Peningkatan Kompetensi PA/KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan
Panduan ini disusun sebagai referensi praktis dan aplikatif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), khususnya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Bendahara Pengeluaran, serta Auditor Internal (APIP), agar mampu mengimplementasikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara tertib, aman, konsisten, dan sesuai regulasi pada Tahun Anggaran 2026/2027.
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membawa pembaruan strategis dan mendasar dalam tata kelola PBJ. Pembaruan tersebut meliputi penegasan kewajiban kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tipologi pengadaan, penguatan peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta pengaturan kewenangan diskresi dalam pengadaan untuk mengatasi kekosongan hukum dan mencegah stagnasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks implementasi di daerah, Perpres 46 Tahun 2025 tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga pemahaman kebijakan, manajemen risiko, serta kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan implementasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PBJ yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk membantu aparatur pemerintah dalam:
Memahami secara komprehensif substansi perubahan Perpres 46 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap tata kelola dan pengambilan keputusan PBJ.
Menghindari kesalahan kebijakan dan administratif yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, temuan audit, dan permasalahan pertanggungjawaban keuangan.
Menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara profesional, transparan, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
Memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) PBJ sesuai ketentuan kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berlaku.
1. Checklist Kesiapan Implementasi Perpres 46 Tahun 2025 di OPD
Awal Tahun Anggaran 2026/2027 merupakan fase paling krusial dalam penerapan Perpres 46 Tahun 2025. OPD wajib memastikan seluruh aspek kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia telah terpenuhi sebelum proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
Checklist kesiapan implementasi meliputi:
Pemahaman pimpinan OPD terhadap substansi perubahan dan arah kebijakan Perpres 46 Tahun 2025.
Penetapan PA dan KPA sesuai struktur organisasi, pendelegasian kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penunjukan PPK yang telah atau sedang memenuhi kewajiban sertifikasi kompetensi sesuai tipologi pengadaan yang ditangani.
Penyesuaian dan penyempurnaan SOP PBJ internal OPD agar selaras dengan ketentuan Perpres terbaru.
Penguatan koordinasi awal antara PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan APIP.
Checklist ini menjadi fondasi utama kelancaran PBJ karena sebagian besar permasalahan pengadaan berawal dari ketidaksiapan kelembagaan dan SDM di awal tahun anggaran.
2. Pemahaman Peran dan Kompetensi PA/KPA dan PPK
Perpres 46 Tahun 2025 menegaskan kembali peran strategis para pelaku PBJ, khususnya PA/KPA dan PPK, sebagai penentu kualitas, kepatuhan, dan keberhasilan pengadaan.
Hal-hal penting yang harus dipahami antara lain:
PA/KPA memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan PBJ, serta penanggung jawab akhir penggunaan anggaran.
PPK wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai tipologi pengadaan yang ditangani, sebagai bentuk profesionalisme dan mitigasi risiko.
Penugasan PPK yang tidak memenuhi persyaratan kompetensi berpotensi menimbulkan risiko hukum, temuan audit, dan persoalan pertanggungjawaban keuangan.
Setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemahaman yang tepat terhadap peran dan tanggung jawab ini akan sangat menentukan keamanan dan kualitas pelaksanaan PBJ.
3. Penggunaan Diskresi PA/KPA yang Aman dan Bertanggung Jawab
Salah satu pembaruan penting dalam Perpres 46 Tahun 2025 adalah pengaturan kewenangan diskresi PA/KPA. Diskresi diberikan untuk mengisi kekosongan hukum atau mencegah stagnasi pemerintahan, namun tidak bersifat bebas tanpa batas.
Dalam penerapannya, PA/KPA perlu memastikan bahwa:
Diskresi digunakan hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat dan tujuan pemerintahan.
Keputusan diskresi memiliki dasar hukum, pertimbangan rasional, dan dokumentasi yang jelas.
Diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip PBJ.
Risiko hukum, risiko pengawasan, dan dampak audit telah dipertimbangkan secara matang.
Diskresi yang tidak dikelola secara hati-hati justru dapat menjadi titik rawan pemeriksaan dan permasalahan hukum di kemudian hari.
4. Strategi Implementasi Perpres 46 Tahun 2025 di Tingkat OPD
Agar Perpres 46 Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan, OPD perlu menyusun strategi operasional yang terukur dan realistis.
Strategi implementasi meliputi:
Penyesuaian kebijakan internal, pedoman teknis, dan SOP PBJ OPD.
Penguatan koordinasi dan pembagian peran yang jelas antar pelaku pengadaan.
Pelibatan APIP sejak tahap perencanaan sebagai mitra pengawasan dan mitigasi risiko.
Peningkatan kapasitas SDM PBJ melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis berkelanjutan.
Strategi yang terencana akan membantu OPD menghindari kebijakan reaktif dan keputusan pengadaan yang berisiko.
5. Titik Rawan Audit dalam Implementasi Perpres 46 Tahun 2025
Beberapa titik rawan audit yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain:
Penunjukan PPK yang belum memenuhi persyaratan kompetensi sesuai tipologi.
Penggunaan diskresi PA/KPA tanpa dasar dan dokumentasi yang memadai.
Ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PBJ.
Lemahnya pengendalian internal serta ketidaktertiban administrasi pengadaan.
Pemahaman terhadap titik rawan ini penting agar OPD dapat melakukan langkah pencegahan sejak dini.
Penutup
Panduan Implementasi Perpres 46 Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi OPD dan seluruh pelaku PBJ dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Tahun Anggaran 2026/2027 secara tertib, profesional, dan akuntabel. Namun demikian, pemahaman tertulis perlu diperkuat melalui diskusi langsung dan pembahasan kasus nyata agar aparatur mampu menerapkannya secara tepat di lapangan.
