Manajemen Risiko Hibah | Hibah Daerah | Pengelolaan Keuangan Daerah | SOPD | SPIP | Hibah Barang & Uang | Sarana Prasarana Olahraga | Akuntabilitas Hibah | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hibah daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola proses pengajuan hibah secara profesional dan berbasis risiko.

Hibah yang berasal dari pemerintah desa maupun organisasi masyarakat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun sarana dan prasarana olahraga kepada SOPD, merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun demikian, pengelolaan hibah seringkali menghadapi berbagai potensi risiko, seperti:

✔ Ketidaksesuaian proposal dengan kebutuhan daerah
✔ Risiko penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran
✔ Lemahnya verifikasi dan evaluasi proposal hibah
✔ Kurangnya dokumentasi dan pertanggungjawaban
✔ Tidak optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana

Sejalan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan hibah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui pendekatan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat:

✔ Mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap pengajuan
✔ Menyusun strategi mitigasi yang tepat
✔ Meningkatkan kualitas seleksi penerima hibah
✔ Memastikan akuntabilitas penggunaan hibah
✔ Meminimalisir temuan audit (APIP & BPK)

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Kebijakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
• Peraturan terkait hibah daerah & barang milik daerah

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami manajemen risiko dalam hibah
⚠ Proses verifikasi hibah masih bersifat administratif, belum berbasis risiko
⚠ Potensi temuan audit pada pengelolaan hibah masih tinggi
⚠ Hibah sarana prasarana sering tidak optimal pemanfaatannya
⚠ Kurangnya standar dokumen dan evaluasi hibah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman manajemen risiko hibah secara komprehensif
✔ Kemampuan menyusun dan mengevaluasi proposal hibah
✔ Template dokumen hibah berbasis risiko
✔ Strategi mitigasi risiko pengelolaan hibah
✔ Peningkatan akuntabilitas dan transparansi hibah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait pengelolaan hibah berbasis risiko

Meningkatkan kemampuan teknis dalam proses pengajuan dan evaluasi hibah

Meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidaktepatan hibah

Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah

Mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Hibah Daerah

• Konsep hibah daerah
• Peran hibah dalam pembangunan
• Kebijakan nasional terkait hibah
Output: Pemahaman dasar hibah daerah

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Hibah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Mekanisme hibah barang & uang
• Ketentuan hibah dari desa & organisasi
Output: Pemahaman regulasi hibah

Modul 3 — Manajemen Risiko Hibah

• Identifikasi risiko hibah
• Analisis dan pemetaan risiko
• Penyusunan mitigasi risiko
Output: Kemampuan analisis risiko hibah

Modul 4 — Mekanisme Pengajuan Hibah

• Penyusunan proposal hibah
• Persyaratan administrasi
• Standar kelayakan hibah
Output: Proposal hibah yang berkualitas

Modul 5 — Verifikasi & Evaluasi Hibah

• Teknik evaluasi proposal
• Uji kelayakan hibah
• Penilaian berbasis risiko
Output: Kemampuan evaluasi hibah

Modul 6 — Hibah Sarana & Prasarana Olahraga

• Pengelolaan hibah fasilitas olahraga
• Standar pemanfaatan dan pengawasan
• Risiko dalam hibah fisik
Output: Pengelolaan hibah sarpras optimal

Modul 7 — Monitoring & Pelaporan Hibah

• Sistem monitoring hibah
• Penyusunan laporan
• Pertanggungjawaban hibah
Output: Laporan hibah akuntabel

Modul 8 — Studi Kasus & Best Practice

• Kasus nyata di daerah
• Temuan audit hibah
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi penilaian proposal hibah
• Penyusunan peta risiko
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Hibah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Manajemen Risiko)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Pengajuan Hibah)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Evaluasi Hibah)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sarpras Olahraga)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template dokumen hibah & manajemen risiko
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat Daerah
• Dinas Pemuda dan Olahraga
• Bagian Kesra
• Seluruh OPD terkait
• Pemerintah Desa/Kelurahan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola hibah secara profesional dan berbasis risiko
✔ Meminimalisir potensi penyimpangan dan temuan audit
✔ Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah
✔ Mewujudkan tata kelola hibah yang transparan dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan hibah daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Reviu Perencanaan Daerah | RKPD 2027 | RPJMD | APBD | Sinkronisasi Perencanaan | SIPD-RI | Kinerja Daerah | Penganggaran Berbasis Kinerja | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berorientasi hasil, pemerintah terus mendorong penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan dan Penganggaran Daerah, pemerintah daerah diwajibkan melakukan reviu secara menyeluruh terhadap RPJMD, RKPD, dan APBD guna memastikan konsistensi, sinkronisasi, serta keselarasan dengan kebijakan nasional.

Reviu ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa:

✔ Perencanaan daerah selaras dengan RKP Nasional
✔ Program dan kegiatan berbasis kinerja (performance based)
✔ Indikator kinerja terukur dan realistis
✔ Penganggaran daerah efektif, efisien, dan akuntabel
✔ Tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran

Tahun 2026–2027 menjadi fase krusial dalam siklus perencanaan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu mengakomodasi prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak perangkat daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD belum optimal
✔ Program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Indikator kinerja belum terukur secara tepat
✔ Tingginya revisi dalam proses penganggaran
✔ Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas dokumen perencanaan, memperlambat pelaksanaan program, serta berdampak pada rendahnya capaian kinerja pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi terbaru guna meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat dan terintegrasi.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
• Kementerian Dalam Negeri — Permendagri Nomor 3 Tahun 2026
• Peraturan terkait lainnya

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami mekanisme reviu dokumen secara menyeluruh
⚠ Perubahan regulasi terbaru menuntut penyesuaian sistem perencanaan
⚠ Ketidaksinkronan perencanaan–penganggaran masih sering terjadi
⚠ Tingginya koreksi dalam pembahasan APBD
⚠ Reviu menjadi bagian penting dalam pengawasan (APIP & BPK)

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman Permendagri 3 Tahun 2026 secara komprehensif
✔ Kemampuan melakukan reviu RPJMD, RKPD, dan APBD
✔ Template reviu dokumen perencanaan
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Peningkatan kualitas dokumen daerah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan reviu perencanaan daerah

Meningkatkan kemampuan teknis dalam reviu RPJMD, RKPD, dan APBD

Meminimalisir ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran

Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan Daerah

• Arah kebijakan pembangunan nasional 2027
• Hubungan RKP, RPJMD, dan RKPD
• Reformasi perencanaan daerah
Output: Pemahaman kebijakan perencanaan nasional

Modul 2 — Regulasi Reviu Perencanaan

• Permendagri 3 Tahun 2026
• Permendagri 86 Tahun 2017
• Kebijakan terbaru perencanaan & penganggaran
Output: Pemahaman regulasi reviu

Modul 3 — Reviu RPJMD

• Struktur RPJMD
• Konsistensi visi–misi kepala daerah
• Evaluasi indikator kinerja
Output: Kemampuan reviu RPJMD

Modul 4 — Reviu RKPD

• Penyusunan RKPD 2027
• Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD
• Penetapan prioritas program
Output: Kemampuan reviu RKPD

Modul 5 — Reviu APBD

• Keterkaitan RKPD dan APBD
• Struktur belanja daerah
• Evaluasi kewajaran anggaran
Output: Pemahaman reviu APBD

Modul 6 — Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran

• Integrasi RPJMD – RKPD – APBD
• Konsistensi program & kegiatan
• Strategi mengurangi revisi anggaran
Output: Sinkronisasi dokumen daerah

Modul 7 — Perencanaan Berbasis Kinerja

• Performance based budgeting
• Penyusunan indikator output & outcome
• Target kinerja SMART
Output: Perencanaan berbasis kinerja

Modul 8 — Studi Kasus & Permasalahan

• Kasus nyata di daerah
• Kesalahan umum perencanaan
Output: Solusi implementatif

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi reviu RKPD
• Penyusunan indikator kinerja
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (RPJMD)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (APBD)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sinkronisasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template reviu dokumen
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Pejabat Perencana
• Tim penyusun RPJMD, RKPD, APBD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perencanaan daerah
• Auditor BPK / APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Melakukan reviu perencanaan dan penganggaran secara tepat
✔ Mewujudkan sinkronisasi dokumen pembangunan daerah
✔ Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan
✔ Menghindari koreksi dan temuan audit

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

PPh ASN | Pajak Progresif | PPh 21 | Reformasi Perpajakan | Keuangan Daerah | Tata Kelola ASN | Administrasi Perpajakan | Kepatuhan Pajak

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus melakukan reformasi sistem perpajakan melalui penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih berkeadilan dan proporsional, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi turunannya, ASN memiliki peran strategis sebagai wajib pajak sekaligus pelaksana administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) menjadi sangat penting.

