Informasi dan Pendaftaran

LINK PEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Website: https://linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proses strategis yang berlangsung sepanjang tahun berjalan dan menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD. Sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) menjadi faktor penentu kualitas kebijakan fiskal daerah.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidaksinkronan indikator kinerja, inkonsistensi program dan kegiatan, kesalahan klasifikasi akun, serta ketidaktepatan input dalam SIPD RI yang berdampak pada koreksi TAPD, revisi berulang, hingga potensi temuan pemeriksaan.

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, aparatur pemerintah daerah akan dibekali pemahaman komprehensif mengenai strategi sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD RI, teknik finalisasi anggaran TA 2027, serta langkah mitigasi koreksi dalam proses evaluasi dan pembahasan APBD.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman teknis sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD

Memastikan konsistensi indikator kinerja dan alokasi anggaran

Mengoptimalkan penyusunan dan finalisasi RKA-SKPD TA 2027

Meminimalisir koreksi TAPD dan potensi temuan audit

Menguatkan perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD RI

Ruang Lingkup Materi

1️⃣ Strategi Sinkronisasi Dokumen Perencanaan

Penyelarasan RPJMD dan RKPD Tahun 2027

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program

Perumusan prioritas pembangunan daerah

Penyusunan program berbasis outcome

2️⃣ Penyusunan dan Finalisasi KUA-PPAS

Proyeksi pendapatan daerah dan analisis fiskal

Penentuan prioritas belanja

Penyusunan plafon anggaran sementara

Strategi menjaga keseimbangan fiskal

3️⃣ Penyusunan RKA-SKPD TA 2027 Berbasis SIPD RI

Struktur dan komponen RKA-SKPD

Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Penyesuaian Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Validasi akun dan kode rekening

Simulasi input dan verifikasi pada SIPD RI

4️⃣ Finalisasi Anggaran dan Mitigasi Koreksi TAPD

Kesalahan umum dalam penyusunan RKA-SKPD

Strategi menghadapi pembahasan TAPD dan DPRD

Validasi konsistensi antar dokumen

Mitigasi revisi dan koreksi berulang

5️⃣ Penguatan Akuntabilitas dan Pencegahan Temuan Audit

Pengendalian internal perencanaan dan penganggaran

Manajemen risiko kesalahan klasifikasi akun

Standarisasi prosedur penyusunan anggaran

Studi kasus temuan BPK/APIP terkait dokumen perencanaan

Sasaran Peserta

Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

BPKAD/BKAD

TAPD

Seluruh OPD/SKPD

Inspektorat Daerah

Admin SIPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perencana dan Pengelola Program

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:

Mampu melakukan sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD secara tepat

Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan

Mengurangi koreksi TAPD dalam pembahasan anggaran

Memahami validasi dan integrasi dokumen berbasis SIPD RI

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD TA 2027

Manfaat Strategis bagi Pemerintah Daerah

✔ Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
✔ Mengurangi revisi dan pergeseran anggaran berulang
✔ Memperkuat tata kelola berbasis SIPD RI
✔ Mendukung transparansi dan akuntabilitas fiskal
✔ Meningkatkan nilai evaluasi kinerja daerah

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi agenda strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2026. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pajak daerah dituntut semakin akuntabel, transparan, serta berbasis pengendalian intern dan manajemen risiko.

Dalam praktiknya, pengawasan PBJT atas Tenaga Listrik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksinkronan data konsumsi, perbedaan klasifikasi pelanggan, lemahnya rekonsiliasi penyetoran, serta belum optimalnya pemetaan risiko penerimaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan pelaporan serta risiko temuan pemeriksaan.

