Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan negara atas cukai hasil tembakau dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan DBH CHT harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Perubahan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, serta pertanggungjawaban DBH CHT menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu melaksanakan pengelolaan dana tersebut sesuai regulasi terbaru dan menghindari potensi penyimpangan maupun temuan pemeriksaan.
Melalui Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan terbaru, mekanisme penganggaran, penggunaan dana, pelaporan, monitoring, evaluasi, hingga strategi menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Mengapa Bimtek Ini Sangat Penting?
Pengelolaan DBH CHT yang tepat akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung program kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah sesuai prioritas nasional.
Beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah antara lain:
Perubahan regulasi penggunaan DBH CHT.
Penyusunan program dan kegiatan yang sesuai ketentuan.
Penganggaran DBH CHT pada APBD.
Penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Temuan pemeriksaan BPK dan APIP.
Melalui bimtek ini peserta akan memperoleh solusi praktis yang dapat langsung diterapkan sehingga pengelolaan DBH CHT menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dasar Hukum
Pelaksanaan pengelolaan DBH CHT mengacu pada berbagai regulasi, antara lain:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan terbaru mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan DBH CHT.
Tujuan Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:
meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan DBH CHT;
meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru;
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran DBH CHT;
memperkuat penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
meningkatkan akuntabilitas pelaporan;
meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan.
Materi Bimbingan Teknis
1. Kebijakan Terbaru Pengelolaan DBH CHT
Arah kebijakan nasional.
Regulasi terbaru.
Prioritas penggunaan DBH CHT.
2. Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan program.
Penyusunan kegiatan.
Integrasi dalam APBD.
3. Penatausahaan DBH CHT
Administrasi keuangan.
Pengelolaan kas.
Rekonsiliasi.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyusunan laporan.
Kelengkapan dokumen.
Validasi laporan.
5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi penggunaan anggaran.
Pengukuran capaian kinerja.
6. Strategi Menghadapi Pemeriksaan
Persiapan dokumen.
Pencegahan kesalahan administrasi.
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Manfaat Mengikuti Bimtek
Peserta akan memperoleh manfaat sebagai berikut:
Memahami pengelolaan DBH CHT sesuai regulasi terbaru.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Mengoptimalkan penatausahaan dan pelaporan.
Mengurangi risiko temuan pemeriksaan.
Mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan DBH CHT.
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang didanai DBH CHT.
Sasaran Peserta
Bimtek ini sangat direkomendasikan bagi:
BPKAD/BKAD.
Bappeda.
Dinas Kesehatan.
Dinas Pertanian.
Satpol PP.
Bagian Perekonomian.
Inspektorat.
Kepala Perangkat Daerah.
Bendahara Pengeluaran.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
PPTK.
Seluruh ASN yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Mengapa Memilih LINKPEMDA?
LINKPEMDA berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Nasional yang berkualitas. Materi selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi, disampaikan oleh narasumber yang kompeten, serta dilengkapi dengan studi kasus, simulasi penyusunan dokumen, praktik penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan strategi penyelesaian temuan pemeriksaan sehingga dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja.
Baca Juga
Untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, baca juga artikel berikut:
Bimbingan Teknis Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan
Artikel tersebut membahas secara komprehensif mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah, implementasi SIPD RI, penyusunan APBD, penatausahaan, pelaporan keuangan, SPIP, manajemen risiko, hingga strategi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Informasi Selengkapnya
📚 Materi Bimtek Bidang Keuangan Daerah
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/
📖 Artikel Utama Pengelolaan Keuangan Daerah
https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/bimbingan-teknis-nasional-pengelolaan-keuangan-daerah-sesuai-regulasi-terbaru-menuju-tata-kelola-keuangan-daerah-yang-transparan-akuntabel-efektif-efisien-dan-berkelanjutan
📅 Jadwal Bimbingan Teknis Nasional
https://linkpemda.com/jadwal/
🌐 Website Resmi LINKPEMDA
https://linkpemda.com
FAQ
Apa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?
DBH CHT adalah dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau dan dialokasikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung program prioritas tertentu.
Mengapa pengelolaan DBH CHT harus mengikuti regulasi terbaru?
Karena penggunaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan DBH CHT diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dapat diperbarui sesuai kebijakan nasional.
Siapa yang perlu mengikuti Bimtek ini?
Bimtek ini diperuntukkan bagi BPKAD/BKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Inspektorat, Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, serta seluruh ASN yang mengelola DBH CHT.
Apa manfaat mengikuti Bimtek Pengelolaan DBH CHT?
Peserta akan memahami mekanisme pengelolaan DBH CHT sesuai regulasi terbaru, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan meminimalkan potensi temuan pemeriksaan.
Daftarkan Instansi Anda Sekarang
Tingkatkan kompetensi aparatur dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bersama LINKPEMDA. Dengan materi yang komprehensif, narasumber berpengalaman, serta pembelajaran berbasis praktik, kegiatan ini menjadi solusi tepat untuk mendukung pengelolaan DBH CHT yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Materi Bimtek: https://linkpemda.com/materi/bimtek-keuangan/
Jadwal Bimtek: https://linkpemda.com/jadwal/
Website Resmi: https://linkpemda.com