Tahun 2026, berbagai penyesuaian kebijakan PPh, termasuk penguatan sistem tarif progresif dan penyempurnaan regulasi teknis, menuntut peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam:

✔ Perhitungan PPh 21 berbasis tarif progresif
✔ Pemotongan dan penyetoran pajak ASN
✔ Pelaporan pajak melalui sistem elektronik
✔ Pemahaman regulasi terbaru (UU, PP, PMK)
✔ Pencegahan kesalahan administrasi perpajakan

Kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar perangkat daerah, terutama dalam memastikan kesesuaian implementasi perpajakan dengan ketentuan terbaru serta menghindari risiko kesalahan administrasi dan temuan audit.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas ASN dalam pengelolaan Pajak Penghasilan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (terakhir UU No. 6 Tahun 2023)
• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
• PP No. 58 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21
• PMK No. 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 (berlaku 2026)
• Ketentuan perpajakan lainnya yang relevan

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami teknis PPh 21 secara detail
⚠ Perubahan regulasi terbaru memerlukan penyesuaian sistem administrasi
⚠ Risiko kesalahan pemotongan & pelaporan pajak masih tinggi
⚠ PPh ASN menjadi objek audit (BPK/APIP)
⚠ Diperlukan keseragaman implementasi di seluruh daerah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman regulasi perpajakan terbaru
✔ Kemampuan teknis pengelolaan PPh ASN
✔ Template & simulasi perhitungan
✔ Peningkatan kepatuhan pajak instansi

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan PPh terbaru

Meningkatkan kemampuan teknis dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan di SKPD

Menyelaraskan implementasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah

Mendukung peningkatan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak ASN

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Terbaru Pajak Penghasilan ASN

• Reformasi perpajakan nasional
• UU HPP & arah kebijakan pajak
• Perubahan regulasi terbaru
Output: Pemahaman kebijakan PPh ASN 2026

Modul 2 — Regulasi PPh 21 ASN

• PP 58/2023
• PMK terbaru 2025–2026
• Ketentuan tarif progresif
Output: Pemahaman regulasi teknis PPh ASN

Modul 3 — Mekanisme Perhitungan PPh 21

• Tarif progresif PPh
• Perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan
• Simulasi perhitungan pajak ASN
Output: Kemampuan menghitung PPh ASN secara benar

Modul 4 — Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

• Mekanisme pemotongan pajak
• e-Bupot & e-SPT
• Pelaporan pajak ASN
Output: Penguasaan administrasi perpajakan

Modul 5 — Studi Kasus & Permasalahan Daerah

• Kasus nyata di OPD
• Kesalahan umum dalam pengelolaan pajak
Output: Solusi praktis implementasi

Modul 6 — Workshop Praktik

• Simulasi perhitungan pajak
• Penyusunan laporan pajak
• Review hasil peserta
Output: Dokumen & hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Pengarahan Kebijakan Perpajakan
10.30 – 12.00 Modul 1: Kebijakan PPh ASN
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 2: Regulasi PPh 21
14.30 – 16.00 Modul 3: Perhitungan PPh
16.00 – 16.30 Diskusi & Tanya Jawab

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 4: Administrasi PPh
10.00 – 11.30 Modul 5: Studi Kasus
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 6: Workshop Praktik
14.30 – 16.00 Evaluasi & Review
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template perhitungan pajak
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

💳 PEMBAYARAN

1. On the spot saat registrasi

2. Transfer ke:
   Bank BRI — 0424-01-000925-30-7
   A.n.: LINKPEMDA

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah
• BKD / BKPSDM
• Bappeda
• Seluruh OPD
• Bendahara Pengeluaran
• Pengelola Keuangan & Pajak
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Keuangan (DJP)
• Kemendagri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perpajakan
• Auditor BPK/APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola PPh ASN secara tepat & sesuai regulasi
✔ Meningkatkan kepatuhan perpajakan
✔ Menghindari kesalahan administrasi & temuan audit
✔ Mendukung optimalisasi penerimaan negara

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

LKPJ | LPPD | Evaluasi Kinerja Daerah | Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2026 | Pelaporan Kinerja | Tata Kelola Pemerintahan | Akuntabilitas Daerah

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun LKPJ Kepala Daerah dan LPPD secara akurat, komprehensif, terukur, dan sesuai regulasi terbaru. Dokumen LKPJ dan LPPD tidak lagi sebatas laporan administratif, namun menjadi instrumen strategis evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh pemerintah pusat.

Tahun 2026, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) terbaru, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam:

✔ Penyusunan data kinerja
✔ Analisis capaian program
✔ Verifikasi & validasi data
✔ Integrasi indikator dengan kebijakan nasional

Kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar perangkat daerah, terutama dalam penyesuaian metodologi penyusunan LKPJ dan LPPD serta pemutakhiran IKK berdasarkan pedoman terbaru Kemendagri.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis komprehensif agar aparatur daerah mampu menyusun LKPJ–LPPD secara benar, sistematis, dan sesuai standar evaluasi nasional 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi nasional terbaru:

• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)
• Permendagri 18/2020 tentang Pelaksanaan PP 13/2019
• Permendagri 10/2023 tentang Pedoman Penyusunan LKPJ
• Permendagri 134/2023 tentang Penyusunan LPPD
• Kebijakan IKK 2026 terbaru Kemendagri

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memahami metode penyusunan LKPJ & LPPD terbaru
⚠ Perubahan IKK 2026 memerlukan penyesuaian indikator & metode pengumpulan data
⚠ Kualitas pelaporan kinerja menjadi dasar pembinaan pusat
⚠ Kesalahan penyusunan → nilai evaluasi rendah & rekomendasi perbaikan berulang
⚠ Perlu keselarasan antara perencanaan, pelaporan kinerja, dan kebijakan pusat

Dengan bimtek ini, Pemda akan memperoleh:

✔ Pemahaman teknis regulasi terbaru
✔ Kemampuan menyusun LKPJ+LPPD yang baik & siap evaluasi
✔ Template siap pakai
✔ Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang penyusunan LKPJ & LPPD berbasis regulasi terbaru

2. Meningkatkan akurasi pelaporan capaian kinerja daerah

3. Menyesuaikan indikator dengan IKK Tahun 2026

4. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

5. Menyamakan persepsi antar-OPD dalam penyusunan data dan laporan

📘 MATERI BIMTEK (KOMPRESI & STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Terbaru Penyusunan LKPJ & LPPD

• Kerangka regulasi
• Standar penyusunan dan mekanisme pelaporan
• Kriteria evaluasi pusat
Output: Pemahaman dasar penyusunan LKPJ & LPPD 2026

Modul 2 — Penyesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2026

• Struktur IKK terbaru
• Metode penetapan indikator
• Mekanisme perhitungan capaian
Output: Template IKK berdasarkan pedoman 2026

Modul 3 — Teknik Penyusunan LKPJ

• Pengumpulan data kinerja
• Penyusunan bab per bab
• Analisis capaian program–kegiatan
Output: Draft LKPJ siap evaluasi

Modul 4 — Teknik Penyusunan LPPD

• Pengisian seluruh komponen LPPD
• Verifikasi & validasi data
• Penilaian indikator & capaian kinerja
Output: Draft LPPD siap unggah & siap evaluasi pusat

Modul 5 — Studi Kasus & Penyelarasan Data LKPJ–LPPD

• Analisis contoh laporan yang baik
• Identifikasi kesalahan umum daerah
Output: Template laporan final terstandardisasi

Modul 6 — Workshop Praktik Penyusunan

• Praktik langsung penyusunan LKPJ
• Penyusunan LPPD berdasarkan template
• Review & evaluasi hasil peserta
Output: Dokumen final siap digunakan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 — Registrasi Peserta & Coffee Break
09.00 – 09.30 — Pembukaan Acara
09.30 – 10.30 — Pengarahan Kemendagri
10.30 – 12.00 — Modul 1: Kebijakan LKPJ–LPPD Terbaru
12.00 – 13.00 — ISHOMA
13.00 – 14.30 — Modul 2: Penyesuaian IKK Tahun 2026
14.30 – 16.00 — Diskusi Interaktif & Tanya Jawab
16.00 – 16.30 — Penutupan Hari Pertama

