PENGELOLAAN ARUS KAS, PROYEKSI KEBUTUHAN KAS, PENJADWALAN BELANJA, DAN PENGUATAN LIKUIDITAS DAERAH
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran kas daerah melalui rencana kas, arus kas, kebutuhan likuiditas, penjadwalan belanja, dan evaluasi realisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran kas daerah.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, rencana kas, arus kas, kebutuhan likuiditas, penjadwalan belanja, dan evaluasi realisasi menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam rencana kas, arus kas, kebutuhan likuiditas, penjadwalan belanja, dan evaluasi realisasi, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran kas daerah, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
October 31, 2026 / Materi
IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN MITIGASI RISIKO PENDAPATAN, BELANJA, SERTA KEWAJIBAN DAERAH
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam analisis risiko fiskal pemerintah daerah melalui risiko fiskal, proyeksi pendapatan, tekanan belanja, kewajiban daerah, dan kapasitas fiskal, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang analisis risiko fiskal pemerintah daerah.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, risiko fiskal, proyeksi pendapatan, tekanan belanja, kewajiban daerah, dan kapasitas fiskal menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Analisis Risiko Fiskal Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam risiko fiskal, proyeksi pendapatan, tekanan belanja, kewajiban daerah, dan kapasitas fiskal, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait analisis risiko fiskal pemerintah daerah, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Analisis Risiko Fiskal Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
October 31, 2026 / Materi
INVENTARISASI, PENATAUSAHAAN, PENAGIHAN, REKONSILIASI, DAN PENYELESAIAN PIUTANG PEMERINTAH DAERAH
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan piutang daerah dan strategi penyelesaiannya melalui validitas data piutang, umur piutang, strategi penagihan, dan penyelesaian piutang, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang pengelolaan piutang daerah dan strategi penyelesaiannya.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, validitas data piutang, umur piutang, strategi penagihan, dan penyelesaian piutang menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Piutang Daerah dan Strategi Penyelesaiannya. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam validitas data piutang, umur piutang, strategi penagihan, dan penyelesaian piutang, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan piutang daerah dan strategi penyelesaiannya, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Pengelolaan Piutang Daerah dan Strategi Penyelesaiannya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
October 31, 2026 / Materi
PENGUKURAN KUALITAS BELANJA MELALUI ANALISIS INPUT, OUTPUT, OUTCOME, EFISIENSI, DAN MANFAAT PROGRAM
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam analisis efektivitas belanja daerah melalui efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang analisis efektivitas belanja daerah.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Analisis Efektivitas Belanja Daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait analisis efektivitas belanja daerah, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp 5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp 5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp 4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Analisis Efektivitas Belanja Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
PENGUKURAN KUALITAS BELANJA MELALUI ANALISIS INPUT, OUTPUT, OUTCOME, EFISIENSI, DAN MANFAAT PROGRAM
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam analisis efektivitas belanja daerah melalui efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang analisis efektivitas belanja daerah.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Analisis Efektivitas Belanja Daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam efektivitas belanja, kualitas alokasi, indikator hasil, dan evaluasi manfaat program, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
TUJUAN BIMTEK
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait analisis efektivitas belanja daerah, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Analisis Efektivitas Belanja Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
October 30, 2026 / Materi
PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN, DETEKSI KERAWANAN, DAN MITIGASI RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penguatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah melalui pencegahan kebocoran anggaran, pengendalian transaksi, ketepatan bukti, dan mitigasi penyimpangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Dinamika kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, perkembangan kebijakan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas mengharuskan setiap perangkat daerah memperkuat kualitas tata kelola pada bidang strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah.
Pada praktiknya, perangkat daerah menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keseragaman pemahaman, kualitas data dan dokumen, koordinasi lintas unit, pengendalian pelaksanaan, serta pengukuran hasil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan, efektivitas program, kualitas pelayanan, dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko.
Penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada pemahaman kebijakan dan regulasi, penguasaan tahapan kerja, penggunaan instrumen yang tepat, serta kemampuan menerapkan prosedur secara konsisten. Dalam konteks ini, pencegahan kebocoran anggaran, pengendalian transaksi, ketepatan bukti, dan mitigasi penyimpangan menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, serta karakteristik masing-masing perangkat daerah.
Selain pemahaman konseptual, aparatur perlu dibekali kemampuan praktis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kondisi, menyusun langkah perbaikan, mendokumentasikan proses, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan berbasis studi kasus akan membantu peserta menghubungkan materi dengan situasi yang dihadapi di instansi masing-masing.
Perkembangan kebijakan dan pemanfaatan teknologi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi proses, kualitas informasi, keamanan, serta koordinasi antarunit. Setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, pembagian kewenangan, prinsip kehati-hatian, dan kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Strategi Pencegahan Kebocoran Keuangan Daerah. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus meningkatkan keterampilan praktis dalam pencegahan kebocoran anggaran, pengendalian transaksi, ketepatan bukti, dan mitigasi penyimpangan, termasuk identifikasi permasalahan, penerapan instrumen, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi dan pengendalian, serta menghasilkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pembelajaran diharapkan dapat diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik dan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
MATERI BIMTEK
Kebijakan nasional dan kerangka regulasi terkait strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah serta implikasinya bagi pemerintah daerah.
Konsep, prinsip, ruang lingkup, dan urgensi strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab perangkat daerah serta pejabat terkait.
Identifikasi kondisi awal, kebutuhan organisasi, permasalahan, dan tantangan pelaksanaan strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah.
Teknik pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengelolaan data serta dokumen pendukung.
Penetapan tujuan, sasaran, indikator, target, dan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Teknik analisis kesenjangan antara kondisi aktual, standar, kebijakan, dan kondisi yang diharapkan.
Strategi penyusunan rencana kerja dan tahapan implementasi strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah sesuai prioritas daerah.
Penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan.
Teknik penyusunan pedoman, prosedur, instrumen, atau perangkat kerja yang dibutuhkan.
Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehati-hatian.
Identifikasi risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, serta penetapan langkah mitigasi.
Penguatan pengendalian intern dan mekanisme pemantauan pelaksanaan kegiatan.
Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital yang relevan untuk mendukung proses kerja.
Pengelolaan dokumentasi, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan bukti pelaksanaan.
Teknik analisis hasil pelaksanaan dan pengukuran capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Strategi penanganan kendala, ketidaksesuaian, dan permasalahan dalam implementasi.
Penguatan kapasitas SDM, pembagian peran, dan peningkatan kompetensi pelaksana.
Pengelolaan perubahan organisasi dan strategi membangun komitmen pelaksanaan.
Teknik evaluasi berkala, penyusunan rekomendasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Identifikasi praktik baik dan pembelajaran dari pelaksanaan strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah.
Studi kasus dan simulasi penyelesaian permasalahan sesuai karakteristik perangkat daerah.
Praktik penyusunan instrumen, rencana aksi, atau dokumen kerja yang relevan dengan materi.
Penyusunan rencana tindak lanjut penerapan hasil Bimtek di instansi masing-masing.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan tantangan pelaksanaan.
Meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data serta dokumen pendukung.
