Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah – Terbaru 2026
Memasuki tahun 2026, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) membuka kembali Program Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, Workshop, dan In House Training bagi perangkat daerah di seluruh Indonesia. Program ini disusun berdasarkan perkembangan regulasi nasional, inovasi pelayanan publik, serta kebutuhan teknis OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi kinerja.
LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN di berbagai bidang strategis, termasuk keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, perencanaan, pelayanan publik, kesehatan, dan tata kelola digital.
🎯 Tujuan Pelaksanaan Program 2026
Program ini dirancang untuk membantu perangkat daerah dalam:
Menghadapi perubahan regulasi terbaru tahun 2026.
Memperkuat pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen, pelaksanaan tugas, dan pelaporan.
Meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola layanan publik berbasis digital.
Mendukung pencapaian target kinerja OPD dan peningkatan nilai evaluasi nasional.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
📌 Paket Program Unggulan 2026
LINKPEMDA menyediakan lebih dari 150 program pelatihan dan bimtek, antara lain:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah & SIPD-RI
SIPD Perencanaan & Penganggaran 2026
Penatausahaan & Pelaporan Keuangan Daerah
Bimtek Penyusunan APBD/APBD-P 2026
Pemutakhiran Standar Harga Satuan Regional (SHSR) – Perpres terbaru
2. Pengadaan Barang/Jasa & E-Katalog
Implementasi E-Katalog Versi Terbaru
Bimtek PBJ sesuai Perpres Pengadaan yang berlaku 2026
Manajemen Kontrak & Audit PBJ
3. BLUD & Pelayanan Kesehatan
BLUD RSUD & Penyusunan RBA 2026
BLUD Puskesmas – Tata Kelola & Penatausahaan
Audit Internal Mutu (AMI) Puskesmas
Integrasi Layanan Primer & RME
4. Pengelolaan Aset/BMD
Inventarisasi & Penilaian BMD
Penyusunan Laporan KIB/KIR
Penerapan aplikasi aset terbaru
5. SAKIP & Reformasi Birokrasi
Penyusunan Perjanjian Kinerja
Penyusunan LKjIP
Evaluasi Kinerja OPD
Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
6. Perencanaan Daerah
Penyusunan RKPD 2027
Penyusunan Renstra OPD 2026–2031
Penyelarasan program dengan RPJMN
7. Pelayanan Publik & Manajemen ASN
TPP ASN berbasis kinerja
Penyusunan SOP & Peta Proses Bisnis
SPBE & Tata Kelola Digital
8. Pemerintahan Desa
Optimalisasi Siskeudes
Pengelolaan Keuangan Desa
Penguatan BUMDes & Kelembagaan Desa
(Seluruh tema dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.)
🏨 Pola Pelaksanaan
Instansi Bapak/Ibu dapat memilih model kegiatan berikut:
A. Bimtek Reguler Nasional
Dilaksanakan di hotel-hotel kota besar (Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Batam, Makassar, Medan, dll).
B. In House Training (IHT)
Pelatihan diadakan langsung di kantor instansi dengan penyesuaian materi, jadwal, dan kebutuhan peserta.
C. Kelas Online/Hybrid
Menggunakan platform Zoom, fleksibel dan hemat biaya.
👨🏫 Narasumber & Fasilitator
Program difasilitasi oleh:
Pejabat Kementerian Dalam Negeri
Praktisi senior keuangan daerah & PBJ
Widyaiswara nasional
Akademisi dan konsultan sektor publik
Materi disampaikan dengan metode paparan, studi kasus, simulasi, dan pendampingan langsung.
📑 Fasilitas Pelatihan
Sertifikat resmi
Modul lengkap
Materi softcopy
Konsumsi (kelas offline)
Souvenir
Pendampingan melalui grup WA
Dokumentasi kegiatan
💼 Kontribusi Biaya
Biaya kegiatan akan kami sesuaikan dengan:
Tema pelatihan
Lokasi hotel
Jumlah peserta
Durasi kegiatan
Pilihan reguler atau IHT
Surat penawaran resmi dapat kami kirimkan berdasarkan permintaan OPD.
📞 Informasi Pendaftaran & Kerjasama
Untuk informasi lebih lanjut, pemesanan jadwal, atau permintaan penawaran resmi, silakan menghubungi:
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
✨ Ayo Siapkan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2026 Bersama LINKPEMDA
Kami siap mendampingi Bapak/Ibu dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan terbaik sesuai regulasi, kebutuhan teknis, dan tantangan pemerintahan tahun 2026.