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, aparatur pemerintah daerah akan dibekali pemahaman teknis dan strategi implementatif dalam memperkuat pengawasan PBJT atas Tenaga Listrik berbasis manajemen risiko guna meningkatkan penerimaan PAD secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Pemerintah Daerah.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan PBJT atas Tenaga Listrik

• Memperkuat sistem pengawasan dan rekonsiliasi penerimaan pajak

• Menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan PAD

• Meminimalisir potensi kebocoran penerimaan

• Meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pelaporan pajak daerah

Ruang Lingkup Materi

1️⃣ Kebijakan dan Regulasi PBJT Tenaga Listrik

• Ketentuan objek dan subjek pajak

• Dasar pengenaan dan tarif pajak

• Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah

• Sinkronisasi Perda dengan regulasi nasional

2️⃣ Mekanisme Pemungutan dan Rekonsiliasi

• Prosedur pemungutan PBJT

• Rekonsiliasi data konsumsi dan penyetoran

• Validasi laporan pajak

• Identifikasi selisih dan koreksi data

• Monitoring periodik penerimaan

3️⃣ Penerapan Manajemen Risiko

• Identifikasi risiko kebocoran penerimaan

• Analisis dampak fiskal

• Penyusunan matriks risiko PBJT

• Strategi mitigasi dan pengendalian

• Evaluasi berbasis risiko

4️⃣ Audit Kepatuhan dan Pengawasan Internal

• Uji kepatuhan tarif dan klasifikasi pelanggan

• Review dokumen penyetoran pajak

• Audit tematik PBJT oleh Inspektorat

• Monitoring tindak lanjut hasil audit

5️⃣ Strategi Optimalisasi PAD Tahun 2026

• Analisis tren penerimaan per sektor

• Pemutakhiran basis data pelanggan

• Penyusunan rencana aksi optimalisasi

• Penguatan koordinasi Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat

Sasaran Peserta

• Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD

• Inspektorat Daerah

• Bagian Pendapatan Daerah

• Auditor Internal Pemerintah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Admin Sistem Pajak Daerah

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:

• Mampu melakukan rekonsiliasi data PBJT secara sistematis

• Memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pajak daerah

• Meningkatkan kualitas pengawasan dan audit kepatuhan

• Mengurangi potensi temuan pemeriksaan

• Mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan

Manfaat Strategis bagi Pemerintah Daerah

✔ Meningkatkan penerimaan PAD secara optimal
✔ Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah
✔ Mengurangi risiko kebocoran pajak daerah
✔ Mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan
✔ Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari efektif, dengan total 16 Jam Pelajaran (masing-masing 8 JP per hari).
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah menuntut adanya integrasi sistem yang terstruktur, akurat, dan akuntabel. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform nasional pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah harus berjalan selaras dengan sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (e-BLUD).

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa ketidaksinkronan data antara SIPD dan sistem e-BLUD, perbedaan klasifikasi akun, serta kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pelaporan dan risiko temuan pemeriksaan.

Melalui Bimbingan Teknis ini, aparatur pemerintah daerah akan dibekali pemahaman menyeluruh mengenai integrasi sistem SIPD RI dengan e-BLUD guna meningkatkan kualitas pelaporan serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah secara digital dan transparan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman teknis integrasi SIPD RI dengan sistem e-BLUD

• Memastikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan

• Mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan BLUD yang terintegrasi

• Meminimalisir kesalahan klasifikasi akun dan inkonsistensi data

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Ruang Lingkup Materi

1️⃣ Implementasi Modul SIPD RI

• Integrasi perencanaan dan penganggaran

• Input RKA dan DPA pada SIPD

• Monitoring realisasi anggaran

2️⃣ Sistem Pengelolaan Keuangan e-BLUD

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

• Pola pengelolaan keuangan fleksibel BLUD

• Penyusunan laporan keuangan BLUD

3️⃣ Integrasi SIPD dan e-BLUD

• Sinkronisasi akun dan kode rekening

• Penyesuaian klasifikasi belanja

• Konsolidasi laporan keuangan daerah dan BLUD

• Strategi rekonsiliasi data

4️⃣ Optimalisasi Pelaporan Keuangan Daerah

• Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

• Laporan Operasional (LO)

• Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

• Audit internal dan pengendalian

5️⃣ Strategi Penguatan Akuntabilitas

• Manajemen risiko kesalahan sistem

• Standarisasi prosedur operasional

• Peningkatan koordinasi antar OPD dan BLUD

• Mitigasi potensi temuan pemeriksaan

Sasaran Peserta

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda

• RSUD dan BLUD Non-RS

• Inspektorat Daerah

• Admin SIPD

• Pengelola Keuangan BLUD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:

• Mampu melakukan integrasi data SIPD RI dan e-BLUD secara tepat

• Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan BLUD

• Memahami rekonsiliasi dan konsolidasi laporan berbasis sistem

• Mengurangi risiko temuan pemeriksaan

• Meningkatkan nilai akuntabilitas keuangan daerah

Manfaat Strategis bagi Pemerintah Daerah

✔ Meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan
✔ Memperkuat transparansi pengelolaan keuangan
✔ Mendukung tata kelola berbasis digital
✔ Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian internal

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi digital pemerintahan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), layanan publik berbasis elektronik, serta integrasi data kependudukan dan keuangan daerah, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan data dan keamanan informasi.