Mendorong penyusunan tujuan, sasaran, indikator, dan target pelaksanaan yang terukur.
Meningkatkan kemampuan analisis dan penyusunan langkah kerja berdasarkan kebutuhan serta prioritas daerah.
Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan tugas.
Meningkatkan penerapan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Memperkuat kemampuan mengidentifikasi risiko dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat.
Meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan.
Mendorong pemanfaatan teknologi dan instrumen kerja yang relevan secara tepat guna dan bertanggung jawab.
Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sepanjang relevan dengan materi.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk materi yang berkaitan dengan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk materi pengendalian dan pengawasan.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk materi transformasi digital pemerintahan.
Peraturan perundang-undangan sektoral sesuai substansi materi dan kewenangan pemerintah daerah.
Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan teknis, serta pedoman pelaksanaan yang relevan dan berlaku pada saat kegiatan.
Dasar hukum teknis dan sektoral ditetapkan lebih lanjut sesuai substansi materi, urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta status keberlakuan peraturan pada saat kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara dan narasumber perlu melakukan verifikasi regulasi terbaru sebelum materi digunakan.
SASARAN PESERTA
Kegiatan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait strategi pencegahan kebocoran keuangan daerah, baik pada tingkat pimpinan, administrator, pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana.
Sasaran peserta meliputi:
BPKAD, Inspektorat, APIP, perangkat daerah, dan pengelola keuangan
Sekretariat Daerah dan bagian yang menangani koordinasi, organisasi, hukum, atau administrasi pemerintahan sesuai relevansi materi.
Badan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang menangani perencanaan serta evaluasi.
Badan pengelola keuangan dan aset daerah serta perangkat daerah pengelola anggaran, apabila berkaitan dengan substansi kegiatan.
Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai tugas dan kewenangannya.
Dinas teknis dan unit pelaksana yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi Bimbingan Teknis.
Kecamatan, kelurahan, unit pelayanan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
Kepala perangkat daerah, sekretaris OPD, kepala bidang, kepala bagian, dan pejabat administrator/pengawas.
Pejabat fungsional, pejabat pelaksana, tim teknis, dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang membutuhkan peningkatan kompetensi pada bidang terkait.
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Pembahasan Regulasi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Identifikasi Permasalahan → Studi Kasus → Simulasi dan Praktik Penyusunan Instrumen Kerja → Presentasi Hasil Kelompok → Evaluasi Pembelajaran → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.
Metode pembelajaran dirancang untuk menggabungkan pemahaman konseptual, pembahasan ketentuan, diskusi pengalaman, dan latihan praktis agar peserta dapat menerapkan materi sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan perangkat daerah masing-masing.
CATATAN
Peserta disarankan membawa laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, pengolahan data, dan praktik.
Peserta dapat menyiapkan contoh dokumen, data, prosedur, laporan, atau instrumen kerja yang relevan dari instansi masing-masing.
Dokumen yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya tidak memuat informasi rahasia atau data sensitif yang tidak diperlukan.
Materi dan simulasi dapat disesuaikan dengan urusan pemerintahan, karakteristik perangkat daerah, serta kebutuhan peserta.
Penggunaan aplikasi, sistem informasi, dan data dalam praktik mengikuti ketentuan akses, kewenangan pengguna, dan mekanisme yang berlaku.
Kegiatan ini merupakan program peningkatan kompetensi aparatur dan tidak dengan sendirinya merupakan sertifikasi profesi, persetujuan kebijakan, atau penetapan hasil evaluasi resmi.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp 5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp 5.000.000,- / peserta
PAKET C — NONAKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp 4.000.000,- / peserta
Catatan: Rincian biaya, fasilitas, dan ketentuan paket mengikuti informasi resmi penyelenggara serta jadwal kegiatan yang dipilih.
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas sesuai paket yang dipilih, meliputi:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat kegiatan.
Modul dan materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Makalah atau bahan pembelajaran.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai ketentuan penyelenggara.
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com/
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimbingan Teknis Strategi Pencegahan Kebocoran Keuangan Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas tata kelola, pelaksanaan tugas, dan pencapaian sasaran organisasi. Pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, instrumen, serta praktik pelaksanaan yang tepat menjadi landasan penting bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat koordinasi, meningkatkan pengendalian, serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
October 30, 2026 / Materi
Penguatan Kebijakan SIKD, Integrasi Data Keuangan, Peningkatan Kualitas Informasi, serta Optimalisasi Pemanfaatan Data untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi keuangan pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu diperlukan untuk mendukung evaluasi kebijakan fiskal, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memperkuat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Seiring dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional dan transformasi digital pemerintahan, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami mekanisme penyampaian data, standardisasi informasi, validasi data, serta integrasi dan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan SIKD dalam konteks kebijakan fiskal nasional perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui Bimtek Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Mendukung Integrasi Data dan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi terkait SIKD, mekanisme pengelolaan dan penyampaian data, peningkatan kualitas informasi keuangan, serta pemanfaatan data untuk mendukung koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akuntabel.
MATERI BIMTEK
Kebijakan dan regulasi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Peran SIKD dalam mendukung harmonisasi kebijakan fiskal nasional.
Kebijakan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
Mekanisme penyediaan dan penyampaian data keuangan pemerintah daerah.
Pengelolaan dan standardisasi data serta informasi keuangan daerah.
Validasi, verifikasi, dan peningkatan kualitas data keuangan daerah.
Integrasi dan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah.
Identifikasi permasalahan dan ketidaksesuaian data keuangan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan informasi keuangan.
Pemanfaatan data keuangan untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal.
Penguatan kualitas pelaporan dan penyajian informasi keuangan daerah.
Pengendalian kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi keuangan daerah.
Pengelolaan keamanan data dan mitigasi risiko informasi keuangan.
Studi kasus permasalahan integrasi dan konsistensi data keuangan daerah.
Diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut optimalisasi pemanfaatan SIKD.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi penyelenggaraan SIKD.
Meningkatkan pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan dan penyampaian data keuangan daerah.
Meningkatkan kualitas, akurasi, kelengkapan, dan konsistensi informasi keuangan daerah.
Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam integrasi informasi keuangan.
Mendorong pemanfaatan data keuangan untuk mendukung analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
Meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian kualitas dan keamanan informasi keuangan.
Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
SASARAN PESERTA
Kepala dan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BKAD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan, pejabat dan staf bidang akuntansi serta pelaporan keuangan, aparatur pengelola data keuangan daerah, pejabat perencana, bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan terkait, serta ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, penyampaian, dan pemanfaatan informasi keuangan pemerintah daerah.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Analisis Data → Evaluasi → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung kegiatan diskusi, analisis data, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Materi dan praktik disesuaikan dengan kebutuhan peserta, ruang lingkup SIKD yang digunakan, ketersediaan akses sistem, serta ketentuan yang berlaku.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.
Sertifikat kegiatan.