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 — Modul 3: Teknik Penyusunan LKPJ
10.00 – 11.30 — Modul 4: Teknik Penyusunan LPPD
11.30 – 12.30 — Studi Kasus Penyusunan LKPJ–LPPD
12.30 – 13.30 — ISHOMA
13.30 – 15.00 — Modul 5: Workshop Penyusunan Dokumen
15.00 – 16.30 — Evaluasi & Umpan Balik
16.30 – 17.00 — Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat
✔ Modul pelatihan premium
✔ Tas & seminar kit
✔ Materi/makalah
✔ Konsumsi & coffee break

💳 PEMBAYARAN

1. On the spot saat registrasi, atau
2. Transfer ke:
Bank BRI — 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• Setda & TAPD
• Seluruh OPD teknis
• Pengelola data kinerja
• Analis perencanaan & pelaporan

🎤 NARASUMBER

• Kemendagri (Ditjen Bina Keuda & Evaluasi Kinerja Daerah)
• Bappenas
• Akademisi & praktisi kinerja daerah
• Auditor APIP/BPK
• Konsultan tata kelola pemerintahan

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun LKPJ & LPPD secara profesional
✔ Menyesuaikan IKK sesuai kebijakan 2026
✔ Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja daerah
✔ Memperkuat tata kelola & akuntabilitas publik

LINKPEMDA siap mendampingi daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Standar Belanja | ASB Fisik & Non-Fisik | Model ASB | Penyusunan ASB | RKA-SKPD | SIPD-RI | Efisiensi & Rasionalisasi Belanja

Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, kualitas belanja, dan rasionalitas anggaran pada Pemerintah Daerah. Tahun 2026, seluruh pemerintah daerah dituntut menerapkan ASB sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja serta integrasi penuh dalam penyusunan RKA-SKPD pada SIPD-RI.

Transformasi perencanaan dan penganggaran nasional menekankan pentingnya:

✔ Penyusunan ASB berbasis kebutuhan riil dan standar kewajaran biaya
✔ ASB untuk kegiatan fisik dan non-fisik secara terstruktur dan terukur
✔ Penggunaan model ASB sesuai karakteristik OPD / subkegiatan
✔ Integrasi ASB dalam penyusunan RKA-SKPD melalui SIPD-RI
✔ Penguatan analisis belanja untuk meningkatkan kualitas APBD

Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala:

⚠ Tidak memiliki model ASB yang sesuai karakteristik program
⚠ ASB belum menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD
⚠ Ketidaksesuaian rincian anggaran dengan standar kegiatan
⚠ Kegiatan menjadi tidak efisien → pemborosan belanja
⚠ Penginputan di SIPD-RI tidak sinkron dengan analisis perencanaan
⚠ Kualitas APBD rendah (indikator kinerja, output, dan efisiensi)

Untuk itu, Bimtek ini disusun secara komprehensif, aplikatif, dan berbasis praktik guna memastikan peserta mampu menyusun ASB yang benar, terukur, dan siap diterapkan dalam RKA-SKPD 2026 melalui SIPD-RI.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek mengacu pada peraturan nasional:

• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri 70/2019 tentang SIPD
• Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri RKPD dan Renja Tahun 2026
• Pedoman Penganggaran dan RKA-SKPD pada SIPD-RI
• Standar Biaya & Standar Belanja Nasional/Daerah
• Ketentuan teknis perencanaan–penganggaran terbaru Tahun 2026

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Memahami konsep dan regulasi ASB

• Fungsi, manfaat, dan penerapan ASB
• Perbedaan antara ASB, SBU, SBK, dan HSPK
• Keterkaitan ASB dengan kinerja & efisiensi anggaran

2. Mampu menyusun ASB Fisik dan Non-Fisik secara benar

• Analisis kebutuhan
• Penyusunan formula & komponen biaya
• Penyusunan variabel dan satuan kerja
• Identifikasi output–outcome

3. Mengembangkan model-model ASB sesuai karakteristik OPD

• Model ASB berbasis volume
• Model ASB berbasis kompleksitas
• Model ASB berbasis standar waktu
• Model ASB untuk layanan dasar & layanan pendukung

4. Integrasi ASB dalam penyusunan RKA-SKPD pada SIPD-RI

• Penyusunan kegiatan sesuai standar belanja
• Rincian belanja berbasis analisis
• Konsistensi perencanaan–penganggaran–SIPD

5. Menghasilkan dokumen ASB & RKA yang siap audit dan valid

Output peserta:

📄 Dokumen ASB Fisik & Non-Fisik
📄 Model ASB OPD
📄 Matriks perhitungan & formula
📄 Draft RKA-SKPD sesuai ASB
📄 Integrasi ke SIPD-RI
📄 Standar pelaporan & dokumentasi

🔥 URGENSI KEGIATAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memiliki ASB yang lengkap
⚠ RKA-SKPD sering tidak efisien → revisi berulang
⚠ Standar belanja tidak sesuai → temuan BPK
⚠ Integrasi ASB–SIPD sering gagal → anggaran tidak rasional
⚠ Kualitas APBD dinilai dari efisiensi & kewajaran belanja

Dengan Bimtek ini, Pemda dapat:

✔ Meningkatkan efisiensi belanja
✔ Mengurangi pemborosan APBD
✔ Memperbaiki kualitas RKA-SKPD
✔ Meningkatkan skor evaluasi APBD
✔ Menurunkan risiko temuan audit

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 HARI PERTAMA

📘 Modul 1 — Kebijakan & Konsep Dasar ASB

• Fungsi ASB dalam perencanaan–penganggaran
• Regulasi dan standar belanja
• Jenis ASB (fisik & non-fisik)
Output: Pemahaman dasar ASB 2026

📘 Modul 2 — Penyusunan ASB Fisik & Non-Fisik

✔ Identifikasi kebutuhan
✔ Penyusunan formula biaya
✔ Penentuan variabel kerja
✔ Penyusunan komponen belanja
✔ Penghitungan total standar biaya
Output: Draft ASB lengkap

📘 Modul 3 — Model-model ASB sesuai karakteristik OPD

• Model volume
• Model kompleksitas
• Model waktu
• Model layanan dasar
Output: Template model ASB OPD

📌 HARI KEDUA

📘 Modul 4 — Integrasi ASB ke RKA-SKPD pada SIPD-RI

• Penggunaan ASB dalam penyusunan rincian belanja
• Penyesuaian dengan nomenklatur SIPD
• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
Output: Draft RKA sesuai ASB

📘 Modul 5 — Validasi, Pengendalian, dan Review ASB

• Pemeriksaan kewajaran belanja
• Cross-check dengan SBU/HSPK
• Penyesuaian pagu & kebijakan
Output: Dokumen ASB siap ditetapkan

📘 Modul 6 — Implementasi, Monitoring & Audit ASB

• Penerapan ASB dalam siklus APBD
• Pengendalian pelaksanaan
• Dokumentasi pendukung audit
Output: Dokumen ASB & RKA siap audit

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• Seluruh OPD teknis
• Pengelola SIPD-RI
• Pejabat Perencana
• PPK/PPTK
• Analis anggaran
• Sekretariat Daerah & TAPD

🎤 NARASUMBER

• Kemendagri (Direktorat Bina Keuda & SIPD-RI)
• Bappenas
• Praktisi ASB Nasional
• Auditor BPK/APIP
• Konsultan Perencanaan & Penganggaran

📅 JADWAL

Metode: Tatap muka / In-House / Kelas Online
Durasi: 2 hari penuh
Lokasi: Jakarta / Bandung / Surabaya / Bali / Makassar / sesuai permintaan

💰 PAKET BIAYA

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

Termasuk:
✔ Sertifikat 
✔ Modul premium
✔ Template ASB
✔ Template RKA
✔ Konsumsi
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemda mampu:

✔ Menyusun ASB secara profesional
✔ Menghasilkan RKA-SKPD yang rasional & efisien
✔ Meningkatkan kualitas APBD
✔ Meminimalkan temuan audit
✔ Memperkuat perencanaan–penganggaran berbasis kinerja

LINKPEMDA siap mendampingi daerah membangun sistem ASB yang kuat, terukur, dan berdampak.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Sinkronisasi TKD | Penyusunan Usulan DAK | Optimalisasi DTU | Strategi Pemenuhan DID | SIPD-PD | Kinerja Daerah | Efisiensi Belanja Daerah

Transformasi kebijakan fiskal tahun 2026 menuntut Pemerintah Daerah memiliki kompetensi teknis dan strategis dalam memaksimalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang meliputi:

• DTU (DAU + DBH)

• DAK Fisik & Non Fisik

• DID (Dana Insentif Daerah)

Perubahan regulasi pusat di 2026 menekankan pentingnya:

✔ Perencanaan TKD berbasis kinerja
✔ Penyusunan usulan DAK berbasis data dukung lengkap
✔ Optimalisasi pemanfaatan DAU & DBH untuk layanan publik
✔ Pemenuhan indikator DID yang semakin ketat
✔ Integrasi penuh perencanaan–penganggaran melalui SIPD-PD
✔ Pelaporan TKD berbasis outcome, bukan sekadar serapan

Namun dalam praktik di daerah masih banyak ditemukan kendala:

⚠ Usulan DAK gagal verifikasi karena data kurang
⚠ Penyerapan DAK lambat → risiko perdaerahan
⚠ Pemanfaatan DTU tidak berbasis prioritas
⚠ Tidak terpenuhinya indikator DID → kehilangan insentif miliaran
⚠ Perencanaan di SIPD-PD tidak sinkron dengan RKP
⚠ Laporan TKD tidak memenuhi standar pusat

Untuk itu, Bimtek ini disusun secara komprehensif, aplikatif, dan 100% berbasis praktik, agar peserta mampu menyusun perencanaan, usulan, pelaksanaan, dan pelaporan TKD sesuai standar nasional dan siap audit.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek mengacu pada kebijakan nasional terbaru:

• UU 1/2022 Hubungan Keuangan Pusat–Daerah
• PP tentang Rincian TKD
• Permenkeu TKD Tahun Anggaran 2026
• Juknis DAK Fisik & Non Fisik
• Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan Menteri terkait sektor DAK
• Pedoman Penyusunan RKPD, Renja, SIPD-PD Tahun 2026
• Peraturan DID 2026 (Kriteria Kinerja & Penilaian)

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Usulan DAK 2026

Termasuk:

• Analisis kebutuhan (gap analysis)
• Penyusunan RAB
• Peta geotagging
• Data baseline
• Output–Outcome
• Readiness Criteria

2. Optimalisasi DTU (DAU & DBH) berbasis Prioritas & Kinerja

• Mandatory Spending
• Belanja produktif
• Penguatan layanan dasar
• Penganggaran berbasis risiko
• Analisis belanja berkualitas

3. Pemenuhan Indikator & Kriteria DID 2026

Agar daerah dapat memperoleh insentif:

• Kinerja pengelolaan keuangan
• SPBE
• SAKIP/LPPD
• Inovasi daerah
• Pelayanan publik

4. Sinkronisasi Perencanaan → Penganggaran → TKD melalui SIPD-PD

• Program–kegiatan sesuai nomenklatur
• Rincian dan lokasi terverifikasi
• Integrasi dengan RKP & RPJMN

5. Menghasilkan Dokumen TKD yang Siap Audit

Output peserta:

📄 Usulan DAK 2026 lengkap
📄 Dokumen analisis kebutuhan
📄 Draft strategi DID
📄 Rencana penggunaan DTU 2026
📄 Matriks sinkronisasi SIPD-PD
📄 Pelaporan TKD siap auditor

🔥 URGENSI KEGIATAN

Bimtek ini menjadi prioritas karena:

⚠ Banyak daerah kehilangan kesempatan DAK (ratusan miliar)
⚠ DID semakin ketat → hanya yang memenuhi kinerja tinggi
⚠ Tingginya temuan audit pada DAK Fisik & Non Fisik
⚠ Perencanaan tidak sesuai SIPD-PD → revisi/penolakan
⚠ Pemanfaatan DTU belum optimal → pemborosan anggaran

Bimtek ini membantu Pemda menghindari kerugian fiskal dan meningkatkan pendapatan daerah melalui TKD yang optimal.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

Format, struktur, dan kedalaman materi sama dengan contoh PBJ — tetapi khusus TKD 2026.

📌 HARI PERTAMA

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Dana Transfer ke Daerah 2026

Materi:

• Arah kebijakan TKD 2026
• Prioritas pembangunan nasional
• Integrasi TKD dengan RPJMN, RKP 2026
• Reformasi formula DAU, DBH, DAK
• Kebijakan DID tahun 2026

Output: Pemahaman kebijakan TKD secara menyeluruh.

📘 Modul 2 — Strategi Penyusunan Usulan DAK 2026 (Fisik & Nonfisik)

Materi:

✔ Gap Analysis
✔ Penetapan Output–Outcome
✔ Penyusunan RAB
✔ Readiness Criteria
✔ Peta lokasi & geotagging
✔ Upload usulan di sistem

Workshop menggunakan:

• Template usulan
• Contoh data baseline
• Simulasi pengisian

Output: Draft usulan DAK lengkap dan siap verifikasi.

📘 Modul 3 — Sinkronisasi DAK dengan Perencanaan Daerah (RKPD, Renja, SIPD-PD)

Fokus:

• Nomenklatur program–kegiatan
• Kesesuaian lokasi, pagu, rincian
• Integrasi data ke SIPD-PD

Output: Dokumen sinkronisasi TKD–RKPD–SIPD 2026.

📌 HARI KEDUA

📘 Modul 4 — Optimalisasi Penggunaan DTU (DAU & DBH) untuk Layanan Dasar

Materi:

• Mandatory spending
• Perhitungan DAU formulasi baru
• Belanja produktif vs belanja tidak prioritas
• Penganggaran berbasis risiko
• Perhitungan kebutuhan SDM & layanan dasar

Output: Matriks optimalisasi DTU 2026.

📘 Modul 5 — Strategi Pemenuhan Indikator Dana Insentif Daerah (DID) 2026

Peserta menghasilkan:

📄 Profil kinerja daerah
📄 GAP indikator DID 2026
📄 Rencana aksi pemenuhan indikator
📄 Fokus sektor prioritas: SPBE–SAKIP–LPPD–Inovasi

Pendampingan step-by-step langsung.

📘 Modul 6 — Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan TKD (DTU, DAK, DID)

Materi:

• Standar pelaporan nasional
• Realisasi fisik–keuangan
• Dokumentasi kegiatan
• Penyelesaian kendala realisasi
• Pelaporan berbasis outcome
• Format laporan sesuai pemeriksa

Output: Laporan TKD 2026 siap audit.

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda
• BPKAD
• OPD Teknis pengelola DAK
• Inspektorat
• Pengelola SIPD-PD
• Pejabat perencana & PPTK
• Sekretariat daerah
• TAPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Keuangan RI
• Kementerian Perencanaan/Bappenas
• Kemendagri
• Praktisi nasional pengelolaan TKD
• Auditor BPK/APIP

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh (Full Workshop)
Metode: Tatap Muka / In-House / Online
Lokasi: Seluruh kota besar di Indonesia

💰 PAKET BIAYA

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000 / peserta
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000 / peserta
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000 / peserta

Termasuk:

✔ Sertifikat 32 JP
✔ Modul premium
✔ Template usulan DAK
✔ Template strategi DID
✔ Template optimalisasi DTU
✔ Konsumsi
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini memberikan manfaat nyata:

✔ Usulan DAK lebih mudah disetujui
✔ Pemda tidak kehilangan peluang miliaran rupiah
✔ Penyerapan TKD meningkat signifikan
✔ DID mudah tercapai
✔ Laporan TKD siap audit
✔ Perencanaan–penganggaran daerah semakin berkualitas

LINKPEMDA siap mendampingi daerah mewujudkan pengelolaan TKD yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Perencanaan Pengadaan | Spesifikasi Teknis | KAK | Analisis Kebutuhan | Standar PBJ Nasional | Efisiensi Anggaran | Tata Kelola Pengadaan

Transformasi tata kelola pengadaan tahun 2026 menuntut setiap perangkat daerah untuk memiliki kompetensi profesional dalam menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akurat, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Perubahan kebijakan nasional menekankan pentingnya:

✔ Perencanaan PBJ berbasis kebutuhan nyata
✔ Spesifikasi Teknis yang jelas, objektif, dan dapat diverifikasi
✔ Penyusunan KAK yang selaras dengan tujuan organisasi
✔ Estimasi biaya yang rasional dan akuntabel
✔ Integrasi PBJ dengan perencanaan & penganggaran daerah
✔ Mendorong efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan:

⚠ Spesifikasi Teknis terlalu umum atau tidak dapat diuji
⚠ KAK tidak menggambarkan kebutuhan riil unit kerja
⚠ Belanja tidak efisien karena salah mendefinisikan kebutuhan
⚠ Dokumen pengadaan tidak sesuai standar PBJ nasional
⚠ Masih terjadi copy–paste spesifikasi dari vendor
⚠ Estimasi biaya tidak rasional dan rawan temuan pemeriksa

Untuk itu, Bimtek ini dirancang komprehensif, aplikatif, dan berbasis praktik agar peserta benar-benar mampu menghasilkan dokumen perencanaan PBJ yang valid, profesional, dan siap audit.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek mengacu pada regulasi nasional terkait PBJ:

• Perpres 12/2021 tentang Perubahan Perpres 16/2018
• Perlem LKPP tentang Perencanaan Pengadaan
• Perlem LKPP tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Teknis
• Perlem LKPP tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Standar Dokumen Pengadaan Pemerintah
• Peraturan Kepala Daerah tentang PBJ
• Regulasi penganggaran nasional (PP/Permendagri terbaru)

🎯 TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Menguatkan Kompetensi Penyusunan Spesifikasi Teknis

• Prinsip dasar penyusunan spesifikasi
• Jenis-jenis spesifikasi (fungsi, kinerja, teknis, campuran)
• Spesifikasi obyektif, terukur, dan tidak berpihak
• Penetapan standar mutu & parameter uji

2. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan KAK yang Profesional

• Struktur KAK sesuai standar LKPP
• Perumusan latar belakang, tujuan, dan lingkup kerja
• Output–outcome kegiatan
• Analisis risiko dan strategi mitigasi

3. Memperkuat Perencanaan PBJ Berbasis Kebutuhan

• Integrasi Renstra – Renja – RKBJ – RUP
• Penetapan kebutuhan prioritas
• Kesesuaian dengan plafon anggaran dan SIPD

4. Meningkatkan Akuntabilitas Belanja Pemerintah

• Penyusunan perkiraan biaya (OE)
• Prinsip value for money
• Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah

5. Menghasilkan Dokumen Perencanaan PBJ yang Siap Audit

Peserta menghasilkan:
📄 Spesifikasi Teknis lengkap & terukur
📄 KAK standar LKPP
📄 Rencana Pengadaan (RUP) awal
📄 Draft OE (estimasi biaya)
📄 Analisis kebutuhan barang/jasa

🔥 URGENSI KEGIATAN

Bimtek ini menjadi prioritas nasional karena:

⚠ Banyak temuan audit terkait Spesifikasi & KAK
⚠ Perencanaan PBJ belum terintegrasi dengan perencanaan daerah
⚠ Masih terjadi belanja tidak tepat sasaran
⚠ Belum adanya standar penyusunan KAK di sebagian OPD
⚠ Sering terjadi salah definisi kebutuhan → pemborosan anggaran

Dengan bimtek ini, perangkat daerah akan memiliki standar perencanaan PBJ yang kuat, seragam, dan akuntabel.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan Pengadaan Tahun 2026

Materi:
• Arah kebijakan PBJ Nasional
• Standar dokumen perencanaan PBJ
• Integrasi RKBJ–RUP

Output: Pemahaman tentang standar PBJ nasional terbaru.

📘 Modul 2 — Teknik Penyusunan Spesifikasi Teknis yang Profesional

Materi:
• Prinsip konstruksi spesifikasi
• Jenis-jenis spesifikasi
• Parameter uji & standar mutu
• Contoh spesifikasi barang/jasa

Output: Draft spesifikasi teknis siap digunakan.

📘 Modul 3 — Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sesuai Perlem LKPP

Fokus:
✔ Struktur KAK lengkap
✔ Lingkup kerja & output
✔ Jadwal pelaksanaan
✔ Metode pelaksanaan

Output: KAK lengkap sesuai standar nasional.

📌 Hari Kedua

📘 Modul 4 — Penyusunan Estimasi Biaya (OE) yang Rasional & Akuntabel

Materi:
• Metode penyusunan OE
• Referensi harga resmi
• Analisis harga satuan
• Kesesuaian dengan pagu anggaran

Output: Draft OE siap digunakan.

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa (RKBJ)

Peserta menghasilkan:
📄 Daftar kebutuhan prioritas
📄 Perumusan rasionalisasi kebutuhan
📄 Integrasi ke RUP

Pendampingan step-by-step oleh fasilitator.

📘 Modul 6 — Analisis Risiko & Mitigasi dalam Perencanaan Pengadaan

Fokus:
• Identifikasi risiko PBJ
• Risiko teknis, biaya, dan jadwal
• Strategi mitigasi

Output: Dokumen analisis risiko PBJ.

👥 TARGET PESERTA

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Pejabat Pengadaan
• Pokja Pemilihan
• Bendahara/Perencana OPD
• PPTK
• Auditor Internal/Inspektorat
• Pengelola Program & Kegiatan

🎤 NARASUMBER

• LKPP RI
• Praktisi Pengadaan Nasional
• Trainer PBJ 
• Akademisi Pengadaan & Manajemen Aset
• Auditor pemerintah (APIP)

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh (Full Workshop)
Metode: Tatap Muka / In-house / Online
Lokasi: Seluruh kota besar di Indonesia

💰 PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000 / peserta
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000 / peserta
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:
✔ Sertifikat 
✔ Modul premium
✔ Template Spesifikasi Teknis & KAK
✔ Template RKBJ & OE
✔ Konsumsi
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan:

✔ Kualitas dokumen perencanaan PBJ
✔ Efektivitas & efisiensi belanja pemerintah
✔ Akuntabilitas dan bukti siap audit
✔ Kompetensi PPK, pejabat pengadaan, dan perencana
✔ Implementasi PBJ yang profesional & berstandar nasional

Dengan bimtek ini, perangkat daerah mampu menghasilkan Spesifikasi Teknis, KAK, dan dokumen perencanaan PBJ yang bermutu tinggi, akurat, dan kredibel.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Integrasi Kurikulum Nasional | AKM | HOTS | Asesmen Format & Sumatif | Analisis Data Penilaian | Pemerataan Mutu Pendidikan

Transformasi penilaian pembelajaran tahun 2026 menuntut guru dan pengawas memiliki kompetensi profesional dalam menyusun soal yang bermutu, berbasis HOTS, sesuai kurikulum nasional, serta mampu dianalisis secara valid dan reliabel.

Perubahan kebijakan asesmen menekankan:

✔ Soal berbasis kompetensi
✔ Konstruksi soal HOTS–AKM
✔ Analisis butir soal
✔ Validitas instrumen
✔ Pemanfaatan data hasil penilaian
✔ Penyusunan bank soal sekolah

Namun, di lapangan masih banyak tantangan besar seperti:

⚠ Soal kurang mengukur kompetensi berpikir tingkat tinggi
⚠ Tidak selaras antara tujuan pembelajaran dan indikator soal
⚠ Banyak soal tidak valid, ambigu, atau tidak sesuai level kognitif
⚠ Guru belum menguasai teknik analisis butir soal
⚠ Pemanfaatan data hasil asesmen masih rendah
⚠ Bank soal sekolah belum terstandar

Untuk itu, Bimtek Penguatan Kompetensi Guru & Pengawas ini disusun secara komprehensif, teknis, dan langsung aplikatif agar peserta mampu menyusun, menguji, dan menganalisis soal berkualitas sesuai standar nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi nasional:

• Permendikbudristek tentang Kurikulum Nasional
• Permendikbudristek Asesmen Pendidikan
• Kebijakan Asesmen Nasional (AN)
• Standar Penilaian Pendidikan (SPP)
• Pedoman Penyusunan Soal Numerasi–Literasi AKM
• Panduan Implementasi Kurikulum Tahun 2026
• Peraturan tentang kompetensi guru & pengawas

🎯 TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Meningkatkan kompetensi penyusunan soal HOTS & AKM

• Struktur soal HOTS
• Level kognitif (LOT – MOT – HOT)
• Integrasi literasi & numerasi dalam soal

2. Memperkuat kemampuan analisis butir soal

• Validitas
• Reliabilitas
• Tingkat kesukaran
• Daya pembeda
• Pola jawaban peserta

3. Menyusun instrumen asesmen yang selaras kurikulum

• Tujuan → Indikator → Soal
• Penyusunan tabel spesifikasi (kisi-kisi)
• Kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran (CP)

4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil asesmen

• Analisis data asesmen kelas
• Identifikasi kelemahan & perbaikan pembelajaran
• Integrasi hasil asesmen ke raport pendidikan

5. Menghasilkan bank soal berkualitas di satuan pendidikan

Peserta menghasilkan:
📄 Set soal HOTS
📄 Kisi-kisi lengkap
📄 Analisis butir soal
📄 Bank soal sekolah yang siap digunakan

🔥 URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi prioritas karena:

⚠ Hasil AN menunjukkan kompetensi siswa belum optimal
⚠ Mayoritas guru belum tersertifikasi penyusunan soal HOTS
⚠ Bank soal sekolah masih belum distandardisasi
⚠ Banyak kesalahan konstruksi pada soal USBN/US/PTS/PAS
⚠ Pengawas membutuhkan instrumen supervisi akademik berbasis data

Dengan bimtek ini, guru & pengawas akan memiliki standar asesmen nasional yang seragam dan profesional.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Penilaian 2026 & Standar Baru Asesmen

Materi inti:
• Arah kebijakan kurikulum & penilaian 2026
• Standar nasional penyusunan instrumen
• Prinsip HOTS–AKM
• Integrasi asesmen formatif–sumatif

Output:
Pemahaman menyeluruh tentang perubahan asesmen 2026.