Ancaman kebocoran data, serangan siber, penyalahgunaan akses, serta lemahnya tata kelola keamanan informasi dapat berdampak serius terhadap pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas administrasi pemerintahan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah wajib membangun sistem pengamanan data yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Untuk itu, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perlindungan Data & Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintahan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terkait regulasi perlindungan data pribadi

• Menguatkan sistem keamanan informasi pada perangkat daerah

• Mencegah risiko kebocoran dan penyalahgunaan data

• Menyusun SOP dan kebijakan internal keamanan informasi

• Mendukung implementasi SPBE dan tata kelola digital yang aman

Ruang Lingkup Materi

1. Konsep Dasar Perlindungan Data Pribadi di Instansi Pemerintah

2. Klasifikasi Data: Publik, Terbatas, Rahasia

3. Hak Subjek Data dan Kewajiban Pengendali Data

4. Manajemen Risiko Keamanan Informasi

5. Penyusunan SOP Perlindungan Data di OPD

6. Strategi Pencegahan dan Penanganan Insiden Siber

7. Audit Akses dan Kontrol Keamanan Sistem Informasi

8. Integrasi Keamanan Data dalam SIPD dan Aplikasi Daerah

9. Simulasi Penyusunan Kebijakan Internal Perlindungan Data

Sasaran Peserta

• Diskominfo Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat

• Admin SIPD

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• Pengelola Data dan Operator Sistem Informasi OPD

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:

• Memahami kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi

• Mampu menyusun kebijakan internal keamanan informasi

• Mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan data

• Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber

• Mendukung peningkatan nilai indeks SPBE daerah

Manfaat Strategis bagi Pemerintah Daerah

✔ Mengurangi risiko kebocoran data dan sanksi administratif
✔ Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital
✔ Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
✔ Mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan data

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBD.

Pada Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyajikan laporan administratif, tetapi juga menghadirkan laporan berbasis kinerja dan outcome yang terukur, sistematis, serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dalam praktiknya, berbagai catatan evaluasi dari DPRD maupun pemerintah pusat sering kali disebabkan oleh:

• Ketidaksinkronan antara RPJMD, RKPD, dan realisasi APBD

• Indikator kinerja yang tidak menggambarkan outcome

• Perbedaan data antara dokumen manual dan SIPD

• Kurangnya analisis capaian dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyusunan LKPJ dan LPPD secara substantif, berbasis kinerja, serta terintegrasi secara digital.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ dan LPPD secara komprehensif, akurat, dan sesuai regulasi terbaru.

Tantangan Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara target RPJMD dan realisasi program/kegiatan.

Indikator kinerja belum berbasis outcome dan dampak nyata.

Ketidaktepatan klasifikasi urusan pemerintahan dalam LPPD.

Data capaian yang tidak sinkron dengan SIPD.

Kurangnya dokumentasi tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Minimnya koordinasi antara perencanaan, keuangan, dan pengawasan internal.

Tanpa penyusunan yang sistematis dan berbasis data terintegrasi, kualitas evaluasi kinerja daerah dapat menurun serta mempengaruhi penilaian nasional.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistematika LKPJ dan LPPD terbaru.

Memperkuat kapasitas penyusunan laporan berbasis kinerja dan outcome.

Mendorong integrasi dokumen melalui SIPD secara optimal.

Meningkatkan kualitas analisis capaian indikator kinerja.

Meminimalkan risiko koreksi dan catatan evaluasi DPRD maupun pemerintah pusat.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Tahun 2026

Kewajiban penyampaian LKPJ dan LPPD.

Keterkaitan RPJMD, RKPD, dan APBD dalam pelaporan kinerja.

Peran kepala daerah, Sekda, dan OPD dalam penyusunan laporan.