Modul dan materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami kebijakan, meningkatkan kualitas data, serta mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan untuk mendukung tata kelola pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan akurasi informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang berkualitas. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan SIKD diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Akuntabilitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
October 23, 2026 / Materi
APBD 2027 • RKPD 2027 • SIPD RI • Pengelolaan Keuangan Daerah • Akuntansi dan LKPD • TKD • BMD • SPIP • Manajemen Risiko
Disusun sebagai panduan informasi, materi, dan pilihan program Bimtek/Diklat Keuangan Daerah LINKPEMDA Tahun 2027
A. PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta pencapaian kinerja pemerintah daerah.
Memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan untuk memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penggunaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terbaru, pengelolaan APBD, pengelolaan Transfer ke Daerah, kualitas laporan keuangan, pengendalian intern, manajemen risiko, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LINKPEMDA menyediakan program Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Sosialisasi, In-House Training, Coaching Clinic, serta Pendampingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota maupun perangkat daerah.
1. MENGAPA BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2027 PENTING?
Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, tetapi merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan antara:
perencanaan pembangunan;
perencanaan perangkat daerah;
penganggaran;
penyusunan APBD;
pelaksanaan APBD;
penatausahaan;
pengelolaan kas;
akuntansi;
pelaporan;
pertanggungjawaban;
pengendalian intern;
manajemen risiko;
pengawasan;
pemeriksaan;
pengelolaan aset;
serta evaluasi dan tindak lanjut.
Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2027, pemahaman terhadap regulasi tahunan dan pemutakhiran sistem serta nomenklatur menjadi sangat penting.
Bimtek Keuangan Daerah 2027 LINKPEMDA diarahkan untuk membantu peserta memahami:
kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027;
penyusunan RKPD Tahun 2027;
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
KUA dan PPAS;
RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
SIPD RI;
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
pengelolaan kas daerah;
tugas dan pertanggungjawaban bendahara;
akuntansi pemerintah daerah;
penyusunan LKPD;
Standar Akuntansi Pemerintahan;
pengelolaan Transfer ke Daerah;
pengelolaan Barang Milik Daerah;
BLUD;
SPIP;
PIPK;
manajemen risiko;
pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. TUJUAN BIMTEK DAN DIKLAT KEUANGAN DAERAH
Program Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan kinerja.
Mendukung implementasi SIPD RI.
Meningkatkan pemahaman terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terbaru.
Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
Meningkatkan kemampuan pengelolaan kas dan bendahara.
Memperkuat proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Meningkatkan kualitas penyusunan LKPD.
Memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko.
Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.
Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Transfer ke Daerah.
Meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi pengawasan dan pemeriksaan.
Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil.
3. SASARAN PESERTA
Program dapat disesuaikan untuk:
BPKAD/BKAD/BKD;
Bappeda/Bapperida;
Inspektorat Daerah;
Sekretariat Daerah;
seluruh OPD/perangkat daerah;
PPKD;
KPA;
PPK;
PPTK;
Pejabat Penatausahaan Keuangan;
pengelola keuangan SKPD;
Bendahara Penerimaan;
Bendahara Pengeluaran;
pejabat dan tim perencanaan;
tim penganggaran;
pengelola SIPD RI;
tim akuntansi dan pelaporan;
pengelola aset/BMD;
pengelola BLUD;
APIP;
pejabat/pelaksana pengadaan sesuai kebutuhan materi;
serta ASN lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait.
4. RUANG LINGKUP MATERI
4.1 Perencanaan Pembangunan Daerah
Materi dapat meliputi:
kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
RPJPD;
RPJMD;
RKPD Tahun 2027;
Renstra Perangkat Daerah;
Renja Perangkat Daerah;
sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah;
prioritas pembangunan;
indikator kinerja;
target dan outcome;
pengendalian dan evaluasi perencanaan;
keterkaitan perencanaan dengan penganggaran.
4.2 RKPD Tahun 2027
Pembahasan dapat diarahkan pada:
kebijakan penyusunan RKPD 2027;
prioritas pembangunan Tahun 2027;
sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional;
penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan;
indikator dan target kinerja;
kerangka pendanaan;
sinkronisasi RKPD dengan Renja Perangkat Daerah;
keterkaitan RKPD dengan KUA-PPAS dan APBD;
pengendalian dan evaluasi RKPD.
4.3 Penganggaran Daerah dan APBD Tahun 2027
Materi meliputi:
kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
struktur APBD;
pendapatan daerah;
belanja daerah;
pembiayaan daerah;
KUA;
PPAS;
RKA-SKPD;
DPA-SKPD;
penganggaran berbasis kinerja;
penganggaran berbasis outcome;
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
perubahan APBD;
pergeseran anggaran sesuai ketentuan;
pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
pertanggungjawaban APBD.
4.4 SIPD RI
Materi dapat meliputi:
kebijakan dan implementasi SIPD RI;
SIPD RI dalam perencanaan;
SIPD RI dalam penganggaran;
SIPD RI dalam penatausahaan;
SIPD RI dalam akuntansi;
SIPD RI dalam pelaporan;
integrasi perencanaan dan penganggaran;
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
pemutakhiran database;
penyesuaian dokumen akibat pemutakhiran nomenklatur;
permasalahan implementasi dan penyelesaiannya.
4.5 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Materi dapat mencakup:
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
pemutakhiran klasifikasi;
pemutakhiran kodefikasi;
pemutakhiran nomenklatur;
penggunaan nomenklatur terbaru;
penyesuaian perencanaan;
penyesuaian penganggaran;
penyesuaian SIPD RI;
implikasi pemutakhiran terhadap dokumen APBD;
pemutakhiran untuk Tahun Anggaran 2027.
4.6 Pengelolaan Keuangan Daerah
Materi meliputi:
prinsip pengelolaan keuangan daerah;
pejabat pengelola keuangan daerah;
pengelolaan pendapatan;
pengelolaan belanja;
pengelolaan pembiayaan;
pelaksanaan APBD;
penatausahaan;
pengelolaan kas;
pertanggungjawaban;
pelaporan;
pengawasan dan pembinaan.
4.7 Bendahara dan Penatausahaan Keuangan
Materi dapat meliputi:
Bendahara Penerimaan;
Bendahara Pengeluaran;
penatausahaan penerimaan;
penatausahaan pengeluaran;
pengelolaan kas;
UP;
GU;
TU;
LS;
dokumen pertanggungjawaban;
rekonsiliasi;
pemeriksaan administrasi;
penyelesaian permasalahan administrasi bendahara.
4.8 Akuntansi Pemerintah Daerah
Materi dapat meliputi:
SAP berbasis akrual;
kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
sistem akuntansi pemerintah daerah;
pencatatan transaksi;
jurnal dan pembukuan;
rekonsiliasi;
konsolidasi;
penyusunan laporan keuangan;
analisis laporan keuangan pemerintah daerah.
4.9 Penyusunan LKPD
Materi dapat meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
rekonsiliasi laporan;
konsolidasi laporan;
persiapan pemeriksaan;
penyelesaian koreksi dan permasalahan laporan keuangan.
4.10 Transfer ke Daerah
Materi dapat meliputi:
kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Transfer ke Daerah;
Dana Bagi Hasil;
Dana Alokasi Umum;
Dana Alokasi Khusus;
dana otonomi khusus sesuai ketentuan;
kebijakan pengelolaan transfer;
penganggaran dan pencatatan transfer;
pelaporan dan pertanggungjawaban;
perkembangan kebijakan fiskal pusat-daerah.