📘 Modul 2 — Penyusunan Kisi-Kisi & Teknik Penulisan Soal HOTS

Materi:
• Penyusunan indikator SMART
• Tabel spesifikasi
• Prinsip konstruksi soal
• Penulisan stem, opsi, kunci, dan distraktor

Output:
Kisi-kisi + 10 soal HOTS siap ujicoba.

📘 Modul 3 — Penyusunan Soal AKM Literasi & Numerasi

Fokus materi:
✔ Format AKM SD–SMP–SMA
✔ Level literasi numerasi
✔ Soal stimulus panjang
✔ Soal integratif lintas mata pelajaran

Output:
Set soal AKM mini (literasi & numerasi) buatan peserta.

📌 Hari Kedua

📘 Modul 4 — Analisis Butir Soal: Manual & Aplikasi

Materi premium:
• Validitas isi & konstruk
• Analisis tingkat kesukaran
• Analisis daya pembeda
• Pola jawaban peserta
• Penggunaan aplikasi analisis

Output:
Laporan analisis butir soal lengkap.

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Bank Soal Sekolah

Peserta menghasilkan:

📄 Bank soal berkualitas
📄 Kisi-kisi lengkap
📄 Analisis kualitas soal
📄 Paket soal siap digunakan

Pendampingan step-by-step oleh fasilitator nasional.

📘 Modul 6 — Penguatan Supervisi Akademik untuk Pengawas

Fokus:
• Instrumen supervisi asesmen
• Validasi bank soal sekolah
• Memonitor konsistensi penilaian guru
• Penguatan budaya asesmen kelas

Output:
Instrumen supervisi akademik untuk pengawas.

👥 TARGET PESERTA

• Guru SD/SMP/SMA/SMK
• Guru semua mata pelajaran
• Pengawas sekolah
• Wakasek kurikulum
• Tim penjamin mutu satuan pendidikan
• Tim penyusun bank soal

🎤 NARASUMBER

• Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskur) – Kemendikbudristek
• Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik)
• Pengembang Kurikulum Nasional
• Praktisi & Trainer Nasional Penilaian HOTS–AKM
• Akademisi Pendidikan & Evaluasi Pembelajaran

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode: Tatap muka / In-house / Online
Lokasi: Seluruh kota besar di Indonesia

💰 PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room — Rp 5.500.000/peserta
Paket B – Twin Share — Rp 5.000.000/peserta
Paket C – Non Akomodasi — Rp 4.000.000/peserta

Sudah termasuk:
✔ Sertifikat 
✔ Modul premium HOTS–AKM
✔ Template kisi-kisi profesional
✔ Contoh analisis butir soal
✔ Bank soal berbagai level
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimtek ini disusun sebagai upaya strategis peningkatan mutu pembelajaran melalui:

✔ Soal berkualitas
✔ Asesmen berbasis data
✔ Pemanfaatan analisis hasil belajar
✔ Penguatan guru & pengawas
✔ Bank soal sekolah yang terstandar nasional

Dengan mengikuti bimtek ini, satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas asesmen, memperkuat mutu pembelajaran, dan mendorong pencapaian standar nasional pendidikan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

Integrasi Belanja Wajib | SIPD-RI | Penganggaran Daerah | Kesenjangan Fiskal | Standar Pelayanan Minimal | Reformasi Tata Kelola

Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memasuki era baru melalui penerapan SIPD-RI yang semakin terintegrasi, bersifat mandatory, dan berbasis data sektoral. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan:

✔ perencanaan
✔ penganggaran
✔ belanja wajib
✔ sinkronisasi indikator
✔ serta pemenuhan kebutuhan layanan publik

berjalan dalam satu kerangka integratif sesuai regulasi terbaru.

Pada praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi daerah, seperti:

⚠ ketidakterpaduan antara Renja – SIPD – KUA-PPAS
⚠ kesalahan klasifikasi belanja wajib
⚠ lemahnya analisis standar pelayanan minimal (SPM)
⚠ dokumen KUA-PPAS tidak menggambarkan kebutuhan riil
⚠ ketidaksesuaian pagu indikatif dan struktur program
⚠ rendahnya kesiapan data sektoral untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bimbingan Teknis Implementasi Strategis SIPD-RI KUA-PPAS 2027 disusun komprehensif dan langsung aplikatif, sehingga perangkat daerah dapat menyusun dokumen penganggaran tahun 2027 dengan tepat, presisi, dan sesuai ketentuan nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru, antara lain:

• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri tentang SIPD-RI (regulasi terbaru)
• Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2027
• Peraturan SPM Pendidikan & Kesehatan
• Perpres/Permen Analisis Standar Belanja
• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik Layanan Publik
• Kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan

🎯 TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Meningkatkan kapasitas OPD dalam memahami mekanisme SIPD-RI

• Struktur data penganggaran
• Mekanisme sinkronisasi Renja – SIPD – KUA-PPAS
• Identifikasi isu fiskal daerah

2. Memperkuat kompetensi penyusunan KUA-PPAS 2027

• Penyusunan kebijakan umum anggaran
• Analisis ekonomi, kerangka pendapatan & belanja
• Penyusunan PPAS berdasarkan prioritas & mandatory spending

3. Mengintegrasikan Belanja Wajib Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

• Perhitungan belanja mandatory sesuai regulasi
• Pendekatan kebutuhan layanan (need-based budgeting)
• Pemetaan gap layanan publik

4. Menjamin ketepatan penganggaran berbasis data

• Konsistensi program–kegiatan–subkegiatan
• Pemanfaatan data SPM dan capaian kinerja
• Optimalisasi SIPD-RI sebagai alat pengendali fiskal

5. Menghasilkan draft KUA-PPAS yang siap finalisasi

Peserta akan menyusun:
📄 Draft struktur KUA
📄 Penyusunan PPAS 2027
📄 Matriks mandatory spending
📄 Analisis kebutuhan layanan prioritas

🔥 URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini sangat penting mengingat:

⚠ Banyak daerah belum mampu memetakan belanja wajib sesuai aturan
⚠ Masih terjadi selisih data antara Renja–RKPD–SIPD–KUA-PPAS
⚠ Penyusunan KUA-PPAS masih normatif, tidak berbasis analisis
⚠ Penggunaan SIPD-RI belum optimal dalam menetapkan pagu
⚠ Pengalokasian anggaran belum menggambarkan kebutuhan layanan
⚠ Pemerintah pusat memperketat evaluasi APBD 2027

Dengan mengikuti bimtek ini, OPD akan memiliki standar terbaru penyusunan KUA-PPAS yang lebih kuat, presisi, dan sesuai sistem nasional.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Penganggaran 2027 & SIPD-RI

Materi inti:
• Arah kebijakan penganggaran nasional 2027
• Mandatory spending: 20% pendidikan, 10% kesehatan, 40% infrastruktur dasar
• Mekanisme penatausahaan SIPD-RI
• Sinkronisasi Renja → RKPD → KUA-PPAS
• Penerapan SPM sebagai basis belanja

Output:
Peserta memahami arsitektur kebijakan fiskal 2027.

📘 Modul 2 — Penyusunan KUA 2027 Berbasis Data

Materi:
• Struktur KUA terbaru
• Analisis kondisi ekonomi daerah
• Proyeksi pendapatan & belanja
• Analisis fiskal & ruang fiskal
• Standar biaya & standar satuan harga

Output:
Draft KUA 2027 yang sistematis & evidence-based.

📘 Modul 3 — Integrasi Renja–SIPD-RI dalam Penetapan Pagu

Fokus materi:
✔ Alur penetapan pagu indikatif
✔ Pemaketan program & kegiatan prioritas
✔ Penyelesaian konflik data antar OPD
✔ Penetapan kebutuhan belanja berdasarkan indikator SPM
✔ Validasi data Renja → SIPD → KUA-PPAS

Output:
Pagu indikatif sesuai SIPD-RI tanpa selisih data.

📌 Hari Kedua

📘 Modul 4 — Penyusunan PPAS 2027 & Integrasi Belanja Wajib

Materi teknis premium:
• Penyusunan prioritas anggaran
• Perhitungan belanja wajib:
– Pendidikan (20%)
– Kesehatan (10%)
– Infrastruktur dasar
• Matriks kesenjangan kebutuhan layanan
• Konversi kebutuhan layanan → struktur PPAS

Output:
Matriks belanja wajib siap lampiran PPAS 2027.

