Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Terintegrasi, Akuntabel, Efektif, dan Berorientasi Hasil untuk Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2026

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang selaras, terintegrasi, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Penerapan SIPD RI menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026

Memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah, antara lain:

✔ Sinkronisasi program daerah dengan Prioritas Nasional dan Asta Cita Pemerintah.

✔ Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah berbasis kinerja dan hasil.

✔ Harmonisasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Optimalisasi penggunaan SIPD RI dalam proses perencanaan dan penganggaran.

✔ Penyusunan KUA-PPAS dan APBD yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

✔ Penguatan pengendalian pembangunan daerah berbasis indikator kinerja.

✔ Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan daerah secara berkelanjutan.

✔ Peningkatan kualitas belanja daerah yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

✔ Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

✔ Percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Tantangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber daya aparatur yang memahami secara komprehensif proses perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan penggunaan SIPD RI sesuai regulasi terbaru.

SIPD RI Sebagai Pilar Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

SIPD RI merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan integrasi data pembangunan daerah secara nasional.

Melalui SIPD RI, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis dan terukur.

✔ Mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah.

✔ Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah.

✔ Mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

✔ Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

✔ Memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

✔ Mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

✔ Mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah

Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan. Keselarasan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, serta Prioritas Nasional akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Melalui perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami kebijakan terbaru pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026.

✔ Memahami tata cara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

✔ Memahami proses penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

✔ Mengimplementasikan SIPD RI bidang perencanaan dan penganggaran.

✔ Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah.

✔ Menyusun indikator kinerja pembangunan yang terukur.

✔ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

✔ Mengoptimalkan kualitas belanja daerah berbasis kinerja.

✔ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah.

✔ Mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Materi Pembahasan

✔ Kebijakan Terbaru Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026.

✔ Implementasi SIPD RI Bidang Perencanaan dan Penganggaran.

✔ Teknik Penyusunan RKPD Tahun 2027.

✔ Penyusunan Renja Perangkat Daerah Berbasis Kinerja.

✔ Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

✔ Penyusunan KUA dan PPAS Sesuai Regulasi Terbaru.

✔ Strategi Penyusunan APBD yang Efektif dan Akuntabel.

✔ Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Melalui SIPD RI.

✔ Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada SIPD RI.

✔ Penguatan Pengendalian Pembangunan Daerah.

✔ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

✔ Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Capaian Program.

✔ Penyelarasan Program Daerah dengan Prioritas Nasional dan Asta Cita.

✔ Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah.

✔ Studi Kasus dan Praktik Implementasi SIPD RI.

Sasaran Peserta

✔ Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota.

✔ BPKAD.

✔ Sekretariat Daerah.

✔ Bagian Administrasi Pembangunan.

✔ Bagian Perencanaan.

✔ Inspektorat Daerah.

✔ Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

✔ Pejabat Perencana.

✔ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

✔ Administrator SIPD RI.

✔ Aparatur Pemerintah Daerah.

✔ Instansi Pemerintah Pusat.

✔ BUMD.

✔ Perguruan Tinggi.

Narasumber

Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Bappenas, Kementerian Keuangan, Praktisi SIPD RI, Akademisi, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi Narasumber.

✔ Seminar Kit.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Konsumsi dan Coffee Break.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

✔ Sharing Session dan Diskusi Interaktif Bersama Narasumber.

BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000

Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000

Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

KETENTUAN KHUSUS

✔ Jadwal dan lokasi kegiatan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan instansi.

✔ Pelaksanaan In House Training, Bimtek Khusus Daerah, Workshop, dan Pelatihan Mandiri dapat dilaksanakan dengan minimal 10 peserta.

✔ Untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah Pulau Jawa, jumlah minimal peserta adalah 5 orang.

✔ Surat undangan resmi, formulir pendaftaran, jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, dan informasi teknis lainnya dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara.

Informasi dan Pendaftaran

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : LinkPemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran daerah yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan RKPD, Renja, KUA-PPAS, APBD, serta implementasi SIPD RI, pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar Nasional, Pelatihan, dan Program Pengembangan Kompetensi yang berkualitas, aplikatif, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

"Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Terintegrasi, Akuntabel, Adaptif, dan Berorientasi Hasil untuk Indonesia Maju."