4.11 ASB, SSH, SBU dan HSPK
Materi dapat meliputi:
Analisis Standar Belanja;
Standar Satuan Harga;
Standar Biaya Umum;
Harga Satuan Pokok Kegiatan;
penyusunan standar harga;
penerapan standar harga;
hubungan standar harga dengan RKA-SKPD;
integrasi dengan SIPD RI;
pengendalian kewajaran belanja.
4.12 SPIP, PIPK dan Manajemen Risiko
Materi dapat meliputi:
SPIP;
SPIP terintegrasi;
pengendalian intern;
PIPK;
identifikasi risiko;
analisis risiko;
penilaian risiko;
register risiko;
rencana tindak pengendalian;
mitigasi risiko;
pengendalian atas proses pengelolaan keuangan;
integrasi risiko dengan pencapaian kinerja;
penguatan peran APIP.
4.13 Audit, Pengawasan dan Tindak Lanjut
Materi dapat meliputi:
pengawasan APIP;
pemeriksaan BPK;
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan;
audit kepatuhan;
audit kinerja;
identifikasi temuan;
analisis akar masalah;
penyusunan rencana tindak lanjut;
penyelesaian rekomendasi;
monitoring tindak lanjut;
penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
4.14 Barang Milik Daerah
Materi dapat meliputi:
perencanaan kebutuhan BMD;
pengadaan dan penerimaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
penatausahaan;
inventarisasi;
pengamanan;
pemeliharaan;
penilaian;
pemindahtanganan;
pemusnahan;
penghapusan;
optimalisasi aset;
penyelesaian permasalahan BMD;
penguatan tertib administrasi aset.
4.15 BLUD
Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, antara lain:
tata kelola BLUD;
perencanaan dan penganggaran BLUD;
Rencana Bisnis dan Anggaran;
pengelolaan pendapatan;
pengelolaan belanja;
pengelolaan kas;
akuntansi dan pelaporan;
pengadaan barang/jasa;
kinerja dan akuntabilitas BLUD.
4.16 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkaitan dengan Keuangan Daerah
Untuk program yang menggabungkan aspek keuangan daerah dan PBJ, materi dapat meliputi:
perencanaan pengadaan;
penganggaran pengadaan;
pelaksanaan pengadaan;
pengadaan melalui penyedia;
pengadaan secara swakelola;
pengendalian kontrak;
pembayaran dan pertanggungjawaban;
penggunaan produk dalam negeri;
serta ketentuan PBJ yang berlaku.
Materi PBJ harus mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
5. REGULASI DAN DASAR HUKUM
Pelaksanaan Bimtek menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema kegiatan dan mengutamakan regulasi yang berlaku pada saat pelaksanaan.
A. Regulasi Dasar
Antara lain:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
B. Regulasi Teknis Keuangan dan SIPD
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta perubahan-perubahannya.
Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
C. Regulasi Khusus Tahun 2027
Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Ketentuan teknis pengelolaan Transfer ke Daerah yang berlaku pada Tahun Anggaran 2027.
Ketentuan teknis lain yang diterbitkan pemerintah dan relevan dengan tema Bimtek pada saat kegiatan dilaksanakan.
D. Barang Milik Daerah
Untuk materi BMD digunakan antara lain:
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
serta ketentuan teknis lain yang berlaku.
E. Transfer ke Daerah
Materi Transfer ke Daerah memperhatikan:
UU Nomor 1 Tahun 2022;
PP Nomor 37 Tahun 2023;
PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
serta peraturan teknis lain yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.
F. Pengadaan Barang/Jasa
Apabila materi Bimtek mencakup PBJ, ketentuan yang digunakan disesuaikan dengan regulasi PBJ terbaru, termasuk:
Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
serta peraturan LKPP dan ketentuan teknis yang berlaku.
6. PEMBARUAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2027
Beberapa perkembangan yang menjadi perhatian dalam program Tahun 2027 antara lain:
6.1 RKPD 2027
Penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Pembahasan Bimtek dapat diarahkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan dan kerangka pendanaan.
6.2 APBD 2027
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Materi dapat dikembangkan mulai dari KUA-PPAS, RKA-SKPD, penyusunan RAPBD, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
6.3 Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur
Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.
Oleh karena itu, tema SIPD RI Tahun 2027 perlu memperhatikan database dan nomenklatur yang berlaku pada saat penyusunan dokumen.
6.4 Transfer ke Daerah
Kebijakan DBH dan DAU perlu memperhatikan perkembangan regulasi terbaru, termasuk PMK Nomor 35 Tahun 2026 serta ketentuan Tahun Anggaran 2027 yang diterbitkan kemudian.
6.5 Pengelolaan BMD
Materi BMD perlu memperhatikan perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
6.6 Kebijakan yang Bersifat Dinamis
Regulasi teknis pemerintah dapat mengalami perubahan, penyesuaian, pemutakhiran atau penerbitan aturan baru.
Oleh sebab itu, materi Bimtek akan disesuaikan kembali dengan regulasi yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.