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Dokumen KUA-PPAS

Setiap peserta menghasilkan:

📄 Draft KUA 2027 lengkap
📄 Draft PPAS 2027
📄 Matriks belanja wajib terintegrasi
📄 Matriks sinkronisasi Renja–SIPD–KUA-PPAS

Pendampingan langkah demi langkah oleh fasilitator nasional.

📘 Modul 6 — Pengendalian Kualitas & Finalisasi

Fokus:
• Validasi konsistensi data
• Cek logika struktural & fiskal
• Eliminasi risiko selisih angka
• Verifikasi berbasis SIPD-RI
• Persiapan pembahasan TAPD & Banggar

Output:
Dokumen siap finalisasi dan siap dibahas.

👥 TARGET PESERTA

• TAPD
• BAPPEDA
• BPKAD
• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Dinas PUPR / Infrastruktur
• Penyusun Renja–RKPD
• Operator SIPD-RI
• Penyusun KUA-PPAS
• Pejabat perencana dan teknis penganggaran

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri – SIPD-RI
• Kementerian Keuangan – Kebijakan Fiskal
• BAPPENAS – Perencanaan & SPM
• KemenPANRB – Integrasi kinerja
• Praktisi & Konsultan Penganggaran Nasional

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode Pelaksanaan:
✓ Tatap Muka
✓ In-House Training
✓ Daring / Online

Lokasi: seluruh kota besar Indonesia.

💰 PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:
✔ Sertifikat
✔ Modul lengkap
✔ Template premium KUA-PPAS 2027
✔ Contoh dokumen belanja wajib
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimbingan Teknis ini disusun sebagai solusi strategis nasional untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027 melalui:

✔ SIPD-RI yang terintegrasi
✔ Penguatan logika fiskal
✔ Belanja wajib berbasis kebutuhan
✔ Dokumen KUA-PPAS yang presisi dan dapat diuji

Dengan mengikuti pelatihan ini, perangkat daerah akan mampu menyusun dokumen penganggaran yang:

✨ profesional
✨ konsisten
✨ berbasis data
✨ memenuhi standar evaluasi pusat
✨ dan meningkatkan kinerja layanan publik daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

(Integrated Planning | Performance Measurement | Data-Driven Reporting | SIPD-RI | SAKIP | Reformasi Birokrasi )

Perubahan kebijakan perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2026 menuntut seluruh OPD untuk mampu menyusun dokumen Renja dan LAKIP secara terintegrasi, selaras, dan berbasis data.

Dokumen perencanaan dan pelaporan harus dapat menggambarkan kesinambungan antara:

✔ Perencanaan (Renja)
✔ Penganggaran (SIPD-RI)
✔ Pengukuran (IKU/IKD/Program/Kegiatan/Subkegiatan)
✔ Pelaporan kinerja (LAKIP)
✔ Monitoring & Evaluasi

Di berbagai daerah, masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksinkronan indikator, kelemahan data dukung, kesalahan logika perencanaan, hingga lemahnya penyusunan LAKIP.

Untuk itu, Bimbingan Teknis Penyusunan Renja & LAKIP Terintegrasi 2026 ini disusun sangat komprehensif, sistematis, dan aplikatif, sehingga OPD dapat langsung menerapkannya dalam penyusunan dokumen resmi tahun 2026.

DASAR HUKUM

Bimtek ini berpedoman pada:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri terkait perencanaan & pembangunan daerah

• PermenPAN RB tentang SAKIP

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIPD-RI

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029

• Peraturan mengenai evaluasi perencanaan dan pelaporan kinerja

• Kebijakan nasional penguatan tata kelola kinerja

TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

🎯 1. Meningkatkan kompetensi OPD dalam menyusun Renja 2026

• Penyelarasan RPJMD – Renstra – Renja
• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan
• Penyusunan indikator kinerja yang SMART
• Penentuan target dan rumus perhitungan

🎯 2. Memperkuat kemampuan penyusunan LAKIP 2026

• Pengukuran capaian kinerja
• Analisis capaian target
• Penyusunan rekomendasi strategis

🎯 3. Mendorong integrasi penuh Renja–SIPD–LAKIP

• Penyusunan perencanaan berbasis data
• Konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran
• Sinkronisasi IKU–IKD–IKP–SIPD

🎯 4. Menjamin OPD memahami tata cara Monev kinerja

• Pengumpulan data
• Monev triwulan
• Evaluasi kinerja OPD

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami integrasi Renja–LAKIP
⚠ Indikator tidak berfungsi sebagai alat ukur kinerja
⚠ Data dukung lemah dan tidak konsisten
⚠ Kualitas Renja memengaruhi kualitas anggaran
⚠ LAKIP menentukan nilai SAKIP OPD
⚠ Kinerja OPD menjadi dasar pengambilan keputusan kepala daerah

Dengan Bimtek ini, OPD mendapatkan standar teknis terbaru dan pendampingan aplikatif.

AGENDA & MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan & SAKIP 2026

Materi:

• Kebijakan perencanaan dan penguatan SAKIP terbaru

• Hubungan RPJMD – Renstra – Renja – RKA – LAKIP

• Struktur kinerja (IKU, IKD, IKK, Program, Subkegiatan)

• Penyebab rendahnya nilai SAKIP OPD

• Strategi memperkuat perencanaan & kinerja 2026

📘 Modul 2 — Penyusunan Renja 2026 yang Benar & Terintegrasi

Fokus materi:

• Alur penyusunan Renja 2026

• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan

• Penyusunan indikator kinerja (SMART & relevan)

• Penetapan target berbasis data

• Integrasi Renja dengan SIPD-RI

• Output Renja yang siap diunggah

Disertai template premium Renja 2026 siap pakai.

Hari Kedua

📘 Modul 3 — Penyusunan LAKIP 2026 Berbasis Data & Analisis

Materi teknis:

• Struktur LAKIP terbaru

• Penyusunan capaian kinerja

• Teknik analisis capaian indikator

• Penyusunan narasi evaluasi

• Penyusunan rekomendasi perbaikan

• Matriks kinerja: input – output – outcome

Disertai contoh LAKIP OPD nilai A.

📘 Modul 4 — Integrasi Renja – SIPD – Penganggaran – LAKIP

Fokus materi:

✔ Sinkronisasi indikator di semua level dokumen
✔ Integrasi target Renja dengan data SIPD
✔ Teknik menghindari ketidaksesuaian perencanaan
✔ Mekanisme Monev Triwulan
✔ Penyusunan Matriks Konsistensi

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Dokumen

Setiap peserta akan menghasilkan:

📄 Draft Renja 2026
📄 Matriks Indikator Kinerja
📄 Draft LAKIP 2026 (Bab I–III)
📄 Matriks integrasi Renja–SIPD–LAKIP

Pendampingan langsung oleh fasilitator nasional.

TARGET PESERTA

• BAPPEDA

• Inspektorat

• Bagian Organisasi

• Perencana OPD

• Penyusun Renja

• Penyusun LAKIP

• Operator SIPD-RI

• Pejabat fungsional perencana

NARASUMBER

• Kementerian PANRB (Bidang SAKIP)

• Kementerian Dalam Negeri (SIPD-RI)

• BAPPENAS (Perencanaan & Indikator)

• Inspektorat Ahli Madya/Utama

• Konsultan Perencanaan & Kinerja Nasional

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode:
✓ Tatap Muka
✓ In House Training
✓ Daring / Online

Lokasi fleksibel di seluruh kota besar Indonesia.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:

✔ Sertifikat
✔ Materi lengkap & e-book Renja–LAKIP 2026
✔ Template premium Renja & LAKIP
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional
✔ Ruang pelatihan & fasilitas

PENUTUP

Bimtek ini dirancang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja OPD pada tahun 2026.

Dengan mengikuti kegiatan ini, OPD akan mampu:

✔ Menyusun Renja yang akurat & selaras dengan anggaran
✔ Menyusun LAKIP berstandar nasional
✔ Mengintegrasikan perencanaan–pengukuran–pelaporan
✔ Meningkatkan nilai SAKIP OPD secara signifikan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Digital Talent Mapping | Digital Skill Upskilling | SPBE | Layanan Publik Digital | AI Tools for Government)

Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintah serta peningkatan kualitas SDM aparatur, Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tenaga Non-ASN menjadi Digital Talent yang kompeten, adaptif, dan mampu menjalankan layanan publik berbasis digital.