2. Sistematika dan Teknik Penyusunan LKPJ

Struktur bab dan substansi LKPJ.

Teknik penyajian capaian kinerja berbasis output dan outcome.

Penyusunan analisis keberhasilan dan kendala pelaksanaan program.

Strategi menjawab rekomendasi DPRD.

3. Penyusunan LPPD Berbasis Urusan Pemerintahan

Klasifikasi urusan wajib dan pilihan.

Validasi indikator kinerja daerah.

Teknik pengisian dan verifikasi data melalui SIPD.

Sinkronisasi data antara LKPJ dan LPPD.

4. Integrasi dan Validasi Data melalui SIPD

Mekanisme input dan sinkronisasi data.

Pencegahan perbedaan antara dokumen manual dan sistem.

Teknik rekonsiliasi data antar OPD.

5. Mitigasi Risiko dan Peningkatan Nilai Evaluasi

Identifikasi potensi kesalahan pelaporan.

Peran Inspektorat dan APIP dalam review internal.

Strategi peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Sekretariat Daerah

Bappeda

BPKAD/BKAD

Inspektorat Daerah

Bagian Pemerintahan

Kepala OPD

Kasubbag Perencanaan

Tim Penyusun LKPJ dan LPPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus evaluasi LKPJ dan LPPD di berbagai daerah.

Simulasi penyusunan laporan dan validasi data melalui SIPD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami sistematika LKPJ dan LPPD secara komprehensif.

Menyusun laporan berbasis kinerja dan outcome yang terukur.

Melakukan validasi data secara akurat melalui SIPD.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penyampaian laporan.

Meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Ketidaksinkronan antar dokumen sering menjadi penyebab utama koreksi anggaran, revisi berulang, hingga temuan dalam pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP. Perbedaan pagu indikatif, ketidaksesuaian indikator kinerja, serta perubahan kebijakan yang tidak terakomodasi secara tepat dapat menimbulkan risiko administratif maupun risiko akuntabilitas keuangan daerah.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme yang sistematis, berbasis kinerja, serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA secara komprehensif dan sesuai regulasi terbaru.

Tantangan Sinkronisasi Dokumen Tahun Anggaran 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan dalam RKPD dan alokasi anggaran dalam KUA-PPAS.

Perbedaan rincian program dan kegiatan pada RKA-SKPD.

Ketidaktepatan klasifikasi akun belanja.

Perubahan kebijakan nasional yang belum diakomodasi dalam dokumen daerah.

Ketidaksinkronan data antara dokumen manual dan SIPD RI.

Minimnya koordinasi antara perencanaan, keuangan, dan pengawasan internal.

Tanpa sinkronisasi yang tepat, potensi temuan audit dan ketidakefisienan anggaran akan semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antar dokumen, teknik penyelarasan program dan kegiatan, serta mekanisme verifikasi sebelum penetapan DPA.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap keterkaitan RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Memperkuat kapasitas penyusunan anggaran yang konsisten dan selaras.

Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan prioritas pembangunan.

Mendorong integrasi dokumen melalui SIPD RI secara optimal.

Meminimalkan risiko koreksi anggaran dan temuan audit.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Tahun 2026

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dalam regulasi terbaru.
Peran kepala daerah, TAPD, dan OPD dalam proses sinkronisasi.

2. Sinkronisasi RKPD dan KUA-PPAS

Teknik penyelarasan prioritas pembangunan dan pagu indikatif.
Strategi menjaga konsistensi kebijakan pembangunan daerah.

3. Penyusunan RKA-SKPD yang Selaras dan Akuntabel

Validasi indikator dan target kegiatan.
Ketepatan klasifikasi akun belanja.
Mitigasi risiko kesalahan penganggaran.

4. Penyusunan dan Penetapan DPA

Kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA.
Tahapan verifikasi internal sebelum penetapan.
Integrasi dan validasi dokumen melalui SIPD RI.

5. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Temuan Audit

Identifikasi potensi ketidaksinkronan dokumen.
Peran APIP dan Inspektorat dalam pengawasan.
Strategi menghadapi pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasi.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bappeda

BPKAD/BKAD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Kasubbag Perencanaan

Inspektorat Daerah

Kepala OPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus ketidaksinkronan dokumen dalam pemeriksaan audit.