7. PILIHAN TEMA BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2027
LINKPEMDA menyediakan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
KELOMPOK A — PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2027
Bimtek Penyusunan RKPD Tahun 2027
Bimtek Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027
Bimtek KUA dan PPAS Tahun 2027
Bimtek Penyusunan RKA-SKPD
Bimtek Penyusunan DPA-SKPD
Bimtek Penganggaran Berbasis Kinerja
Bimtek Penganggaran Berbasis Outcome
Bimtek Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Bimtek Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
KELOMPOK B — SIPD RI
Bimtek Implementasi SIPD RI
Bimtek SIPD RI Perencanaan
Bimtek SIPD RI Penganggaran
Bimtek SIPD RI Penatausahaan
Bimtek SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan
Bimtek Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Bimtek Kepmendagri 900.1-861 Tahun 2026
Bimtek Optimalisasi SIPD RI dalam Penyusunan APBD 2027
KELOMPOK C — PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah
Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah
Bimtek Pengelolaan Belanja Daerah
Bimtek Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Bimtek Pengelolaan Kas Daerah
Bimtek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
KELOMPOK D — BENDAHARA
Bimtek Bendahara Pengeluaran
Bimtek Bendahara Penerimaan
Bimtek Penatausahaan Bendahara
Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara
Bimtek Pengelolaan UP, GU, TU dan LS
Bimtek Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Administrasi Bendahara
KELOMPOK E — AKUNTANSI DAN LKPD
Bimtek Akuntansi Pemerintah Daerah
Bimtek SAP Berbasis Akrual
Bimtek Penyusunan LKPD
Bimtek Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan
Bimtek Persiapan Penyusunan LKPD
Bimtek Penyelesaian Permasalahan Akuntansi dan Pelaporan
KELOMPOK F — STANDAR HARGA DAN BELANJA
Bimtek Penyusunan ASB
Bimtek Penyusunan SSH
Bimtek Penyusunan SBU
Bimtek Penyusunan HSPK
Bimtek Standar Harga Berbasis SIPD RI
Bimtek Pengendalian Kewajaran Belanja Daerah
KELOMPOK G — TKD DAN KEBIJAKAN FISKAL
Bimtek Pengelolaan Transfer ke Daerah
Bimtek Pengelolaan DBH
Bimtek Pengelolaan DAU
Bimtek Kebijakan TKD Tahun 2027
Bimtek Kebijakan Fiskal Daerah
Bimtek Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
KELOMPOK H — SPIP, PIPK DAN RISIKO
Bimtek SPIP
Bimtek SPIP Terintegrasi
Bimtek PIPK
Bimtek Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
Bimtek Penyusunan Register Risiko
Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian
Bimtek Integrasi Manajemen Risiko dengan Kinerja
Bimtek Penguatan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan
KELOMPOK I — AUDIT DAN PENGAWASAN
Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek Audit Keuangan
Bimtek Audit Kinerja
Bimtek Pengawasan Berbasis Risiko
Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Bimtek Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
Bimtek Penyelesaian Temuan Pemeriksaan
Bimtek Penguatan Kapabilitas APIP sesuai kebutuhan instansi
KELOMPOK J — BARANG MILIK DAERAH
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bimtek Penatausahaan BMD
Bimtek Inventarisasi BMD
Bimtek Pengamanan BMD
Bimtek Pemanfaatan BMD
Bimtek Penilaian BMD
Bimtek Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
Bimtek Optimalisasi Aset Daerah
Bimtek Penyelesaian Permasalahan BMD
KELOMPOK K — BLUD
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD
Bimtek Penyusunan RBA BLUD
Bimtek Akuntansi dan Pelaporan BLUD
Bimtek Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLUD
Bimtek Tata Kelola dan Kinerja BLUD
KELOMPOK L — PBJ TERKAIT KEUANGAN DAERAH
Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Pengadaan melalui Penyedia
Bimtek Swakelola
Bimtek Pengendalian Kontrak
Bimtek Pengadaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bimtek PBJ sesuai regulasi terbaru
KELOMPOK M — PROGRAM KHUSUS
Bimtek Intensif Pengelolaan Keuangan Daerah
Workshop Penyusunan APBD 2027
Workshop Penyusunan LKPD
Coaching Clinic SIPD RI
Coaching Clinic APBD
Pendampingan Penyusunan RKA-SKPD
Pendampingan Penyusunan LKPD
In-House Training Pengelolaan Keuangan Daerah
In-House Training SIPD RI
In-House Training SPIP dan Manajemen Risiko
In-House Training BMD
Diklat Intensif Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Khusus Sesuai Kebutuhan Pemerintah Daerah
8. MODEL PELAKSANAAN PROGRAM
LINKPEMDA memberikan fleksibilitas kepada instansi dalam menentukan tema.
Model 1 — Tema Terbuka
Instansi memilih salah satu tema yang tersedia.
Model 2 — Tema Gabungan
Instansi dapat menggabungkan beberapa materi yang masih memiliki keterkaitan.
Contoh:
RKPD 2027 + KUA-PPAS + RKA-SKPD + APBD 2027
atau
SIPD RI + Kodefikasi/Nomenklatur + Penganggaran + Penatausahaan
Model 3 — Tema Khusus Instansi
Materi dapat disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah/perangkat daerah dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi peserta.
Model 4 — In-House Training
Pelaksanaan khusus untuk satu pemerintah daerah atau satu perangkat daerah.
Model 5 — Coaching Clinic/Pendampingan
Materi diarahkan pada pembahasan kasus, dokumen, proses kerja atau kebutuhan teknis tertentu sesuai kesepakatan dan kewenangan.
9. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan dapat dilaksanakan melalui:
Tatap muka/offline;
Online/daring;
Hybrid;
Regional;
In-House Training;
Workshop;
Sosialisasi;
Coaching Clinic;
Pendampingan Teknis.
Metode, durasi dan kedalaman materi disesuaikan dengan tema, kebutuhan peserta dan kesepakatan pelaksanaan.
10. OUTPUT KEGIATAN
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memperoleh:
pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terkait;
pemahaman terhadap proses kerja sesuai tema;
pemahaman terhadap perubahan regulasi;
kemampuan mengidentifikasi permasalahan;
kemampuan menerapkan materi sesuai tugas dan fungsi;
bahan/modul pembelajaran;
studi kasus atau latihan sesuai tema;
sertifikat kegiatan sesuai ketentuan penyelenggaraan.
Untuk program pendampingan atau coaching clinic, output dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.
11. JADWAL KEGIATAN
LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi, In-House Training dan Pendampingan Teknis secara berkala.
Jadwal dapat berubah atau diperbarui sesuai:
kebutuhan instansi;
ketersediaan narasumber;
kebijakan pemerintah;
perubahan regulasi;
serta kondisi teknis pelaksanaan.
Jadwal terbaru:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek Keuangan:
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
Pusat Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
12. FASILITAS
Fasilitas disesuaikan dengan paket dan metode kegiatan, antara lain:
materi/modul;
bahan presentasi;
studi kasus;
latihan atau simulasi;
sertifikat;
dokumentasi;
konsultasi teknis;
fasilitas kegiatan sesuai paket yang disepakati.
Rincian fasilitas dituangkan dalam surat penawaran/proposal masing-masing kegiatan.
13. FAQ
Apakah Bimtek Keuangan Daerah 2027 hanya untuk BPKAD?
Tidak. Program dapat diikuti oleh perangkat daerah dan aparatur yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan materi yang diselenggarakan.
Apakah peserta harus memilih semua materi?
Tidak. Instansi dapat memilih tema yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Apakah materi dapat digabung?
Ya. Beberapa materi yang memiliki keterkaitan dapat dirancang menjadi satu program.
Apakah dapat dilaksanakan secara In-House?
Ya. LINKPEMDA dapat menyesuaikan program In-House Training berdasarkan kebutuhan instansi.
Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?
Ya. Materi disusun berdasarkan regulasi yang relevan dan berlaku pada saat pelaksanaan. Apabila terdapat perubahan regulasi setelah dokumen ini diterbitkan, materi kegiatan akan disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
Apakah judul kegiatan dapat disesuaikan?
Ya. Judul, fokus pembahasan, agenda dan kedalaman materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah kegiatan dapat dilaksanakan untuk satu perangkat daerah?
Ya. LINKPEMDA dapat menyediakan program khusus untuk satu OPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan.
14. CATATAN PENTING TENTANG REGULASI
Panduan ini disusun berdasarkan regulasi yang dapat diverifikasi sampai dengan 4 Oktober 2026.
Dokumen ini merupakan panduan program Bimtek/Diklat dan bukan merupakan pendapat hukum atau pengganti konsultasi hukum.
Dalam pelaksanaan kegiatan, narasumber dan penyelenggara akan menyesuaikan materi dengan:
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
perubahan regulasi yang telah resmi ditetapkan;
kebijakan pemerintah pusat;
kebijakan pemerintah daerah;
ketentuan teknis yang relevan dengan tema;
serta kebutuhan dan karakteristik instansi peserta.
