Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menandai penguatan kebijakan dan pengaturan teknis pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) di Indonesia.

Perubahan regulasi ini membawa implikasi langsung terhadap instansi pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, pemotong, dan/atau pemungut pajak atas belanja negara dan belanja daerah.

Memasuki Tahun 2026, Coretax tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem aplikasi, tetapi telah menjadi fondasi utama administrasi perpajakan nasional yang menuntut penyesuaian proses bisnis, tata kelola data, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan perpajakan instansi pemerintah/daerah.

Panduan teknis ini disusun untuk memberikan acuan operasional dan praktis bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan terbaru sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2026, agar implementasi Coretax dapat berjalan tertib, patuh, dan terkendali.

Tujuan Panduan Teknis

Panduan teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman teknis atas perubahan ketentuan perpajakan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026.

2. Menjadi acuan operasional bagi instansi pemerintah/daerah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berbasis Coretax.

3. Memberikan pedoman penyesuaian proses bisnis administrasi perpajakan instansi.

4. Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan ketidakpatuhan perpajakan.

5. Mendukung penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel dan berbasis sistem digital.

Ruang Lingkup Panduan Teknis

Panduan teknis ini meliputi:

• Pemahaman perubahan kebijakan perpajakan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026

• Penyesuaian peran instansi pemerintah/daerah dalam Coretax

• Pelaksanaan kewajiban pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak

• Pengelolaan data dan transaksi perpajakan berbasis Coretax

• Pengendalian, monitoring, dan evaluasi kepatuhan perpajakan instansi

Kedudukan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dalam Implementasi Coretax

PMK Nomor 1 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yang bertujuan untuk:

• Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan implementasi Coretax

• Menegaskan peran instansi sebagai subjek administrasi perpajakan digital

• Mengintegrasikan proses bisnis perpajakan secara end-to-end

• Memperkuat pengawasan dan validasi data perpajakan

Instansi pemerintah/daerah wajib memahami bahwa Coretax berfungsi sebagai sistem tunggal administrasi perpajakan, sehingga setiap transaksi perpajakan harus dilakukan dan dicatat melalui sistem tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian Proses Administrasi Perpajakan Instansi

1. Identifikasi Peran Instansi

Instansi pemerintah/daerah perlu memastikan kedudukannya dalam Coretax sebagai:

• Wajib Pajak

• Pemotong Pajak

• Pemungut Pajak

Penetapan peran ini menjadi dasar penentuan kewajiban administrasi dan pelaporan perpajakan.

2. Penyesuaian Proses Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan PMK Nomor 1 Tahun 2026, instansi wajib:

• Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas transaksi belanja sesuai ketentuan

• Mencatat transaksi perpajakan melalui Coretax

• Memastikan kesesuaian data transaksi dengan dokumen keuangan

3. Pelaporan dan Penyetoran Pajak

Instansi pemerintah/daerah wajib memastikan bahwa:

• Pelaporan pajak dilakukan melalui Coretax sesuai jadwal dan ketentuan

• Penyetoran pajak dilakukan berdasarkan data yang tervalidasi dalam sistem

• Tidak terdapat selisih antara data keuangan instansi dan data perpajakan

Pengelolaan Data dan Akuntabilitas Perpajakan

1. Prinsip Pengelolaan Data

Pengelolaan data perpajakan harus berpedoman pada prinsip:

• Akurasi dan validitas data

• Keterlacakan transaksi

• Konsistensi antara data keuangan dan data perpajakan

• Keamanan dan kerahasiaan informasi

2. Tanggung Jawab Pengelola Perpajakan Instansi

Pejabat dan petugas yang menangani perpajakan bertanggung jawab untuk:

• Memastikan kebenaran data perpajakan

• Melaksanakan kewajiban administrasi sesuai ketentuan

• Menjaga integritas penggunaan sistem Coretax

Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

Instansi pemerintah/daerah perlu melakukan:

• Monitoring berkala atas kepatuhan perpajakan

• Evaluasi kesesuaian proses administrasi dengan ketentuan PMK

• Tindak lanjut atas temuan kesalahan atau ketidaksesuaian

Pengendalian ini penting untuk meminimalkan risiko temuan pemeriksaan serta memastikan kepatuhan berkelanjutan.

Keterkaitan dengan Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System

Panduan teknis ini merupakan materi pendukung dari Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System dalam Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Tahun 2026, yang membahas secara komprehensif:

• Kebijakan dan regulasi Coretax

• Proses bisnis administrasi perpajakan

• Praktik implementasi Coretax di instansi pemerintah/daerah

Untuk pendalaman materi utama, instansi pemerintah/daerah disarankan mengikuti bimbingan teknis melalui tautan berikut:

👉 Implementasi Coretax System dalam Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Tahun 2026
🔗 https://linkpemda.com/materi/bimtek-perpajakan/implementasi-coretax-system-dalam-administrasi-perpajakan-instansi-pemerintah-tahun-2026

Penutup

Panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan praktis dan operasional bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perpajakan terbaru sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2026. Penerapan panduan ini secara konsisten akan mendukung kelancaran administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat tata kelola keuangan negara dan daerah berbasis sistem digital di Tahun 2026.