Tingginya ketergantungan Pemda terhadap tenaga Non-ASN, dibarengi dengan kebijakan efisiensi dan penataan SDM, menuntut adanya peningkatan kapasitas yang terstruktur, terukur, dan sesuai tuntutan era digital. Non-ASN yang sebelumnya dominan pada pekerjaan administratif kini harus diarahkan untuk:

• Menguasai keterampilan digital dasar–menengah
• Mendukung implementasi SPBE
• Mengoperasikan layanan publik digital
• Menggunakan aplikasi pemerintahan: SIPD, SRIKANDI, SP4N-LAPOR, PPID, DSS, AI Tools, dan lainnya
• Mengelola data dan dokumen digital
• Beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi

Namun pada tataran implementasi daerah, masih ditemui berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, belum adanya standar kompetensi, kurangnya skema transformasi SDM, serta belum tersedianya roadmap Digital Talent tingkat OPD.

Oleh karena itu diperlukan Bimbingan Teknis Transformasi Non-ASN menjadi Digital Talent 2026, untuk membekali pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM digital yang kompeten dan sesuai tuntutan nasional.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik Digital 2025–2029

• Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan

• Permendagri tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur

• Peraturan terkait penataan SDM Non-ASN

• Arahan Presiden mengenai peningkatan kompetensi ASN & Non-ASN berbasis digital

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi digital tenaga Non-ASN

• Menguatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan publik digital

• Meningkatkan kemampuan administrasi digital, pengelolaan data, dan dokumen

• Meningkatkan literasi digital keamanan siber (cyber awareness)

• Menyusun Roadmap Digital Talent tingkat OPD

• Mendukung percepatan SPBE dan transformasi SDM pemerintah daerah

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi sangat penting karena:

• Tuntutan transformasi digital semakin tinggi

• Peran Non-ASN sangat strategis dalam operasional layanan publik

• Rendahnya literasi digital tenaga Non-ASN di berbagai daerah

• Belum adanya standar kompetensi digital SDM

• Kebutuhan penguatan implementasi SPBE di seluruh OPD

• Efisiensi dan modernisasi tata kelola pemerintahan

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 — Kebijakan Nasional Transformasi Digital & Penguatan SDM Non-ASN 2026

Materi yang dibahas:

• Kebijakan transformasi digital nasional

• Kondisi dan peran Non-ASN dalam digitalisasi pemerintahan

• Standar kompetensi Digital Talent (Basic–Intermediate)

• Peran Diskominfo, BKPSDM, dan OPD pengguna

• Tantangan dan strategi peningkatan SDM digital daerah

• Studi kasus Digital Talent sukses di berbagai daerah

Hari Kedua

Modul 2 — Penguatan Kompetensi Digital Non-ASN

Materi teknis yang dibahas:

• Keterampilan Office Profesional (Word, Excel, PowerPoint lanjutan)

• Administrasi digital & pengelolaan dokumen (SRIKANDI)

• Manajemen Data Dasar

• Pengoperasian layanan publik digital (SP4N-LAPOR, PPID, dll)

• Cyber Awareness: keamanan data dan perangkat

Modul 3 — AI Tools & Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

Materi teknis dan aplikasi:

• Pemanfaatan AI untuk pekerjaan ASN & Non-ASN

• Otomatisasi tugas harian menggunakan tools digital

• Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

• Penetapan peran non-ASN berbasis kompetensi digital

• Monitoring dan evaluasi pencapaian digital talent

• Penyusunan rencana tindak lanjut OPD

TARGET / SASARAN PESERTA

• BKPSDM / Bagian Kepegawaian

• Diskominfo

• Bagian Organisasi

• Sekretariat Daerah

• Seluruh OPD pengguna tenaga Non-ASN

• Operator aplikasi layanan digital

• Tenaga Non-ASN administrasi

• SDM pendukung layanan publik

NARASUMBER

• Kementerian PANRB

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Komunikasi & Informatika

• BSSN

• Praktisi Transformasi Digital

• Akademisi & Konsultan SPBE

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali
Medan • Makassar • Lombok • Semarang

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

✔ Sudah termasuk:

• Sertifikat

• Materi lengkap

• Modul & e-book Digital Talent 2026

• Konsumsi & coffee break

• Narasumber nasional

• Ruang pelatihan & fasilitas lainnya

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga Non-ASN sehingga mampu mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah tahun 2026.

Partisipasi aktif instansi Saudara akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan SDM pemerintah yang adaptif, modern, dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Perpres 3/2026 | Pendataan NIK | Rencana Intervensi | Pelaporan Nasional)

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia serta meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah pada Tahun 2026.

Keberadaan ATS yang masih cukup tinggi di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan dalam aspek akses pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data dan pelayanan publik. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kualitas SDM di masa depan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, pemerintah menegaskan pentingnya penanganan ATS secara terpadu melalui pendekatan berbasis data, lintas sektor, dan intervensi yang tepat sasaran.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mampu:

• Melakukan pendataan ATS berbasis NIK (by name by address)
• Melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan (verval)
• Menyusun rencana intervensi per anak (individual approach)
• Melakukan pelaporan berbasis data terintegrasi

Namun dalam implementasinya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti ketidaksinkronan data, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta belum optimalnya sistem pelaporan ATS.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis agar pelaksanaan penanganan ATS dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan kebijakan nasional tahun 2026.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Permendikbudristek terkait pendataan dan layanan pendidikan

• Peraturan Menteri Sosial terkait perlindungan anak dan DTKS

• Kebijakan nasional terkait peningkatan akses pendidikan dan penurunan ATS tahun 2026

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan Perpres 3 Tahun 2026

• Meningkatkan kompetensi dalam pendataan ATS berbasis NIK

• Meningkatkan kemampuan verifikasi dan validasi data lapangan

• Menyusun rencana intervensi ATS secara tepat sasaran

• Meningkatkan kualitas pelaporan ATS berbasis data

• Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan ATS

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

• Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah di berbagai daerah

• Data ATS belum terintegrasi antar instansi

• Lemahnya verifikasi dan validasi data lapangan

• Intervensi program belum berbasis kebutuhan individu anak

• Belum adanya sistem pelaporan ATS yang standar dan terukur

• Adanya kebijakan baru Perpres 3 Tahun 2026 yang wajib diimplementasikan

• Tuntutan peningkatan kualitas SDM dan capaian IPM daerah

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 – Kebijakan Nasional & Strategi Penanganan ATS 2026

Materi yang akan dibahas:

• Kebijakan Perpres Nomor 3 Tahun 2026

• Gambaran nasional dan daerah terkait ATS

• Permasalahan umum penanganan ATS

• Strategi percepatan penurunan ATS

• Peran pemerintah daerah dalam implementasi ATS

• Integrasi program pendidikan dan sosial

• Studi kasus penanganan ATS di daerah

Hari Kedua

Modul 2 – Pendataan ATS Berbasis NIK & Verifikasi Lapangan

Materi teknis yang dibahas:

• Metode pendataan ATS by name by address (BNBA)

• Integrasi data (Dapodik, DTKS, Dukcapil)

• Teknik verifikasi dan validasi lapangan (verval)

• Penyusunan instrumen pendataan ATS

• Klasifikasi ATS (ekonomi, sosial, akses, dll)

• Penyusunan database ATS tingkat daerah

Modul 3 – Rencana Intervensi & Pelaporan Nasional ATS

Materi yang akan dibahas:

• Penyusunan rencana intervensi per anak (Individual Action Plan)

• Intervensi pendidikan formal dan nonformal

• Program bantuan sosial untuk ATS

• Pelibatan lintas OPD dalam intervensi

• Penyusunan laporan ATS bulanan dan triwulan

• Dashboard monitoring ATS

• Evaluasi capaian penanganan ATS

TARGET / SASARAN PESERTA

• Dinas Pendidikan

• Dinas Sosial

• Bappeda

• Dinas Dukcapil

• Kecamatan & Desa/Kelurahan

• Inspektorat Daerah

• OPD terkait layanan sosial dan pendidikan

• Operator data pendidikan

• ASN di seluruh unit kerja terkait

NARASUMBER

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Kementerian Sosial Republik Indonesia

• Kementerian Dalam Negeri

• Bappenas

• Praktisi pendidikan dan kebijakan sosial

• Akademisi dan tenaga ahli penanganan ATS

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PILIHAN PAKET KEGIATAN

• Paket Reguler Nasional

• In House Training

• Pendampingan Pendataan ATS

• Pendampingan Intervensi Program

• Konsultasi Teknis ATS Daerah

• Penyusunan Dashboard ATS

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menangani Anak Tidak Sekolah secara efektif, terukur, dan sesuai kebijakan nasional.

Partisipasi aktif pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com