Simulasi penyelarasan dan validasi dokumen melalui SIPD RI.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami hubungan sistematis antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Menyusun dokumen anggaran yang konsisten dan sesuai regulasi.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penetapan anggaran.

Mengurangi kemungkinan temuan audit akibat ketidaksinkronan dokumen.

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta menjadi objek utama dalam pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP.

Dalam praktiknya, berbagai temuan audit sering terjadi akibat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, kesalahan klasifikasi akun belanja, ketidaktepatan indikator kinerja, hingga kurangnya verifikasi internal sebelum penetapan anggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan koreksi anggaran, rekomendasi perbaikan, hingga catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyusunan RKA-SKPD dan DPA melalui pendekatan yang sistematis, berbasis kinerja, serta selaras dengan regulasi terbaru dan integrasi SIPD RI.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami tahapan penyusunan RKA-SKPD dan DPA secara komprehensif, terstruktur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA Tahun 2026 antara lain:

Ketidaksesuaian antara RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA.

Kesalahan klasifikasi kode rekening belanja.

Ketidaktepatan indikator kinerja program dan kegiatan.

Perubahan kebijakan nasional yang belum terakomodasi secara optimal.

Ketidaksinkronan data antara dokumen manual dan SIPD.

Risiko temuan audit akibat lemahnya verifikasi dan pengendalian internal.

Tanpa perencanaan dan pengendalian yang tepat, proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan permasalahan administratif, revisi berulang, hingga potensi risiko akuntabilitas keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai sinkronisasi dokumen, teknik penyusunan anggaran berbasis kinerja, validasi akun belanja, serta strategi mitigasi risiko sebelum penetapan DPA.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

Memperkuat kapasitas penyusunan RKA-SKPD yang selaras dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Meningkatkan ketepatan klasifikasi akun dan penyusunan DPA.

Mendorong penguatan sistem verifikasi dan pengendalian internal.

Meminimalkan risiko temuan BPK dan APIP dalam pemeriksaan keuangan daerah.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

Kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah.
Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dalam regulasi terbaru.
Peran kepala daerah, TAPD, dan OPD dalam proses penganggaran.

2. Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD

Teknik penyelarasan program dan kegiatan.
Penetapan pagu indikatif dan prioritas pembangunan.
Pencegahan ketidaksinkronan antar dokumen.

3. Teknik Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

Penyusunan indikator dan target kegiatan yang terukur.
Validasi klasifikasi akun belanja.
Mitigasi kesalahan penganggaran sejak tahap awal.

4. Penyusunan dan Penetapan DPA

Kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA.
Tahapan verifikasi internal sebelum penetapan.
Integrasi dan validasi melalui SIPD RI.

5. Mitigasi Risiko dan Pencegahan Temuan Audit

Identifikasi potensi temuan BPK dan APIP.
Penguatan pengendalian internal perangkat daerah.
Strategi menghadapi pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi audit.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

Bappeda

BPKAD/BKAD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Kasubbag Perencanaan

Inspektorat Daerah

Kepala OPD

Pengelola SIPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus temuan audit dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA.

Simulasi sinkronisasi dokumen dan validasi melalui SIPD RI.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami keterkaitan RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD dan DPA secara sistematis.

Menyusun RKA-SKPD dan DPA yang konsisten dan sesuai regulasi.

Mengidentifikasi potensi risiko sebelum penetapan anggaran.

Mengurangi kemungkinan temuan audit akibat kesalahan penganggaran.

Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Transformasi unit layanan pemerintah daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non-RS menjadi agenda strategis dalam penguatan tata kelola pelayanan publik Tahun 2026. Tidak hanya rumah sakit daerah, kini sekolah kejuruan, laboratorium lingkungan hidup, balai pelatihan kerja, UPT pengujian kendaraan, terminal, hingga berbagai unit teknis pelayanan lainnya didorong untuk memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui pola BLUD.

Transformasi BLUD bukan sekadar perubahan status kelembagaan. Transformasi merupakan proses penataan sistem manajemen, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan profesionalisme layanan agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks keterbatasan fiskal daerah, BLUD Non-RS menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong unit layanan yang potensial menjadi BLUD melalui persiapan dokumen yang matang, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang realistis, serta penguatan sistem pengendalian internal yang akuntabel.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara komprehensif, sistematis, dan sesuai regulasi.