Apabila terdapat regulasi baru, perubahan, pencabutan, atau penggantian regulasi setelah panduan ini diterbitkan, maka ketentuan terbaru yang berlaku pada saat kegiatan menjadi rujukan dalam penyampaian materi.
15. PENUTUP
Pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan kompetensi aparatur, sistem yang terintegrasi, kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian intern yang memadai, serta keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan kinerja.
Melalui Bimtek dan Diklat Keuangan Daerah Tahun 2027, LINKPEMDA berkomitmen menyediakan program pengembangan kompetensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Satu panduan – banyak pilihan tema – dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
INFORMASI LINKPEMDA
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: https://linkpemda.com/
WhatsApp: 0813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com
Bimtek • Diklat • Workshop • Sosialisasi • In-House Training • Coaching Clinic • Pendampingan Teknis
October 04, 2026 / Materi
Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran: Mekanisme, Prosedur, dan Implementasi Pergeseran Anggaran melalui SIPD-RI bagi SKPD/OPD Pemerintah Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, perubahan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Dalam pelaksanaannya, SKPD/OPD dituntut mampu memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan subkegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja serta alokasi anggaran. Pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Salah satu aspek yang perlu dipahami oleh aparatur pemerintah daerah adalah mekanisme dan prosedur pergeseran anggaran, termasuk penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran melalui sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pergeseran anggaran, penyesuaian dokumen anggaran, serta implementasi proses pergeseran anggaran melalui SIPD-RI.
MATERI BIMTEK
A. Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan dan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah.
Siklus pengelolaan keuangan daerah.
Hubungan perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
Prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Kedudukan dan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Tugas dan tanggung jawab pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah.
B. Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Konsep dan prinsip perencanaan dan penganggaran.
Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan.
Keterkaitan RKPD, Renja, KUA-PPAS dan RKA-SKPD.
Penyusunan indikator dan target kinerja.
Keterkaitan target kinerja dengan alokasi anggaran.
Efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
C. Pengelolaan Anggaran melalui SIPD-RI
Pemahaman penggunaan SIPD-RI dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam SIPD-RI.
Penginputan dan penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan.
Sinkronisasi indikator, target dan anggaran.
Pengelolaan data dan dokumen penganggaran.
Identifikasi permasalahan dalam proses penginputan dan penyesuaian anggaran.
D. Mekanisme dan Prosedur Pergeseran Anggaran
Konsep dan kebijakan pergeseran anggaran.
Faktor dan kondisi yang menyebabkan pergeseran anggaran.
Mekanisme dan prosedur pergeseran anggaran.
Jenis penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan.
Penyesuaian target dan indikator kinerja.
Keterkaitan pergeseran dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Pengendalian terhadap pergeseran anggaran.
E. Implementasi Pergeseran Anggaran melalui SIPD-RI
Tahapan proses pergeseran anggaran dalam SIPD-RI.
Penyesuaian data anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan.
Penyesuaian indikator dan target kinerja.
Proses verifikasi dan validasi data.
Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan data dalam sistem.
Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pergeseran anggaran.
Solusi dan langkah penyelesaian permasalahan dalam implementasi.
F. Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran
Penatausahaan perubahan dan pergeseran anggaran.
Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.
Kesesuaian antara anggaran, kegiatan dan target kinerja.
Reviu terhadap perubahan anggaran.
Dokumentasi dan administrasi pergeseran anggaran.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
G. Studi Kasus dan Simulasi
Studi kasus pergeseran anggaran pada SKPD/OPD.
Simulasi penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan.
Simulasi penyesuaian target dan indikator kinerja.
Praktik identifikasi permasalahan pergeseran anggaran.
Simulasi proses pergeseran anggaran melalui SIPD-RI.
Pembahasan kesalahan umum dan langkah penyelesaiannya.
TUJUAN BIMTEK
Bimtek ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan mengelola dokumen penganggaran.
Memahami mekanisme dan prosedur pergeseran anggaran.
Meningkatkan kemampuan melakukan penyesuaian anggaran dan target kinerja.
Meningkatkan pemahaman implementasi pergeseran anggaran melalui SIPD-RI.
Meningkatkan ketepatan, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Materi ini tetap mengacu pada kerangka pengelolaan keuangan daerah dalam sumber Bapak, khususnya siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, perubahan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
SASARAN PESERTA
Bimtek ini ditujukan bagi:
Kepala/sekretaris SKPD/OPD, BPKAD/BKAD, Bappeda/Bapperida, pejabat dan staf perencanaan, pejabat pengelola keuangan, TAPD, PPK-SKPD, PPTK, pejabat fungsional perencana, APIP/Inspektorat, serta ASN yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Praktik → Simulasi SIPD-RI → Reviu Dokumen → Konsultasi
Metode dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh pemahaman praktis mengenai proses pergeseran dan penyesuaian anggaran.
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik, simulasi dan pembahasan dokumen perencanaan serta penganggaran.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp 5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp 5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp 4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal/jadwal-bimtek-jakarta
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran: Mekanisme, Prosedur, dan Implementasi Pergeseran Anggaran melalui SIPD-RI bagi SKPD/OPD Pemerintah Daerah dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan perubahan anggaran secara lebih terarah, efektif dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami keterkaitan antara perencanaan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target dan anggaran, serta mampu memahami mekanisme pergeseran dan penyesuaian anggaran melalui SIPD-RI. Kerangka tersebut selaras dengan materi sumber yang menekankan keterkaitan dokumen perencanaan, penganggaran, target kinerja dan perubahan anggaran.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Profesional Mengelola, Akuntabel Mempertanggungjawabkan, Berkualitas Melayani.
October 01, 2026 / Materi
Strategi Penginputan Data, Pengukuran Indikator, Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengukuran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pengukuran IPKD membutuhkan ketersediaan data dan dokumen yang tepat, lengkap, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Seiring dengan pelaksanaan Tahun Ukur IPKD 2026/2027, Pemerintah Daerah perlu memahami mekanisme penginputan data, pemenuhan indikator, pengukuran, verifikasi, evaluasi, serta strategi peningkatan nilai IPKD.
Melalui Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027, peserta memperoleh pemahaman dan praktik mengenai indikator IPKD, sumber data, penginputan, pemenuhan dokumen, pengukuran, evaluasi hasil, identifikasi kelemahan, serta strategi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
MATERI BIMTEK
Pengantar dan Kebijakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah
Konsep, tujuan dan manfaat pengukuran IPKD
Pemahaman dimensi dan indikator IPKD
Identifikasi data dan dokumen pendukung IPKD
Mekanisme pengumpulan dan validasi data IPKD
Tata cara penginputan data dan dokumen IPKD
Teknik pemenuhan indikator dan eviden IPKD
Pengukuran dan perhitungan nilai IPKD
Verifikasi dan validasi data pengukuran IPKD
Identifikasi kelemahan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah
Analisis hasil pengukuran IPKD
Strategi peningkatan nilai dan kinerja IPKD
Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
Penguatan kualitas APBD, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pengelolaan data dan dokumen sebagai eviden pengukuran IPKD
Monitoring dan evaluasi capaian pengelolaan keuangan daerah
Studi kasus pengukuran dan peningkatan IPKD
Praktik penginputan dan pengukuran IPKD Tahun Ukur 2026/2027
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengumpulan, penginputan dan pemenuhan data IPKD.