Tantangan transformasi BLUD Non-RS Tahun 2026 antara lain:

Keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran pada unit layanan teknis.

Ketergantungan operasional terhadap APBD murni.

Belum optimalnya pengelolaan pendapatan layanan.

Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen BLUD dan RBA.

Risiko temuan audit akibat ketidaksiapan sistem pengelolaan keuangan.

Tanpa perencanaan dan strategi yang tepat, proses transformasi dapat menimbulkan permasalahan administratif, kesalahan penyusunan RBA, hingga potensi risiko hukum dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan pembentukan BLUD Non-RS, persyaratan administratif, teknis, dan substantif, serta strategi pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan BLUD Non-RS.

Memperkuat kapasitas penyusunan dokumen persyaratan pembentukan BLUD.

Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Rencana Strategis dan RBA BLUD yang realistis dan terukur.

Mendorong tata kelola unit layanan yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Meminimalkan risiko temuan audit dalam implementasi BLUD Non-RS.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi BLUD Non-RS Tahun 2026

Kerangka hukum pengelolaan BLUD daerah.
Kriteria dan persyaratan pembentukan BLUD Non-RS.
Kewenangan kepala daerah dalam penetapan BLUD.

2. Tahapan Transformasi Unit Layanan Menjadi BLUD

Identifikasi potensi dan studi kelayakan.
Persyaratan administratif, teknis, dan substantif.
Penyusunan dokumen usulan pembentukan BLUD.

3. Penyusunan Rencana Strategis dan RBA BLUD

Penyusunan Renstra BLUD berbasis layanan.
Teknik penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Proyeksi pendapatan dan belanja BLUD secara realistis.

4. Pola Pengelolaan Keuangan dan Fleksibilitas BLUD

Pengelolaan pendapatan layanan.
Mekanisme belanja BLUD.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD.

5. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko

Peran APIP dan Inspektorat Daerah.
Penguatan pengendalian internal BLUD.
Strategi menghadapi pemeriksaan dan audit.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

BPKAD/BKAD

Dinas Pendidikan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

Balai Pelatihan Kerja

Inspektorat Daerah

Bagian Organisasi

Kepala UPT dan Pengelola Keuangan Unit Layanan

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus transformasi UPT menjadi BLUD.

Simulasi penyusunan dokumen dan RBA BLUD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara sistematis.

Menyusun dokumen persyaratan pembentukan BLUD sesuai regulasi.

Menyusun RBA yang realistis, terukur, dan akuntabel.

Mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara profesional.

Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja dan akuntabilitas.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Efisiensi anggaran Tahun 2026 menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan rasionalisasi belanja, penyesuaian prioritas pembangunan, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan APBD menuntut aparatur pemerintah untuk lebih cermat, strategis, dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah.

Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran. Efisiensi adalah proses penataan ulang kebijakan fiskal agar tetap produktif, tepat sasaran, dan aman dari risiko hukum maupun temuan audit. Di tengah keterbatasan ruang fiskal serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola keuangan yang profesional dan berbasis kinerja.

Reformulasi APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan manajemen risiko fiskal menjadi tiga pilar utama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan fiskal daerah Tahun 2026.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang akuntabel, efisien, berbasis kinerja, serta minim risiko.

Tahun anggaran 2026 diwarnai dengan berbagai dinamika pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

• Pengetatan belanja daerah dan rasionalisasi program.

• Kewajiban pemenuhan belanja prioritas dan mandatory spending.

• Tekanan terhadap belanja pegawai dan belanja operasional.

• Tuntutan peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

• Peningkatan intensitas pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

Tanpa perencanaan dan strategi yang tepat, kebijakan efisiensi berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas layanan publik, memicu risiko defisit anggaran, serta meningkatkan kemungkinan temuan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai strategi reformulasi APBD, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap strategi pengelolaan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

• Menguatkan kemampuan dalam mereformulasi struktur belanja berbasis prioritas dan kinerja.

• Mengoptimalkan potensi PAD secara legal, terukur, dan berkelanjutan.