Meningkatkan kemampuan dalam memahami indikator dan mekanisme pengukuran IPKD.
Meningkatkan kualitas dan validitas data serta dokumen pendukung IPKD.
Membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
SASARAN PESERTA
BPKAD/BKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah pengelola keuangan, pejabat/staf pengelola keuangan, serta OPD terkait.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi → Studi Kasus → Identifikasi Data → Praktik → Simulasi → Evaluasi → Konsultasi
CATATAN
Peserta diharapkan membawa Laptop untuk kebutuhan praktik pengumpulan data, penyusunan dokumen pendukung, simulasi penginputan, analisis indikator, serta pengukuran IPKD.
Peserta juga disarankan membawa dokumen/data pengelolaan keuangan daerah yang relevan sebagai bahan praktik dan studi kasus.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket.
Sertifikat.
Modul/materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi/makalah.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal kegiatan:
http://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
http://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
http://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Penginputan, Pengukuran dan Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026/2027 diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami indikator IPKD, menyiapkan data dan dokumen pendukung, melakukan penginputan dan pengukuran, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pendekatan yang aplikatif, studi kasus, simulasi, praktik, evaluasi, dan konsultasi, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan tersedianya data yang lengkap, valid, akurat dan terdokumentasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Data Akurat, Pengelolaan Berkualitas, Kinerja Keuangan Daerah Meningkat.
September 18, 2026 / Materi
Penguatan Pengelolaan APBD, Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan, Belanja, Akuntansi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2027
1. Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan APBD
Membahas tahapan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBD, termasuk proses penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Membahas keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, penyusunan program dan kegiatan, penetapan prioritas serta pengalokasian anggaran secara efektif dan terukur.
3. Bimtek Penyusunan KUA dan PPAS
Membahas konsep, tahapan dan teknik penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Bimtek Penyusunan RKA-SKPD
Membahas teknik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) secara sistematis, terukur dan sesuai dengan program, kegiatan, indikator kinerja serta kemampuan keuangan daerah.
5. Bimtek Penyusunan DPA-SKPD
Membahas proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
6. Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah
Membahas mekanisme penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah, dokumen administrasi keuangan, pencatatan transaksi serta pengendalian penatausahaan keuangan.
7. Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
Membahas proses pelaksanaan belanja daerah mulai dari pengajuan, pembayaran, pencatatan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban belanja perangkat daerah.
8. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah
Membahas perencanaan, pemungutan, penerimaan, penatausahaan, pengendalian dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pembahasan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara tertib dan akuntabel.
9. Bimtek Pengelolaan Belanja Daerah
Membahas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
10. Bimtek Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Membahas penerapan akuntansi pemerintah daerah, pencatatan transaksi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.
11. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Membahas teknik dan tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta proses konsolidasi dan penyajian laporan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Membahas penyusunan laporan keuangan pada tingkat perangkat daerah, termasuk proses pencatatan, rekonsiliasi, penyusunan laporan dan penyampaian data keuangan.
13. Bimtek Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Membahas mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, pelaporan serta pengendalian administrasi keuangan daerah.
14. Bimtek Rekonsiliasi Keuangan Pemerintah Daerah
Membahas proses rekonsiliasi data keuangan antara perangkat daerah dengan pengelola keuangan daerah untuk memastikan kesesuaian, keakuratan dan keandalan informasi keuangan.
15. Bimtek Pengelolaan Kas Daerah
Membahas perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan monitoring kas daerah serta strategi menjaga likuiditas dan optimalisasi pengelolaan kas pemerintah daerah.
16. Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Pemerintah Daerah
Membahas kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana transfer ke daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
17. Bimtek Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Membahas mekanisme pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan hingga pertanggungjawaban.
18. Bimtek Penguatan Kompetensi PPK-SKPD
Membahas tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam proses pengelolaan keuangan perangkat daerah.
Materi diarahkan untuk memperkuat kemampuan PPK-SKPD dalam pelaksanaan, verifikasi, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan.
19. Bimtek Pengelolaan Keuangan pada Perangkat Daerah
Membahas pengelolaan keuangan pada tingkat OPD/SKPD secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
20. Bimtek Strategi Pencegahan Kesalahan Administrasi Keuangan Daerah
Membahas berbagai potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta strategi pencegahan, pengendalian dan perbaikannya.
21. Bimtek Persiapan Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah
Membahas persiapan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan, termasuk kesiapan dokumen, data, administrasi, rekonsiliasi serta koordinasi dengan pihak terkait.
22. Bimtek Pencegahan dan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK
Membahas strategi mengidentifikasi, mencegah dan menindaklanjuti permasalahan hasil pemeriksaan serta penyelesaian rekomendasi pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Bimtek Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah
Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Materi diarahkan untuk memperkuat pengendalian internal dan mengurangi potensi kesalahan serta permasalahan dalam pengelolaan APBD.
24. Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah
Membahas strategi optimalisasi anggaran agar pelaksanaan APBD menghasilkan output dan outcome yang jelas, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan meliputi kualitas perencanaan, efektivitas belanja, pengendalian anggaran, evaluasi kinerja dan optimalisasi penggunaan sumber daya daerah.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
Meningkatkan kompetensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Meningkatkan kemampuan penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
Memperkuat kemampuan dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam penerapan akuntansi pemerintah daerah.
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD.
Memperkuat proses rekonsiliasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Meningkatkan kemampuan pengelolaan kas dan dana transfer daerah.
Memperkuat kompetensi PPK-SKPD dan pengelola keuangan perangkat daerah.
Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan.
Mencegah dan mengurangi potensi kesalahan administrasi keuangan.
Memperkuat tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan.
Meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mendorong optimalisasi anggaran dan peningkatan kualitas kinerja APBD.
PESERTA BIMTEK
Program ini diperuntukkan bagi:
Kepala BPKAD/BKAD/BPKD
Sekretaris BPKAD/BKAD/BPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kepala OPD/SKPD
PPK-SKPD
PPTK
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Pengelola keuangan daerah
Pejabat/staf bidang keuangan
Bappeda
Inspektorat/APIP
Pejabat/staf bidang perencanaan
Aparatur pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan teknis pengelolaan keuangan daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing instansi.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penyusunan dokumen, pengelolaan transaksi, rekonsiliasi dan penyelesaian permasalahan keuangan.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami perkembangan kebijakan dan regulasi;
menyusun dan melaksanakan APBD secara lebih baik;
meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran;
melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib;
meningkatkan kualitas laporan keuangan;
melakukan rekonsiliasi keuangan;
mengelola pendapatan, belanja dan kas daerah;
mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan;
mempersiapkan dokumen dan data pemeriksaan;
serta melakukan pencegahan dan tindak lanjut permasalahan hasil pemeriksaan.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketentuan mengenai perencanaan dan penganggaran daerah.
Ketentuan mengenai dana transfer ke daerah.
Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 24 tema Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 13, 2026 / Materi
Penguatan Pengelolaan APBD, Dana Transfer, Pembiayaan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru Tahun 2026.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan pembahasan mulai dari pengelolaan APBD, DBH, DAU, dana transfer ke daerah, Treasury Deposit Facility (TDF), pembiayaan dan pinjaman daerah, Dana Abadi Daerah, hingga penguatan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja.
MATERI BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2026
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan DBH dan DAU Berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2026
Membahas kebijakan terbaru mengenai perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU).
PMK Nomor 35 Tahun 2026 menjadi salah satu regulasi penting dalam pengelolaan DBH dan DAU.
2. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Treasury Deposit Facility (TDF) Berdasarkan PMK Nomor 30 Tahun 2026
Membahas mekanisme penyaluran dan pengelolaan DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF), termasuk mekanisme penyimpanan, penarikan, penganggaran dalam APBD dan pelaporan.
3. Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026
Membahas strategi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan dana transfer untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
Materi diarahkan pada pemahaman hubungan antara dana transfer, kapasitas fiskal, perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan daerah.
4. Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026
Membahas siklus pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
Pembahasan diselaraskan dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2026
Membahas kebijakan dan mekanisme pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya, termasuk aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Implementasi Kebijakan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PMK Nomor 41 Tahun 2026
Membahas perkembangan kebijakan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan terbaru Tahun 2026.
Materi dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi peserta serta konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
7. Strategi Pengelolaan Pembiayaan dan Pinjaman Daerah Berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2026
Membahas kebijakan pembiayaan dan pinjaman daerah, termasuk pinjaman kegiatan dan pinjaman tunai serta strategi pengelolaan pembiayaan secara prudent, efektif dan berkelanjutan.
8. Pengelolaan Dana Abadi Daerah Berdasarkan PMK Nomor 47 Tahun 2026
Membahas kebijakan terbaru mengenai pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk tata kelola, pemanfaatan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Penguatan Kualitas Belanja Daerah dan Optimalisasi Kinerja APBD Tahun 2026
Membahas strategi meningkatkan kualitas belanja daerah agar anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang terukur.
Pembahasan meliputi penguatan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi program, efektivitas belanja, evaluasi kinerja dan optimalisasi penggunaan APBD.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Budgeting Tahun 2026
Membahas penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan memanfaatkan data, indikator dan bukti sebagai dasar dalam menentukan prioritas anggaran.
Materi mencakup hubungan antara:
Perencanaan → Penganggaran → Pelaksanaan → Output → Outcome → Evaluasi
sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Keuangan Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan keuangan Tahun 2026.
Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD.
Memahami kebijakan terbaru mengenai DBH, DAU dan dana transfer ke daerah.
Memahami mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF).
Meningkatkan kualitas penganggaran dan belanja daerah.
Memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pembiayaan dan pinjaman daerah.
Memahami kebijakan Dana Abadi Daerah.
Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja APBD.
Mendorong penerapan pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja.
Mendorong penerapan evidence-based budgeting dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala BPKAD/BPKD
Sekretaris BPKAD/BPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
PPK-SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Bendahara
Pengelola Keuangan Daerah
Bappeda
Inspektorat/APIP
Kepala OPD/SKPD
Pejabat dan staf bidang perencanaan dan keuangan
Aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD dan keuangan daerah
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan kebijakan, regulasi dan perkembangan terbaru bidang keuangan daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan yang umum dihadapi pemerintah daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat mendiskusikan permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh penerapan kebijakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dalam suasana pembelajaran yang interaktif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring dengan sistem pembelajaran interaktif yang dapat diikuti dari lokasi masing-masing peserta.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kebijakan keuangan Tahun 2026 serta mampu menerapkannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan keuangan daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berlaku, antara lain:
PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
PMK Nomor 30 Tahun 2026 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui Treasury Deposit Facility.
PMK Nomor 2 Tahun 2026 mengenai kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya.
PMK Nomor 11 Tahun 2026 tentang pemberian pinjaman daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
PMK Nomor 41 Tahun 2026 mengenai perubahan ketentuan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan.
PMK Nomor 47 Tahun 2026 mengenai perubahan ketentuan Dana Abadi Daerah.
Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk melihat informasi lengkap mengenai materi Bimtek Keuangan Daerah, pilihan tema dan program pelatihan, silakan kunjungi:
Materi Bimtek Keuangan:
http://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan
Jadwal Bimtek LINKPEMDA:
http://linkpemda.com/jadwal
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan perkembangan kebijakan Tahun 2026.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
September 12, 2026 / Materi
Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional
LINKPEMDA menyediakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bidang Keuangan Daerah yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
Program Bimtek bidang Keuangan Daerah mencakup berbagai tema yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dan perubahan APBD, RKA dan DPA, RKPD dan KUA-PPAS, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, SAPD dan SIPD RI, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penatausahaan keuangan, pengelolaan kas dan rekonsiliasi, optimalisasi PAD, efisiensi belanja daerah, manajemen risiko, pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasi, hingga transparansi, akuntabilitas dan good governance.
Kegiatan ditujukan bagi aparatur pemerintah daerah, pengelola keuangan, pejabat struktural dan fungsional, bendahara, BPKAD/BPKPD, perangkat daerah, serta pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
LINKPEMDA menyelenggarakan kegiatan secara terjadwal dengan pilihan tema yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang tugas peserta. Setiap kegiatan dilaksanakan selama 2 hari (16 jam) dengan pilihan pelaksanaan sesuai paket kegiatan yang tersedia.
Jadwal Bimtek Keuangan Daerah September–Desember 2026
Berikut rangkaian jadwal Bimtek Nasional bidang Keuangan Daerah yang diselenggarakan LINKPEMDA di Jakarta selama September hingga Desember 2026.
📅 Lihat seluruh jadwal Bimtek:
Jadwal Bimtek LINKPEMDA
Pilihan Tema Bimtek Keuangan Daerah
Beberapa tema yang dapat diikuti antara lain:
Materi Bimtek Keuangan Daerah
Materi disusun untuk memberikan pemahaman yang aplikatif mengenai proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan hingga evaluasi.
Pembahasan juga dapat disertai studi kasus, diskusi, simulasi dan workshop aplikasi sesuai dengan tema Bimtek yang dipilih.
Peserta Bimtek Keuangan Daerah
Bimtek ini dapat diikuti oleh:
Fasilitas dan Pelaksanaan Bimtek
Peserta mendapatkan fasilitas sesuai dengan paket kegiatan yang dipilih, antara lain modul dan softcopy materi, sertifikat Bimtek, seminar kit, konsumsi, coffee break & lunch, konsultasi/pendampingan, studi kasus & workshop, serta fasilitas akomodasi untuk paket tertentu.
Durasi kegiatan: 2 hari (16 jam).
Informasi dan Pendaftaran
Untuk memperoleh informasi mengenai materi, jadwal, biaya, fasilitas dan pendaftaran, silakan menghubungi:
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📅 Jadwal Bimtek:
https://linkpemda.com/jadwal
🌐 Website LINKPEMDA:
www.linkpemda.com
Pilih tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan instansi dan tingkatkan kompetensi aparatur untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional, transparan dan akuntabel.
August 24, 2026 / Materi