• Memperkuat sistem pengendalian dan mitigasi risiko fiskal daerah.

• Mengurangi potensi temuan audit dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Dinamika dan Tantangan Fiskal Daerah Tahun 2026

• Analisis tekanan fiskal dan ruang keuangan daerah.

• Identifikasi risiko defisit dan langkah antisipatif.

• Strategi menjaga stabilitas dan keberlanjutan APBD.

2. Reformulasi Struktur APBD Berbasis Efisiensi dan Kinerja

• Penataan ulang program dan kegiatan prioritas.

• Rasionalisasi belanja tanpa mengganggu pelayanan publik.

• Teknik realokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penguatan belanja strategis dan berbasis outcome.

3. Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

• Digitalisasi sistem pemungutan dan pengawasan PAD.

• Pencegahan kebocoran pendapatan.

• Sinergi antar-OPD dalam peningkatan penerimaan daerah.

4. Manajemen Risiko Fiskal dan Pengendalian Internal

• Identifikasi risiko fiskal jangka pendek dan menengah.

• Penguatan peran APIP dan Inspektorat Daerah.

• Strategi menghadapi pemeriksaan dan audit keuangan.

• Penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan daerah.

5. Strategi Komunikasi dan Sinkronisasi Kebijakan Anggaran

• Harmonisasi antara TAPD dan DPRD.

• Strategi komunikasi kebijakan efisiensi kepada publik.

• Penguatan transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

• BPKAD/BKAD

• Bappeda

• Bapenda

• Inspektorat Daerah

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Sekretariat DPRD

• Pejabat Perencana dan Pejabat Pengelola Keuangan OPD

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

• Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

• Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

• Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

• Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

• Studi kasus reformulasi APBD.

• Simulasi analisis risiko fiskal daerah.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Menyusun strategi efisiensi anggaran yang tepat, efektif, dan aman secara regulatif.

• Mengoptimalkan PAD secara berkelanjutan dan akuntabel.

• Mengidentifikasi serta memitigasi risiko fiskal daerah secara sistematis.

• Meningkatkan kualitas tata kelola APBD berbasis kinerja dan akuntabilitas publik.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Kebijakan efisiensi belanja pemerintah tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional dan daerah. Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi pengendalian belanja serta penajaman prioritas pembangunan menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang lebih selektif, efektif, dan berbasis kinerja.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan rasionalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada hasil (outcome), indikator kinerja yang terukur, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan strategi penguatan tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi program prioritas, pengendalian belanja operasional, serta peningkatan efektivitas belanja modal dan pelayanan publik.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Efisiensi Anggaran Daerah dan Strategi Penyusunan APBD 2026 Berbasis Kinerja, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan terstruktur dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merancang APBD yang efisien, akuntabel, dan selaras dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi efisiensi belanja, teknik penyusunan APBD berbasis kinerja, serta praktik implementasi penganggaran daerah Tahun 2026 sesuai regulasi terbaru.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2026.

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun APBD berbasis kinerja dan indikator outcome.

Membantu pemerintah daerah dalam melakukan rasionalisasi dan penajaman program prioritas.

Mengurangi pemborosan belanja yang tidak produktif dan meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.

Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

Sekretaris Daerah

Kepala Bappeda

Kepala BPKAD/BPKA

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kepala OPD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPK-SKPD dan PPTK

Inspektorat Daerah/APIP

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Tim Penyusun RKPD dan APBD

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

Kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran tahun 2026

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD

Konsep dan prinsip penganggaran berbasis kinerja

Strategi rasionalisasi dan penajaman belanja daerah

Identifikasi belanja prioritas dan belanja non-prioritas

Sinkronisasi RKPD dengan KUA-PPAS dan APBD 2026

Teknik penyusunan indikator kinerja dan outcome program

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

Strategi mitigasi risiko dalam pelaksanaan efisiensi anggaran

Studi kasus penyusunan APBD berbasis kinerja

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Efisiensi Anggaran 2026

Landasan Hukum dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Penyusunan APBD

Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

Teknik Rasionalisasi dan Penajaman Program Prioritas

Penyusunan Indikator Kinerja dan Outcome Program

Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD 2026

Pengendalian dan Evaluasi Efisiensi Anggaran

Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com